Yogyakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) terus diakselerasi. Strategi penguatan peran ini antara lain diwujudkan melalui piloting Assets & Liabilities Committee (ALCo) Regional, penajaman Kajian Fiskal Regional (KFR), dan pembentukan Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN). Dalam melaksanakannya, DJPb mempererat sinergi dengan pihak-pihak terkait.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Ditjen Perbendaharaan memiliki data pengelolaan APBN pada aplikasi seperti SPAN, SAKTI, maupun dari dashboard Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK). Namun, Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto mengingatkan bahwa data hanya akan bermakna jika telah melalui proses pengolahan menjadi informasi.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- APBN menjadi instrumen yang bekerja keras untuk mendukung berbagai langkah extraordinary menghadapi Covid-19 dan dampaknya di bidang kesehatan, bantuan sosial, bantuan kepada UMKM, memulihkan ekonomi, dan mendorong dunia usaha agar bisa bangkit kembali. Tantangan dalam mengelola keuangan negara untuk menghadapi pandemi begitu nyata. Dalam pelantikan para pejabat Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (04/10), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa salah satu peluang dari perubahan ini adalah pemanfaatan teknologi, tetapi harus disikapi secara bijaksana.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, Ditjen Perbendaharaan memiliki tanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan APBN di daerah, memantau pelaksanaan APBD, serta membantu meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Khususnya memasuki triwulan IV, momentum pemulihan ekonomi harus dipertahankan lewat dorongan untuk mengakselerasi pelaksanaan APBN di daerah. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam Rapat Pimpinan Regional (Rapimreg) Jawa Ditjen Perbendaharaan yang diselenggarakan secara hybrid, Jumat (01/10).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kanwil DJPb bertindak sebagai Regional Chief Economist (RCE) tidak saja melaksanakan agenda Ditjen Perbendaharaan, tetapi juga memperoleh tanggung jawab dari Menteri Keuangan maupun Wakil Menteri Keuangan. Kanwil perlu terus berupaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan APBN 2021 yang tinggal 3 bulan lagi akan berakhir, sekaligus tetap memastikan akuntabilitasnya untuk pemulihan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam Rapat Pimpinan DJPb Regional Sumatra yang diselenggarakan secara daring, Jumat (17/09)

Pemerintah terus mendorong upaya pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah. Hal ini tercermin dalam program reformasi struktural di mana salah satunya ialah reformasi yang menyangkut hubungan keuangan pusat dan daerah.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan dan memaksa seluruh negara di dunia berubah. Dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi sangat luar biasa. Pemerintah pun bergerak dengan cepat untuk meresponsnya.