Bandung, perbendaharaan.go.id - Memberikan manfaat sebagai media informasi dan sumbangan pemikiran yang bernilai strategis bagi pemangku kepentingan, DPRD/Gubernur/Bupati/Walikota dan Instansi lainnya di wilayah Provinsi Jawa Barat
dalam mengambil kebijakan pemerintahan maupun pembangunan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menyusun Kajian Fiskal Regional Tahunan (Annual Regional Fiscal Report) Tahun 2014. Agar hasil KFR tersebut bisa lebih dipahami dan kajian kedepan dapat disusun lebih baik lagi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menggelar Rakor/FGD dengan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat sekaligus menyampaikan/publikasi KFR tahunan (Annual Regional Fiscal Report) tahun 2014 di Aula Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat (07/04).
Pada Rakor dihadiri oleh Sekda Provinsi Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, sekda kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, instansi dan dinas terkait serta seluruh Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Pada forum tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Djoko Wihantoro memaparkan isi kajian diantaranya yaitu Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional, Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN di Tingkat Regional dan APBD serta Analisis Tantangan Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat serta beberapa rekomendasi untuk tercapainya kemajuan pembangunan di Jawa Barat.“penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) tersebut merupakan sebuah bentuk sinergi antara seluruh pemda di wilayah Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat, BPS Provinsi Jawa Barat dan pihak – pihak lain yang terkait dalam hal informasi data serta masukan-masukan dari Regional Economist Provinsi Jawa Barat” kata Djoko Wihantoro.
Memberikan apresiasi positif Plt. Sekda Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa menyampaikan bahwa kajian fiskal regional tersebut sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, para pengambil kebijakan dan pihak-pihak terkait karena dapat dijadikan rekomendasi dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan di Jawa Barat.Hal serupa juga disampaikan oleh ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari .“Kajian ini sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat terutama dapat memberikan masukan menjelang masa sidang II DPRD Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2015, dimana materi yang akan dibahas pada masa sidang tersebut adalah masalah APBD.” Ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama Economist Regional Provinsi Jawa Barat, Nury Effendi menyampaikan materi “Ekonomi Jawa Barat dari Kacamata KER (Bank indonesia) dan KFR (Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat)”. Nury Effendi menjelaskan bahwa KER dan KFR hadir untuk saling melengkapi, meskipun terdapat overlapping dalam kedua kajian, hal ini dirasa baik untuk cross-checking serta melihat permasalahan yang sama dari sudut kajian yang berbeda.
Kemudian, Nury Effendi juga merekomendasikan jika nantinya KFR sudah lebih terpublikasi dengan benar, materi yang ada di KFR dapat menjadi topik kajian di Laporan Nusantara sehingga publikasinya menjadi lebih berwarna. Kemudian Nury Effendi memberikan masukan bahwa format penulisan KFR dalam artian ‘tampilan’ perlu lebih dibakukan, akses publikasi KFR dapat dipublih melalui website Perbendaharaan ataupun webstite Kemenkeu, kemudian dari sisi penggunaan dan pemanfaatan KFR perlu lebih disosialisasikan dan lebih ditingkatkan lagi, khususnya terkait Dengan dialog Triple-Helix (Academician-Business-Government) atau bahkan Penta-Helix (Academician-Business-Community-Government-Media).
Diakhir acara, secara simbolis Kajian Fiskal Regional Tahunan (Annual Regional Fiscal Report) 2014 diserahkan kepada Plt. Sekda Provinsi Jawa Barat dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.
Kontributor : Bidang PPA II Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat