Liputan rakorwil DJPBN Provinsi Bali
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id- Dalam pengelolaan keuangan negara, akhir tahun seringkali menjadi masalah tersendiri. Hal itu menjadi perhatian utama kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Jika hal tersebut tidak tertangani dengan baik, akan menimbulkan masalah serius. Karena itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali menggelar rakorwil untuk mempersiapkan diri menyambut ‘pesta’ tahunan tersebut.
“Dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2014 ini, perlu penyamaan langkah dan strategi,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Kartika Manuaba, saat membuka rakor di Gedung Keuangan Negara Singaraja, kabupaten Buleleng. Kegiatan rakor yang dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 November 2014 tersebut mengambil tema ”Satukan Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014 dan Menyongsong Tahun 2015”. Hadir pada acara tersebut adalah para pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.
Dalam pengarahannya Manuaba, panggilan akrab Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, menyampaikan bahwa semua harus dapat menyesuaikan diri terhadap kebijakan pemerintah yang baru dan menyiapkan diri untuk penerapan full akrual basis pada tahun 2015.
Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali tersebut juga berpesan agar mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang sudah dicapai. Untuk akhir tahun anggaran perlu dimonitor terkait rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan antara KPPN dengan satuan kerja (satker). “Perhatikan masalah dispensasi dan jaminan!” kata Manuaba, “supaya tidak ada wan prestosi,” lanjutnya.
Di samping rakor dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali juga menyelenggarakan rapat koordinasi penerimaan negara akhir tahun 2014. Acara diselenggarakan di ruang rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali tanggal 26 November 2014. Hadir sebagai peserta rakor adalah kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Bali, kepala Kanwil DJP Provinsi Bali, serta kepala KPP dan KPPN se provinsi Bali. Rakor penerimaan bertujuan agar penerbitan SPMKP bisa lebih selektif dan untuk mendorong kepatuhan wajib bayar dalam menyetorkan pajaknya guna memaksimalkan penerimaan negara pada akhir tahun anggaran 2014.
Dalam sambutannya kepala Kanwil DJP Provinsi Bali, Arief Yanuar, menyatakan kesiapannya untuk turut memonitoring pelaksanaan pelimpahan penerimaan negara pada akhir tahun anggaran 2014 serta akan mengusahakan pembatasan permohonan restitusi pajak di akhir tahun anggaran.
“Kami akan turut memonitoring pelaksanaan pelimpahan penerimaan negara dan akan mengusahakan pembatasan permohonan restitusi pajak,” kata kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali, Arief Yanuar. “Mengenai E-Billing System, belum maksimal dilaksanakan karena belum adanya peraturan dari Dirjen Pajak mengenai tata cara pemindahbukuan apabila terjadi kesalahan input pada MPN G2,” lanjut Arief Yanuar. “Saya juga menyambut secara positif rencana pelayanan satu atap di KPPN,” ungkap Arief Yanuar. “Kami akan laksanakan dengan mengirimkan petugas dari Kantor Pajak ke KPPN secara periodik,” tandasnya.
Sementara itu dalam rangka menyongsong penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang akan dimulai tahun depan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan kegiatan workshop Standar Akuntansi Berbasis Akrual tanggal 26 dan 27 November 2014. Workshop diadakan di Basement Gedung Keuangan Negara Denpasar I dengan tema “Satukan Tekad Untuk Melaksanakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual “. Sebanyak 90 orang peserta dari UAPPA-W lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali hadir dalam acara tersebut. Selain untuk menyosialisasikan kebijakan dan penerapan akuntansi berbasis akrual, pada acara tersebut juga dilaksanakan pelatihan aplikasi SAIBA.
Persiapan menghadapi akhir tahun yang dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, sangat serius. Tidak hanya melakukan koordinasi dengan pihak eksternal, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali juga melakukan persiapan dan koordinasi internal. Rapat manajemen risiko dilakukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan Internal di lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan.
Rapat diselenggarakan di ruang rapat kanwil pada tanggal 27 November 2014, dihadiri 35 orang terdiri dari para pejabat di kanwil dan perwakilan dari KPPN dilingkup Kanwil DJPB Provinsi Bali. Melalui kegiatan rapat manajemen risiko ini diharapkan para peserta dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menyertai dan mempengaruhi bisnis proses dilingkungan tempat kerjanya.
Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut Kakanwil DJPB provinsi Bali mengharapkan agar pelaksanaan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan di akhir tahun anggaran 2014 dapat berjalan dengan lancar .
Oleh: Tri Saptoweni, Kontributor Kanwil DJPB Provinsi Bali
Editor: Bambang Kismanto
- Regional
- Dilihat: 2524