"Deklarasi Penerapan SOP KPPN Percontohan"

Purwokerto, perbendaharaan.go.id &ndash Mengemban visi untuk menjadi pelaksana fungsi Bendahara Umum Negara tingkat daerah yang profesional, trasparan dan akuntabel, KPPN Purwokerto selasa (17/11) yang lalu, menggelar acara deklarasi penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Percontohan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen seluruh jajaran KPPN Purwokerto dalam mensukseskan program reformasi birokrasi yang salah satunya menggapai visi sebagaimana yang diinginkan KPPN Purwokerto. Demikian koran Radar Banyumas memberitakan pada halaman 20 terbitan hari Rabu, 18 Nopember 2009.

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang disusun KPPN Purwokerto diantaranya adalah menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Selain itu, KPPN Purwokerto juga menjalankan misi untuk mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel dan berusaha mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu. Semua misi yang telah disusun KPPN Purwokerto tersebut, diharapkan akan semakin cepat terealisasi dengan diterapkannya SOP Percontohan.

Acara deklarasi yang dimulai pukul 08.30 WIB tersebut, dihadiri langsung oleh perwakilan Bakorwil III Jawa Tengah, pejabat yang mewakili Bupati Banyumas dan Bupati Purbalingga, perwakilan dari DPRD Banyumas, Rektor dan Ketua PTN di Purwokerto, serta pejabat yang mewakili Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan XIII Propinsi Jawa Tengah. Seluruh elemen masyarakat yang turut hadir saat itu, mendukung penuh semangat KPPN Purwokerto dalam upayanya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam acara tersebut, turut hadir juga para pimpinan bank se-Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, pimpinan cabang asosiasi pengusaha, para Kepala Dinas, satker dan Kuasa Pengguna Anggaran KPPN Purwokerto, dan seluruh pegawai KPPN Purwokerto.

Untuk meneguhkan komitmen reformasi birokrasi tersebut, turut dilakukan penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis antara satker dan Kepala KPPN dengan disaksikan langsung oleh Kepala Bagian Umum Kanwil XIII Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Tengah, Bapak Gardjito. Baik pegawai KPPN Purwokerto maupun Satker, sama-sama berkomitmen untuk tidak meminta maupun memberikan gratifikasi dalam segala bentuknya terhadap layanan yang diberikan oleh KPPN Purwokerto.

Dalam kesempatan tersebut, Suhadi selaku Kepala KPPN Purwokerto menyampaikan bahwa dengan diterapkannya SOP Percontohan, berarti telah terjadi perubahan yang mendasar dalam pelayanan publik  yaitu proses yang semakin sederhana (minimizing paper work dengan dukungan IT yang mantap), informatif, layanan langsung (real time),  transparan dan akuntabel

Beliau juga menyampaikan bahwa sesuai karakteristik masyarakat Banyumas yang (blakasuta/ apa anane), Kepala KPPN Purwokerto menjamin Satker mendapatkan layanan prima dan bisa dipantau melalui fasilitas web service.

Oleh : Kontributor KPPN Purwokerto