Liputan workshop penyusunan LPJ bendahara oleh KPPN Bojonegoro
Bojonegoro, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertanggung jawab, adalah dua kata yang sering bikin perasaan diliputi rasa takut. Apalagi dikaitkan dengan aktivitas keuangan Negara, benar-benar membuat jantung berdegup keras jika datang petugas pemeriksa keuangan. Namun, jika semuanya dikerjakan sesuai aturan yang benar dan pembukuan yang rapi serta sesuai standar akuntansi pemerintah, maka rasa takut dan jantung yang berdegup keras itu tidak akan muncul.

KPPN, sebagai kuasa bendahara umum negara di daerah, berkewajiban untuk menyelamatkan keuangan negara termasuk mengupayakan status wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah pusat. Oleh karenanya, Senin sampai Rabu, 20 – 22 Juni 2011, KPPN Bojonegoro mengadakan workshop penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara bagi satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro. Satuan kerja yang berada di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan tersebut masing-masing mengirim dua orang utusan yang terdiri atas bendahara dan operator.

Mengingat daya tampung ruang  aula KPPN Bojonegoro sangat terbatas, pelaksanaan workshop di bagi menjadi tiga kelas. Kelas dibagi berdasarkan berdasarkan kesamaan permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja. Pada hari pertama acara dihadiri oleh seratus persen peserta atau 22 satuan kerja. Hari kedua dihadiri oleh 20 satuan kerja dari 22 undangan yang dikirimkan. Sementara hari ketiga kembali dihadiri oleh seratus persen peserta.

“Rekonsiliasi yang telah dilakukan awal waktu maupun pengiriman LPJ bendahara, yang secara langsung memberikan kontribusi positif dalam penyusunan LKPP, sehingga BPK memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” kata kepala KPPN Bojonegoro dalam sambutannya. “Untuk memperoleh prestasi WDP tersebut bukanlah hal yang mudah, harus disertai dengan perjuangan yang berat,” lanjutnya. “Kami berharap pada tahun mendatang produk LKPP bisa lebih ditingkatkan status penilaianya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” tambahnya lagi.

Kepala KPPN Bojonegoro mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan status opini dari WDP menjadi WTP bukanlah mustahil, syaratnya mau berusaha keras, diantaranya adalah penyusunan LPJ bendahara dengan akurat dan tepat waktu. Untuk menjamin akurasi data perlu dilakukan rekonsiliasi internal sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN.

Menurut paparan Kepala KPPN Bojonegoro disebutkan bahwa tingkat akurasi laporan pertanggungjawaban bendahara satker yang disampaikan kepada KPPN Bojonegoro baru mencapai 60 %. Sebuah capaian yang perlu segera diperbaiki dan dicari akar permasalahan serta solusinya. Oleh karena itu kepala KPPN menyarankan agar dibuatkan sarana untuk mempermudah bendahara membukukan semua transaksi keuangannya sehingga penyusunan laporan pertanggungjawanan bendahara lebih akurat.

Acara workshop dipandu oleh team yang terdiri dari Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Supriyati, Siti Khunainah Hidayati, Gobel Astra Yudha, Sri Murti dan Dwi Ratnasari.

Dalam pemaparan materi,  team memberi saran kepada para peserta untuk memanfaatkan software aplikasi excel produk dari microsoft untuk mempermudah  proses penyusunan LPJ bendahara dengan pertimbangan bahwa aplikasi excel adalah produk aplikasi yang sudah sangat populer dan banyak digunakan untuk menyusun laporan dalam bentuk worksheet  ataupun grafik.

Oleh : Ari – Kontributor KPPN Bojonegoro
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan pelaksanaan layanan filial KPPN Tanjungpinang
Tanjungpinang, djpbn.kemenkeu.go.id – Layanan filial KPPN adalah satuan tugas yang melaksanakan kegiatan front office KPPN dan ditempatkan pada wilayah kerja KPPN dengan kriteria tertentu. Tujuan kebijakan ini adalah dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada mitra kerja. Layanan filial KPPN merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perbendaharaan negara di daerah terpencil yang jauh dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor kEP-41/PB/2011, KPPN Tanjungpinang ditetapkan sebagai KPPN yang menerapkan layanan filial KPPN di wilayah pulau Natuna yang berlokasi di Ranai. Pulau Natuna merupakan pulau paling utara di selat Karimata, disebelah utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan pulau Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau, dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Pulau Natuna juga berada pada jalur pelayaran internasional dan terkenal sebagai penghasil minyak bumi dan Gas.

Layanan filial KPPN Tanjungpinang di Ranai secara resmi beroperasi mulai hari Jumat, 1 Juli 2011 jam 07.30 WIB. Walaupun seremonial pembukaan layanan belum bisa dilaksanakan karena lokasi yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana serta jadwal persiapan yang singkat, pelayanan tetap dilaksanakan untuk memudahkan satuan kerja di pulau Natuna saat berhubungan dengan KPPN.

Salah satu alasan pulau Natuna dipilih dalam program layanan filial ini karena jarak yang jauh dari KPPN Tanjungpinang dan moda transportasi yang terbatas. Pembentukan layanan filial KPPN Tanjungpinang di pulau Natuna diawali dengan adanya tim dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau guna mengkaji layanan filial KPPN.

Dari sudut pandang satuan kerja, adanya layanan filial KPPN ini akan meningkatkan efisiensi baik waktu dan biaya karena biasanya satuan kerja mengajukan SPM dan rekonsiliasi laporan keuangan harus ke KPPN Tanjungpinang yang ditempuh dengan pesawat dengan harga tiket relatif mahal dan sedikitnya jadwal penerbangan sedangkan kalau ditempuh dengan kapal laut bisa memakan waktu 2 hari 1 malam.

Oleh : Imaddudin – Kontributor KPPN Tanjungpinang
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Ditjen Perbendaharaan Terbaru di KPPN Ambon
Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id – Tiada yang abadi kecuali ketidakabadian itu sendiri, begitu pula dengan regulasi-regulasi yang telah dihasilkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran yang mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Untuk itu, KPPN Ambon menyelenggarakan Sosialisasi peraturan-peraturan perbendaharaan terbaru kepada para Satuan Kerja (satker), Sabtu (18/6), di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan sinergi dan penyamaan persepsi untuk mewujudkan mekanisme saling uji (check and balance) antara Kuasa BUN didaerah dengan para stakeholders. Sebanyak 230 dari 270 satker yang diundang hadir dalam acara tersebut. Djemi Yohanes Rogi, Kepala KPPN Ambon dalam laporannya menyampaikan bahwa dengan diselenggarakannya sosialisasi ini, diharapkan akan berdampak pada kelancaran proses pencairan dana pada KPPN Ambon dan percepatan penyerapan anggaran serta peningkatan kualitas LKPP Kementerian Negara/Lembaga. Pada kesempatan tersebut, Djemi juga menyampaikan tentang operasional layanan filial KPPN Ambon di Namlea yang bertujuan untuk semakin mendekatkan layanan kepada mitra kerja di Pulau Buru dan rencana pemberian layanan khusus kepada para satker yang dinilai berprestasi dengan kriteria-kriteria tertentu.

Kemudian dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Hendro Baskoro menyampaikan hal-hal penting terkait dengan pelaksanaan sosialisasi antara lain: pertama, perlunya penerapan pola pemisahan kewenangan pengelolaan keuangan negara yang harus dilakukan secara konsisten. Kedua, menjamin terselenggaranya saling uji (check and balance) diantaranya dengan upaya penyempurnaan ketentuan dan juknis pelaksanaan anggaran, sehingga tercipta kesamaan persepsi dan peningkatan pemahaman. Ketiga, upaya peningkatan daya serap anggaran dan peningkatan koordinasi dengan satker dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran. Keempat, peningkatan layanan front office KPPN dengan adanya jaminan kepastian, seperti penolakan SPM dilakukan secara tertulis dan meminimalisir pengaduan satker. Kelima, layanan khusus KPPN sebagai bentuk reward kepada satker yang berprestasi dengan melakukan penilaian ketepatan dan kebenaran penyampaian laporan perencanaan kas, LPJ Bendahara Pengeluaran, rekonsiliasi dan penyerapan anggaran. Selanjutnya Hendro Baskoro mengharapkan, hendaknya kegiatan semacam ini agar dilakukan secara periodik pada masa-masa mendatang sehingga akan terus tercipta penyamaan pemahaman antara KPPN Ambon dengan para mitra kerjanya.

Selanjutnya sosialisasi dibagi dalam tiga sesi. Untuk sesi pertama diisi dengan materi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibawakan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana I, Joko Maryono, dipandu oleh Kepala KPPN Ambon Djemi Yohanes Rogi. Selanjutnya pada sesi kedua, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Ferdinand Andries membawakan materi tentang Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, kemudian sesi penutup diisi dengan penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-41/PB/2011 Tentang Penetapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yang Menerapkan Layanan Filial oleh Kepala Subbagian Umum, Agus Hamzah. Para peserta terlihat antusias dalam menyimak materi, sehingga pada sesi tanya jawab terjadi dialog antara peserta dengan narasumber. Pada umumnya peserta menanyakan tentang perubahan-perubahan yang signifikan dalam PER-11/PB/2011 terkait dengan mekanisme Uang Persediaan terbaru dan sistem akuntansi berbasis akrual yang sudah harus diterapkan oleh para satker.

Oleh: Abd. Gafur – Kontributor KPPN Ambon

Liputan peluncuran Kartu KPPN Jambi Prioritas Rekonsiliasi
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – Semangat untuk menjadikan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) berstatus wajar tanpa pengecualian (WTP) terus digalakkan. KPPN Jambi, sebagai Kuasa BUN di daerah, ikut merasa bertanggung jawab atas hal tersebut. Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut, KPPN Jambi meluncurkan kartu KPPN Jambi Prioritas bersamaan dengan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA.2011, tanggal 21 dan 22 Juni 2011 di aula KPPN Jambi.

Kartu KPPN Jambi Prioritas Rekonsiliasi diberikan kepada satker yang memiliki kinerja paling cepat melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan untuk periode Januari s.d. Mei 2011 yaitu Pengadilan Agama Muara Bulian, Pengadilan Agama Muara Bulian, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Berdasar penelitian terhadap pelaksanaan rekonsiliasi dari Bulan Januari s.d. Mei 2011, keenam satker tersebut sangat konsisten melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan pada hari pertama . Catatan penting lainnya adalah Satker Pengadilan Agama Muara Bulian dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi adalah termasuk dalam 12 satker terbaik yang memperoleh KPPN Jambi Award 2010 dalam kategori rekonsiliasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan . Sebelum dilakukan penyerahan Kartu KPPN Jambi Prioritas dilakukan dialog dengan petugas akuntansi dimaksud tentang kiat-kiat yang dilakukan sehingga selalu dapat melakukan rekonsiliasi pada hari pertama rekon dengan konsisten . Pak Budi dari Pengadilan Agama Muara Bulian mengungkapkan bahwa dia selalu datang pagi-pagi pada hari pertama rekonsiliasi untuk menghindari antrian. Untuk dapat melakukan rekon hari pertama, dia melakukan persiapan tiga hari sebelumnya dari mulai input dokumen sumber sampai rekon internal UAKPA dan UAKPB. Dukungan dari pimpinan juga memberikan motivasi tersendiri. Imbuh beliu penuh semangat.

Pemegang kartu KPPN JAMBI PRIORITAS Rekonsiliasi tersebut mendapat manfaat bebas antrian rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan, Prioritas utama rekonsiliasi via email, bebas antrian penyampaian LPJ Bendahara, dan prioritas utama konsultasi rekonsiliasi dan laporan keuangan.

Satker pemegang kartu dapat mempertahankannya selama mungkin namun apabila ada satker lain yang lebih berprestasi dari 6 pemegang kartu tersebut maka kartu tersebut akan berpindah ke satker lain. Satker yang memegang 6 kartu tersebut sampai akhir tahun akan dinobatkan sebagai satker dengan kinerja terbaik dalam rekonsiliasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan pada KPPN Jambi Award 2011. Kiranya kobaran api semangat enam satker pemegang KPPN Jambi Prioritas tersebut dapat membakar semangat 300 satker dalam wilayah pembayaran KPPN Jambi untuk berlomba-lomba untuk terdepan dalam rekonsiliasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Sebelum menyerahkan kartu tersebut, Kasi Vera mewakili kepala KPPN Jambi menyampaikan,” Bapak / ibu sekalian akan menjadi saksi apakah sampai akhir tahun 2011 ke-6 satker tersebut dapat mempertahankannya atau berpindah tangan ke satker lain”.

Di samping kartu prioritas rekonsiliasi ada juga Kartu KPPN JAMBI PRIORITAS Pencairan Dana. Bagi pemegang kartu tersebut akan mendapatkan manfaat bebas antrian pengajuan SPM Gaji, bebas antrian pengajuan SPM Non Belanja Pegawai, bebas antrian pengajuan AFS,dan bebas antrian memperoleh layanan CSO. Kartu berlaku selama satu bulan, setelah itu akan dipilih kembali berdasarkan prestasi setiap satuan kerja dalam pencairan dana.

Dengan dikeluarkannya 2 produk Kartu KPPN JAMBI PRIORITAS tersebut, diharapkan dapat lebih memacu satker meraih prestasi lebih baik dalam pencairan dana dan rekonsiliasi.

Sementara itu saat membuka bimbingan teknis Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA.2011, Pjs. Kepala KPPN Jambi, Armizali, menyampaikan bahwa acara bimtek tersebut digelar untuk menjamin kesiapan satker dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Negara. Diharapkan kegiatan ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan LKKL dan LKPP yang WTP.

“Keberhasilan satker menyusun laporan keuangan yang akurat akan membantu KPPN meningkatkan kualitas LKPP KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah. Harapan kita bersama tahun anggaran 2011 semua kementerian dan lembaga mendapat opini WTP dari BPK,“ kata beliu.



Oleh: Nugroho ­- Kontributor KPPN Jambi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Perdirjen 65/PB/2010 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Lembaga dan Aplikasi AFS di KPPN Mamuju
Mamuju, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Mamuju menggelar Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Lembaga dan Aplikasi Forecasting Satker 2011, kamis (30/6), di Hotel Srikandi, Mamuju. Kegiatan tersebut dilangsungkan guna meningkatkan prosentasi realisasi APBN dan memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada stakeholder.

Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Mamuju. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Mamuju, Yoise Tandapai,SE,MM. mengucapkan terima kasih kepada seluruh satuan kerja karena berkat kerjasamanya KPPN Mamuju pada bulan Oktober 2011 akan menjadi KPPN Percontohan bersama dengan 4 KPPN lainya. Beliau juga mendorong satker agar meningkatkan presentasi realisasi pencairan dana yang sampai semester I ini belum mencapai 50 %. Berkaitan dengan realisasi anggaran, KPPN Mamuju mengedarkan kuisioner Penyerapan Anggaran Triwulan II kepada seluruh peserta. Kuisioner ini akan menjadi dasar bagi KPPN Mamuju untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh satker sekaligus untuk mengetahui hambatan satker dalam pencairan dana.

Menyinggung tentang pelayanan KPPN Mamuju, Kepala Kantor juga menginformasikan bahwa KPPN Mamuju akan memberikan reward kepada satuan kerja yang menduduki 5 besar terbaik dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan memberikan pelayanan prioritas, bebas dari antrian, cepat, dan tepat dalam mengurus segala administrasi keuangan satuan kerja. Dengan slogan “Mau Maju bersama KPPN Mamuju” Kepala KPPN membuka dengan resmi sosialisasi Perdirjen 65/PB/2010 dan Aplikasi AFS 2011.

Sosialisasi ini dimoderatori oleh Sugeng Prastowo,SE . Sebagai Narasumber adalah Yogi Bekti Swasana ,SH.MH untuk materi Perdirjend 65/PB/2010 sedangkan untuk Aplikasi Forecasting Satker dipercayakan kepada Haerul Anam dan Sapto Dwi Nurdianto,SE. Dalam pemaparannya, narasumber selain memberikan informasi  cara penyusunan Laporan Keuangan dan cara pembuatan Rencana Kas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada peserta agar selalu tanggap terhadap segala perubahan yang saat ini sedang berlangsung di tubuh Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya ikut mensukseskan program SPAN.

Selama mengikuti acara ini satuan kerja sangat antusias terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Salah satu pertanyaan yang  mendapat sambutan meriah adalah berkaitan dengan pencairan gaji 13 yang memang menjadi informasi yang sangat ditunggu oleh sebagian peserta. Hal lain yang cukup banyak mendapat perhatian adalah penyusunan AFS 2011, sebagai aplikasi yang relatif baru, narasumber dapat dengan baik memberikan informasi dan cara penyusunan AFS yang tepat dan benar.

Acara ini ditutup tepat pukul 16.00 WITA oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Sugeng Prastowo,SE. Sebelum mengakhiri acara, Kepala Seksi Verifikasi mengingatkan seluruh peserta untuk segera menyusun Laporan Keuangan Semester I .

Oleh: Yogi Bekti Swasana - Kontributor KPPN Mamuju

Jayapura, djpbn.kemenkeu.go.id- Si Mini adalah sebutan lain untuk Mini Treasury Learning Center Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Medio April 2011, Kakanwil DJPBN Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono mencanangkan pemberdayaan dan optimalisasi pusat belajar itusebagai salah satu layanan unggulan edukatif kepada satker. Hal ini merupakan upaya pengenalan fasilitas Mini TLC yang saat ini telah tersedia di Kanwil DJPBN Provinsi Papua, maupun di KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN Provinsi Papua, kepada satker-satker mitra kerja jajaran DJPBN di Papua dan Papua Barat. Fasilitas terpasang di Si Mini meliputi perangkat komputer dan kumpulan peraturan-peraturan sehingga memenuhi syarat digunakan sebagai pusat edukasi mini di tiap unit kerja lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Papua.

Pemberdayaan dan optimalisasi fungsi ini berupa kegiatan Bimtek aplikasi yang diselenggarakan sepanjang bulan Mei 2011, meliputi bimtek aplikasi- aplikasi:

1. RKAKL-DIPA 2011 untuk Revisi POK/DIPA 2011
2. Aplikasi Forecasting Satker (AFS) untuk Perencanaan Kas satker
3. SAPPAW yang hanya diperuntukkan bagi satker tingkat Wilayah dan diadakan hanya di Kanwil DJPBN Provinsi Papua (UAPPA-W Papua) dan di KPPN Manokwari (UAPPA-W Papua Barat)
4. SAKPA untuk Laporan Keuangan seluruh satker
5. GPP satker untuk mengelola gaji pokok pegawai
6. SPM untuk pengajuan SPM ke KPPN

Sasaran bimtek adalah para operator aplikasi keuangan satker. Kanwil DJPBN Provinsi Papua sendiri menyelenggarakan bimtek dimaksud mulai tanggal 9 s.d. 26 Mei 2011 dengan peserta satker-satker dalam wilayah bayar KPPN Jayapura. KPPN selain KPPN Jayapura menyelenggarakan bimtek kepada operator aplikasi dalam wilayah kerja masing-masing juga dengan memanfaatkan Mini TLC KPPN. Instruktur bimtek terdiri dari petugas-petugas Kanwil DJPBN Provinsi Papua dan KPPN yang berkompeten menguasai aplikasi berkenaan.

Dengan materi komprehensif dan tanpa dipungut biaya apapun, bimtek tersebut disambut animo luar biasa oleh satker. Peserta dibebaskan untuk memilih materi aplikasi yang ingin diikuti. Peserta hanya diwajibkan membawa laptop untuk praktek. Tidak kurang dari lima ratus operator aplikasi keuangan di Papua dan Papua Barat ditugaskan oleh KPA satker masing-masing untuk mengikuti bimtek aplikasi tersebut. Panitia menjadwalkan tidak lebih dari sepuluh satker per hari penyelenggaraan. Masing-masing perwakilan satker cukup mengikuti bimtek selama satu hari untuk menerima materi-materi di atas. Dalam sambutannya, Bjardianto Pudjiono mengatakan, “Bimtek diadakan dalam bentuk kelas kecil dengan peserta maksimal dua puluh orang per kelas sesuai kapasitas ruang Mini TLC dengan tujuan agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami peserta dibanding materi yang disampaikan dalam kelas besar”.

Tiap kelas dipandu oleh minimal dua instruktur yaitu instruktur penyaji materi di depan kelas dan instruktur pendamping peserta bimtek yang berkeliling dari peserta satu ke yang lain memandu aplikasi langsung pada laptop masing-masing. Dengan metode ini, peserta dapat langsung menanyakan materi yang tidak dipahami kepada instruktur pendamping. Setiap penyajian materi aplikasi selalu diawali dengan pembagian pre-test materi dan diakhiri dengan pembagian post test materi kepada para peserta. Pembagian pre-test dan post-test ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penyerapan materi aplikasi oleh peserta.

Penyelenggaraan bimtek aplikasi di Mini TLC tersebut menjadi salah satu upaya nyata jajaran Kanwil DJPBN Provinsi Papua dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola keuangan satker Daerah khususnya yang belum pernah mengelola APBN sehingga diharapkan dapat mempercepat realisasi anggaran, dengan mengoptimalkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki. Tingginya animo peserta menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan edukasi SDM sangat diminati peserta karena mendukung langsung pengelolaan keuangan di masing-masing satker.


Ditulis oleh: Akhmad Budi Susetyo-Kepala Seksi Bidang PA Kanwil DJPB Provinsi Papua

Liputan Sosialisasi Per Dirjen PB No. PER-47/PB/2009, PER-62/PB/2010, PER-57/PMK.05/2007, dan PER-07/PB/2011
Tual, djpbn.kemenkeu.go.id - Wajah serius tapi santai terlihat dari perserta yang mengikuti acara Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Tata cara penyusunan dan Pelaporan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Kementerian / Lembaga, yang diadakan oleh KPPN Tual pada hari Rabu (22/6).

Acara dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara dalam wilayah pembayaran KPPN Tual. Antusiasme para peserta terlihat dari keseriusan wajah mereka serta banyaknya pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

“Saya Harapkan untuk penyampaian LPJ Bulan Juni dan selanjutnya, seluruh Satker dapat menyampaikan LPJ Bendahara secara benar dan tepat waktu demi lancarnya kegiatan pencairan dana”, ucap Kepala KPPN Tual, Eriswan.

Dalam pemaparan materi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Julitha Betaubun, dijelaskan mengenai konsep dasar LPJ Bendahara dan pentingnya laporan LPJ kepada KPPN dan BPK. Dalam penjelasannya, Ibu Olly, sapaan akrab Julitha Betaubun, juga menekankan pentingnya penyampaian LPJ Bendahara secara benar dan tepat waktu. Acara hari itu diakhiri dengan penjelasan Teknis Aplikasi Pembukuan dan penyusunan LPJ Bendahara oleh Faried Astia Rahman, Bendahara dan Supervisor KPPN Tual.

Sosialisasi hari kedua, Kamis (23/6), membahas tiga peraturan sekaligus, yakni PER-62/PB/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-06/PB/2010 tentang Pengelolaan Rekening Pengembalian (retur); PER-57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; PER-7/PB/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan/Transfer SP2D dengan Lampiran Lebih dari 100 Rekening Penerima. Acara kali ini juga mengundang para Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara yang berada dalam wilayah pembayaran KPPN Tual.

 Acara diawali dengan sambutan oleh Kepala KPPN Tual, Eriswan. Dalam sambutannya, Eriswan memberikan penjelasan kepada satker mengenai pengertian retur dan penyebab terjadinya retur. Eriswan juga memaparkan jumlah SP2D yang retur selama tahun 2010 dan 2011 sebagai bahan evaluasi bagi satker. Berdasarkan data tersebut, penyebab utama terjadinya SP2D retur adalah karena kesalahan pencantuman nama, alamat, dan nomor rekening milik bank/kantor pos.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi secara berturut-turut mengenai pengelolaan rekening retur; pengelolaan rekening milik kementerian/lembaga/kantor/satker; dan pelaksanaan pemindahbukuan/transfer SP2D dengan lampiran lebih dari 100 rekening penerima  oleh PJS Kepala Seksi Bank dan Giro Pos, Julitha Betaubun. Beliau menekankan pentingnya pengawasan oleh Kuasa Pengguna Anggaran agar lebih teliti dalam mengajukan SPM ke KPPN sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.

Setelah pemaparan materi tersebut,  pembawa acara membuka sesi tanya jawab. Dalam sesi tersebut,  peserta terlihat antusias ingin mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan pengelolaan rekening. Di sela-sela sesi tanya jawab, Kepala KPPN menghimbau kepada satker agar tidak segan-segan menghubungi KPPN apabila menemui kendala terkait dengan pembukaan rekening agar dapat segera ditindaklanjuti.

Dengan adanya sosialisasi perdirjen dan bimtek aplikasi tersebut diharapkan dapat menyamakan persepsi dan memunculkan semangat yang sama dalam memahami peraturan dan dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya, serta dapat menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. Sehingga harapan untuk membuat LKPP dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat tercapai.

Oleh: Kontributor KPPN Tual

Liputan peluncuran TLC Mini KPPN Purwakarta dan bimtek penyusunan LPJ Bendahara
Purwakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Purwakarta kembali menghadirkan karya inovasinya. Launching layanan inovatif ‘Saung Pinter’ pada hari Kamis (16/6/2011) di KPPN Purwakarta adalah buktinya. Saung Pinter adalah singkatan dari Sarana unggulan penuh interaksi, serta peluncuran perpustakaan.

Ide awal Saung Pinter terinspirasi oleh keberadaan TLC (Treasury Leaning Center) yang selama ini hanya ada di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Saung Pinter merupakan TLC mini yang ada di KPPN Surakarta, bertempat di lantai 2 Gedung KPPN.  Saung Pinter tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mengedukasi satker yang perlu penanganan khusus. Dengan metode pengajaran sejenis tutorial one by one, rileks, dan interaktif diharapkan para satker dapat lebih optimal dalam menyerap atau memahami materi yang disampaikan. Atmosfir saung yang tradisional dan ruang belajar lesehan sengaja diciptakan untuk memberikan rasa nyaman sehingga  tercipta suasana lebih kondusif, akrab dan santai. Sehingga para petugas satker tidak ragu atau sungkan menanyakan sesuatu yang kurang dipahami.

Saung Pinter dan Perpustakaan ini, diresmikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Barat, Seto Utarko. “Semoga (Saung Pinter –red) ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para stakeholder,” kata Seto Utarko dalam sambutannya.

Sementara itu, perpustakaan menjadi salah satu unggulan KPPN karena dihadirkan dengan disain rak buku unik dan menarik serta koleksi buku yang variatif, tidak hanya peraturan yang ada di perpustakaan tetapi buku buku umum pun tersedia. Ada buku-buku tentang manajemen, organisasi, psikotest, toefl, IT, agama, pertanian, kesehatan, masakan, hobby, novel, majalah, serta buku pengetahuan umum lainnya. Koleksi buku yang variatif ini diharapkan menarik minat baca para pengunjung, baik pegawai KPPN maupun para petugas satker.

Bimtek LPJ Bendahara Pengeluaran
KPPN Selaku Bendaraha Umum Negara di daerah, mempunyai peranan strategis, selain memberikan pelayanan kepada para satker kementerian/Lembaga, juga memposisikan diri sebagai guru bagi satker  dalam hal pengelolaan Anggaran Negara.

Pada kesempatan peresmian Saung Pinter dilaksanakan  bimtek LPJ Bendahara Pengeluaran, dengan tema “Melalui Bimtek LPJ Bendahara Kita Tingkatkan Profesionalitas Bendahara Pengeluaran  Dalam Pengelolaan Anggaran Negara”.

Sebagai guru yang baik KPPN, membuka kesempatan bagi para petugas satker untuk memahami secara detail tata cara penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran. Kesempatan tersebut dikemas dalam bentuk bimtek yang diumumkan melalui website, email, running text,  serta informasi di ruang Layanan Font Office. Dari pengumuman tersebut terjaring 23 peserta yang berminat untuk mendapat pelayanan bintek khusus, dengan metode semacam coaching clinic.

Peserta tersebut dibagi menjadi 2 angkatan. Angkatan pertama dilaksanakan 8 Juni 2011 dan angkatan kedua dilaksanakan pada saat Launching saung Pinter (16/06/2011).  Materi  disampaikan melalui 3 sesi intisari Perdirjen 47/PB/2009 dan Permasalahan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Yen Yen Nuryeni, Tutorial Tatacara Pembukuan dan Penyusunan LPJ disampaikan oleh staft seksi Verak, Edi Prayitno, dan simulasi Verifikasi LJP Bendahara Pengeluaran.

Materi yang menjadi souvenir cukup unik dan menarik yaitu video tentang tutorial Tata Cara penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran, diawali dengan materi pembukuan step by step hingga langkah penyusunan LPJ Bendahara.  Video ini akan membantu satker apabila menemui kesulitan ketika membuat LPJ Bendahara, dengan kata lain video tersebut menjadi salah satu referensi dalam mengatasi kendala di tempat mereka bekerja yang seolah-olah berkonsultasi langsung dengan petugas KPPN.

Oleh : Yen – Kontributor KPPN Purwakarta
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan