Ambon,perbendaharaan.go.id - Salah satu upaya mengoptimalkan target Penerimaan Negara adalah dengan memberikan kemudahan para Wajib Pajak/ Wajib Bayar/ Wajib Setor dalam hal penyetoran Penerimaan Negara.
Karena itulah diperkenalkan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) dengan Motto “Praktis, Aman, dan Cepat”. Dengan layanan ini maka pembayaran pajak, bea dan cukai, dan PNBP dapat dilakukan tanpa batas waktu dan di mana saja. Sejak di luncurkan tanggal 17 Februari 2015, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sistem MPN G2 merupakan salah satu usaha untuk mencapai penerimaan negara sebagaimana ditargetkan dalam APBN-P 2015.
Agar penggunaan sistem MPN G2 ini semakin luas bagi wajib pajak, wajib bayar dan wajib setor perlu dilakukan ekspose dan pengenalan MPN G2 kepada masyarakat luas. Sebagaimana yang dilakukan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Rudy Widodo dalam kunjungannya ke Kota Ambon dalam Kegiatan Sosialisasi MPN G2 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Maluku. Di sela kegiatan tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Usdek Rahyono berinisiatif mengundang instansi yang terkait dengan implementasi MPN G2 di Kota Ambon dengan narasumber Rudi Widodo, Kepala Subdit Rekening Kas Negara Arief Rahman Hakim dan mengundang pimpinan dari KPPN Ambon, KPP Pratama Ambon, serta mewakili pihak perbankan PT BRI (Persero) Tbk dengan dihadiri Senior Vice President Irene Retnaningsih beserta jajaran staff BRI yang berasal dari tiap-tiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku.
Dalam kegiatan ini, Rudy Widodo mempresentasikan mengenai Review MPN G2 yang disamakan seperti memesan tiket pesawat secara online. MPN G2 memperbaiki permalasahan pada terapan MPN G1 sejak 2007 problem isian SSP tidak lengkap, kesalahan akun dan penulisan tidak jelas, harus bergantung pada teller di Bank Persepsi. Dipaparkan juga perkembangan MPN G2 yang telah dapat dilakukan 81 Bank Umum meliputi 4 BUMN, 26 BPD, 50 Bank Swasta dan PT Pos Indonesia. Jumlah tersebut akan terus bertambah termasuk untuk BPD Maluku yang sedang memasuki tahap system integration testing (SIT) untuk menjalankan MPN G2.
Oleh : kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku