Liputan Site Visit Pembinaan Perencanaan Kas kepada Satker lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Satker harus mampu dan mau membuat rencana kerja yang terukur,” demikian target atau misi yang diusung oleh Tim Pembinaan Perencanaan Kas Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I. Yogyakarta pada kegiatan site visit pembinaan perencanaan kas yang dilaksanakan dari tanggal 8 s.d. 12 Oktober 2012. Kegiatan kunjungan lapangan tersebut bertujuan untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang Perencanaan Kas kepada Satker di wilayah kerja Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I. Yogyakarta.

Misi Tim pada kegiatan ini adalah bagaimana membuat satker mampu dan mau menyusun jadwal rencana kerja tahun 2013 yang terukur, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan perkiraan penarikan dana bulanan satker yang akan disampaikan ke KPPN dan merupakan pondasi atau prasyarat terwujudnya perencanaan kas yang akurat.

Pembinaan dilakukan terhadap 35 satker dengan rincian 15 satker dalam wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta dan masing-masing 10 satker di wilayah pembayaran KPPN Wonosari dan Wates. Satker yang diberikan pembinaan adalah satker dengan kriteria deviasi perencanaan kas tinggi dan belum pernah dilakukan kunjungan pada periode sebelumnya. Tim Pembinaan yang terdiri dari 2 orang bertemu dengan para pengelola keuangan satker antara lain, KPA, PPK, PPSPM, Penanggungjawab Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, BPP, Operator AFS dan staf keuangan lainnya.

Pada kegiatan tersebut para pengelola keuangan satker diberikan pemahaman tentang arti pentingnya perencanaan kas secara umum bagi keuangan negara, secara khusus bagi BUN dan bagi satker itu sendiri, sehingga diharapkan satker memahami peran penting dan fungsinya dalam mewujudkan tata kelola Keuangan Negara yang semakin sehat dan akuntabel serta menyampaikan data perencanaan kas bukan semata-mata agar SPM yang diajukan ke KPPN tidak ditolak. Materi kedua adalah teknik penyusunan jadual rencana kerja satker selama satu tahun mendatang, yang merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan bagaimana teknik menerjemahkan jadwal rencana kerja tersebut dalam format perkiraan penarikan dana bulanan satker serta dilanjutkan dengan tanggapan dan diskusi.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, kepada satker terkait telah diberikan panduan pembinaan berupa ceklist isian untuk mengetahui kondisi riil perencanaan kas satker. Khusus pembinaan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo, kegiatan dilaksanakan di KPPN dengan materi yang sama dan melibatkan pejabat/pegawai KPPN.

Adapun hasil pembinaan perencanaan kas satker dapat disimpulkan, antara lain :
1. Sebagian besar satker telah membuat jadwal kegiatan/rencana kerja, namun belum dilakukan secara terukur dan masih sebatas formalitas guna memenuhi persyaratan penyusunan RKA-K/L.
2. Jadwal kegiatan yang disusun belum dituangkan dalam suatu surat keputusan oleh KPA/Ka Satker sehingga tidak bersifat mengikat bagi para penanggungjawab kegiatan dan sering kali tidak dipatuhi/diundur.
Sebagian besar satker melakukan penyusunan perkiraan dana satker belum didasarkan pada kesadaran akan arti pentingnya data tersebut dalam manajemen keuangan negara, renkas hanya merupakan salah satu kewajiban yang ditentukan dalam pengajuan SPM, yang berakibat pada belum adanya kepedulian untuk membuat perencanaan kas yang akurat.

Terhadap hal tersebut diatas, Tim Pembinaan Kanwil memberikan gambaran bagaimana proses perencanaan kas yang baik setidaknya mempersyaratkan kondisi sebagaimana bangun piramida di bawah ini, yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh satuan kerja.

Oleh : Arief-Kontributor Kanwil Ditjen PBN Prov DIY

Rangkasbitung, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten melakukan launching KPPN Percontohan, Senin (29/10), dipusatkan di KPPN Rangkasbitung. Beberapa kendala teknis dan non teknis menjadi penyebab kegiatan launching tersebut baru dilakukan. Propinsi Banten menjadi propinsi terakhir peresmian launching KPPN Percontohan.

Acara tersebut dimulai tepat pukul 09.30 WIB, diawali penyambutan kedatangan rombongan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten dengan tarian Torolak Reang khas Banten. Tarian tersebut bermakna menolak segala bencana dan rintangan agar reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan berlangsung terus menerus dengan aman dan lancar. Selain itu juga, kesenian Debus khas Banten turut serta dipertunjukan kepada para hadirin . Acara dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Lebak, unsur Muspida Kabupaten Lebak, para Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal dan Daerah wilayah pembayaran KPPN Rangkasbitung, pimpinan Bank dan Kantor Pos mitra kerja KPPN Rangkasbitung, Kepala Kantor Wilayah DJPBN Propinsi Banten beserta pejabat eselon III dan IV, Kepala KPPN Serang dan Kepala KPPN Tangerang.

Kepala KPPN Rangkasbitung, Susanti Subagio dalam pidatonya menjelaskan bahwa pelaksanaan soft launching KPPN Percontohan Tahap VI Tahun 2012 di KPPN Rangkasbitung ini sebagai bentuk apresiasi terhadap persiapan yang telah dilaksanakan masing-masing KPPN dan sebagai sarana untuk mempublikasikan implementasi KPPN Percontohan kepada stakeholders. Prinsip dasar KPPN Percontohan telah dilaksanakan di KPPN Rangkasbitung sejak awal tahun 2010 dengan mendasarkan pada pelayanan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya.

Dalam pidato sambutan kedua, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten, Hari Utama, menceritakan tentang perjuangan awal pembentukan KPPN Percontohan sejak tahun 2007 yang dilaksanakan secara bertahap dan kerja keras dengan bermodal sarana dan prasarana yang belum memadai dan Sumber Daya Manusia yang tidak begitu banyak. Para Pegawai KPPN Percontohan merupakan pegawai pilihan hasil assestment melalui penilaian soft competency dan hard competency. KPPN Percontohan memberikan pelayanan dengan prinsip one stop service, bisnis proses sederhana, pemanfaatan single database, pemanfaatan teknologi informasi dan dukungan SDM yang berkualitas.

Sambutan berikutnya dari perwakilan satuan kerja yaitu Kepala Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Banten yang memberikan selamat atas diresmikannya KPPN Rangkasbitung dan KPPN Tangerang menjadi KPPN Percontohan dan juga ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas pelayanan pembayaran DIPA oleh KPPN Rangkasbitung dan pelayanan revisi DIPA oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten selama ini.

Tak lupa dari perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Lebak yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Hj.Virgoyanti, juga memberikan ucapan selamat dan salam serta terima kasih dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak, karena selama ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapat Dana Tugas Pembantuan (TP) dan Urusan Bersama (UB) melalui KPPN Rangkasbitung mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, transparan dan tanpa biaya sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lebak dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Beliau juga mengajak kepada para SKPD agar selalu berkonsultasi ke KPPN Rangkasbitung jika ada hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaan APBN.

Selanjutnya dilaksanakan peresmian launching KPPN Percontohan Tahap VI Tahun 2012 di Propinsi Banten ditandai dengan pemukulan gong dan pengguntingan pita oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten. Kemudian, didampingi oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Pejabat Eselon III dan IV Kanwil DJPBN Propinsi Banten, Kepala KPPN Serang, Kepala KPPN Tangerang, Pimpinan Bank dan Pos serta satuan kerja Mitra Kerja KPPN Rangkasbitung, meninjau ruang Front Office KPPN Rangkasbitung. Dalam ruangan ini, seluruh fasilitas sarana dan layanan dijelaskan secara rinci oleh Kepala Kantor Wilayah DJPBN Propinsi Banten, antara lain meja Customer Service Officer (CSO) baru, media koran dan Televisi, brosur-brosur layanan KPPN Percontohan, meja layanan Front Office, Kotak Saran, Kotak Kepuasan, Ruang Tunggu yang nyaman, LCD Monitoring Penerbitan SP2D dan Rekonsiliasi, serta ruang Mini TLC modern dengan fasilitas infocus dan whiteboard untuk pembelajaran kepada mitra kerja.

Apresiasi positif disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Hj.Virgoyanti atas fasilitas sarana dan layanan yang menurutnya sangat bagus dan sebelumnya tidak ada di wilayah Kabupaten Lebak, serta ingin menerapkan layanan percontohan KPPN Rangkasbitung di SKPD yang dipimpinnya.

Di akhir acara, Kepala KPPN Rangkasbitung, Susanti Subagio memberikan cindera mata launching KPPN Percontohan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten dan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta suvenir kepada seluruh tamu undangan. Sebagai penutup, dilakukan pemotongan tumpeng oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten untuk diberikan kepada Kepala KPPN Rangkasbitung dan Kepala KPPN Tangerang sebagai ucapan selamat atas peresmian launching KPPN Percontohan Tahap VI pada hari ini.

Kontributor: Chandra Julihandono SJ

Liputan Service Excellence dan Quality Assurance di KPPN Mataram
Mataram, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Mataram melaksanakan Pelatihan Service Excellence dan Sosialisasi Quality Assurance Sabtu (20/10), di Hotel Jayakarta, Senggigi. Dalam kesempatan tersebut, KPPN Mataram mengundang lima orang narasumber dari pihak Bank Mandiri Cabang Cakranegara Mataram. Sebagai Bank yang memiliki predikat Bank dengan pelayanan terbaik selama lima tahun berturut-turut, Bank Mandiri diharapkan dapat memberikan saran dan tips kepada pegawai KPPN Mataram dalam meningkatkan pelayanan prima kepada stake holder yang dilayani. Adapun Sosialisasi Quality Assurance disampaikan oleh Kasubbag Umum KPPN Mataram.

Sebelum sosialisasi dimulai, panitia menyuguhkan peserta sosialisasi dengan cuplikan film “Kita vs Korupsi”. Cuplikan film pendek dalam tayangan tersebut diharapkan menjadi inspirasi untuk terus memerangi korupsi sebagai bentuk komitmen para pegawai terhadap reformasi birokrasi dan memahami bahwa korupsi dimulai dari hal – hal kecil, serta dapat bersama-sama mencegahnya dengan memulai menghindari perilaku koruptif dimulai dari diri sendiri.

Sosialisasi diawali dengan sambutan yang disertai pembukaan secara resmi oleh Kepala KPPN Mataram, Bambang Hartono. Dalam sambutannya, ia menuturkan agar setiap personil KPPN Mataram selalu berupaya meningkatkan pelayanan prima kepada stakeholder dan terus mengedepankan etos kerja yg baik dengan tetap menjunjung Nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Memulai penyampaian materi, narasumber memaparkan definisi, pentingnya dan tujuan akhir dari excellence service. “Semangat Pagi!! Sukses Luar Biasa!!” ujar Herlin dengan semangat selaku narasumber dari Bank Mandiri. Peserta menjawab dengan salam serupa sembari mengepalkan tangan penuh antusias. Seluruh peserta tampak bersemangat mengikuti pelatihan ini ditandai dengan aktifnya para peserta. Beragam ekspresi dan pertanyaan timbul dari tiap peserta dalam kegiatan ini.

“Bagaimana cara menghadapi costumer yang nyatanya salah tapi masih ngotot?? Bukankah batas kesabaran kita sebagai manusia ada batasnya juga??”ujar salah satu peserta sebagai bentuk pertanyaan kepada narasumber.” Saudara boleh tegas tapi tidak kasar,” timpal Narasumber. “Inilah bentuk service excellence” lanjutnya.

Menurut narasumber, setiap pelayanan pada dasarnya melibatkan dua dimensi, yaitu: dimensi prosedur yang mencakup kebijakan, praktik, system dan prosedur yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan, serta dimensi personal yang mencakup kemampuan, sikap dan perilaku pemberi layanan pada saat berinteraksi dengan costumer. Hal inilah yang menjadi dasar dalam rangka pelayanan kepada stake holder. Kita diupayakan untuk terus memegang teguh peraturan yang telah ditetapkan serta tetap menjalin komunikasi yang baik kepada setiap orang.

Pelatihan Service Excellence ini diwarnai dengan games dan pemberian souvenir kepada peserta yang aktif selama acara berlangsung. Selain itu, Narasaumber melaksanakan Role Play Service Excellence. Dibantu oleh beberapa peserta sosialisasi, dipraktekanlah pelayanan prima kepada costumer. Diawali dengan senyum, salam dan sapa serta diakhiri layanan dengan ucapan terimakasih adalah pesan yang dapat diambil dari Role Play tersebut. Hasil kegiatan Role Play ini sangat diharapkan dapat diimplementasikan secara baik setelah acara ini selesai.

Acara dilanjutkan dengan Sosialisasi Pelaksanaan Quality Assurance yang disampaikan oleh Kasubbag Umum KPPN Mataram, Roso Edy Sucipto. Banyak pelajaran serta penambahan pengetahuan penting yang dapat diambil dari sesi ini. Materi yang disampaikan meliputi, PP 53/2010 dan Perka BKN 21/2010 – Disiplin PNS; PP 32/1979 (terkait tindak pidana); PP 37/2004 (larangan berpolitik );PP 10/1983 jo PP 45/1990 (pernikahan); PP 24/2011 ( putusan BAPEK);PP 4/1966 (pemberhentian sementara);PMK No.124/PMK.09/2011 (Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin); PMK 77/2008 (bantuan hukum di Kementerian Keuangan); PMK 103/2010 serta KMK 149/2011 (Whistleblowing system Kementerian Keuangan); dan PMK 214/2011 tentang penegakan disiplin terkait TKPKN.

Menjadi poin penting dalam Sosialisasi Quality Assurance reformasi birokrasi Kementerian Keuangan tidak lain adalah penegakan disiplin dari setiap pegawai di Ditjen Perbendaharaan.

Dengan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan penegakan disipilin serta diharapkan pula tidak ada lagi pelanggaran disiplin di KPPN Mataram khususnya dan di Ditjen Perbendaharaan pada umumnya.

Oleh: F. Lagalima – Kontributor KPPN Mataram

Liputan Launching Resmi KPPN Percontohan Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan
Bantaeng, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, Padiharto, melakukan Grand Launching Implementasi KPPN Percontohan Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan yang dipusatkan di KPPN Bantaeng, Rabu (24/10). Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pejabat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, Para Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Selatan, para pejabat satuan kerja (satker) dan Pemda mitra kerja KPPN Bantaeng.

Dalam sambutannya Padiharto menyampaikan bahwa penetapan KPPN Percontohan tersebut merupakan kesinambungan proses perubahan di bidang pelayanan publik Ditjen Perbendaharaan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan melalui perubahan budaya birokrasi, penyederhanaan business process serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan KPPN, khususnya menyangkut penyelesaian pelaksanaan pencairan dana APBN. Ia melanjutkan, terkait dengan penyerapan anggaran, Ditjen Perbendaharaan hanya berperan sebagai serving the channeling of fund, artinya penyerapan APBN hampir sepenuhnya tergantung pada pemahaman kuasa pengguna anggaran terhadap berbagai ketentuan pengelolaan anggaran. Pada bagian lain, ia mengharapkan agar seluruh jajaran pegawai KPPN dapat meningkatkan pemberian pelayanan prima yaitu cepat dan akurat, sederhana dan transparan serta bebas pungutan.

Dalam acara launching ini juga salah satu satker yang memberikan sambutan dan testimoni. Satker tersebut menyampaikan dukungan terhadap reformasi birokrasi kementerian keuangan khususnya di KPPN Percontohan. Satker merasa puas dengan pelayanan KPPN yang cepat, yaitu penyelesaian SP2D (Surat Perintah Pencairan dana) selama satu jam, bebas dari pungutan. Disamping itu satker juga merasa puas dengan penyediaan fasilitas di ruang tunggu serta keramahan dan pemberian layanan serta bimbingan kepada satker terkait masalah pencairan dana.

Merinding Mendengar Pernyataan Integritas
Sebelum peresmian KPPN Percontohan dilakukan, Padiharto memberikan Piagam Peresmian KPPN Percontohan kepada para Kepala KPPN di lingkungan Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Selatan. Setelah itu para Pejabat/Pegawai KPPN Bantaeng bersama-sama membacakan Pakta Integritas dihadapan semua undangan dan masyarakat bahwa KPPN Bantaeng akan memberikan pelayanan yang profesional, berkualitas, bebas korupsi, pungutan dan gratifikasi. Menyaksikan pernyataan terbuka tersebut, para hadirin tampak takjub dan merasakan merinding saat mendengar ketegasan dan kesungguhan dalam pembacaan pernyataaan integritas. Para hadirin pun memberikan tepuk tangan yang meriah atas pernyataan tersebut.

Peresmian KPPN Percontohan lingkup Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Selatan secara simbolik dilakukan dengan pengguntingan pita di pintu masuk ruang Pelayanan KPPN Bantaeng oleh Kepala Kanwil yang didampingi oleh Kepala KPPN Bantaeng. Setelah pita digunting, pintu pelayanan KPPN Bantaeng pun dibuka yang memperlihatkan ruang pelayanan KPPN Bantaeng yang modern, nyaman dan para petugas telah menanti dengan senyum, sapa dan salam yang akan memberikan pelayanan prima. Setelah para undangan meninjau ruang pelayanan KPPN Bantaeng dengan dipandu langsung oleh Kepala KPPN Bantaeng Izarul Haq, acara ditutup dengan ramah tamah .

Liputan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI Lingkup Kanwil Perbendaharaan Propinsi Bangka Belitung
Tanjung Pandan, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung Drs. Winarto, MPM meresmikan Implementasi KPPN Percontohan di KPPN Tanjung Pandan, Selasa (16/10). Launching tersebut disaksikan oleh Bupati Belitung dan Belitung Timur, Kepala KPPN Tanjung Pandan dan dihadiri oleh para undangan antara lain dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur serta para Kepala Satker dan pimpinan Bank mitra kerja KPPN Tanjung Pandan.

Sejak berjalannya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan reformasi birokrasi tersebut. Salah satu bentuk komitmennya adalah melaksanakan implementasi KPPN Percontohan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sejaki tahun 2007-2011 telah direalisasikan implementasi KPPN Percontohan sebanyak 42 KPPN, salah satunya KPPN Jakarta II yang diresmikan langsung pada tahun 2007 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Untuk melanjutkan komitmen Ditjen Perbendaharaan terhadap reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, pada tahun ini 134 KPPN telah ditetapkan menjadi KPPN Percontohan yang salah satunya KPPN Tanjung Pandan, sehingga pada tahun 2012 ini seluruh KPPN menjadi Kantor Pelayanan Percontohan.

Soft Launching KPPN Percontohan termasuk KPPN Tanjung Pandan ini merupakan momentum penting bagi seluruh keluarga besar Ditjen Perbendaharaan. Kerja keras jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk memiliki kantor layanan modern yang menerapkan proses bisnis yang sederhana, sumber daya manusia yang berkualitas, memanfaatkan teknologi informasi dan nyaman di seluruh Indonesia telah terwujud, meskipun masih terdapat beberapa hal masih memerlukan penyempurnaan. KPPN Percontohan ini merupakan persembahan bagi perbaikan layanan kepada seluruh stakeholder Ditjen Perbendaharaan.

Selanjutnya, untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para stakeholder, Ditjen Perbendaharaan selalu berupaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pelaksanaan bimbingan teknis, diklat kompetensi, assessment dan profiling. Selain itu, pemberdayaan seluruh pegawai menjadi hal yang sangat penting dan pembelajaran terus menerus dijalani tanpa lelah demi terciptanya SDM yang berkualitas mampu menghadapi dan memenuhi tuntutan pelayanan yang baik.

Perlu diketahui bahwa KPPN Percontohan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Melaui Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-30/PB/2012 telah diatur suatu bentuk tata kelola KPPN Percontohan. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak melenceng dari koridor yang ditetapkan. Seluruh KPPN Percontohan di Indonesia memiliki standar yang sama dalam hal: struktur, tugas dan fungsi, proses bisnis, SDM, sarana dan prasarana, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI), serta pelaksanaan pengelolaan kinerja.

Demi peningkatan kualitas layanan, SDM pada KPPN Percontohan mau tidak mau harus terus belajar. Mulai dari belajar mengenai peraturan dan proses bisnis yang baru, aplikasi perkantoran serta perkembangan teknologi informasi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui Internalisasi nilai-nilai Kemenkeu, Gugus Kendali Mutu, pelatihan service excellence, pelatihan aplikasi perkantoran serta kegiatan yang bersifat team building maupun dengan kegiatan yang yang bersifat positif dan membangun.

Untuk memperkecil kesalahan (fraud) dalam pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP) serta menjamin kualitas layanan KPPN Percontohan, perlu penerapan sistem pengendalian internal yang lebih baik dengan mempertimbangkan manajemen risiko. Selain itu, manajemen pengelolaan kinerja juga sangat perlu dilakukan agar seluruh target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

Diharapkan keseluruhan standarisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik tersebut dapat terlaksana dengan baik di KPPN Percontohan seluruh Indonesia. Memang mudah untuk membuat sesuatu, akan tetapi akan lebih sulit untuk menjaganya. Drs. Winarto, MPM berpesan agar jajaran Ditjen Perbendaharaan terus menjaga komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder dan demi terlaksananya reformasi birokrasi. Jangan sampai usaha keras yang dilakukan rusak oleh tindakan yang melanggar kode etik pegawai. Inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan untuk mempercepat dan meningkatkan layanan agar dapat terus dilakukan sepanjang inovasi tersebut sesuai SOP dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Drs. Winarto, MPM juga berpesan untuk terus belajar dari waktu ke waktu. Perkembangan organisasi akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Seluruh jajaran pejabat dan pegawai harus terus menyesuaikan dan memperbaiki diri dengan munculnya perkembangan dan teknologi baru. Diharapkan seluruh mitra kerja KPPN dapat terus mendukung KPPN Tanjung Tandan dalam melakukan reformasi birokrasi dengan cara tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai KPPN dalam bentuk apapun. Selain itu, apabila terdapat keluhan, saran yang dapat meningkatkan kinerja KPPN Tanjung Pandan, dapat langsung disampaikan melalui media komunikasi yang ada.

Pada bagian akhir kesempatan pembicaraan, Kepala Kanwil Ditjen Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini antara KPPN Tanjung Pandan dengan para stakeholder untuk menjaga tertibnya proses Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN.

Dengan adanya implementasi KPPN Percontohan ini diharapkan layanan serta hubungan KPPN dengan mitra kerjanya akan semakin baik dari waktu ke waktu demi kemajuan bangsa.

Dalam acara tersebut juga diadakan pemberian penghargaan oleh Kepala KPPN Tanjung Pandan kepada satuan kerja dan bank yang mempunyai kinerja terbaik selama periode TA. 2012 untuk kategori AFS, penyerapan anggaran, rekonsiliasi serta bank persepsi terbaik.

Liputan Kunjungan Wakil Walikota Palopo di KPPN Palopo

Palopo, djpbn.kemenkeu.go.id - Wakil Walikota Palopo Rahmat Masri Bandaso, melakukan kunjungan yang pertama kali ke KPPN Palopo, Senin (22/10). Ia ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung kepada para pegawai Palopo, karena KPPN Palopo dianggap olehnya sebagai salah satu instansi yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian di Kota Palopo.

”Terima kasih, realisasi penyerapan anggaran belanja negara di kota Palopo tidak lepas dari peran kantor ini. Secara grafik, realisasi penyerapan anggaran belanja negara yang terjadi di tahun lalu, menunjukkan grafik yang cukup baik, dan hal ini merupakan indikator kinerja yang baik”, ucap Wakil Walikota tersebut sebagai rasa terima kasihnya kepada KPPN Palopo.

Selain ucapan terima kasih yang dilontarkannya, Wakil Walikota Palopo tersebut juga memberi apresiasi atas penataan lay out Front Office yang cukup modern, didukung dengan pelayanan prima (service excellent). ”Pelayanan fisik dan non-fisik yang diterapkan kantor ini sudah sangat modern, ruang pimpinan juga demikian, dari ruangan front office ini tampak keadaan ruangan pimpinannya, beginilah kantor yang nyaman” lanjutnya. Ia juga menghampiri, salut dan bangga atas dedikasi salah satu pegawai yang sedang memakai tongkat akibat kecelakaan, tetapi tetap masuk kerja dan menanyakan keadaan pegawai tersebut.

“KPPN Palopo memberikan pelayanan dengan sistem pelayanan One Stop Service, misalnya pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana berlangsung di front office, tidak dibolehkan berhubungan kepada petugas kami selain petugas front office,  layanan yang kami berikan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan kepada mitra kerja KPPN Palopo. Dengan pelayanan tersebut, Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada keluhan yang kami terima’’, demikian Saor Silitonga, kepala KPPN Palopo, mengawali sambutannya.

Kunjungan tersebut meski terkesan mendadak, namun tidak mengganggu pelayanan yang diberikan oleh KPPN Palopo kepada mitra kerja. Kepala KPPN Palopo juga menambahkan bahwa KPPN sebagai kuasa BUN di daerah, secara utuh berperan aktif, mendorong,  dan memberikan kewenangan kepada KPA/ mitra kerja/ satker untuk melaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka penyerapan realisasi anggaran Belanja Negara sesuai dengan prinsip Let’s the manager manage.

Saor Silitonga juga mengingatkan kembali, ”Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran belanja, Kementerian Keuangan telah menerapkan berbagai kebijakan agar tidak terjadi “bom SPM”, penumpukan SPM di tahun anggaran”, balas Saor, Kepala KPPN Palopo, ”Pada Triwulan III tahun 2012,  realisasi penyerapan Anggaran Belanja oleh Satuan Kerja telah melampaui target realisasi yang telah dikontrakkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three, kami punya kontrak kinerja atas hal itu”.

Setelah beramah tamah dengan para pegawai di ruang front offce, Kepala KPPN Palopo mengajak Wakil Walikota tersebut untuk berdiskusi di dalam ruangan kepala kantor sebagai wujud sinergitas Pemerinatah Pusat dengan Pemerintah Kota Palopo, perwujudan  nilai “Sinergi”, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang diterapkan oleh KPPN Palopo.  Di dalam ruangan tersebut,  Kepala KPPN Palopo didampingi oleh para kepala Seksi dan Kepala Subbag Umum, meyampaikan beberapa layanan yang diberikan KPPN Palopo. Wakil Walikota mengharapkan agar pelayanan yang diterapkan KPPN Palopo dapat dipertahankan dan berharap agar seluruh bentuk pelayanan yang diterapkan pemerintah Kota Palopo,  khususnya Kantor Pelayanan, dapat menerapkan pelayanan seperti pelayanan yang diberikan oleh KPPN Palopo. Dirinya juga optimis bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2013 mendapat predikat status Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Oleh: Kontributo KPPN Palopo

Liputan Forum Group Discussion (FGD) Percepatan Penyerapan Anggaran dan Langkah Langkah Mengatasi Penumpukan Penyampaian SPM ke KPPN pada Akhir Tahun Anggaran 2012.
Jogjakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Sampai dengan akhir Triwulan III TA 2012  Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mencatat realisasi anggaran satker lingkup wilayah pembayaran KPPN Jogja, KPPN Wates dan KPPN Wonosari sebesar Rp 4,543,190,138,815 atau 54,8% dari pagu Rp 8,290,083,695,050 yang tersebar di 48 Kementerian/Lembaga. Jumlah realisasi anggaran ini masih belum mencapai target penyerapan tingkat nasional yang ditentukan yaitu sebesar 60 %.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Hendro Baskoro pada acara pembukaan Forum Group Discussion (FGD) Percepatan Penyerapan Anggaran dan Langkah-Langkah Mengatasi Penumpukan Penyampaian SPM ke KPPN pada akhir TA 2012, Rabu (24/10) di Aula Lantai III Kanwil DJPB Provinsi DIY. Sebelum mengakhiri sambutannya Hendro Baskoro menyampaikan rencana validasi DIPA TA 2013 yang tidak lagi dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan melainkan oleh Ditjen Anggaran dalam rangka meningkatkan pelayanan. Terakhir Dirinya berpesan agar kita semua mempunyai semangat dan sensitivitas yang tinggi untuk dapat meningkatkan penyerapan anggaran, sehingga APBN yang terbatas ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman arti pentingnya penyerapan anggaran kepada satker, memberikan solusi terhadap permasalahan penyerapan anggaran, melakukan evaluasi dan langkah-langkah untuk mempercepat proses penyerapan, serta mengantisipasi  penumpukan penyampaian SPM ke KPPN pada akhir tahun anggaran ini diselenggarakan di tiga lokasi yaitu : di KPPN Wonosari tanggal 18 Oktober 2012 dengan peserta semua satker lingkup pembayaran KPPN Wonosari yaitu 61 satker, di KPPN Wates tanggal 22 Oktober 2012 dengan peserta semua satker lingkup pembayaran KPPN Wates yaitu 47 satker, dan di Kanwil DJPB Provinsi DIY tanggal 24 Oktober 2012 dengan peserta satker yang sampai dengan akhir triwulan III realisasi anggarannya masih dibawah 40% yaitu 49 satker.

Acara Forum Group Discussion (FGD) berjalan dengan tertib sesuai dengan apa yang diharapkan, terjadi interaksi yang baik antara nara sumber dengan para peserta. Diawali dengan review alokasi anggaran dan progress report penyerapan anggaran TA 2012 oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Hendro Baskoro, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan percepatan realisasi dan pengajuan SPM oleh Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Yogyakarta Nur Arif Nuryanto.  Acara diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab permasalahan seputar penyerapan anggaran dan antisipasi penumpukan penyampaian SPM ke KPPN pada akhir tahun anggaran.

Masalah yang selama ini menyebabkan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target antara lain sebagaimana hasil survey yang telah dilaksanakan terhadap 62 satker menunjukkan bahwa tingkat pemahaman satker terkait pelaksanaan anggaran sebesar 75%. Yang masih perlu mendapat perhatian adalah klasifikasi penyelesaian hak tagih yang hanya mencapai 55%, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam PMK Nomor : 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban
APBN pada Satker belum dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil diskusi dicapai kesepakatan solusi pemecahan masalah yang segera ditindaklanjuti baik itu oleh satker, KPPN, maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk proses percepatan penyerapan anggaran.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta bersama KPPN menyatakan siap untuk bekerja sama dalam melakukan pendampingan dan edukasi kepada semua satker yang mempunyai masalah penyerapan anggaran, sehingga diharapkan sampai dengan akhir tahun nanti semua satker bisa mencapai realisasi diatas 90%.

Oleh : Evan Himawan, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Liputan Soft Launching KPPN Percontohan Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Barat
Singkawang, djpbn.kemenkeu.go.id - Lima pukulan gong yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Drs. Syech Bandar, M.Si menandai secara resmi implementasi lima KPPN Percontohan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Barat. Kelima KPPN tersebut adalah KPPN Singkawang, KPPN Sanggau, KPPN Sintang, KPPN Putussibau dan KPPN Ketapang. Peresmian dipusatkan di KPPN Singkawang, Senin (1/10).

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Barat menancapkan tonggak sejarah dalam perjalanan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mengadakan soft launching lima KPPN percontohan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Barat. Acara dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Singkawang, Para Pimpinan Perbankan Mitra Kerja KPPN Singkawang, Perwakilan Satker Mitra Kerja KPPN Singkawang dan Para Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Barat Teddy Rukmantara dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan pembentukan KPPN Percontohan yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 2007. Pada Tahun 2012 pembentukan KPPN Percontohan sampai pada tahap VI sehingga lengkap 176 KPPN di Indonesia saat ini berstatus sebagai KPPN Percontohan. Beliau juga meminta dukungan dan kerja sama kepada semua pihak yang hadir untuk ikut serta menjaga agar reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan selalu berjalan sukses dan lancar.

Sementara itu, Walikota Singkawang dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang mengucapkan selamat atas perubahan status KPPN Singkawang. Beliau berharap dengan perubahan status KPPN Singkawang dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beliau juga berpesan agar kinerja KPPN Singkawang selama ini yang sudah baik agar dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Di akhir acara dilakukan kunjungan ke ruang pelayanan (Front Office) KPPN Singkawang dan dilakukan demo penerbitan SP2D dan rekonsiliasi SAI dan SAU antara Satker dan KPPN. Acara ini dipandu langsung oleh Kepala KPPN Singkawang Bpk. Mohammad Munawar. Para undangan cukup puas dan terkesan atas penjelasan yang disampaikan oleh Kepala KPPN Singkawang. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan siang di Aula KPPN Singkawang.

Oleh: Maryono Kontibutor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar