Selasa, 14 Januari 2020 merupakan hari yang spesial bagi seluruh Insan Perbendaharaan di nusantara karena hari ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) tepat berusia 16 tahun.

Dalam rangka menjalankan peranannya sebagai Pengelola Fiskal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu sebagai representasi perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, salah satu tugasnya adalah melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2018 tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran ll Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu.

Dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan ke 16, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu mengadakan "Synergy Fun Bike with Gowes Bencoolen".

Dalam rangka menjalankan peranannya sebagai Pengelola Fiskal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu sebagai representasi perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, salah satu tugasnya adalah melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2018 tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran ll Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu, Ismed Saputra menyempatkan diri menghadiri FGD pada 13 Februari 2020 yang diselenggarakan oleh KPPN Manna dalam rangka percepatan penyaluran dana desa tahap I TA 2020 dan rekonsiliasi penyetoran pajak pusat atas belanja APBD di Aula KPPN Manna.

Menjelang penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPPAW Tahun 2019 dilakukan Rapat Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan pada Semester I Tahun 2020 bersama UAPPAW di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu pada Hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 di Aula Raflesia Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu.

Diskusi panjang terkait dengan kelengkapan data capaian output kegiatan sebagai salah satu syarat terbitnya BAR di KPPN, akhirnya mencapai titik temu setelah menghadirkan perwakilan bidang PPA I Kanwil DJPb Prov Bengkulu.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan tim yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Dalam Negeri serta institusi terkait lainnya yang memiliki peranan dalam usaha percepatan akses keuangan.