Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kanwil DJPb bertindak sebagai Regional Chief Economist (RCE) tidak saja melaksanakan agenda Ditjen Perbendaharaan, tetapi juga memperoleh tanggung jawab dari Menteri Keuangan maupun Wakil Menteri Keuangan. Kanwil perlu terus berupaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan APBN 2021 yang tinggal 3 bulan lagi akan berakhir, sekaligus tetap memastikan akuntabilitasnya untuk pemulihan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam Rapat Pimpinan DJPb Regional Sumatra yang diselenggarakan secara daring, Jumat (17/09)

Pemerintah terus mendorong upaya pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah. Hal ini tercermin dalam program reformasi struktural di mana salah satunya ialah reformasi yang menyangkut hubungan keuangan pusat dan daerah.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan dan memaksa seluruh negara di dunia berubah. Dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi sangat luar biasa. Pemerintah pun bergerak dengan cepat untuk meresponsnya.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Tahun 2020 lalu menjadi tahun yang luar biasa akibat adanya pandemi COVID-19. Sebagai instrumen fiskal pemerintah, APBN tahun 2020 bekerja luar biasa keras dalam menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. APBN 2021 pun akan tetap melanjutkan fokus tahun 2020. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto saat mengawali Webinar Generasi Keren Peduli APBN yang diselenggarakan secara daring dalam rangkaian Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021, Senin (13/09).

Bandung, djpb.kemenkeu.go.id,- APBN bekerja keras menahan dampak negatif Covid-19, khususnya melalui Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). APBN akan terus dikelola secara akuntabel, transparan, dan kredibel sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto kembali mendorong jajarannya untuk dapat menjalankan peran sebagai Regional Chief Economist (RCE) melalui penguatan koordinasi bersama Pemda. “How can we help or assist Pemda untuk bisa lebih unlock their potential. Jadi tidak hanya unlock potensi kita. Ini yang harus kita perkaya, bahwa kehadiran kita di daerah supaya benar-benar lebih dirasakan lagi manfaatnya,” jelas Hadiyanto dalam Rapat Pimpinan DJPb Regional Kalimantan yang diselenggarakan secara daring, Kamis (9/9). Menurutnya, aspirasi Pemda terhadap pelaksanaan anggaran maupun terhadap tugas dan tanggung jawab pembangunan di daerah juga sangat perlu untuk diketahui.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 menjadi bukti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah, tetapi sekaligus menjadi tantangan ke depan pengelolaan keuangan negara lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mendukung meningkatnya perekonomian, terutama di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung saat ini. Hal tersebut mengemuka pada keynote speech Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam pembukaan Kemenkeu Corpu Talk (KCT) yang diadakan secara daring, Rabu (8/9).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pandemi Covid-19 berdampak sangat luas. Oleh karenanya, pemerintah melakukan langkah luar biasa dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan ditetapkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, yang menjadi landasan dalam menangani dan mengendalikan penularan Covid-19, melindungi keselamatan rakyat, serta menjaga dan memulihkan perekonomian. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat mewakili Presiden RI dalam penyampaian pendapat akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (07/09).