Oleh:
Ismail, SST.Ak, M.Comm
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu

Pendahuluan

Dalam lanskap ekonomi modern, anggapan bahwa anggaran negara hanyalah sederet angka telah ditinggalkan. Lebih dari itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen dalam membangun kontrak sosial antara negara dan warganya. Dewi dan Prasojo (2021) menegaskan bahwa transparansi pengelolaan anggaran dan penyebarluasan informasi yang akurat memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap derajat kepercayaan publik (public trust). Kepercayaan ini menjadi modal penting karena tanpa kepercayaan publik, kebijakan fiskal akan kehilangan daya efektivitasnya di tataran implementasi.

Provinsi Bengkulu, sebagai kekuatan ekonomi di pesisir barat Sumatera, kini berada pada posisi penting dalam menyongsong tahun anggaran 2026. Di satu sisi, ketangguhan fundamental laju pertumbuhan ekonomi makro daerah menunjukkan performa yang menjanjikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa perekonomian Bengkulu pada Triwulan II dan III tahun 2025 mencatatkan pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 4,99% dan 4,56% year-on-year. Capaian ini bukan sekadar statistik, melainkan rekor tertinggi dalam tiga tahun terakhir yang didorong oleh konsumsi rumah tangga serta sektor industri pengolahan. Indikator kesejahteraan pun bergerak ke arah positif, di mana tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 12,08% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun ke level 3,24%.

Namun, di balik optimisme angka agregat tersebut, terdapat kerentanan struktural yang perlu diwaspadai. Bengkulu masih menghadapi bayang-bayang volatilitas inflasi pangan (volatile food) dan ketergantungan rantai pasok logistik yang tinggi dari provinsi tetangga seperti Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Dalam konteks inilah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hadir bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai tulang punggung penyangga ekonomi yang menyerap tantangan eksternal tersebut. Sayangnya, UMKM masih terperangkap dalam fenomena missing middle—terlalu besar untuk belanja bantuan sosial, namun dianggap terlalu berisiko untuk diberikan kredit komersial.

Oleh karena itu, akselerasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) pada tahun 2025 bukan sekadar program penyaluran modal, melainkan alat countercyclical strategis untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan makro yang tinggi dengan pemerataan ekonomi masyarakat.

Kebijakan KUR dan UMi 2025: Injeksi Modal Penggerak Ekonomi

Kementerian Keuangan, melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu,  berperan penting dalam mendukung denyut nadi perekonomian Bengkulu. Strategi fiskal tahun 2025 difokuskan pada dukungan likuiditas pembiayaan melalui dua instrumen yaitu KUR dan UMi. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) per 31 Oktober 2025, kinerja penyaluran pembiayaan di Bumi Rafflesia mencatatkan angka yang luar biasa. Total dana yang disalurkan menembus Rp3,15 triliun untuk skema KUR dan Rp69,5 miliar untuk skema UMi. Jika diakumulasikan, pemerintah pusat menyuntikkan likuiditas modal usaha hampir Rp3,2 triliun ke dalam sistem perekonomian daerah hanya dalam kurun waktu sepuluh bulan.

Secara analitis, angka Rp3,2 triliun ini memiliki implikasi makroekonomi yang luas. Ia merepresentasikan keberlanjutan usaha bagi 54.036 debitur (42.339 debitur KUR dan 11.697 debitur UMi). Injeksi modal usaha sebesar ini menciptakan multiplier effect yang masif. Pertama, ia menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga. Kedua, ia menciptakan lapangan kerja informal yang menyerap tenaga kerja lokal. Ketiga, likuiditas yang berputar di level mikro ini berfungsi ibarat seperti “pelumas” yang mencegah mesin ekonomi daerah mengalami overheating akibat inflasi sisi penawaran maupun stagnasi akibat perlambatan global.

Analisis Spasial dan Sektoral KUR di Bengkulu

Analisis data menonjol penyaluran tahun 2025 adalah adanya fenomena pergeseran geografis ekonomi kewilayahan di Bengkulu. Aktivitas ekonomi dan perputaran uang dominan berpusat di Ibu Kota Provinsi (Kota Bengkulu) bergeser merata tahun 2025 ini. Data penyaluran KUR menunjukkan bahwa "jantung" ekonomi Bengkulu sesungguhnya berdetak di sektor agraria. Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan mendominasi secara mutlak dengan nilai penyaluran mencapai Rp2,01 triliun, menjangkau 27.932 debitur petani dan pekebun. Dominasi sektor ini memvalidasi bahwa kebijakan fiskal pemerintah sudah selaras dengan karakteristik fundamental ekonomi daerah sebagai lumbung pangan. Modal usaha dengan bunga murah dari KUR memungkinkan petani melakukan intensifikasi—membeli pupuk non-subsidi, bibit unggul, dan mekanisasi—yang berdampak langsung pada produktivitas dan pengendalian inflasi pangan jangka menengah.

Lebih jauh, analisis spasial penyaluran KUR memperkuat fakta terjadinya pemerataan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Mukomuko mencatatkan diri sebagai wilayah dengan penyaluran KUR tertinggi sebesar Rp625,75 miliar, melampaui Kabupaten Bengkulu Utara yang mencatatkan Rp559,83 miliar, bahkan jauh di atas Kota Bengkulu. Tingginya serapan di wilayah ujung utara Provinsi Bengkulu ini menandakan keberhasilan inklusi keuangan dalam menembus sekat-sekat pelosok geografis. Ini juga membuktikan bahwa lembaga penyalur  berhasil masuk ke sentra-sentra produksi perkebunan sawit dan pertanian rakyat, tidak lagi hanya bermain aman di sektor perdagangan jasa perkotaan di Kota Bengkulu. Selain itu, dominasi Skema Mikro yang mencapai Rp1,76 triliun menjelaskan bahwa program ini sangat adaptif terhadap profil pelaku usaha Bengkulu yang mayoritas berskala kecil namun memiliki orientasi pertumbuhan yang ekspansif.

Mengubah Paradigma Bansos Menjadi Pebisnis Melalui UMi

Sementara KUR menyasar usaha yang mulai mapan, pembiayaan UMi  hadir mengisi kekosongan (blank spot) layanan keuangan bagi usaha mikro atau pra-sejahtera. Realisasi penyaluran UMi sebesar Rp69,52 miliar kepada 11.697 debitur menunjukkan bahwa  efektivitas program ini menjangkau mereka yang selama ini tidak dapat menjangkau layanan keuangan perbankan (unbankable). Keunikan UMi di Provinsi Bengkulu terletak pada model bisnisnya yang mengandalkan peran Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), khususnya Permodalan Nasional Madani (PNM) yang berkontribusi dominan sebesar Rp65,8 miliar.

Strategi "jemput bola" dan kewajiban pendampingan kelompok mingguan melalui Pertemuan Kelompok Mingguan/PKM, menjadikan UMi lebih dari sekadar alat pinjam modal masyarakat. 

Data di Provinsi Bengkulu per 31 Oktober 2025 menunjukkan mayoritas debitur UMi adalah perempuan dan ibu rumah tangga. Melalui mekanisme tanggung renteng yang berfungsi sebagai pengaman risiko (risk buffer), UMi mengubah paradigma dari mentalitas penerima bantuan sosial (bansos) menjadi wirausaha mandiri. Keberhasilan program pemberdayaan ini terlihat dari kisah sukses UMKM binaan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. Dalam ajang Festival Tabut 2025 yang dihelat oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, sebanyak 5 (lima) UMKM binaan (Rafflesia Keyzee, Warung Damiya, D'Jamuin Aja, Rumah Babe, dan Munchy Dimsum) berhasil mencatatkan total penjualan Rp23,25 juta selama pameran.

Tantangan dan Rekomendasi 

Meskipun penyaluran KUR dan UMi tahun 2025 menunjukkan tren positif, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu mengidentifikasi tantangan yang memerlukan respons kebijakan yang lebih progresif bukan  business as usual. Tantangan pertama yaitu risiko di dominasi sektor primer, dimana kredit di sektor pertanian sebesar Rp2,01 triliun berrisiko tinggi terkait perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas global.  Mitigasi yang perlu dilakukan antara lain diversifikasi komoditas. Pengalaman pahit mengingatkan bagaimana El Nino tahun 2023 sampai 2024 menyebabkan ratusan hektar lahan pertanian di Bengkulu gagal panen akibat kekeringan ekstrem. Walaupun rasio kredit macet kecil di level 1,92% pada semester I 2024, setidaknya perlu diwaspadai dan dimitigasi ke depan.

Selain faktor alam, kerentanan UMKM Bengkulu juga dipengaruhi oleh kesenjangan literasi digital. Dari analisis pemberdayaan UMKM oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Semester I 2025, kuesioner menunjukkan 35,71% UMKM di Bengkulu masih terkendala pemasaran digital sehingga masih mengalami hambatan ekspansi masuk ke pasar yang lebih luas. Kondisi ini dapat diibaratkan memberikan "ikan" sebagai modal tanpa "kail" sebagai pendukung kapabilitas digital UMKM, yang ke depannya tidak akan menciptakan keberlanjutan.

Menjawab tantangan di atas, setidaknya 3 langkah dapat dilakukan. Langkah pertama yaitu Integrated One-Stop Service Hub. Kolaborasi kelembagaan antara Kemenkeu (Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai), BPOM, Pemda, perbankan, dan LKBB perlu dibentuk dalam sentra layanan UMKM terpadu di mana UMKM dapat mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, izin BPOM, hingga pengajuan KUR dalam satu atap baik secara luring maupun daring. Sebagai langkah awal, misalnya, pilot project sentra layanan ini dapat diuji coba di KPPN Mukomuko pada tahun 2026 mengingat tingginya penyaluran KUR di wilayah tersebut. Inisiatif ini akan mempercepat waktu pengurusan legalitas dasar sebesar 50% dan peningkatan rasio kepemilikan sertifikat halal bagi debitur KUR Mikro. 

Langkah kolaboratif kedua yaitu integrasi dan pemanfaatan data. Masalah inakurasi penyaluran KUR dan UMi dapat diminimalisir dengan integrasi antara data SIKP Kemenkeu dengan basis data Dinas Koperasi & UKM Daerah. Sinkronisasi ini meminimalkan data tidak valid,  memastikan subsidi tepat sasaran, dan memetakan potensi UMKM di wilayah terpencil (remote area) di Provinsi Bengkulu yang belum tersentuh. Dengan inisiatif ini, akurasi penyaluran KUR dan UMi serta jangkauan wilayah terpencil dapat ditingkatkan menjadi setidaknya 95%. 

Langkah terakhir, yaitu percepatan pendampingan ekspor. Berpengalaman dari kisah sukses UMKM seperti "Rafflesia Keyzee" yang menembus pasar global, para pihak kolaborator dapat mereplikasi model pendampingan intensif. Sinergi antara institusi Bea Cukai dan BPOM perlu terus diperluas ke klaster-klaster komoditas unggulan Provinsi Bengkulu seperti kopi, sawit, dan olahan ikan untuk standardisasi produk berorientasi ekspor. 

Penutup

Kebijakan fiskal tahun 2025 di Bengkulu memberikan lesson learned bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang inklusif. Penyaluran Rp3,2 triliun dana KUR dan UMi bukan sekadar injeksi kebijakan fiskal dalam penyediaan modal kepada UMKM. Namun lebih dari itu, KUR dan UMi merupakan bentuk perwujudan kehadiran negara dalam merajut jaring pengaman ekonomi dan sosial yang kokoh. Dominasi penyaluran KUR di Kabupaten Mukomuko dan sektor pertanian mengindikasikan kuat bahwa pemerataan kesejahteraan terdistribusi secara meluas sampai pelosok, dan tidak lagi menumpuk di Kota Bengkulu. Namun demikian, tantangan ke depan di Provinsi Bengkulu masih ada. Kolaborasi sinergi dalam bingkai Kemenkeu Satu bersama Pemda, BPOM, perbankan, dan LKBB menjadi kunci sukses pemberdayaan UMKM sampai ke akar rumput. Dengan kolaborasi, integrasi data, dan asistensi yang inklusif, pemberdayaan UMKM di Provinsi Bengkulu tidak hanya mewujudkan UMKM menjadi mandiri dan berdaya saing, tetapi juga menjadi jangkar stabilitas ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2025, 5 November). Perekonomian Provinsi Bengkulu pada triwulan III tahun 2025 tumbuh sebesar 4,56 persen (y-on-y) [Berita resmi statistik]. https://bengkulu.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/962/perekonomian-provinsibengkulu-pada-triwulan-iii-tahun-2025-tumbuh-sebesar-4-56-persen--y-on-y-.html. 
2. Dewi, S. P. P., & Prasojo, E. (2021). The impact of state budget transparency and information dissemination to maintain public trust. Natapraja: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(2), 185– 195. https://doi.org/10.21831/natapraja.v9i2.40474. 
3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. (2025a). Laporan Analisis Pemberdayaan UMKM semester I 2025. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. (2025b). Laporan Assets and Liabilities Committee (ALCo) regional Provinsi Bengkulu periode Oktober 2025. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
5. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Dashboard data penyaluran kredit program [Data set]. Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Diakses pada 4 Desember 2025, dari https://sikp.kemenkeu.go.id/dashboard. 
6. Siberzone.id. (2023, 6 Oktober). 363 hektare sawah di Bengkulu alami kekeringan. https://siberzone.id/363-hektare-sawah-di-bengkulu-alami-kekeringan. 
7. Watra, B. L. (2024, 21 Agustus). OJK: Penyaluran kredit bank di Bengkulu tumbuh positif dan sehat. Antara News Bengkulu. https://bengkulu.antaranews.com/berita/362007/ojkpenyaluran-kredit-bank-di-bengkulu-tumbuh-positif-dan-sehat.