Sungailiat, djpbn.kemenkeu.go.id - Pemda Kabupaten Bangka bekerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung menyelenggarakan Bimbingan teknis akuntansi berbasis akrual pada tanggal 17 – 18 September 2014, di Sanjaya Hotel, Sungailiat. Kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari rakor Akuntansi Berbasis Akrual yang telah diselenggarakan tanggal 22 April 2014 di Santika Hotel Pangkalpinang.

Bimtek diikuti sebanyak 100 peserta yang dibagi dalam dua sesi dari 50 SKPD di wilayah Kabupaten Bangka. Acara Bimtek sedianya akan dibuka langsung oleh Bupati Bangka diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangka. Dalam sambutannya Sekda Kabupaten Bangka berpesan agar para peserta bimtek bersungguh-sungguh belajar tentang akuntansi berbasis akrual dan aktif, mumpung ada kesempatan belajar dengan ahli-ahli akuntansi mengingat Tahun 2015 harus sudah menggunakan akuntansi berbasis akrual.

Pada sesi pertama, materi membahas tentang dasar dasar akuntansi dan akuntansi berbasis akrual oleh Kabid Pembinaan Aklap Kanwil Ditjen Provinsi Babel, Azwar. Dalam materinya ia menyampaikan “sebelum belajar tentang akrual, Bapak Ibu harus mengetahui dulu dasar-dasar akuntansinya, aplikasi hanyalah alat. Sehingga apapun aplikasi yang digunakan tidak masalah, yang penting mengetahui proses transaksi akuntansinya,” ujar Azwar. Sesi kedua disampaikan oleh Imam Hartawan sebagai Narasumber Aplikasi SiABAD (Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Daerah) aplikasi ini merupakan tool sederhana berbantuan komputer yang dikembangkan oleh Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Babel.

Antusiasme peserta Bimtek sangat tinggi terutama ketika praktek aplikasi SiABAD, karena baru pertama kali digunakan sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi tim aplikasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Babel untuk penyempurnaan, salah satu peserta berkata “eh ternyata aplikasi ini gratis tidak perlu beli.”

Liputan penandatanganan MoU Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan BI di Provinsi Kepulauan Riau
Tanjung Pinang, djpbn.kemenkeu.go.id – Dalam rangka penyelenggaraaan pertukaran data dan informasi guna menyusun Kajian Fiskal Regional Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 15 September 2014 dilaksanakan penandatanganan MoU dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang bertempat di Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Bersamaan dengan acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan beasiswa oleh BI kepada mahasiswa-mahasiswi UMRAH.

Acara tersebut dibuka dengan sambutan dari Rektor UMRAH, Prof.Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, dan Kepala Kanwil DJPBN Kepri, Didyk Choiroel dan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU.

Pada acara yang dihadiri sivitas akademik FE UMRAH beserta segenap jajaran Kanwil DJPBN Kepri tersebut, Kepala Kanwil DJPBN Kepri dan Kepala Perwakilan BI selaku narasumber menyampaikan presentasi tentang keadaan ekonomi regional di Provinsi Kepulauan Riau. Selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi, fokus presentasi Kepala Perwakilan BI adalah perkembangan sektor moneter dimana inflasi di Provinsi Kepulauan Riau per Agustus 2014 sebesar 4,56% (yoy), sejalan dengan target inflasi BI. Sementara itu, presentasi Kepala Kanwil DJPBN Kepri berfokus pada sektor fiskal. Dalam paparannya, disampaikan bahwa dana APBN-APBD yang disalurkan di Kepri mencapai 16,8 Trilun, dan sampai dengan Semester I terdapat penerimaan sebesar Rp 5,07 triliun dan belanja yang disalurkan Rp 4,83 Triliun.

Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPBN Kepri juga berharap agar mahasiswa-mahasiswi UMRAH kedepannya dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional dengan berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang unggul merupakan tantangan Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi dalam menghadapi persaingan di tingkat global yang semakin terbuka, yang dimulai dengan masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

Oleh : Muhamad Ameer Noor – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

Padang, djpbn.kemenkeu.go.id - ”Hasil akhir yang kita harapkan bersama adalah semakin optimalnya pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)/ Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) demi tercapainya tujuan dan misi pembentukan BLU/BLUD secara umum yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” Demikian harapan yang disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, R. Wiwin Istanti, S.E., Ak. M.Laws saat membuka acara Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD dan Pembentukan Forum Komunikasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dan Satker BLU Se-Provinsi Sumatera Barat, Kamis (14/8), di Aula Kanwil.

Acara yang berlangsung mengangkat tema “Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan BLU/BLUD Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Satker BLU/BLUD”. Acara yang dihadiri oleh 17 satker yang terdiri dari 3 satker BLU , 9 satker BLUD, 4 satker yang memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berpotensi menjadi BLU, 1 UPT Pengelola Dana Bergulir di Wilayah Sumatera Barat ini menghadirkan Muhammad Rusna dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, Ditjen Perbendaharaan sebagai narasumber.

Acara ini merupakan pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjadikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Penyelenggara Fungsi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan pendelegasian kewenangan dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.

Dalam upaya membangun komitmen dan sinergi yang kuat antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat sebagai institusi yang menyelenggarakan fungsi pembinaan pengelolaan keuangan BLU dan Satker BLU Se-Provinsi Sumatera Barat, pada kesempatan yang sama dilakukan pula penandatangan Nota Kesepahaman sebagai tanda telah dibentuknya Forum Komunikasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dan Satker BLU Se-Provinsi Sumatera Barat (Universitas Andalas , RS M.Djamil dan RS Stroke Bukittinggi). Selain Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumbar, hadir pada penandatanganan ini adalah Dirut RS M. Djamil Padang, Dirut RS Stroke Nasional Bukittinggi dan Wakil Rektor II Universitas Andalas Padang. Pembentukan Forum Komunikasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Satker BLU Lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2014 di tempat yang sama. Forum komunikasi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pihak untuk saling tukar informasi dan sebagai sarana komunikasi yang efektif dalam rangka peningkatan kinerja BLU/BLUD.

Materi yang disampaikan dalam acara sosialisasi ini meliputi Konsep dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan BLU, Langkah-langkah Setelah Ditetapkan Menjadi Satker PK BLU, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran BLU serta Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban BLU. Acara yang dikemas secara interaktif ini cukup memancing antusiasme para peserta. Umumnya para peserta menanyakan tentang petunjuk teknis pembinaan, perlunya bimbingan teknis lanjutan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU, masalah remunerasi BLU/BLUD dan hal-hal terkait pengaplikasian proses bisnis BLU pada satker.

Bagi satker BLUD dan satker yang berpotensi menjadi BLU kegiatan sosialisasi ini bukan hanya sebagai ajang pertemuan dengan berbagai satker BLU yang telah berpengalaman namun lebih dari itu acara ini merupakan sarana konsultasi, knowledge sharing, dan wadah komunikasi yang sangat efektif dalam peningkatan pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengelola keuangan BLU/BLUD. Para peserta berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara periodik.

Menanggapi berbagai pertanyaan dan masukan, Muhammad Rusna menuturkan bahwa hingga saat ini masih terus dilakukan penyempurnaan dalam berbagai aspek dan regulasi serta upaya agar pemahaman tentang BLU dapat tersosialisasikan kepada semua pihak yang terkait. Muhammad Rusna mensinyalir bahwa timbulnya berbagai permasalahan di BLU/BLUD dalam menjalankan proses bisnisnya adalah karena kurangnya pemahaman para pengelola keuangan BLU. Untuk itu diharapkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan lebih berperan aktif dan banyak mengambil inisiatif dalam pembinaan kepada para Pengelola Keuangan BLU/BLUD. (ts)

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

Tahuna, djpbn.kemenkeu.go.id- Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dengan Bupati Kabupaten Sangihe meneguhkan komitmen melakukan pendampingan dan asistensi pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liun Kendage Tahuna Kabupaten Sangihe menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding) (28/08).

Asistensi yang diberikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Utara kepada RSUD Liun Kendage sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum. Diharapakan RSUD Liun Kendage menjadi BLUD yang handal dalam penataan organisasi, penataan system, prosedur dan serta penataan Sumber Daya Manusia. Setelah Sosialisasi menyeluruh mengenai tahapan pembentukan BLUD disusunlah target dan time schedule yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selaku penanggungjawab tahapan-tahapan persiapan dan penyusunan ketentuan-ketentuan teknis pengelolaan BLUD di wilayah Kabupaten Sangihe.

Hadirnya MoU ini adalah keinginan semua pihak agar rumah sakit dikelola secara produktif dan efesien dengan mengedepankan praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Utara.

Liputan Penyerahan Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Triwulan II Tahun Anggaran 2014 Lingkup KPPN Makassar II
Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id,- Bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) II Lantai 6 Jalan Urip Sumoharjo Km 4 Makassar, KPPN Makassar II selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah melaksanakan acara Penganugerahan Piagam Penghargaan dan Kartu Prioritas Bebas Antrian Kepada Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Triwulan II Tahun Anggaran 2014. Acara ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Evaluasi Kinerja Semester I dan Evaluasi Implementasi SPAN (permasalahan dan solusi).

Pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 dalam nuansa halal bihalal setelah melaksanakan puasa dan Idul Fitri 1435 H, KPPN Makassar II mengundang 10 (sepuluh) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Triwulan IITA. 2014 dan seluruh Bendahara Pengeluaran satker mitra kerja KPPN Makassar II. Dalam acara tersebut turut hadir Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan,Alfiker Siringoringo, Kepala KPPN Makassar II, Kabag Umum dan para Kepala Bidang Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan.

Acara dimulai pukul 08.00 WITA dengan registrasi peserta dilanjutkan pembukaan, pembacaan doa, laporan ketua panitia , sambutan Kepala KPPN Makassar II, Sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan sekaligus membuka acara dan pengumuman dan penyerahan penghargaan satker terbaik triwulan II TA. 2014, Sosialisasi Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Implementasi SPAN (permasalahan dan solusi).

Kepala KPPN Makassar II,Teddy, dalam sambutannya diawali dengan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 H mewakili segenap pimpinan dan seluruh jajaran KPPN Makassar II. Selanjutnya Kepala KPPN Makassar II menyampaikan apresiasi atas kinerja satuan kerja terkait target penyerapan anggaran semester I TA 2014 sebesar 40% yang ditetapkan pemerintah telah terlampaui yaitu dicapai 40.82%. Terkait dengan pelaksanaan kewajiban rekonsiliasi dan LPJ Bendahara secara keseluruhan telah dilaksanakan 100%. Prosentase terjadinya retur juga berada di dibawah 2% yaitu 1.43%. Kinerja satker ini secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi capaian kontrak kinerja KPPN Makassar II, yang mana dari 14 item Indikator Kinerja Utama (IKU) pada triwulan II/semester I TA. 2014 semua berstatus hijau (target tercapai).

Oleh karenanya sebagai komitmen yang telah dicanangkan di awal tahun 2014, sebagai bentuk apresiasi kepada satuan kerja mitra kerja KPPN Makassar II, berdasarkan evaluasi dan penilaian dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN sampai dengan triwulan II TA. 2014 telah ditetapkan 10 satker berkinerja terbaik yang menerima penghargaan, dari 10 satker tersebut juga diberikan ekstra reward kepada 3 satker yang menerima “KARTU PRIORITAS” yaitu layanan bebas antrian untuk jangka waktu 2 bulan (Agustus – September 2014). Satker yang mendapatkan kartu prioritas tersebut adalah Pengadilan Negeri Maros, BPK RI Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan dan MTsN Turikale.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi terhadap seluruh pengelola keuangan satker atas kinerja yang telah dicapainya. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas kontribusi satker di lingkup KPPN Makassar II yang merupakan salah satu objek kegiatan survey kepuasan pengguna layanan di tahun 2013. Dari hasil analisa survey tersebut Ditjen Perbendaharaan juga berhasil meraih indeks persepsi korupsi sebesar 0% (zero cost) yang artinya tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna layanan saat mendapatkan layanan dari petugas KPPN. Terkait dengan pelaksanaan SPAN, beliau juga menyadari dan tidak bisa menghindari adanya permasalahan dalam proses SPM menjadi SP2D, mulai dari keterlambatan proses konversi ADK SPM, ADK kontrak/Suplier sehingga hal ini menyebabkan penumpukan petugas satker yang mengantri di loket FO KPPN. Dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil menyampaikan permohonan maaf dan mengharapkan pengertian dari para pemangku kepentingan dalam rangka menuju penyempurnaan proses bisnis SPAN. Mengakhiri sambutannya Kepala Kanwil berharap kedepannya agar kinerja yang telah diraih tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai evaluasi kinerja semester I oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Kasbullah) yang menjelaskan tentang kriteria penilaian kuantitatif (85%) yaitu berasal dari penilaian pelaksanaan anggaran pada Seksi Pencairan Dana dan pelaksanaan rekonsiliasi dan pertanggungjawaban bendahara dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Sedangkan penilaian kualitatif (15%) berdasarkan sikap dan perilaku petugas yang bertugas ke KPPN Makassar II. Berikutnya adalah Penyampaian materi Evaluasi Implementasi SPAN (permasalahan dan solusi) oleh Kepala Seksi Pencairan Dana,Dody Prihardi, yang juga didampingi oleh Kasi Pencairan Dana dari KPPN Makassar II,Jaka Sucipta, pada saat sharing session evaluasi implementasi SPAN. Diharapkan dengan kegiatan ini seluruh pemangku kepentingan dapat memahami berbagai permasalahan dan solusi / antisipasi yang harus menjadi perhatian satker agar pelaksanaan anggaran dalam implementasi SPAN berjalan lancar sekaligus terus meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi.

Oleh: Kontributor KPPN Makassar II

Liputan Rangkaian Kegiatan Untuk Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 69 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
Untuk memupuk semangat proklamasi 17 Agustus 1945 dan meningkatkan jiwa sportifitas dan semangat kebangsaan, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-69. Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 15 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 2014 yang meliputi : kegiatan Upacara Bendera, Pertandingan Olahraga dan Perlombaan/permainan serta hiburan/ramah tamah dan diakhiri dengan kegiatan renungan. Kegiatan ini merupakan kegiatan peringatan HUT RI yang pertama kali diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau sejak mulai beroperasi pada bulan Januari 2014 yang lalu. Peserta kegiatan berasal dari seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dan KPPN Tanjungpinang beserta keluarga. Peserta dibagi dalam 4 tim, yaitu: Tim Kanwil I beranggotakan para pegawai dari Bagian Umum dan Bidang SKKI, Tim Kanwil II beranggotakan para pegawai dari Bidang PPA I, Bidang PPA II, dan Bidang PAPK, Tim KPPN I beranggotakan para pegawai dari Sub Bagian Umum dan Seksi Vera, dan Tim KPPN II beranggotakan para pegawai dari Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, dan Seksi MSKI.

Pada hari pertama, tanggal 15 Agustus 2014, dipertandingkan 2 cabang olahraga yaitu catur dan gaple. Pertandingan dimulai sekitar pukul 20.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB. Pertandingan memakai sistem setengah kompetisi sehingga keempat tim saling bertemu. Pertandingan berjalan cukup seru dan berimbang. Setelah melalui beberapa pertandingan yang cukup memeras otak, akhirnya keluarlah Tim Kanwil I sebagai juara untuk kedua cabang olahraga yang dipertandingkan.

Keesokan harinya dipertandingkan 3 cabang olahraga yaitu bola voli, tenis meja, dan futsal. Pertandingan dimulai sekitar pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB. Sama seperti hari sebelumnya, pertandingan memakai sistem setengah kompetisi. Setelah melalui berbagai pertandingan yang sangat memeras keringat, keluarlah Tim KPPN I keluar sebagai juara pada cabang olahraga bola voli dengan menyapu bersih 3 kali kemenangan. Pada cabang olahraga tenis meja, pertandingan berjalan cukup berimbang antar keempat tim yang bertanding sehingga poin yang dihasilkan cukup ketat dan yang tampil sebagai juara adalah Tim Kanwil I. Pada cabang olahraga yang terakhir dipertandingkan pada hari itu, Tim Futsal KPPN I kembali melibas lawan-lawannya dan berhak tampil sebagai juara dengan 3 kali kemenangan.

Pada hari terakhir yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2014 dan merupakan puncak dari rangkaian kegiatan, diselenggarakan upacara bendera di halaman gedung KPPN Tanjungpinang. Upacara bendera dimulai pada pukul 07.30 WIB dan yang bertindak sebagai pembina upacara adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Didyk Choiroel. Upacara ini diikuti oleh seluruh pegawai baik yang berasal dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau maupun KPPN Tanjungpinang. Upacara berlangsung dengan khidmat dan berakhir pada pukul 08.30 WIB yang diakhiri dengan sesi foto bersama.

Setelah pelaksanaan Upacara Bendera 17 Agustus 2014 acara dilanjutkan dengan beberapa perlombaan/permainan (game) dengan peserta terdiri dari beberapa tim sehingga perlu kekompakan dalam menyelesaiakan tiap tantangan. Tantangan tersebut yaitu memasukan pensil dalam botol, estafet tongkat, permainan balon, estafet bola dengan gelas plastik, balap karung, dan estafet tepung. Selain itu digelar juga beberapa perlombaan untuk anak-anak pegawai sehingga acara semakin meriah karena melibatkan juga keluarga pegawai. Serta untuk menambah kemeriahan Hari Kemerdekaan RI tidak ketinggalan digelar juga lomba memasak nasi goreng antar tim peserta.

Menutup rangkaian kegiatan, malam harinya digelar acara ramah tamah yang disertai dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang dalam pertandingan yang telah dilaksanakan selama 3 hari itu, serta tidak ketinggalan yaitu renungan kemerdekaan sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih oleh Indonesia.

Kontributor Kanwil DJPBN Prov. Kepri dan KPPN Tanjungpinang

Medan, djpbn.kemenkeu.go.id - senin 23 Juni 2014 jam 09.15 WIB merupakan hari yang luar biasa, sebagai tonggak sejarah bagi KPPN Medan I, dimana pada hari tersebut Piloting SPAN dimulai. Hari yang akan mengubah sistem lama menjadi sistem yang baru. Sistem lama dengan banyak aplikasi dan masing-masing aplikasi mempunyai database sendiri-sendiri. Sementara sistem baru hanya ada satu aplikasi dan single database, di KPPN menggunakan aplikasi SPAN dan di satker nantinya memakai aplkasi SAKTI. Dengan adanya perubahan tersebut sudah pasti akan ada kendala dan hambatan didalam proses perjalanannya. Untuk mengantisipasi kendala yang ada dan memohon kesuksesan maka KPPN Medan I mengadakan doa bersama antara pegawai KPPN Medan I dan perwakilan dari satker sebagai mitra kerja KPPN Medan I. Hadir dalam acara doa bersama antara lain Kakanwil DJPBN Provinsi Sumut Mirza Effendi dan kepala KPPN Jakarta II Ismed Saputra.

Kepala KPPN Medan I Budi Utomo memberikan sambutan dengan ucapan terimakasih dan permohonan maaf bila dalam piloting SPAN akan ada hambatan. Keakuratan data dan kebenaran penulisan sangat dibutuhkan agar SPM dapat diproses dengan cepat. Daftar SP2D yang berhasil diproses akan dapat dilihat di email masing-masing satker.

Dalam piloting SPAN, KPPN Medan I butuh dan mohon dukungan dari mitra kerjanya. “Satker dan KPPN harus saling bahu-membahu. Sebagai mitra kerja harus mengoptimalkan komunikasi agar segala kendala dan permasalahan bisa secepatnya dicarikan jalan keluar. Manfaat implementasi tentunya perlu waktu dan membutuhkan porses. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sekali lagi, komitmen, dukungan, dan kerjasama sangat diperlukan untuk kelancaran piloting SPAN, untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju.” Itulah inti dari pengarahan Kakanwil.

Sharing session dalam hari bersejarah ini mendatangkan Kepala KPPN Jakarata II ‘Ismed Saputra’ yang sudah piloting SPAN pada bulan Januari 2014. Sharing session ini diharapkan dapat meminimalkan tingkat kesalahan dan meneguhkan komitmen agar satker lebih memahami kondisi riil saat piloting SPAN. Data kontrak dikirimkan ke KPPN paling lambat lima hari kerja setelah adanya komitmen kontrak. Email yang dikirimkan ke KPPN adalah email satker bukan email rekanan agar informasi dapat diterima oleh yang berhak. Penulisan email, NPWP, rekening, nama dan sebagainya harus konsisten. Aplikasi SPAN untuk piloting II b ini sudah jauh lebih sempurna, semoga permasalahan yang ditemui dapat terselesaikan dengan baik.

Tugas dan kewajiban bukanlah hal yang berat dan tidak akan menjadi beban apabila diniatkan untuk ibadah dengan saling bekerjasama, saling mendukung, saling berkomunikasi serta dilaksanakan sesuai rencana yang matang. “Kita bersama menjalin komitmen untuk melangkah maju dan bekerja lebih keras lagi agar segala pekerjaan berjalan lancar, KPPN Medan I siap menyongsong SPAN.” Ungkap Kepala KPPN Medan I ‘Budi Utomo’ mengakhiri acara.

Pengalaman pertama semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi pelaksanaan operasional selanjutnya. Tentunya dengan niat dan semangat untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Ditjen Perbendaharaan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja organisasi dan menyempurnakan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengabdian tiada henti dan tanpa pamrih untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan amanah baru, semangat terpacu, penyerapan anggaran melaju, semoga keberkahan menyertai selalu.

Kontributor : Warnoto KPPN Medan I