Liputan pekan anti korupsi tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id, - &ldquoIndonesia Bersih Transparan Tanpa Korupsi&rdquo, sebuah tema yang diangkat Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Pekan Anti Korupsi 2013 pada tanggal 9 &ndash 11 Desember 2013 di Istora Senayan, Jakarta. Acara tersebut merupakan puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2013 yang sebelumnya diawali di Istana Merdeka bersama dengan Presiden RI.

Pekan Anti Korupsi 2013 di Istora Senayan dibuka oleh Ketua KPK dan dihadiri antara lain oleh Ketua DPR, Ketua BPK, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala BPKP, dan Irwasum POLRI. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK, Abraham Samad menyerahkan penghargaan kepada sejumlah kementerian/lembaga/BUMN-D/swasta, salah satunya Kementerian Keuangan yang diwakili Inspektur Jenderal Kemenkeu terkait pelaporan gratifikasi.

Selanjutnya, dalam Pekan Anti Korupsi 2013, ditampilkan sejumlah stand pameran (kementerian/lembaga/BUMN-D/NGO), performance, display barang gratifikasi (termasuk gitar Metallica kepada Jokowi), dan lelang barang gratifikasi bersama dengan DJKN. Untuk stand pameran, Kementerian Keuangan hadir dengan tema &ldquoTransparansi dan Penegakan Hukum untuk mewujudkan Indonesia Bersih&rdquo dalam bentuk indoor yang menampilkan seluruh poster unit eselon I Kemenkeu dan outdoor yang didukung oleh Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Bea Cukai.

Dalam poster indoor,  ditampilkan komitmen nyata Ditjen Perbendaharaan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas berupa penghargaan/capaian yang mencerminkan: 1) Inisiatif anti korupsi dan integritas yang tinggi, 2) Peningkatan profesionalisme dalam memberikan pelayanan prima, serta 3) Sinergi dan kesempurnaan hasil dalam mewujudkan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. 

Sedangkan, untuk outdoor,  KPPN Mobile dan Miniatur Standardisasi Sarpras KPPN menjadi icon unggulan Kementerian Keuangan yang ditempatkan di lokasi strategis pada urutan pertama/terdepan dekat pintu masuk utama Istora Senayan. Dalam KPPN Mobile, pengunjung disajikan proses layanan SP2D dan rekonsiliasi yang dapat dilakukan secara on-line kepada KPPN Induk. Pada miniatur Standardisasi sarpras KPPN, dihadirkan suasana front office KPPN yang modern dan informatif dengan dilengkapi sejumlah banner, foto, brosur, dan souvenir SPAN untuk menjelaskan kepada publik bahwa seluruh layanan KPPN sangat transparan dan dapat dimonitor akuntabilitasnya sehingga menarik liputan dan wawancara dari Trans TV. 

Selama di Senayan, stand outdoor Ditjen Perbendaharaan harus menghadapi cuaca yang kurang menentu di musim penghujan ini. Namun demikian, dengan berbekal semangat tinggi, kreativitas dan teamwork yang solid, rekan-rekan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta, KPPN Jakarta 1 s.d 5, Setditjen Perbendaharaan, Dit. SP, dan Dit. TP dapat meraih simpati dan kehadiran dari para pengunjung dari latar belakang yang beragam. Tim Ditjen Perbendaharaan secara proaktif mensosialisasikan bukan hanya di depan stand, namun juga hingga menjelajah ke dalam gedung Istora Senayan untuk berkomunikasi lebih luas kepada publik, bahkan ditambahkan terkait peluang karier di Ditjen Perbendaharaan yang prospektif dan strategis dengan dukungan lingkungan yang berintegritas tinggi. 

Hasilnya luar biasa. Antusias dan simpati publik terhadap stand Ditjen Perbendaharaan semakin meningkat sehingga total kehadiran mencapai 215 orang pengunjung. Stand Ditjen Perbendaharaan mendapat kehormatan menerima kunjungan dari Sekretaris Jenderal Kemenkeu, K.A. Badaruddin, Inspektur Jenderal Kemenkeu, Sonny Loho, dan sejumlah pejabat dari DJBC dan DJP. Selain itu, pengunjung bukan hanya berasal dari pengelola keuangan K/L, namun juga dari pegawai K/L, aparat TNI/POLRI, KPK, perbankan, NGO (nasional dan internasional), swasta, dan sejumlah mahasiswa perguruan tinggi (termasuk STAN).

Di penghujung acara Pekan Anti Korupsi, sinergi antara Ditjen Perbendaharaan, Setjen Kemenkeu, DJBC dan unit eselon I Kementerian Keuangan lainnya menjadikan Kementerian Keuangan sebagai stand Terbaik Ke-1 sebagaimana penilaian komprehensif dari KPK.