SOSIALISASI PENYUSUNAN DAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPAW – KD/KP VERTIKAL TAHUN ANGGARAN 2011 DI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Pada penghujung triwulan I TA 2011, Bidang Aklap Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali mengadakan Sosialisasi Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Vertikal (UAPPAW-KD/KP), Kamis (31/4), di Aula basement Gedung Keuangan Negara I Denpasar.
Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Heru Pudyo Nugroho selaku ketua panitia melaporkan, bahwa sosialisasi tersebut bertemakan ”Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tingkat Wilayah secara Akurat dan Tepat Waktu sebagai Perwujudan Langkah-Langkah Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian“.Acara dihadiri oleh para penanggung jawab dan operator UAPPAW Vertikal Kementerian Negara/Lembaga atau yang mempunyai kode/jenis kewenangan Kantor Daerah (KD) dan Kantor Pusat (KP) yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali.
Heru juga menyampaikan bahwa tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan terbaru berkaitan dengan kebijakan teknis dan aplikasi penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tingkat wilayah. Selain itu juga, Sosialisai kali ini diadakan untuk meningkatkan koordinasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan UAPPAW KD/KP dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011.
Sementara itu dalam pengarahannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Ni Luh Putu Kumalawati menyampaikan bahwasannya seiring berjalannya reformasi birokrasi, Ditjen Perbendaharaan melalui komitmen dan kesungguhan jajaran pimpinan dan staf selalu melakukan perubahan pemberian layanan publik kearah yang lebih baik. Hal ini terlihat dengan dibentuknya KPPN Percontohan dan Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai perwujudan terciptanya layanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan bebas dari segala pungutan.
Ni Luh Putu Kumalawati juga mengatakan bahwa atas perbaikan pelayanan publik yang terus dilakukan tersebut, Ditjen Perbendaharaan telah mendapatkan penghargaan tertinggi dalam hal Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun 2010 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehubungan dengan hal tersebut Ni Luh Putu memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh mitra kerja Satker Kementerian Negara/Lembaga khususnya lingkup wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali atas kerja sama, dukungan dan kontribusinya dengan harapan kerja sama dan dukungan semua pihak dalam pemberantasan korupsi dan gratifikasi ini dapat terus ditingkatkan, sehingga tidak akan ada lagi istilah pemberi dan penerima gratifikasi.
Untuk lebih meningkatkan motivasi para UAPPAW dalam hal penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat wilayah, Ni Luh Putu Kumalawati mengucapkan selamat dan memberikan piagam penghargaan kepada UAPPAW Badan Meteorologi dan Geofisika Denpasar, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, dan Kanwil Departemen Agama Provinsi Bali yang telah berhasil memperoleh peringkat terbaik dalam hal akurasi, ketepatan, dan kelengkapan penyampaian dan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat wilayah selama Tahun Anggaran 2010.
Memasuki sesi pertama, materi dipaparkan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Lili Khamiliyah. Dengan gaya bahasa lugas yang dilatarbelakangi pengetahuan dan pengalaman di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Lili secara gamblang menyampaikan perubahan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Perubahan tersebut berkaitan dengan adanya pemberlakuan sistem penganggaran kinerja dan sebagai implementasi basis akrual dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pada sesi kedua, materi disampaikan oleh Hariyanto, Kepala Seksi Pelaporan Keuangan mengenai perubahan-perubahan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Hal ini terkait dengan terbitnya Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengganti atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008. Hariyanto menekankan bahwa perubahan yang terjadi terkait dengan dasar hukum penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Struktur Organisasi Sistem Akuntansi Instansi, jadwal penyampaian laporan keuangan serta lampiran-lampiran yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
Sedangkan pada sesi aplikasi dimulai dengan instalasi dan update aplikasi SAKPA2011, SAPPAW 2011 yang disampaikan oleh Tim Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil Ditjen PBN Provinsi Bali yang dipimpin oleh Anwar Sanusi, Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
Pada akhir sosialisasi diberikan simulasi pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan antara data Sistem Akuntansi Instansi (UAPPAW) dengan data Sistem Akuntansi Umum (SAU) menggunakan aplikasi Aklap 2011. Sesi simulasi ini dipandu oleh Tim Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang dipimpin oleh Fakhruddin selaku Kepala Seksi Pengolahan Data Akuntansi.
Pada penghujung acara, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan berharap agar dengan sosialisasi ini satuan kerja (UAPPAW) dapat lebih memahami langkah-langkah apa saja yang perlu dipersiapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tingkat wilayah Tahun Anggaran 2011. Selain itu juga berharap agar terjalin komunikasi dua arah yang efektif antara satuan kerja dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sehingga bisa bersama-sama memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat wilayah sebagai perwujudan langkah nyata menuju pencapaian LKPP Tahun Anggaran 2011 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Oleh: Hariyanto dan Djoko Julianto – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali