Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Kondisi pandemi dan era digitalisasi yang pesat mampu memengaruhi gaya hidup, budaya kerja, dan sifat egosentris yang cukup tinggi. Dibutuhkan sikap semangat juang yang kokoh yang dibingkai rasa toleransi dan budaya timur yang luhur oleh segenap masyarakat untuk bersama-sama bela negara, terlebih dalam bingkai semangat Kemerdekaan RI ke-76.

Pelantikan pejabat merupakan salah satu bentuk sistem pengelolaan SDM atau Career Path di lingkungan DJPb untuk mewujudkan SDM yang optimal bagi organisasi. Pada Selasa (24/8), Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, melantik 268 pejabat pengawas di lingkup DJPb dan 10 Kepala Divisi di BLU PIP dan BPDLH.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist diharapkan dapat makin meningkatkan lagi peran dalam memastikan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Bukan hanya mendorong percepatan belanja APBN oleh K/L dan APBD oleh Pemda, tetapi juga memantau dan mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan belanja di daerah dalam menghasilkan output atau outcome, agar dapat menjadi instrumen bagi formulasi kebijakan. Harapan tersebut disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam Rapat Pimpinan Regional Bali dan Nusa Tenggara yang diselenggarakan secara daring, Kamis (12/08).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Bukan kebetulan, momentum peringatan tahun baru hijriah 1443 H dan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 jatuh pada periode bulan hijriah yang sama di tahun ini. Jika direnungkan, rupanya ada hikmah serta benang merah yang sama dapat dipetik dari kedua momentum tersebut.

Kanwil DJPb yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis sebagai Regional Chief Economist. Karenanya, Kanwil DJPb harus mampu memahami, menganalisis, dan memberikan rekomendasi atas berbagai isu perekonomian daerah, termasuk terkait infrastruktur daerah. Untuk membantu memberikan pemahaman tentang pembiayaan infrastruktur kepada Pemda, Ditjen Perbendaharaan (DJPb) menjalin kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman kedua lembaga.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan penghargaan kepada DJPb yang termasuk dalam empat PPID Tingkat I di Kementerian Keuangan dengan Kategori Informatif. “Prestasi ini diberikan karena memilik tidak hanya kreasi positif tetapi juga inovasi yang terus dikembangkan,” ungkap Sri Mulyani dalam acara Seminar Keterbukaan Informasi Publik secara daring, Selasa (3/8).

Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, menyampaikan bahwa peran Kanwil DJPb di daerah menjadi sangat penting dan critical untuk membantu daerah agar berkembang meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karenanya, kredibilitas unit vertikal DJPb menjadi sangat diperlukan.