BENGKULU – Sebagai pilar dan pendukung utama ekonomi dengan kontribusi nasional yang besar, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus didorong untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Sebagai wujud nyata dukungan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu mengambil inisiatif dengan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Tata Cara, Persyaratan, dan Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM pada Rabu, 3 Juni 2026. Bertempat di Aula Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu, kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan perbankan, lembaga penyalur pembiayaan, serta puluhan pelaku UMKM di Provinsi Bengkulu.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana. Dalam keynote speech-nya, beliau mengapresiasi kehadiran para peserta dan menegaskan pentingnya peran strategis UMKM sebagai penggerak roda perekonomian daerah sekaligus penyedia lapangan kerja. Pada sambutannya, Kepala Kanwil menekankan bahwa salah satu kendala utama UMKM untuk berkembang dan naik kelas adalah masalah permodalan, yang mencakup aspek edukasi kebersihan catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), tata cara prosedur pengajuan, hingga masalah keberlanjutan pembiayaan yang terkadang masih tercatat aktif di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) meskipun pinjaman telah lunas, sehingga menghambat proses pengajuan pinjaman kembali.
Mohamad Irfan tidak menampik bahwa hingga saat ini masih banyak pelaku UMKM yang ragu atau enggan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena kendala seperti masalah catatan SLIK tersebut. Guna mengatasi hal ini, terdapat alternatif pembiayaan lain yaitu Ultra Mikro (UMi) yang berada di bawah Badan Layanan Umum (BLU) DJPb, yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yang dalam penyalurannya bekerja sama dengan lembaga seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Langkah ini krusial untuk mengikis stigma di masyarakat bahwa proses pengajuan di lembaga formal rumit, bermasalah pada administrasi yang sulit, minim informasi, hingga adanya ketakutan mengenai kewajiban agunan tambahan.
"Melalui sosialisasi ini, Kanwil DJPb hadir sebagai financial advisor dan Regional Chief Economist untuk memberikan edukasi mengenai alternatif pembiayaan pemerintah yang aman, mudah diakses, dan legal. Kami ingin memastikan program pembiayaan resmi ini dimanfaatkan secara optimal, sekaligus mengimbau masyarakat agar menghindari praktik pinjaman ilegal maupun rentenir yang merugikan," tegas Mohamad Irfan. Sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu berkomitmen penuh untuk terus mengamplifikasi program BLU di daerah, khususnya program pembiayaan UMi yang dikelola oleh PIP.
