Oleh:
Ismail, SST.Ak, M.Comm.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi bengkulu
Abstrak
Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bengkulu merupakan sebuah inisiatif strategis pemerintah yang berpotensi mengubah wajah daerah, berlandaskan filosofi keadilan sosial Pancasila dan bertujuan melayani 90 juta jiwa pada tahun 2025. Di Bengkulu, program ini menunjukkan model collaborative governance yang kuat dan telah berhasil menjangkau 60.409 anak serta memberdayakan 88 pemasok lokal. Program ini diproyeksikan berdampak signifikan dengan membebaskan anak dari malnutrisi, mengurangi angka ketidakhadiran siswa, dan menjadi stimulus ekonomi lokal, yang diindikasikan oleh permintaan produk unggulan daerah seperti produk kelapa sawit dan perikanan. Namun, implementasi di lapangan menghadapi tantangan multidimensi, yaitu isu logistik dan kesenjangan infrastruktur, terutama di daerah 3T seperti Pulau Enggano, kendala administrasi keuangan, dan kerentanan terhadap disinformasi/hoaks publik. Keberlanjutan program menuntut perbaikan tata kelola, penguatan komunikasi pemerintah, investasi pada rantai pasok lokal, dan integrasi menyeluruh dengan edukasi gizi serta literasi digital. Kesuksesan MBG sebagai rujukan daerah lain sangat bergantung pada penyelesaian isu tata kelola ini.
BAB I PENDAHULUAN
1. Kebijakan “MBG” Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang
Penyediaan makan siang gratis bukanlah ide baru. Sudah lebih dari satu abad, program ini menjadi instrumen penting untuk pembangunan manusia di banyak negara. Pengalaman sejarah tersebut memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Swedia menjadi negara yang pertama kali mengadopsi program ini dalam skala luas pada awal abad ke-20. Dari Swedia, negara-negara lain mulai melakukan hal yang sama, seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang.
Di Amerika Serikat, National School Lunch Program (NSLP) telah mengurangi kelaparan di sekolah dan meningkatkan pembelajaran siswa sejak tahun 1946. Hal yang sama terjadi pada program Kyushoku di Jepang, di mana Pemerintah Jepang memasukkan layanan makan sekolah ke dalam sistem pendidikan untuk memastikan program dan edukasi gizi jangka panjang. Program MBG Kyushoku tidak hanya sekadar intervensi gizi, tetapi juga membentuk disiplin, kebiasaan sosial, dan kesadaran kesehatan seumur hidup. Sebuah penelitian di Korea Selatan menunjukkan bahwa program makan siang gratis memiliki dampak yang baik bagi kesehatan mental murid dan mampu mengurangi insiden kenakalan sekolah sebesar 35%.
2. Filosofi dan Tujuan Program MBG di Indonesia
Di Indonesia, program ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar berdasarkan sila keadilan sosial Pancasila secara filosofis, melalui penyediaan makanan bergizi kepada hampir 90 juta anak, termasuk perempuan hamil dan menyusui, dengan pengeluaran senilai Rp71 triliun pada tahun 2025. Selain pemenuhan gizi, program ini juga diharapkan dapat mengurangi penghalang ekonomi sebagai alasan putus sekolahnya anak, dengan catatan kehadiran dan durasi belajar meningkat. Pemerintah Indonesia berharap program ini menjadi investasi jangka panjang guna menciptakan populasi muda yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif dalam rangka menuju Visi Indonesia 2045.
3. Kelembagaan: Badan Gizi Nasional, Lembaga Baru dengan Tanggung Jawab Besar
Program MBG di Indonesia dikelola mandat dan kewenangannya oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang membawahi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, BGN merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan bidang gizi termasuk MBG yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk mendampingi pelaksanaan teknis dari program aksi gizi, BGN juga telah menerbitkan Keputusan Deputi BGN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG Tahun Anggaran 2025. Regulasi tersebut mengartikulasikan proposal-proposal yang bersifat kebijakan teknis untuk target penerima manfaat, mekanisme pemberian, dan indikator keberhasilan. Dengan alokasi dana yang tinggi pada APBN dari pemerintah, tentu peran BGN bukan hanya menjamin keberlanjutan program, namun juga mengelola sumber pendanaan dengan transparan dan tepat sasaran.
BAB II ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN HASIL ON-SITE VISIT SPPG DI BENGKULU
1. Analisis Implementasi
Provinsi Bengkulu telah berkomitmen kuat untuk menerima pelaksanaan Program MBG. Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa semua sekolah harus sungguh-sungguh membantu program ini sebagai dukungan politik tingkat provinsi yang kuat. Secara faktual, program ini resmi diluncurkan pada 17 Februari 2025 dan hingga 31 Agustus 2025 telah memberikan manfaat kepada 60.409 anak serta melibatkan 88 pemasok bisnis lokal yang terdapat di 8 Unit Layanan Pemenuhan Gizi di 8 lokasi kota/kabupaten. Terdapat sinergi kemitraan yang solid antara institusi di Bengkulu dalam implementasi percepatan program MBG. Kepolisian Bengkulu, misalnya, memulai studi percontohan yang disambut positif oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Keberadaan dan keterlibatan institusi kepolisian/lembaga keamanan tersebut merupakan bentuk nyata dari collaborative governance, di mana pihak-pihak pemerintah berkolaborasi agar program berjalan lancar.
Program MBG di Provinsi Bengkulu telah menciptakan permintaan terhadap berbagai potensi yang ada di dalam daerah sekaligus memperpendek rantai pasok komoditas unggulan. Komoditas unggulan Provinsi Bengkulu yang terangkat antara lain produk kelapa sawit. Selain itu, Kota Bengkulu yang terletak di pinggiran Samudera Hindia memiliki potensi besar dalam bidang perikanan laut yang dapat menyediakan sumber protein hewani. Hal ini sangat mendukung program MBG. Bahkan, kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu terkait NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diberikan secara gratis untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin memperkuat keterlibatan pelaku UMKM dalam program ini. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa program MBG memiliki dampak pada penurunan angka malnutrisi dari populasi serta peningkatan kondisi kesehatan anak. Selain itu, ditemukan penurunan angka ketidakhadiran siswa setelah memperoleh MBG. Berdasarkan fakta penelitian di lapangan, Program MBG telah meningkatkan kehadiran di kelas sebesar 15% dan nilai ujian, terutama nilai akademik, sebesar 12%.
Namun, penelitian oleh Wulandari et al. menunjukkan bahwa penyediaan makanan saja tidak cukup. Manfaat jangka panjang yang harus dicapai program ini yaitu pengintegrasian secara menyeluruh antara makan gratis dengan pendidikan gizi yang berkesinambungan di sekolah-sekolah dan masyarakat, sehingga menumbuhkan kebiasaan makan sehat seumur hidup. Selain itu, salah satu isu mendasar lainnya dalam implementasi Program MBG di Bengkulu yaitu akses dan distribusi logistik. Sarana prasarana yang terbatas dengan geografis yang cukup sulit sangat berpotensi menghambat program ini di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), terutama Pulau Enggano di Bengkulu.
2. Hasil Kunjungan Lapangan (On-Site Visit)
Survei lapangan yang dilakukan penulis pada tanggal 30 September 2025 atas pelaksanaan program MBG pada SPPG Kota Bengkulu Selebar Pagar Dewa menunjukkan efektivitas operasional yang tinggi selama dua bulan, terbukti dengan penyaluran harian mencapai 3.430 porsi untuk 10 sekolah dan 3 Posyandu. Efisiensi logistik ditandai dengan waktu tempuh distribusi rata-rata yang relatif cepat, sekitar 15 menit, didukung oleh 41 pekerja dan 8 juru masak. Kepatuhan terhadap standar keamanan pangan juga ketat, termasuk kontrol waktu produksi dini hari (pukul 03.00) dan pengawasan berlapis dari Dinas Kesehatan serta ahli gizi. Pengeluaran bahan baku mingguan mencapai Rp150 juta, menunjukkan skala ekonomi yang signifikan.
Meskipun demikian, survei lapangan mengidentifikasi tiga isu krusial yang memerlukan intervensi kebijakan. Pertama, kendala administrasi keuangan muncul akibat perbedaan rekening bank pada proses pencairan dana dari BGN pusat melalui Virtual Account, yang mengakibatkan keterlambatan transfer dan inkonsistensi (selisih lebih/kurang bayar) dalam transaksi. Kedua, isu koordinasi dengan pihak sekolah terkait pembatalan pengiriman yang terlambat berpotensi menimbulkan pemborosan bahan baku. Ketiga, terdapat isu logistik dan infrastruktur, khususnya mengenai ketersediaan stok bahan pokok tertentu (ayam potong dan telur) yang harus dipasok dari luar kota, serta kebutuhan mendesak akan pelatihan tata kelola keuangan bagi staf administrasi SPPG. Keberlanjutan program MBG sangat diapresiasi karena dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, termasuk penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, keberhasilan program sebagai model rujukan bagi daerah lain sangat bergantung pada penyelesaian isu tata kelola ini.
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Program MBG merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang berlandaskan filosofi keadilan sosial, dengan target melayani 90 juta jiwa pada tahun 2025 dan potensi kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto serta serapan tenaga kerja lokal. Implementasi di Provinsi Bengkulu memperlihatkan komitmen multipihak dan model collaborative governance yang telah melayani 60.409 anak dan memberdayakan 88 pemasok lokal.
Meskipun demikian, efektivitas program di Bengkulu terkendala oleh tantangan infrastruktur dan logistik, khususnya pada kesenjangan rantai dingin perikanan dan distribusi ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Pulau Enggano. Di sisi manajemen, isu teknis administrasi keuangan, seperti pencairan Virtual Account BGN dan selisih bayar dengan BGN Pusat, serta koordinasi jadwal yang lambat antara SPPG dan sekolah menghambat operasi. Selain itu, pemenuhan gizi saja terbukti belum berkorelasi optimal dengan peningkatan pengetahuan gizi. Oleh karenanya, program perlu diarahkan pada kesadaran makan bergizi untuk jangka panjang. Akhirnya, disinformasi publik (hoaks) menjadi kerentanan yang memerlukan penguatan komunikasi pemerintah dan literasi digital. Tantangan-tantangan ini menuntut perbaikan tata kelola dan investasi infrastruktur untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045.
2. Saran
Analisis implementasi MBG di Provinsi Bengkulu menunjukkan perlunya strategi multidimensional untuk memastikan keberlanjutan dan dampak optimal. Saran utamanya berfokus pada delapan area kritis. Secara ekonomi dan rantai pasok, diperlukan investasi pada infrastruktur rantai dingin perikanan untuk stabilitas harga dan kualitas, serta pengembangan model pasok lokal yang mengintegrasikan UMKM ber-NIB. Dari sisi tata kelola operasional, penguatan krusial mencakup pelatihan tata kelola keuangan bagi petugas di tingkat operasional dan pengembangan sistem informasi logistik terintegrasi yang berfungsi di daerah 3T untuk meminimalkan kerugian bahan pangan. Selanjutnya, keberlanjutan dampak dipastikan melalui integrasi edukasi gizi berkesinambungan dengan literasi digital. Program harus memiliki fokus target pada area dengan prevalensi stunting tinggi. Terakhir, diperlukan strategi komunikasi publik proaktif untuk menangkal disinformasi, diikuti dengan evaluasi komprehensif yang mengukur dampak terhadap status gizi, kehadiran, nilai ujian, hingga stimulus ekonomi lokal.
