Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Meskipun berada pada tantangan pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga akuntabilitas tata kelola keuangan negara. Terbukti dengan kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan untuk Bagian Anggara 015 (LK BA-015).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Untuk yang kelima kalinya berturut turut sejak LKPP Tahun 2016, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini tersebut diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat paripurna, Selasa (22/06).
WTP merupakan pencapaian opini audit terbaik atas suatu laporan keuangan. BPK sebagaimana disampaikan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna pada kesempatan tersebut berpendapat bahwa LKPP Tahun 2020 yang disajikan Pemerintah tidak memiliki salah saji yang bersifat material, yang dapat menjadi pengecualian atas opini wajar yang diberikan. Oleh karena itu, BPK memiliki keyakinan yang memadai bahwa LKPP Tahun 2020 layak untuk memperoleh opini WTP.

Padang, Jambi,djpb.kemenkeu.go.id,-  Badan Layanan Umum (BLU) turut berperan penting di tengah kondisi pandemi melalui layanan yang dijalankan. Selain itu, BLU juga berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kedua peran ini membuat BLU ikut serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- “Fungsi perbendaharaan menjadi semakin penting dalam memenuhi kebutuhan akan langkah-langkah konsolidasi fiskal di tengah tantangan ruang fiskal Indonesia yang semakin ketat dari hari ke hari. Sebagai bagian dari treasury, manajemen Kas dan manajemen hutang memainkan peran penting untuk menjawab tantangan itu,” ungkap Direktur Pengelolaan Kas Negara, Noor Faisal Achmad, dalam sambutannya pada kegiatan Treasury Sharing Session (TSS) bersama Department of Treasury Amerika Serikat (A.S.) pada Selasa (15/6).

Palembang, djpb.kemenkeu.gi.id,- Pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di daerah. Dalam rangka percepatan pembangunan daerah sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan berupa pinjaman PEN daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam Webinar Pinjaman Daerah sebagai Strategi Peningkatan Infrastruktur di Daerah yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Senin (14/06).