KPPN Bekasi melaksanakan kegiatan koordinasi bersama bank-bank mitra kerja di wilayah KPPN Bekasi yang turut hadir yaitu Bank BRI Kancab Bekasi, Bank BNI Kancab Bekasi, Bank BSI Kancab Bekasi Sumarecon, Bank BJB Kancab Bekasi, dan Bank BTN Kancab Bekadi sebagai langkah strategis dalam rangka kesiapan menghadapi LLAT 2025. Melalui sinergi dan penguatan peran masing-masing pihak, diharapkan kualitas layanan serta optimalisasi penerimaan negara dapat terus ditingkatkan. Terima kasih atas komitmen dan dukungan seluruh mitra perbankan dalam menjaga kelancaran pelaksanaan tugas.

Rapat koordinasi pada Jumat, 5 Desember 2025 berlangsung di @kppnbekasi dengan agenda utama membahas langkah-langkah pengamanan penerimaan pajak menjelang penutupan tahun. Rapat tersebut juga dihadiri oleh jajaran Tim dari KPP @pajakmdykbekasi . Pertemuan ini sekaligus menjadi wujud penerapan nilai sinergi, di mana seluruh pihak berupaya memperkuat kolaborasi dan keselarasan kerja untuk memastikan proses monitoring, validasi data, serta tindak lanjut atas potensi penerimaan terutama terkait kendala teknis yang memerlukan keputusan lintas unit.

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah bagaimana koordinasi antara KPPN dan KPP diperlukan untuk memitigasi potensi perlambatan realisasi belanja yang berimplikasi pada penerimaan perpajakan terkait. Dengan adanya rapat koordinasi tersebut diharapkan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dalam menjaga kelancaran proses fiskal dan optimalisasi penerimaan hingga akhir tahun.

KPPN Bekasi telah melaksanakan kegiatan Refreshment Internalisasi Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dan GKM Penguatan Integritas dan Optimalisasi Pengendalian Intern Triwulan IV Tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut, Kepala KPPN selaku pimpinan unit menekankan kepada seluruh pegawai KPPN Bekasi agar senantiasa menaati kode etik dan kode perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selanjutnya Kepala Seksi MSKI dalam paparannya menyampaikan pengelolaan pengaduan dan perlindungan pelapor di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Dengan kegiatan GKM ini diharapkan para pegawai KPPN Bekasi senantiasa menjunjung tinggi integritas.

Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA untuk satker lingkup KPPN Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh operator Akuntansi dan Pelaporan serta operator BMN satker, dengan agenda pembahasan berfokus pada permasalahan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan.

Salah satu kewajiban bulanan dalam akuntansi dan pelaporan yang harus dipenuhi satker adalah penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). SHR dapat terbit apabila satker telah menyelesaikan permasalahan Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) dan To Do List, serta melakukan penutupan periode permanen sebelum batas waktu yang ditentukan. Salah satu isu penting yang dibahas dalam kegiatan bimtek ini adalah implementasi modul akuntansi dan pelaporan aplikasi MonSAKTI yang digunakan untuk melakukan monitoring penyelesaian TDK dan To Do List, serta melakukan penutupan periode. Dengan adanya kegiatan bimtek ini, diharapkan seluruh operator akuntansi dan pelaporan satker lingkup KPPN Bekasi lebih memahami tugas dan tanggung jawab yang diemban, khususnya terkait penyelesaian permasalahan dalam rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan, sehingga penerbitan SHR dapat dilakukan tepat waktu.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menggelar Talkshow Hakordia DJPb 2025 bertema “Membumikan Nilai Antikorupsi pada Birokrasi” di Gedung Jusuf Anwar, Jakarta, Kamis (4/12). Acara ini menghadirkan aktivis antikorupsi Aulia Postiera sebagai narasumber serta Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti yang memberikan keynote speech, untuk mengajak seluruh pegawai memahami mengapa integritas menjadi pondasi utama birokrasi modern.

“Korupsi bukan hanya soal uang, melainkan juga soal disiplin dan sikap dalam bekerja,” kata Dirjen Perbendaharaan menegaskan kembali peran ASN dalam menjaga marwah pelayanan publik.

Melalui diskusi yang hangat dan reflektif, peserta diajak melihat bagaimana perilaku koruptif sering berawal dari ketidakjujuran kecil, serta bagaimana nilai keberanian, peduli, dan kesederhanaan dapat mencegah penyimpangan sejak dini.
Sesi talkshow ditutup dengan penandatanganan Komitmen Anti Korupsi oleh para pimpinan DJPb sebagai langkah nyata memperkuat budaya bersih dan profesional. Setiap pegawai diharapkan terus menjaga integritas agar birokrasi DJPb tetap bersih, dipercaya, dan berdampak bagi masyarakat.

#UangKita akan terus mendukung bantuan dan pemulihan bagi saudara-saudara kita di daerah terdampak.

Mari jaga solidaritas, pastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran.

Semoga Sumatra segera pulih dan bangkit kembali.