Kunjungan Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Gorontalo ke KPPN Marisa
Marisa, djpbn.kemenkeu.go.id - ”Kinerja KPPN Marisa sudah baik, sudah mencapai predikat juara II kategori prospektif pada lomba kinerja KPPN Non Percontohan. KPPN ini merupakan model KPPN masa depan. Kalau sudah demikian, mengapa tidak menjadi the best? Yakin bisa!” kata Yuniar Yanuar Rasyid, Kepala Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Gorontalo, saat melalkukan kunjungan ke KPPN Marisa Kamis, 24 Februari 2011.

”Saya minta semua pegawai KPPN Marisa bekerja secara konsisten, mempertahankan kinerja, mempertahankan profesionalisme dan integritas, serta meneruskan berbagai upaya inovasi,” pesannya. ”Think out of the box, sehingga selalu lahir inovasi-inovasi baru,” katanya lagi.

Selain itu, Kepala Kanwil kelahiran Jakarta berdarah Minang ini juga mengingatkan bahwa reformasi kelembagaan memerlukan langkah capacity building. Para pegawai diharapkan memanfaatkan berbagai kursus, pendidikan dan pelatihan, maupun beasiswa yang ditawarkan. Peningkatan kemampuan maupun keterampilan tersebut pada gilirannya harus ditularkan kepada pegawai lainnya.

Hal menarik lain yang diungkapkan oleh kepala kanwil adalah pembinaan kepada satuan kerja. “Saat ini kita harus melakukan perubahan mindset tentang ketergantungan satker. Jangan membuat satker bergantung kepada kita, tugas kita adalah bagaimana membuat satker menjadi pandai,” kata orang nomor satu di DJPBN Provinsi Gorontalo ini.

”Tugas pembinaan satuan kerja bukan hanya tugas kanwil, KPPN mempunyai peran yang besar dalam melakukan pembinaan, apalagi KPPN merupakan ujung tombak yang lebih dekat dengan satker,” tambahnya.

”Pembinaan tidak cukup hanya sekali. Ada yang harus dibina berkali-kali baru mengerti,” ungkap kepala kanwil. ”KPPN harus selalu menjalin hubungan dekat dengan satker dengan pemerintah setempat. Kepala KPPN dapat membentuk forum atau sekadar ikatan komunikasi dengan para Kuasa Pengguna Anggaran serta para bupati atau sekretaris kabupaten,” tambahnya lagi.

Pertemuan kepala kanwil dengan segenap pimpinan dan staf KPPN Marisa berlangsung selama tiga jam. Berbagai topik dibicarakan, termasuk berbagai informasi, pertanyaan, dan masukan dari para punggawa KPPN Marisa. Menjelang maghrib Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Gorontalo bertolak kembali ke Kota Gorontalo.

Kontributor : Suwandi Pringadi – KPPN Marisa dan Duktek Kanwil Gorontalo

Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi maluku
Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id - “Kami akan setia dan taat sepenuhnya kepada Negara dan pemerintah serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab,“ demikian sebagian kata-kata sumpah yang diucapkan 26 pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Rabu (23/2), di Aula Kanwil.

Kegiatan pengambilan sumpah PNS dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Sebagai tindak lanjut dari surat Sesditjen Perbendaharaan tanggal 26 Januari 2011 Nomor: S-821/PB.1/2011. 26 pegawai yang mengucapkan sumpah berasal dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dan KPPN Ambon.

Pengambilan sumpah berjalan lancar, meskipun pada saat pengucapannya,  terdapat beberapa pegawai yang  belum secara serentak  mengeluarkan  suara secara   keras dan lantang.  Maklum, sebagian besar dari mereka baru pertama kali ini mengalaminya.

Setelah selesai menyanyikan lagu “padamu Negeri” secara bersama-sama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Hendro Baskoro dalam sambutannya mengatakan, bahwa pengucapan sumpah merupakan bagian awal dari suatu proses pengabdian pegawai sebagai aparatur dan abdi negara.

Menurut Hendro Baskoro, sejak bergulirnya Reformasi Birokrasi, para pegawai Ditjen Perbendaharaan selalu dihadapkan pada tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat, tantangan maupun hambatan akan selalu dihadapi. Oleh karena itu guna mewujudkan Ditjen Perbendaharaan sebagai suatu organisasi yang tangguh dan profesional dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi, skill maupun sikap/perilaku yang dapat dibanggakan. Cukup banyak prestasi yang telah diperoleh Ditjen Perbendaharaan dalam tahun 2010 antara lain peringkat tertinggi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), kepuasan layanan publik, yang semua itu tidak terlepas dari peranan perubahan mindset yang selama ini  dirasakan. Khususnya upaya Ditjen Perbendaharaan secara terus menerus dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders.

Hendro Baskoro juga mengingatkan perlunya peningkatan disiplin sebagaimana diatur dalam PP 53 tahun 2010 sebagai pengganti PP 30 tahun 1980 maupun PMK No. 48 tahun 2007 tentang kode etik pegawai Ditjen Perbendaharaan. Peraturan itu menegaskan mengenai semua kewajiban dan larangan pegawai agar selalu dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan sedikit humornya, Hendro mengingatkan agar selalu berpakaian rapi dan sopan serta tidak lupa menggunakan nametag sehingga akan tercipta suasana kantor yang tertib,rapi  dan berwibawa.

Mengingat para pegawai yang disumpah pada umumnya adalah generasi muda, orang yang mengkomandani Ditjen Perbendaharan Provinsi Maluku tersebut berpesan kepada seluruh pegawai yang telah disumpah  agar selalu meningkatkan pengetahuan, bersedia untuk selalu belajar dari pengalaman para  seniornya, menumbuhkan kerjasama yang harmonis dan selalu melakukan atau  menciptakan hal-hal yang baru (inovatif). Hal ini menjadi demikian penting karena Ditjen Perbendaharaan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pegawai yang berprestasi untuk melanjutkan tugas belajar sampai dengan S-3, bahkan setiap tahun selalu ada event-event yang dilombakan dalam rangka menyambut HUT Keuangan RI .

Selanjutnya diakhir acara, Hendro beserta seluruh  undangan yang hadir memberikan ucapan  selamat kepada seluruh pegawai yang baru saja mengucapkan sumpah.

Oleh :  Ahmadi – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku

Liputan Kunjungan Dirjen Perbendaharaan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Bali
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto beserta Ibu, mengunjungi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Minggu (20/2). Dirjen Perbendaharaan itu menyempatkan diri melakukan kunjungan pada akhir acara Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Ditjen Perbendaharaan di Bali.
Bagi Agus Suprijanto, kunjungan itu  tidak hanya bermakna kedinasan, tapi juga sebuah napak-tilas. Dari Denpasar Agus mengawali karir sebagai pegawai Kantor Pembantu Bendahara Negara (KPBN) - Direktorat Jenderal Anggaran waktu itu. Hingga selanjutnya meninggalkan pulau dewata untuk melanjutkan studi ke Amerika Serikat.
Pejabat yang yang sebelumnya menjadi Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu disambut hangat oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Bali, Ni Luh Putu Kumalawati beserta jajaran pejabat Eselon III dan IV lingkup Kanwil dan KPPN.
Seolah ingin menelusuri jejak-jejak masa lalu, dalam kesempatan tersebut Agus meninjau seluruh ruangan kanwil mulai dari ruang layanan unggulan, ruang konsultasi, Bagian Umum, Bidang Pelaksanaan Anggaran, Bidang Aklap, hingga ruang rapat.  Pada setiap ruang yang dikunjungi, Agus mendapat penjelasan tentang perubahan mekanisme penyelesaian tugas pada masing-masing bidang. Semuanya telah menggunakan SOP terbaru dengan sistem one stop service yang tentu telah jauh berbeda dengan prosedur kerja sebelum diterapkannya Layanan Unggulan kanwil.
Pada saat memasuki ruang rapat kanwil yang terpampang foto para mantan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Bali, antara lain Drs.Satoto (Kepala Kanwil DJA pertama), Drs.Bambang Triaji dan DR Mulia P Nasution. Pada kesempatan itu, Agus memberikan komentar seraya mengenang masa-masa saat Kanwil DJA Denpasar dipimpin oleh pejabat-pejabat tersebut kala itu.
Kesan puas dan bangga terpancar di wajah Agus saat ruang demi ruang dia masuki, karena telah banyak perubahan yang dia saksikan dari kantor tempat dia dulu memulai karir sebagai pegawai Kementerian Keuangan.
Di akhir kunjungan, Dirjen Perbendaharaan berpesan agar kondisi yang sudah ada tersebut bisa dipertahankan dengan baik. Apalagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Bali adalah etalase Ditjen Perbendaharaan yang selayaknya menampilkan performa ekselen baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusianya.

Oleh : Heru Pudyo Nugroho dan Djoko Julianto -Kontributor Denpasar

Liputan Bimtek Aplikasi 2011 dan Retur SP2D KPPN Samarinda
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id -  Studio 3 RRI Samarinda yang terletak di Jalan M Yamin di penuhi oleh operator aplikasi dari satuan kerja (satker) dari beberapa tempat di wilayah kerja KPPN Samarinda, Rabu (9/2). Para operator datang untuk menghadiri acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi 2011 yang diselenggarakan oleh KPPN Samarinda .  Acara bimtek ini berlangsung selama dua hari dimulai pada hari dan dibagi empat angkatan dengan jumlah satuan kerja sebanyak  280 orang operator aplikasi, perwakilan dari satker yang berada di wilayah kerja KPPN Samarinda. Bimtek ini diselenggarakan sebagai wujud  komitmen  KPPN Samarinda untuk membekali stakeholder (mitra kerja) dalam menghadapi tahun anggaran 2011.

Di dalam sambutannya, Kepala KPPN Samarinda Widoyoko Sapto Putro mengucapkan terima kasih kepada satker atas partisipasi dalam melewati tahun anggaran 2010 dengan baik. Selanjutnya beliau berpesan kepada para operator untuk mengikuti acara Bimtek Aplikasi 2011 ini dengan baik dan penuh keseriusan. Dalam hal sering terjadinya retur (pengembalian.red) SP2D oleh Bank Operasional I, beliau meminta kepada para satker untuk meneliti kebenaran SPM (Surat Perintah Membayar.red) beserta lampirannya  terutama yang berpotensi retur SP2D diantaranya nomor rekening, penulisan nama rekening dan penulisan bank penerima.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dan Bimbingan Teknis Aplikasi 2011. Pemaparan materi terkait masalah retur SP2D disampaikan oleh perwakilan dari Seksi Bank/Giro Pos Suwatno. Dalam bagian pemaparan materi ini, dijelaskan pengertian retur SP2D, peraturan yang mengaturnya, penyebab retur, alur retur SP2D dan proses penyelesaiannya serta trik dan tips  untuk menghindari retur SP2D. Di sela-sela pemaparan materi, diberitahukan bahwa jumlah nominal retur SP2D yang terjadi selama tahun 2010 mencapai  angka 4 milyar rupiah. Angka tersebut cukup tinggi oleh karena  itu perlu penanganan khusus dalam penyelesaiannya. Pemaparan materi retur SP2D ini sebagai langkah antisipasi dalam meminimalisir jumlah retur SP2D dalam tahun anggaran 2011.

Bagian terakhir dari acara ini adalah Bimbingan Teknis Aplikasi 2011. Bimbingan teknis ini di bawakan oleh Solikhin. Dalam bimbingan teknis ini satker diberikan pengetahuan tentang aplikasi yang akan dipakai selama tahun anggaran 2011 yaitu aplikasi SPM 2011, GPP 2011, dan SAKPA 2011. Pemberlakuan  format baru dalam DIPA dan SPM, telah membawa perubahan terhadap ketiga aplikasi diatas. Perubahan ini perlu di sosialisasikan kepada satker terutama kepada operator aplikasi sehingga dalam pelaksanaan anggaran tidak mengalami kesulitan.

Di awali dengan materi yang berkaitan dengan aplikasi 2011, perbedaannya, sampai pada  memperkenalkan fitur-fitur baru yang terdapat didalamnya. Selanjutnya, Satker dengan dibimbing oleh tim melakukan proses penginstallan, setting, dan input aplikasi tahun 2011. Suasana makin hidup ketika sesi tanya jawab dibuka. Peserta mengajukan pertanyaan seputar kesulitan yang mereka hadapi dalam mengoperasikan aplikasi 2011 ini. Ada yang bertanya tentang jaringan, tata cara setting SPM 2011 dan hal lain yang berkaitan dengan aplikasi yang dipakai pada tahun anggaran 2011.

Sebagian besar peserta bimtek mempunyai kesan yang positif terhadap acara ini. Selain tingkat kehadiran yang cukup tinggi juga penuturan langsung dari peserta bimtek. Seperti yang di ungkapkan Yatin Sukesi dari Kejaksaan Negeri Samarinda “Saya merasa terbantu dengan adanya bimtek ini . dapat menambah pengetahuan tentang pengoprasian aplikasi” katanya. “Semoga aplikasi 2011 bisa memudahkan pekerjaan kami” lanjutnya.  

Oleh : Vina Eriyandi – Kontributor Samarinda

Liputan penyerahan rumah dinas oleh anak pensiunan pegawai
Banjarmasin, perbendaharaan.go.id- Berdasarkan data temuan di lapangan, banyak pihak yang mengklaim berhak memiliki rumah dinas, atas pengabdiannya mereka selama menjadi PNS. Banyak kejadian, pengambilan rumah dinas dari para pensiunan, tidak sedikit yang melakukan perlawanan. Namun untuk kali ini tidak demikian yang terjadi di Banjarmasin. Samsudin, seorang anak pensiunan yang kebetulan menjabat sebagai Kepala KPKNL Banjarmasin, menyerahkan rumah dinas yang ditempatinya secara sukarela.

“Mohon maaf, saya baru bisa menyerahkan rumah dinas sekarang,” kata Samsuddin. Samsudin adalah anak dari pensiunan yang menempati rumah dinas di bawah tanggung jawab dan kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Banjarmasin. Penyerahan dilakukan tanggal 2 Februari 2011 dengan ditandai penyerahan kunci rumah oleh Samsudin kepada Elin Sumarlina, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Selatan.

Sesuai peraturan yang berlaku, rumah dinas diperutukkan bagi pegawai yang masih aktif atau belum pensiun. Namun pada kenyataannya, peraturan tersebut sangat sulit dilaksanakan. Banyak pihak yang sudah tidak berhak menempati rumah dinas, namun tetap enggan meninggalkannya. Atau bahkan, ada yang ditempati oleh anak atau cucu pensunan yang sama sekali tidak mempunyai hak untuk menempatinya. Yang lebih parah lagi, ada rumah dinas yang disewakan kepada pihak ketiga.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan mengelola 58 Rumah Dinas. Dari jumlah tersebut 34 buah rumah dihuni oleh pejabat dan pegawai kanwil dan KPPN, 14 buah rumah dihuni oleh pensiunan/keluarga pensiunan, dan 10 buah rumah dalam kondisi rusak berat.

Kepala Kanwil DJPBN Prov Kalsel, Elin Sumarlina, mengatakan bahwa kita harus terus berupaya melakukan langkah-langkah konkrit untuk menertibkan rumah dinas dari penguasaan pihak-pihak yang tidak lagi memiliki hak huni.

“Ketentuan harus bisa mengalahkan rasa kekeluargaan dan hati nurani,” kata Elin.

Upaya penertiban dilakukan dengan mengadakan kunjungan ‘door to door’ dan melakukan dialog secara langsung antara kakanwil dan para penghuni. Dari hasil dialog dapat disimpulkan bahwa mereka enggan meninggalkan rumah dinas bukan semata-mata karena belum memiliki rumah sendiri, melainkan lebih karena mereka merasa berhak atas rumah dinas tersebut. Bukan hal yang mudah untuk meluruskan pemahaman tersebut. Memerlukan ketegaran hati yang sungguh luar biasa untuk mengambil kembali rumah dinas tersebut. Karena sesungguhnya, hati nurani tidak tega meminta mereka meninggalkan rumah dinas yang mereka tempati. Namun, betapapun berat peraturan tetap harus ditegakkan.

Sebagai buah usaha kerasnya, kakanwil beserta jajarannya, sampai dengan  bulan  Februari 2011 telah berhasil menarik kembali lima buah rumah dinas yang selama ini ditempati oleh pihak yang sudah tidak berhak. Selain itu, telah dicapai kesepakatan dengan penghuni yang lain untuk segera mengembalikan rumah dinas yang ditempatinya kepada Kanwil DJPBN Prov Kalsel sebelum akhir tahun 2011.

Oleh    : Sudarmanto, MI. Sri Nuryati dan Nuryanto - Kontributor Kanwil DJPBN Prov. Kalsel
Editor   : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Kegiatan GKM Kanwil DJPBN Propinsi Sumatera Utara
Setelah lama tidak kedengaran kabarnya, Gugus Kendali Mutu (GKM)  muncul lagi di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara. Bertempat di aula lantai III, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara menyelenggarakan  Gugus Kendali Mutu (GKM)  pada hari Kamis (10/2).

Di Kanwil DJPBN Propinisi Sumatera Utara, GKM merupakan kegiatan rutin setiap bulan guna peningkatan kapasitas internal SDM. Pada kesempatan kali ini penyaji materi adalah  Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen PBN Prop. Sumut, Ria Hot Juanita Simbolon, sedangkan yang bertindak sebagai pengarah/moderator adalah Kepala Kanwil Medan , Achmad Fadillah. GKM ini diikuti oleh seluruh pegawai kanwil dan perwakilan dari KPPN Medan I dan KPPN Medan II.

Pada kegiatan GKM kali ini, Ria Hot Juanita Simbolon membahas tentang tiga peraturan, PMK 190/2008, PMK 86/2010 dan PMK 78/2010.

Materi tersebut diatas disampaikan secara gamblang oleh penyaji, yang juga dilengkapi pengalaman  yang dimiliki oleh Kepala Kanwil selaku moderator. Para peserta GKM begitu antusias mendengarkan penjelasan yg disampaikan oleh penyaji terutama mengenai PMK No.190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan yang ternyata selama ini masih terdapat multitafsir bahkan ada pula  yang belum mengetahui .  

Sebagai kegiatan yang terjadwal rutin, GKM di Kanwil Ditjen PBN Medan diharapkan dapat menempa semua pegawai untuk terus belajar sehingga mampu mengemban tugas sebagai abdinegara, diantaranya sebagai guru bagi satuan kerja. Tugas sebagai guru ini akan dikukuhkan memalui  Tim Penyuluh Perbendaharaan pada tiap Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Sejatinya, seorang guru yang berhenti untuk belajar, sesungguhnya telah kehilangan haknya untuk mengajar.Jadi, mari kita terus, terus, dan terus belajar. Maju terus DJPBN!

Kontributor : Ma’ruf – Kanwli DJPBN Sumatera Utara
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Tual, djpbn.kemenkeu.go.id - Terwujudnya suatu organisasi yang baik tentu memerlukan komitmen dan keteguhan hati untuk selalu memberikan yang terbaik bagi organisasi. Untuk itulah diperlukan sebuah tekad bulat untuk mewujudkan hal tersebut dalam sebuah sumpah atau janji setia dari para pegawainya.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-821/PB.1/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Sumpah/janji PNS, maka KPPN Tual telah melakukan pengambilan sumpah/janji terhadap pegawai yang belum pernah diambil sumpah/janji sebelumnya, di Aula KPPN Tual , Senin (7/2). Tercatat empat orang pegawai yang diambil sumpah/janji pada acara tersebut, yaitu Faried A. Rahman, Rahmat D. Raharjo, Affandi Rahanyamtel dan Yune I. Kainama.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian , dalam pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji. Selain itu disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 3 menyatakan bahwa salah satu kewajiban setiap PNS adalah mengucapkan sumpah/janji PNS.

Acara yang berlangsung di pagi hari yang cerah tersebut berlangsung sangat khidmat. Pengambilan sumpah/janji dihadiri oleh segenap pegawai KPPN Tual. Bertindak sebagai pengambil sumpah/janji adalah Kepala KPPN Tual, Eriswan. Pengambilan sumpah/janji juga didampingi oleh rohaniawan dari Kementerian Agama Kab. Maluku Tenggara. Pengambilan sumpah untuk agama Islam didampingi oleh rohaniawan Jusman Rumra, sedangkan pengambilan janji untuk agama Kristen Protestan didampingi oleh rohaniawan Joseph Bakker.

Sebelum pengambilan sumpah/janji dilaksanakan, acara diawali dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pembacaan nota Dinas Kepala KPPN Tual mengenai pelaksanaan pengambilan sumpah/janji. Selesai pembacaan nota dinas, kemudian memasuki acara inti yaitu pengambilan sumpah/janji PNS. Dalam sumpah/janji tersebut para pegawai bersumpah untuk setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negari serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan. Dan akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, serta akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Semoga apa yang telah diucapkan dalam sumpah/janji tersebut dapat diaplikasikan di kehidupan nyata, sehingga tekad untuk menjadi organisasi pemerintah yang bersih di era modern ini dapat tercapai. Jika semua organisasi pemerintah telah seperti itu, maka untuk menciptakan good governance  bukan sebuah mimpi lagi.

Oleh    : Eko Saputro – KPPN Tual

Liputan kunjungan kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua
Timika, djpbn.kemenkeu.go.id - “Nah ini yang kita mau, kayak begini,” kata Bjradianto Pudjiono, kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua saat melakukan kunjungan ke KPPN Timika, Jumat, 4 Februari 2011.
Mantan Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Ditjen Perbendaharan itu sangat senang melihat perubahan wajah KPPN Timika. Gedung baru KPPN Timika memang terkesan mewah dan bersih. Pintu terbuat dari kaca besar yang di-emboss dan dilengkapi logo Kementrian Keuangan RI. Kondisi tersebut berubah 180 derajat dari kunjungan pertama bulan Juli 2010 lalu. Dalam peninjauan kali ini beliau sempat melihat-lihat kelengkapan layanan pada front office seperti syarat-syarat pengajuan SPM, rekonsiliasi SAI, Kode Etik Pegawai, jam layanan, CCTV, papan penunjuk informasi, ruangan mini TLC, ruang tunggu dan monitor/LCD yang sudah tersedia dan terpasang pada tempat yang sesuai serta memperhatikan kebersihan dan keindahan kantor yang sudah tertata rapi dan bersih.

Kunjungan kerja kali ini dalam rangka melihat lebih dekat kemajuan yang telah dilakukan oleh KPPN Timika serta mempererat silaturahmi dengan para pegawai KPPN Timika dan anggota Dharma Wanita KPPN Timika. Dalam kunjungannya, Pak Anto, sebutan Bjard aianto Pudjiono, beserta ibu didampingi oleh Kepala Bagian Umum Bartolomeus Sato dan seorang pelaksana Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua.

Dalam arahannya, Pak Anto menekankan perlunya penambahan kelengkapan pada ruangan front office.
“Perlu ditambah slogan-slogan tentang semangat reformasi birokrasi yang saat ini sedang kita jalankan,” kata orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua itu. “Reformasi birokrasi adalah perubahan mindset pegawai, perubahan proses bisnis yang berlaku di KPPN dan pentingnya penguasaan IT, guna peningkatan mutu SDM dan peningkatan mutu layanan,” tambahnya saat memberikan pengarahan dan motivasi kepada seluruh pegawai.
Beliau juga menjelaskan bahwa penguasaan soft competency dan hard competency  pegawai diwujudkan melalui assessment centre atau profiling pegawai dalam menduduki dan mengisi  posisi tertentu dengan kompetensi yang sesuai. Guna peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi dalam pelaksanaan peraturan, perlu dilaksanakan gugus kendali mutu bagi semua pegawai. Para pejabat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua diharapakan bisa menjadi anggota group milis Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua sebagai wadah bertukar pendapat dalam menghadapi kendala pelaksanaan tugas.

Bjardianto Pudjiono juga menekankan pentingnya mengetahui kapasitas diri masing-masing pegawai untuk mengetahui kemampuan dan kelemahannya. Hal tersebut penting dalam rangka peningkatan soft competency dan hard competency, guna meraih apa yang diinginkannya. Sebelum menutup pertemuan tersebut, Pak Anto memberikan kesempatan bagi para pegawai KPPN Timika yang ingin menyampaikan pertanyaan.
“Jangan hanya menjadi yang baik, tapi jadilah yang terbaik, be the best,” kata Bjardianto Pudjiono menutup arahannya.

Pada kunjungan kerja kali ini secara keseluruhan beliau menyatakan cukup puas dengan perubahan yang dilakukan oleh KPPN Timika baik secara fisik maupun dalam penerapan tupoksi walaupun masih perlu sedikit polesan guna mempercantik diri dan menitip pesan agar jangan berpuas diri tetapi tetap berjuang untuk menjadi yang terbaik.

Kontributor : Sri Hartama – Kepala KPPN Timika dan Leonardo Rajagukguk – Koordinator Tim Kreatif Kanwil DJPBN Prov. Papua
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan