Liputan Sosialisasi Peraturan-peraturan Terbaru mengenai Pelaksanaan Anggaran di KPPN Manado
Manado, djpbn.kemenkeu.go.id - Penyerapan anggaran yang seimbang sejak awal tahun sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Penyerapan anggaran akan berjalan baik apabila proses pencairan APBN di KPPN berjalan lancar. Proses pencaian dana pada KPPN akan lancar apabila satker selaku mitra kerja memiliki pemahaman yang sama dengan KPPN atas peraturan-peraturan terkait pelaksanaan anggaran.

Sehubungan dengan itu, pada 29 Maret 2011 KPPN Manado menyelenggaran sosialiasi peraturan-peraturan terbaru mengenai pelaksanaan anggaran, di antaranya Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor Per-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sosialisasi mengundang seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup pembayaran KPPN Manado. Kegiatan yang berlangsung satu hari itu dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara Iskandar. Dalam sambutannya Iskandar menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan sangat mendukung program percepatan penyerapan anggaran, di antaranya melalui penyederhanaan persyaratan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN. Proses penerbitan SP2D yang dulu sampai dua hari menjadi satu jam saja. Iskandar juga mengharapkan agar seluruh satuan kerja sebagai subjek utama penyerapan anggaran mampu lebih cepat untuk merealisasikan anggaran yang sudah dialokasikan. Dengan begitu, penumpukan realisasi anggaran menjelang akhir tahun anggaran tidak terjadi lagi. Pada kesempatan itu Iskandar menyampaian penghargaan kepada sepuluh satker terbaik dalam penyampaian Laporan Keuangan tingkat satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Manado tahun 2010.

Selanjutnya, Kepala KPPN Manado sekaligus Ketua Tim Penilai Penyampaian Laporan Keuangan Irwan Tjan dalam sambutannya mengatakan bahwa penilaian dilakukan terhadap 278 satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Manado tahun anggaran 2010. Kriteria penilaian meliputi kualitas, ketepatan waktu, kelengkapan data, volume kerja, dan partisispasi satker dalam penyusunan laporan keuangan. Sesuai dengan komitmen KPPN Manado untuk terus mengawal reformasi keuangan dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government, Kepala KPPN Manado selalu mengingatkan kepada seluruh satuan kerja mengenai paradigma KPPN tersebut. Irwan menegaskan bahwa pegawai dan pejabat KPPN Manado tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pelaksanaan tupoksi KPPN. Irwan meminta dukungan para KPA agar mengawasi  segenap pengelola keuangan untuk mensukseskan tekad tersebut. Apabila ada indikasi penyelewengan, dihimbau untuk dapat segera menyampaikan kepada KPPN Manado, salah satunya melalui SMS Center 0431 910 8999.

Pengadilan Negeri Tondano berhasil mempertahankan prestasi sebagai satker peringkat pertama, seperti yang diraihnya pada tahun 2009. Berikut ini berturut-turut peraih peringkat dua sampai dengan lima: Denma Polda Sulut, Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado, Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sulut, dan Bidku Polda Sulut. Melalui ajang penilaian tersebut, diharapkan satuan kerja dapat termotivasi untuk meningkatan kualitas laporan keuangannya. Kualitas Laporan Keuangan diawali dengan pelaksanaan rekonsiliasi dan laporan keuangan satker kepada KPPN.

Pada materi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sesuai Perdirjen no. Per-65/PB/2010, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi mengatakan bahwa perlu adanya keselarasan antara proses pencairan anggaran dan penyampaian laporan keuangan. Dukungan pimpinan, katanya, sangat berperan dalam proses penyerapan anggaran dan penyusunan laporan keuangan. Melalui komunikasi yang baik, KPPN dapat mengingatkan KPA untuk segera melakukan penyerapan anggaran dan menyusun laporan laporan. KPA dapat menggerakkan para pengelola keuangan satuan kerja untuk melaksanakan proses pencairan dana dan penyusunan laporan keuangan secara kredibel. Materi sosialisasi lainnya disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, yakni mengenai Perdirjen no. Per-57/PB/2010 dan Perdirjen no. Per-11/PB/2011.

Kontributor KPPN Manado : Budi Lesmana

Liputan  Sosialisasi  Perdirjen  Perbendaharaan PER-65/PB/2010  dan  Bimbingan Teknis   Aplikasi SAKPA 2011                  
Jambi.perbendaharaan.go.id – KPPN Jambi menginginkan kesamaan persepsi  dan  hasil terbaik dalam pelaksanakan rekonsiliasi  dan  penyampaian  laporan  keuangan  tahun 2011. Untuk itu, bertempat di aula KPPN Jambi, pada tanggal 22 dan 23 Februari 2011, KPPN Jambi  menggelar acara Sosialisasi  Perdirjen Perbendaharaan  nomor : PER-65/PB/2010 tanggal  27 Desember  2010. Perdirjen tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga dan Bimbingan Teknis Aplikasi  SAKPA  2011 itu dipaparkan di hadapan para petugas akuntansi/SAKPA dari 294 satker dalam wilayah pembayaran KPPN  Jambi.  Kegiatan terbagi dalam 2 hari tahap. Kegiatan ini

 “KPPN  Jambi akan terus melakukan upaya-upaya  maksimal agar tugas pokok sebagai bendahara umum negara  dapat mencapai  target yang ditetapkan,” Arief Rahman Hakim, Kepala  KPPN Jambi dalam sambutannya.

“Dua target di antaranya  adalah  kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat kuasa BUN Daerah dan tingkat partisipasi rekonsiliasi yang tinggi  dari  seluruh satker dalam wilayah pembayaran KPPN Jambi,” lanjutnya.

“Di samping itu, acara sosialisasi dan bimtek juga harus memberi manfaat dan nilai tambah bagi  satker  yang dilayani sehingga ke depan akan semakin banyak kementerian negara / lembaga yang mencapai target WTP. Hadirnya Perdirjen Perbendaharaan Nomor :Per-65 / PB/ 2010 adalah perwujudan  tekad kita bersama untuk mencapai Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga dengan predikat Wajar Tanpa Pengeculian pada semua kementerian Negara / Lembaga. Pada akhirnya hal tersebut akan memberikan kontribusi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat”, ujar beliau lagi mengakhiri sambutan.

Setelah sambutan dari  kepala kantor dilanjutkan dengan penyampaian materi  sosialisasi Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga disampaikan oleh Kepala Seksi Vera , Noegroho. Beberapa substansi penting dari : PER-65/PB/2010 dipaparkan secara detail oleh narasumber, lebih khusus lagi yang menyangkut hal – hal penting terkait tugas satker sebagai penanggungjawab UAKPA untuk menyelenggarakan akuntansi keuangan di lingkungan kerjanya, yang pekerjaannya dilakukan oleh  petugas akuntansi / verifikasi  dan petugas computer yang dijabarkan dalam  perekaman, verifikasi, rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan. Disamping sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA) satker juga menjalan fungsi sebagai Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB). Dalam menjalankan ke-2 fungsinya sebagai UAKPA dan UAKPB diharapkan petugas satker dapat bersinergi menghasilkan laporan yang handal.   Hal penting yang termuat dalam perdirjen  dimaksud adalah Struktur organisasi unit akuntansi, tata cara penyusunan laporan keuangan kementerian Negara lembaga, sistematika laporan keuangan dan format penyajian laporan keuangan serta periode penyampaian laporan keuangan. Khusus mengenai sistematika dan format penyajian laporan keuangan akan disampaikan tersendiri pada acara bimtek penyusunan laporan keuangan pada Bulan Juni 2011  menjelang disusunnya laporan keuangan semester I TA.2011.  Diharapkan dengan disampaikan lebih dini, seluruh satker dapat mengetahui jadwal penyampaikan laporan keuangan  sehingga dapat memperkecil keterlambatan penyampaian laporan keuangan.Suasana di dalam ruangan sempat diwarnai dengan tepuk tangan meriah dari seluruh peserta  ketika disampaikan bahwa untuk pertama kalinya tingkat rekonsiliasi satker pada Bulan Desember 2010 mencapai 100%. Ini merupakan bentuk sinergi KPPN Jambi dan satker untuk menggapai laporan keuangan yang lebih baik.

KPPN Jambi telah berketetapan hati untuk mengambil langkah proaktif  mengatasi permasalahan rekonsiliasi  dan  penyampaian laporan keuangan dengan lebih peka mendengar setiap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing satker. Salah satu masalah yang mengemuka yaitu yang dialami  oleh unit akuntansi pengguna anggaran dekonsentrasi / tugas pembantuan / urusan bersama adalah belum adanya SK penunjukan pejabat pengelola keuangan dan  petugas SAKPA. Atas hal tersebut satker diminta untuk mengambil inisiatif tetap melakukan  rekonsiliasi dengan media email / e-rekon yang dapat dilakukan  tanpa  biaya dan  tanpa batas ruang dan waktu sehingga  sangat memudahkan satker.

Sesi terakhir dari acara tersebut adalah   Bimtek Aplikasi SAKPA 2011 yang disampaikan  oleh salah seorang staff dari seksi vera,   Sulistyo Permono. Aplikasi SAKPA 2011 hadir mengikuti perubahan format dalam DIPA 2011 dan Aplikasi SPM.  Bimtek ini terbagi dalam tiga substansi pokok yaitu  Beberapa perubahan aplikasi SAKPA 2011 dibanding Aplikasi SAKPA 2010, Penjelasan fungsi masing-masing menu pada aplikasi SAKPA dan trouble shoting aplikasi SAKPA 2011.   Acara ini juga dibarengi praktek instalasi dan proses perekman transaksi keuangan pada  Aplikasi SAKPA 2011 oleh  satker yang telah datang  membawa lap top. Melalui  bimtek aplikasi tersebut  diharapkan  satker lebih mantap dalam menjalankan aplikasi sehingga rekonsiliasi dapat berjalan lebih lancar.

Kunjungan Olahraga  ke  Kanwil  Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi

Setelah sukses menyelenggarakan sosialisasi dan bimtek, KPPN Jambi melakukan kunjugan olah raga ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi. Kegiatan ini bertujuan menjaga kondisi kesehatan jasmani para pegawainya, selain untuk menjalin silaturahmi dengan para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi.

Hal ini juga ditunjang oleh minat yang besar dari para pegawai KPPN Jambi untuk menggeluti berbagai cabang olahraga. Terdapat tiga cabang olahraga yang paling favorit yang sangat aktif melakukan kegiatan yaitu tenis, bulutangkis dan bolavoli.

Bertepatan dengan hari Jumat , 25 Februari 2011,  tim bolavoli  putra mengadakan kunjungan ke Kanwil Ditjen Perbandaharaan     untuk melakukan pertandingan persahabatan. Jarak antara KPPN dan Kanwil  tidak jauh, sekitar 1,5 km, namun demikian para pegawai KPPN dan Kanwil jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Lewat kunjungan olahraga ini juga diharapkan lebih mempererat tali persaudaraan  antara sesama  pegawai.

Pertandingan persahabatan  pertama mempertemukan tim bolavoli eksekutif kanwil dengan tim bolavoli eksekutif KPPN Jambi. Tim bolavoli eksekutif kanwil diperkuat oleh Kepala Kanwil DJPB Prov. Jambi, Amril Usman beserta para kepala bidang dan kepala seksi, sedang tim bolavoli eksekutif  KPPN Jambi diperkuat oleh kepala KPPN, Arief Rahman Hakim beserta para kepala seksi. Pertandingan berlangsung meriah dan diwarnai sorak sorai ibu-ibu yang memberi semangat tim kanwil. Pertandingan tim eksekutif berakhir dengan hasil imbang, sama kuat  1-1 (25-12) (25-17).

Pertandingan persahabatan kedua mempertemukan  tim professional kanwil dan KPPN yang berakhir dengan skor 2-0 (25-22) (25-23) untuk tim KPPN. Lewat momen kunjungan olahraga KPPN Jambi ini dapat lebih terus memupuk semangat kebersamaan  dengan Kanwil DJPB Provinsi Jambi. 

Oleh : Nugroho – Kontributor KPPN Jambi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Rapat Koordinasi Penyusunan LKPP Audited Tahun Anggaran 2010
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id – Mengambil tempat di ruang rapat Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, senin (21/3), dilangsungkan rapat koordinasi (rakor) penyusunan LKPP Audited TA 2010. Dengan dibuka langsung oleh Kakanwil, Abdullah Nanung, acara yang mengundang Kepala Seksi Verifikasi dan Pelaporan Keuangan seluruh KPPN lingkup Kanwil Provinsi Kalimantan Timur ini berjalan sukses.

Dalam sambutannya, Kakanwil mengemukakan beberapa hal sebagai hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) seluruh Kakanwil dan Kepala KPPN bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan. Salah satunya terkait temuan-temuan BPK yang harus diselesaikan oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). ”Beberapa permasalahan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), harus diselesaikan secepatnya. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang masih ada untuk dibahas dan dicarikan solusi penyelesaiannya,” ungkap beliau. Dengan usaha tersebut, lanjut Kakanwil, LKPP pemerintah, khususnya lingkup Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan dapat meningkat kualitasnya secara signifikan. ”karena itu, seluruh unit, baik tingkat KPPN maupun Kanwil, butuh bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” harap Kakanwil menutup sambutannya.

Setelah diselingi coffe break, acara dilanjutkan dengan penyampaian langkah-langkah meningkatkan kualitas LKPP Kanwil Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Kepala Bidang AKLAP, Haryatno. Dalam pemaparannya beliau menekankan pada tanggung jawab seluruh unit, baik KPPN maupun Kanwil, untuk meningkatkan intensitas sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan yang handal kepada seluruh satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. ”Selain disiplin rekon (rekonsiliasi,red), hal yang harus juga diperhatikan adalah kualitas Laporan Keuangan, dalam hal ini kesesuaian data SAU dengan SAI yang disusun oleh satker,” ungkapnya.

Selanjutnya, peserta rakor mendapatkan informasi terkait tata cara penilaian LKPP, teknis operasional aplikasi SAKPA tahun 2011, dan penjelasan Perdirjen 36 tahun 2010 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, yang disampaikan secara gamblang masing-masing oleh Kepala Seksi Pelaporan Keuangan (PK) Suriadi, Kepala Seksi Bimbingan Teknis (Bimtek) Heriadi dan Kepala Seksi Pengelolaan Data Akuntansi (PDA) Ardiansyah.

Terakhir, seluruh peserta rakor melakukan pembahasan, menganalisis sekaligus merumuskan solusi terhadap Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) masing-masing KPPN. Seluruh permasalahan yang ada, berhasil dirumuskan solusi penyelesaiannya..Bahkan sebagian besar CaLK, telah dituntaskan oleh oleh masing-masing KPPN sebelum rakor dilaksanakan. Ini menjadi bukti keseriusan seluruh unit dalam meningkatkan kualitas LKPP Provinsi Kalimantan Timur.

Oleh : Fajar Sidik – Kontributor Kanwil Provinsi Kalimantan Timur
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Peran guru dan manajer benar-benar diakukan dengan baik oleh Kanwil DJPBN Provinsi D.I. Yogyakarta. Terbitnya Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-07/PB/2011 dan Perdirjen Perbendaharaan No. Per-11/Pb/2011 , segera direspon dengan cepat oleh mereka. Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi D.I Yogyakarta menyelenggarakan sosialisasi kepada satuan kerja di wilayahnya Rabu dan Kamis, 2-3 Maret 2011 di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Selain sosialisasi kedua peraturan  tersebut , disampaikan pula penyegaran materi Perencanaan Kas dan LPJ bendahara. Acara itu dihadiri oleh 271 kepala satuan kerja yang berada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov D.I Yogyakarta.

Sosialisasi dibuka oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov D.I Yogyakarta, Rudy Widodo. Dalam sambutannya Rudy Widodo menyampaikan bahwa dengan terbitnya Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 diharapkan dapat mendorong penyerapan anggaran yang lebih baik. Karena di dalam perdirjen ini telah ada perubahan beberapa aturan mengenai besaran UP/TUP. Ada juga perubahan ketentuan pembayaran kepada rekanan yang sebelumnya hanya sampai dengan 10 juta, saat ini bisa sampai dengan 20 juta.

Hal lain yang disampaikan oleh beliau diantaranya berkaitan dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-07/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan /Transfer SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) Rekening Penerima.  Dijelaskan bahwa untuk SPM yang lampiran lebih dari 100 rekening penerima satker diharapkan menyampaikan terlebih dahulu informasi apabila hendak mengajukan SPM dengan lampiran lebih dari 100 rekening penerima.

Dalam dialog yang berlangsung dengan satker, banyak yang bertanya mengenai peraturan baru dalam perdirjen-07/pb/2011 dan juga per-11/pb/2011.  Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh satuan kerja antara lain mengenai pembayaran uang makan kepada pegawai yang jumlahnya lebih dari seratus rekening penerima serta mengenai besaran UP yang sudah  diterbitkan untuk dimintakan UP baru sesuai Per-11/pb/2011.

Oleh                  : Martina Sri Mulyani – Kontributor Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta
Editor                  : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Purwakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwakarata memberikan penghargaan kepada satuan kerja, Selasa (11/1). Puncak acara diselenggarakan di gedung Grha Vidya , Jatiluhur Purwakarta. Acara penilaian yang bertujuan member motivasi kepada para satuan kerja tersebut diikuti 74 satker tidak termasuk KPPN Surakarta.

Objek yang dinilai adalah rekonsiliasi laporan keuangan , laporan pertanggungjawaban bendahara serta pencairan dana  dan cash disbursement. Sementara itu dasar penilaian terhadap objek yang dilombakan adalah tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan, akurasi data, kelengkapan, volume transaksi, akurasi dokumen pada pengajuan SPM dan konsistensi pelaksanaan cash disbursement

“Pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai bagian dari usaha untuk memberikan laporan keuangannya secara tertib, tepat waktu dan akuntabel,” kata Aris Saputro, Kepala   KPPN Purwakarta saat penyerahan penghargaan. “(Penghargaan ini) diharapkan dapat mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik,” lanjutnya.

Penghargaan dibagi menjadi tiga kategori. Pertama kategori satker dengan rekonsiliasi laporan keuangan terbaik yang direbut oleh Pengadilan Negeri Perwakarta diikuti Kantor Loka Riset Pemuliaan dan Teknologi Budidaya Perikanan Air Tawar Sukamandi sebagai terbaik kedua serta Kantor Pertanahan Kab. Purwakarta sebagai terbaik ketiga.

Kategori kedua penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara terbaik. Pengadilan Negeri Purwakarta kembali menjadi jawara. Diikuti Pengadilan Negeri Subang dan Kejaksaan Negeri Subang sebagai pemenang kedua dan ketiga.

Kategori ketiga pencairan dana dan cash disbursement terbaik. Tampil sebagai kampiun pada nomor ini berturut-turut adalah Polres Purwakarta, juara pertama, Balai Riset Pemuliaan Sumber Daya Ikan Jatiluhur kedua dan Pengadilan Negeri Purwakarta juara ketiga.

Oleh : Asep Septriana – Kontributor KPPN Purwakarta
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku ke KPPN Tual
Tual, djpbn.kemenkeu.go.id - Kunjungan kerja perdana Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Hendro Baskoro ke KPPN Tual, Kamis (3/3) sedikit mengalami gangguan. Semula Hendro Baskoro dijadwalkan datang di Bandara Dumatubun, Tual sekitar pukul 08.00 WIT. Hendro didampingi oleh Kasubbag Keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Okta Mahargo. Pagi itu, wilayah Tual diguyur hujan lebat disertai angin yang cukup kencang, maka pesawat Express Air yang ditumpangi langsung melanjutkan penerbangan ke Saumlaki. Setelah cukup lama ditunggu-tunggu, cuaca kembali normal. Pesawat kembali ke Tual dan berhasil mendarat dengan selamat sekitar pukul 11.00 WIT.

Sejak Hendro Baskoro melaksanakan tugas sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku pada bulan Oktober 2010, kunjungan kerja ke KPPN Tual telah direncanakan sejak akhir 2010. Namun karena kesibukannya  merangkap jabatan sebagai Pjs. Kepala Kanwil DJPBN Prov. Maluku Utara (Ternate), maka rencana kunjungan kerja tersebut baru terealisasi saat ini.

Sesampainya di KPPN Tual, Hendro disambut dengan hangat dan penuh rasa kekeluargaan oleh seluruh pegawai. Maklum, orang nomor satu di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku tersebut merupakan salah satu “alumni” KPPN Tual. Dia sempat menjabat sebagai Kasubbag Umum pada tahun 1987, saat kantor itu masih bernama Kantor Perbendaharaan Negara Tual.

Sesampainya di KPPN Tual, Hendro Baskoro menyempatkan diri untuk melihat sarana dan prasarana KPPN Tual. Ruangan demi ruangan dia masuki, mulai dari ruang server, aula, ruang arsip, hingga ruang penyimpanan genset. Menurutnya banyak hal yang telah berubah dari KPPN Tual, baik SOP (Standard Operating Procedur) yang dijalankan,  maupun bangunan fisik gedung bila dibanding 24 tahun yang lalu saat dirinya masih bertugas di Tual. Bahkan beliau sempat memuji ruang arsip yang terlihat cukup rapi di kantor yang telah menerapkan SOP KPPN Percontohan sejak tahun 2008 tersebut. Penyimpanan arsip di KPPN Tual memang telah menggunakan aplikasi penyimpanan arsip dan disimpan menggunakan boks khusus arsip, sehingga mudah dalam pencarian dan rapi dalam penyimpanan.

Hendro Baskoro  juga sempat berpesan agar ruangan server mendapat perhatian khusus. “ Pintu ruangan server ini harus selalu tertutup agar suhunya selalu terjaga, agar komputer server dan UPS dapat terawat dengan baik sebab ruangan ini merupakan jantungnya KPPN, semua data ada disini. Jangan sampai ada masalah di server sebab dapat mengganggu pelayanan kepada satker”, pesan beliau. Selain itu beliau juga menyampaikan beberapa saran untuk mengoptimalkan pemakaian ruang yang ada.

Pada sore harinya dilakukan pengarahan sekaligus temu kangen dengan semua pejabat dan pegawai KPPN Tual. Sebelum memulai arahannya, Hendro  bercerita mengenai pengalamannya di masa lalu saat masih bertugas di Tual, banyak kisah-kisah lucu yang beliau sampaikan yang disambut oleh gelak tawa seluruh pegawai.

Dalam arahannya, Hendro Baskoro menekankan agar pegawai KPPN Tual dapat mempertahankan dan mengawal Reformasi Birokrasi yang telah berjalan dengan baik. Dia juga minta agar mempertahankan prestasi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang diterima tahun 2010 yang lalu. “Pelayanan di KPPN sekarang sudah baik sudah sesuai SOP, kita harus jaga itu. Namun sekarang yang perlu diperhatikan adalah sikap ramah kita kepada satker. Kembalikan SPM kalau memang kurang lengkap syaratnya, buat check list apa aja yang kurang terus kembalikan dengan ramah jangan sambil cemberut. Buat rekap satker yang ditolak SPM -nya untuk diberikan pengarahan lebih lanjut, sekaligus sebagai cermin keberhasilan KPPN dalam membina satker.” pesannya.

Dalam kesempatan tersebut Hendro Baskoro juga memaparkan Kerangka Acuan Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku tahun anggaran 2011. Hal tersebut dipaparkan sebagai acuan juga bagi rencana kerja KPPNtahun anggaran 2011. Kedepan diharapkan timbul sinergi dan keharmonisan kegiatan. Disampaikan juga rencana pembukaan KPPN Filial di daerah Namlea, Pulau Buru. “KPPN Filial perlu dibuka di pulau yang letaknya jauh dari KPPN, tapi disitu satkernya banyak, dan terkendala masalah transportasi. Ini merupakan salah satu pelayanan yang kita berikan kepada satker untuk memudahkan mereka, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke KPPN, ini sekaligus bukti komitmen kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik.”, papar beliau penuh semangat.

Selain itu disampaikan juga “oleh-oleh” dari Rapimtas (Rapat Pimpinan Terbatas) Ditjen Perbendaharaan yang digelar bulan Februari lalu di Bali, agar semua pegawai mengetahui perkembangan dan dinamika organisasi DJPBN saat ini. Beliau menekankan pentingnya pencapaian target sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam IKU masing masing unit. “Berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan No. 70/PB/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan telah disusun struktur pengelolaan kinerja di seluruh kanwil dan sebagian besar KPPN. Pada tahun 2011 ini akan dilakukan cascading hingga level pelaksana (Kemenkeu Five) dan otomatisasi aplikasi Balance Scorecard hingga level Unit Eselon III.” Papar beliau.

Pada malam harinya dilanjutkan dengan malam keakraban yang berlangsung di aula KPPN Tual. Makan malam dan hiburan dilangsungkan bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Sedangkan pada Jumat pagi Hendro Baskoro dan Kepala KPPN Tual, Eriswan juga para pegawai lainnya melakukan olah raga bersama. Bahkan saat itu Hendro sempat memimpin langsung jalannya senam pagi yang dilanjutkan dengan poco-poco.

Sebelum berpamitan pulang diadakan foto bersama dan penyampaian kesan oleh Kepala Kanwil selama melakukan kunjungan kerja di KPPN Tual. Menurut beliau secara keseluruhan kondisi KPPN Tual kini sudah bagus, selain sudah menerapkan SOP KPPN Percontohan, kondisi gedungnya juga terbilang bagus, sehingga direncanakan untuk diusulkan dalam lomba penilaian KPPN Non Percontohan tahun 2011.

Oleh :  Eko Saputro - Kontributor  Tual

Melalui Rapat Kerja Lingkup kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Kita Tingkatkan Kecepatan Pelaporan Pelaksanaan APBN Tahun 2011.
Ternate,perbendaharaan.go.id – Kecepatan penyelesaian laporan pelaksanaan APBN tahun 2011 menjadi target utama Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara. Hal itu terungkap saat rapat kerja yang diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2011 di ruang rapat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Malut.

Rapat kerja lingkup Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara ini dihadiri para pejabat eselon tiga dan empat lingkup Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara. Dibahas di dalamnya berbagai permasalahan dan capaian program kerja tahun anggaran 2010 serta program kerja lingkup Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011. Kepala Kanwil DJPB Prov Malut, Haryana, dalam sambutannya mengatakan bahwa rapat kerja dilaksanakan di awal tahun agar dapat segera melakukan evaluasi apa yang menjadi kelemahan, kekurangan pelaksanaan program kerja TA 2010 dan mempersiapkan program kerja untuk TA 2011. Di samping itu juga menyampaikan bagaimana langkah dan upaya-upaya ke depan agar laporan yang disampaikan kanwil DJPB Prov. Malut akurat, andal dan tepat waktu.

Dalam arahannya Haryana juga mengingatkan bahwa kanwil, KPPN dan satker lingkup kerja KPPN Kanwil DJPB Prov. Maluku Utara harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi agar terjadi percepatan pencairan dana.
“Ini (penyerapan anggaran-red) merupakan salah satu IKU Kementerian Keuangan yang sekaligus merupakan IKU Ditjen Perbendaharaan. Penyerapan anggaran merupakan tugas satuan kerja di luar kendali Kementerian Keuangan. Namun ia menjadi IKU DJPBN, sehingga tetap menjadi salah satu titik bagi kinerja kita,” kata Haryana.

Sebagai oleh-oleh Rapimtas di Bali, dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Perbendaharaan menginstruksikan agar pencairan dana untuk program kemiskinan dan perlindungan sosial agar dipercepat. Oleh karena itu segera dilakukan pembinaan dan koordinasi dengan satker-satker yang memiliki program tersebut.

Beliau juga menyampaikan bahwa KPPN merupakan ujung tombak dalam penyusunan laporan APBN yang nantinya akan dikonsolidasikan di Kanwil DJPBN. Semua laporan sangat berguna untuk mengetahui kondisi APBN, bahkan sampai tingkat DPR. Laporan diharapkan dapat disusun secara andal, akurat dan dapat diterima tepat waktu.

Menurut Haryana, DIPA merupakan daftar rencana kerja satker. Kapan kegiatan akan dilaksanakan dan kapan dana akan dicairkan sangat berkaitan dengan DIPA ini.
“Ini merupakan tugas satker sekaligus tatangan bagi DJPBN. Apakah halaman III DIPA telah sesuai dengan kenyataan. Keuangan negara sifatnya terbatas, maka satker diharapkan menerapkan AFS dengan baik. Karena bisa saja suatu saat pemerintah juga kekurangan uang, sehingga bisa terjadi SPM tidak dapat diterbitkan SP2D,” paparnya.
“Kita harus bersinergi antar bagian, jangan menciptakan kotak-kotak dan menciptakan tembok yang tinggi. Kita harus menghilangkan sekat-sekat diantara kita, kita tidak menutup pekerjaan kita tetapi harus membuka diri untuk orang lain agar dapat mengetahui apa pekerjaan kita,” kata Haryana menutup sambutannya.


Oleh:Bambang Sadewa – Kontributor Kanwil DJPBN Maluku Utara
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id – Seratus pejabat dan auditor BPKP se Indonesia berguru pada KPPN Semarang II. Mereka belajar tentang penerapan teknologi informasi pada pengelolaan arsip di KPPN Semarang II tanggal 23 Februari lalu. Pembelajaran yang bertajuk studi banding itu dipimpin oleh Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri, Elly Fariana.

Di hadapan Widodo, Kepala KPPN Semarang II, Elly Fariana menyampaikan bahwa maksud kedatangan rombongan BPKP ke KPPN Semarang II adalah untuk studi banding pengelolaan arsip berbasis Informasi dan Teknologi (IT) KPPN Semarang II.

Acara yang dihadiri oleh sekitar seratus orang pejabat stuktural dan pejabat fungsional pemeriksa Perwakilan BPKP dari seluruh Indonesia ini, dilanjutkan dengan pemaparan Pengelolaan Arsip berbasis Informasi dan Teknologi (IT) oleh Budi Prasetyo dan Cahyo Nugroho selaku tim IT KPPN Semarang II.

Dalam paparannya, Tim IT KPPN Semarang II menyampaikan kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi arsip yang sedang dikembangkan tersebut. Kelebihan tersebut adalah dari sisiquick view  (tayanan cepat dokumen hardcopy) , Quick search (pencarian cepat dalam mencari keberadaan dokumen). Aplikasi yang berbasis web program ini merupakan aplikasi yang dibuat dan dikembangkan sendiri dengan biaya yang murah.

Acara pemaparan dilanjutkan dengan diskusi serta masukan dan tanya jawab atas inovasi yang telah dibuat oleh Tim IT KPPN Semarang II. Para peserta mempunyai harapan agar pengelolaan arsip berbasis IT tersebut dapat diterapkan di KPPN lainnya di seluruh Indonesia terkait dengan kemudahan akses data untuk keperluan pemeriksaan BPKP.

Sebelum meninggalkan KPPN Semarang II, para peserta kunjungan melakukan peninjauan langsung ke ruang arsip KPPN Semarang II.

Oleh              : Agus Rosidi – Kontributor  KPPN Semarang II
Editor            : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan