Liputan Workshop Penegakan Disiplin
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Mengulang sukses Workshop Penanganan Pelanggaran Disiplin sebelumnya, Bagian Administrasi Kepegawaian kembali menggelar workshop serupa yaitu Workshop Penegakan Disiplin (26/10). Kali ini peserta yang diundang adalah para Kepala Bagian Umum Kanwil dan beberapa pejabat eselon III masing-masing Direktorat.
Dalam sambutannya, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan yang diwakili oleh Kabag Administrasi Kepegawaian, mengatakan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan workshop tersebut adalah untuk membekali pejabat eselon III pengelola kepegawaian dengan pengetahuan dan keterampilan tentang peraturan kepegawaian terkait penegakan disiplin termasuk proses penanganan pelanggaran disiplin, penanganan saksi/saksi ahli, manajemen pengaduan dan penanganan mediasi perceraian pegawai.
Ada sesuatu yang berbeda dalam workshop kali ini. Pada sesi pertama, acara dikemas dalam nuansa santai dengan format talkshow dengan selingan live music. Talkshow mengambil tema Perceraian PNS, dengan narasumber Psikolog dari ARA Indonesia, Dr. Yanti Munthe, M.A. Psi. Tema Perceraian diangkat berawal dari keprihatinan dengan meningkatnya angka perceraian di kalangan pegawai lingkup Ditjen Perbendaharaan dengan potensi pengenaan hukuman disiplin berat akibat hal tersebut. Dari data yang ada, sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Juni 2011, angka perceraian mencapai 38 kasus. Upaya dan peningkatan peran organisasi dalam pencegahan kasus perceraian adalah sesuatu yang ingin dihasilkan dari talkshow tersebut.
Selain tema perceraian, beberapa materi yang disajikan diantaranya pemeriksaan pelanggaran disiplin, metode penentuan jenis hukuman disiplin, whistleblowing system, disiplin PNS, keberatan/banding administratif, penegakan disiplin pegawai dan bantuan hukum dan saksi/saksi ahli. Sedangkan narasumber berasal dari IBI, BKN, Bapek, Biro SDM dan Biro Bantuan Hukum Setjen Kemenkeu.
Menutup kegiatan workshop, Kabag Administrasi Kepegawaian mengharapkan kepada seluruh peserta untuk terus menerus melakukan internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, khususnya nilai integritas di lingkungan masing-masing. Selain itu, diharapkan PP 53 tahun 2010 merupakan jalan terakhir dalam pembinaan pegawai, dan lebih diutamakan adalah upaya preventif.
Kontributor Kantor Pusat Ditjen PErbendaharaan (Bag. Adm. Kepegawaiaan) : SgM
