Liputan Sosialisasi Revisi Anggaran Tahun 2013 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan acara Sosialisasi PMK Nomor 32/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 13/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013, Kamis (11/4), di Kendari.

Mengundang para pejabat perbendaharaan dan operator aplikasi dari satuan-satuan kerja di wilayah kerja KPPN Kendari, acara sosialisasi dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Tiarta Sebayang, yang didampingi oleh Kepala Bidang PPA I, Syahriza. “Kementerian Keuangan adalah chief financial officer, sementara kementerian/lembaga adalah chief operating officer. CFO dan COO harus sepakat dalam memahami aturan-aturan pelaksanaan yang ada,” tutur Tiarta dalam kata pembukanya, sekaligus menjelaskan latar belakang diadakannya sosialisasi. PMK Nomor 32/2013 diundangkan pada 6 Februari 2013, sedangkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 12/2013 baru terbit pada 8 April 2013. “Kenapa aturannya terlambat? Ini adalah wujud bahwa pemerintah mengakomodasi pesan kementerian/lembaga yang merasa repot kalau harus berurusan dengan banyak instansi eselon I Kemenkeu,” terang Tiarta. Lebih lanjut, Tiarta menjelaskan bahwa mulai 2013 proses bisnis penyelesaian pengesahan anggaran yang semula di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Ditjen Perbendaharaan dijadikan satu atap di DJA. Akan tetapi, ternyata pengalihan ini tidak semudah yang dibayangkan, termasuk dalam penyiapan perangkat aturannya.

Berdasarkan aturan baru tersebut, pihak yang berwenang dalam revisi anggaran kini adalah KPA, Eselon I kementerian/lembaga, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan DJA. Untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan sendiri, kewenangannya sebagian besar meliputi revisi dalam hal pagu tetap dan yang bersifat ralat administratif. Terkait anggaran dan revisi anggaran ini, Tiarta menegaskan bahwa, ke depannya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana anggaran yang telah disahkan tidak hanya dapat terserap, tetapi juga bagaimana serapan tersebut efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Acara sosialisasi tersebut sekaligus dimanfaatkan oleh para undangan untuk menanyakan permasalahan-permasalahan terkait anggaran yang mereka temui di satuan kerjanya. Sebagian besar bertanya mengenai penyelesaian pagu minus untuk belanja gaji, anggaran yang masih diblokir, hingga hal-hal yang bersifat teknis penggunaan aplikasi

Oleh : Agustina Rahayiningtyas – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Liputan Sosialisasi Juknis Revisi Anggaran Dan Bimtek Aplikasi RKA K/L TA 2013 Jogjakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Untuk memberikan kesamaan pemahaman atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan TA 2013, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan acara Sosialisasi dan Bimtek pada tanggal 17 s.d. 25 April 2013.

Kegiatan sosialisasi dan bimtek tersebut dilaksanakan di tiga tempat yaitu, pada tanggal 17 April 2013 di Wates untuk satker wilayah pembayaran KPPN Wates, tanggal 18 April 2013 di Wonosari untuk satker wilayah pembayaran KPPN Wonosari, tanggal 22 dan 23 April 2013 di Yogyakarta untuk satker wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta, sedangkan untuk satker UAPPAW diselenggarakan pada tanggal 24 dan 25 April 2013 di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyatakan bahwa penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tersebut disamping untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai revisi anggaran serta memberikan bimbingan teknis kepada satker dan SKPD dalam mengoperasikan Aplikasi RKA K/L TA 2013, juga untuk mempercepat penyerapan anggaran sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

Acara dibuka secara resmi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Hendro Baskoro. Dalam sambutannya Hendro mengawali dengan menyampaikan penjelasan terlambatnya pelaksanaan sosialisasi yang selama ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh satker, dikarenakan dalam pengesahan DIPA TA 2013 terdapat perubahan yang sangat mendasar (dengan ditetapkannya KMK Nomor 293/KMK.01/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas nama Menteri Keuangan Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran), termasuk Aplikasi yang sekarang berbasis IT, sehingga perlu penyempurnaan regulasi.

Selanjutnya terkait dengan arah kebijakan fiskal 2013 beliau menyampaikan pesan kepada para Kuasa Pengguna Anggaran satker dan SKPD agar mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas belanja negara yang menjadi tanggungjawabnya sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Beliau juga mengingatkan kepada satker yang mempunyai biaya perjalanan dinas pada akun belanja 521119 dan 521219 agar segera mengajukan revisi, yang semula 521119 menjadi 524113, 521219 menjadi 524114, dan bagi satker yang tidak terdapat biaya perjalanan dinas tersebut agar menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Terdapat Biaya Perjalanan Dinas pada akun belanja 521119 dan 521219 kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan sesuai format yang sudah ditentukan.

Pada kesempatan ini mewakili seluruh jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta beliau juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan seluruh mitra kerja terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Terkait hal tersebut beliau memohon kesediaan para KPA untuk terus memberikan dukungan dengan menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan untuk tidak memberikan imbalan berupa apapun secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat/pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Sebelum mengakhiri sambutannya beliau berpesan kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk segera mengejar ketertinggalan penyerapan anggaran di triwulan pertama, sehingga di triwulan kedua nanti diharapkan bisa mencapai realisasi sebesar 40%.

Evan Himawan, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY.

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali dengan Para Kepala Daerah
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali I. G. B. Kartika Manuaba melakukan kunjungan kerja secara marathon dengan delapan Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Bali. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka konsolidasi implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 169/PMK.01/2012.

Mengingat tugas pokok dan fungsinya kedepan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mulai membangun sinergi bersama para kepala daerah. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Pemerintah Daerah menjadi mitra kerja dalam melakukan fungsi spending review dan pengelolaan fisakl daerah.

Sejak Februari hingga April 2013, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali melakukan kunjungan kerjanya. I. G. B. Kartika Manuaba melakukan pertemuan bersama Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada tanggal 8 Februari 2013. Pertemuan tersebut menyepakati pembentukan suatu Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Daerah beserta seluruh Kepala Daerah. Gubernur Provinsi Bali berpesan “Kerja sama dibidang pengelolaan keuangan negara dapat diteruskan, sebagai unit pemerintah pusat harus dapat meyakinkan saya, di dalam pengelolaan dan pemanfaatannya harus jelas, sebagai bentuk tanggung jawab,” ujarnya.

Selain itu, beberapa kabupaten dan kota yang telah dikunjungi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Bulan April 2013 yaitu, Wali Kota Denpasar, Bupati Gianyar, Bupati Badung, Bupati Karangasem, Bupati Bangli dan terakhir Bupati Klungkung,. Semantara itu, dua kabupaten selanjutnya, yakni Buleleng dan Tabanan masih dalam penjadwalan. Kehadiran Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan selain bentuk hubungan kerja, juga menjalin tali siraturahmi antar pimpinan di daerah. Hal tersebut mendapat tanggapan positif dari berbagai kepala daerah.

Oleh: Sidikarya – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali

Edited by novri

Liputan Sosialisasi PMK-190/PMK.05/2012, PMK-32/PMK.02/2013, PER-12/PB/2013, dan PER-55/PB/2012 KPPN Saumlaki
Pulau Yamdena/Saumlaki, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Saumlaki menyelenggarakan Sosialisasi PMK-190/PMK.05/2012 (Review), PMK-32/PMK.02/2013 jo. PER-12/PB/2013, dan PER-55/PB/2012 pada tanggal 18-19 April 2013, di Gedung Balai Pembinaan Umat (BPU) Saumlaki. KPPN Saumlaki menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi serta membangun sinergi di antara Pejabat Perbendaharaan Negara guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan pembayaran/pencairan dana APBN.

Peserta Sosialisasi adalah Pejabat Perbendaharaan Negara yang mengelola dana APBN TA. 2013 yaitu KPA/PPK/PPSPM/Bendahara Pengeluaran/Staf Operator RKA-K/L/SAI-SIMAK BMN di pulau Yamdena, dalam wilayah pembayaran KPPN Saumlaki yang mencakup dua kabupaten, yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Acara Sosialisasi diawali dengan sambutan Kepala KPPN Saumlaki, Yohanis Mendila. Dalam sambutannya, Yohanis Mendila menyampaikan beberapa hal penting, antara lain bahwa dengan diterbitkannya PMK-190/PMK.05/2012 maka pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab para Pejabat Perbendaharaan Negara sudah menjadi sangat jelas. Terlebih lagi, saat ini lampiran SPM yang diajukan Satker ke KPPN juga menjadi lebih sederhana. Dengan kondisi tersebut, maka untuk kelancaran dan percepatan pelaksanaan pencairan dana APBN secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku akan semakin mudah untuk mewujudkannya. Untuk itu KPPN selaku Kuasa BUN di daerah Saumlaki ini sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh KPA/PPK/PPSPM/Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pencairan dana APBN dengan baik dan benar secara proporsional, akurat, dan tepat waktu.

Yohanis juga menyampaikan bahwa seluruh pegawai KPPN Saumlaki siap untuk menerbitkan SP2D kurang dari satu jam atau maksimal satu jam atas SPM yang diajukan Satker secara lengkap dan benar. Menurutnya, amat tidak baik dan amat tidak bertanggung jawab jika terjadi keterlambatan pencairan dana APBN, yang akan menciderai aspirasi dan kepentingan rakyat.

Pada sesi selanjutnya adalah penyampaian review materi sosialisasi PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan manajemen Satker KPPN Saumlaki Yofi Habibie Adnan. Sedangkan review materi Sosialisasi PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yang disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Saumlaki Aly Umasugi, serta materi Sosialisasi PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang disampaikan oleh Staff Subbagian Umum KPPN Saumlaki Firman C.A.Poceratu.

Khusus untuk materi Sosialisasi PMK-32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 jo. PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013, disampaikan langsung oleh Tim Sosialisasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku yang dipimpin oleh Kepala Seksi PA-B pada Bidang PA Geset Ongge dan Praktik Proses Instalasi Aplikasi RKA-K/L dipandu oleh Martha Telehala dan Anatje Latumeten (anggota Tim Sosialisasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku).

Pada akhir acara, kegiatan sosialisasi yang berlangsung selama dua hari ini ditutup secara resmi oleh Kepala KPPN Saumlaki. Kepala KPPN Saumlaki, Yohanis Mendila tak bosan-bosannya selalu mengingatkan di setiap kesempatan kepada para stakeholder bahwa pelayanan yang diberikan KPPN Saumlaki adalah Pelayanan Prima Tanpa Biaya dan Gratifikasi dengan pola Layanan Service Excellent secara “CERMAT”, yang berarti Cepat, Efektif, Ramah, Manusiawi, Akurat, dan Transparan.
Oleh: Yofi Habibie - Kontributor KPPN Saumlaki

Liputan Bimtek Service Excellent KPPN Medan I
Medan, djpbn.kemenkeu.go.id - ”Merubah mindset bukan pekerjaan yang mudah seperti membalik telapak tangan. Perubahan membutuhkan kesungguhan, komitmen, dan konsistensi. Perubahan ke arah yang lebih baik adalah suatu keniscayaan. Seiring dengan bergulirnya angin reformasi, mutu layanan menjadi hal yang urgen selain kompetensi dan kapabilitas. Paradigma yang menganggap “KPPN sebagai lembaga nonprofit oriented, sehingga bagaimanapun pelayanan KPPN, satker pasti akan datang juga” harus ditinggalkan. Paradigma lama harus diganti dengan paradigma baru sebagai lembaga yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan yang sejalan dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan antara lain : Integritas tercermin pada kejujuran, ketulusan, dan menjaga martabat, Profesionalisme pada kompetensi, kecakapan, dan bekerja dengan hati, Sinergi dalam kerjasama, saling percaya, dan memberikan solusi terbaik, Pelayanan pada orientasi kepuasan pemangku kepentingan, proaktif, cepat tanggap, dan Kesempurnaan sebagai usaha perbaikan terus-menerus serta mengembangkan inovasi dan kreativitas”.

“Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan, KPPN Medan I berusaha maksimal untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanannya. Kualitas pelayanan memiliki peran strategis yang sangat penting bagi keberhasilan pelayanan kepada stakeholders. Pada era reformasi, ekspektasi mitra kerja terhadap layanan KPPN semakin tinggi. Oleh sebab itu, maka kegiatan pelatihan service excellent perlu dilakukan secara berkala. Melalui Pelatihan Service Excellent diharapkan adanya peningkatan mutu layanan kepada stakeholders. Pelayanan yang excellent tidak hanya tugas para front office/customers service yang melayani eksternal, tetapi juga pegawai yang berperan melayani intra organisasi”, itulah inti dari pengarahan Kepala KPPN Medan I, Ria Hot Juanita Simbolon.

Pelatihan diadakan pada hari libur Sabtu tanggal 27 April 2013 jam 08.30 s.d. jam 16.30 di Aula KPPN Medan I, bekerja sama dengan PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Medan. Dengan narasumber antara lain Bapak Hariyanto salah satu motivator nasional PT. Bank Mandiri dari Jakarta dan beberapa pejabat dari PT. Bank Mandiri Area Medan Imam Bonjol.

Beberapa hal yang diperlukan untuk mengembangkan Service Excellent yaitu : skill berupa kemampuan/pengetahuan dan kecepatan melayani, kemudian penampilan berupa cara berpakaian, kondisi meja kerja, dan yang tak kalah penting adalah sikap perilaku.

Komunikasi dengan mitra kerja baik secara verbal maupun non verbal harus hangat dan ramah. Senyum dari hati yang tulus ikhlas akan memberi kesan sentuhan mendalam. Kontak mata, pengungkapan maaf, dan penawaran bantuan harus selalu disuguhkan. Standar berkomunikasi melalui telepon, cara memulai dan bagaimana menjawabnya.

Standar pelayanan yang diberikan dalam menerima tamu dengan mengucapkan salam “Assalamu’alaikum atau Selamat Pagi/Siang/Sore”,  “ada yang bisa dibantu”, menyampaikan ucapan “terima kasih” dan “senang bisa melayani Bapak/Ibu”, hingga penawaran “ada lagi yang bisa dibantu”.

Dengan adanya pelatihan Service Excellent tersebut maka menambah wawasan pengetahuan pegawai. Secara keseluruhan, acara pelatihan tersebut berlangsung sekitar 8 Jam. Para pegawai begitu antusias dalam mengikuti acara tersebut, terbukti dengan banyaknya peserta pelatihan yang bertanya dan mengikuti sampai selesai acara.

Acara ditutup oleh Kepala KPPN Medan I. Beliau berpesan kepada semua pegawai agar terus berlatih dan berupaya dalam memberikan layanan terbaik kepada mitra kerja. Ke depan pelayanan diharapkan akan semakin baik berorientasi kepada kepuasan pemangku kepentingan. Bekerja adalah ibadah, oleh karena itu lakukanlah dengan tulus dan ikhlas. Dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk mengaplikasikan pelayanan yang excellent dalam tugas sehari-hari. Di awali dengan senyum, kemudian menyapa lantas menawarkan bantuan sebagaimana motto layanan KPPN Medan I Senyum, Sapa, dan Salam akan terpancar tulus berseri dari wajah-wajah pegawainya.

Oleh : Warnoto KPPN Medan I - Kontributor
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Pengukuhan Change Agent Nilai-nilai Kementerian Keuangan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalselz
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Elin Sumarlina, mengukuhkan 41 pegawai sebagai “Change Agent” di lingkup kanwil, Selasa (9/4), di Aula Kanwil. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan pula internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan kepada 109 pegawai kanwil. Pengukuhan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pegawai dalam membangun pemahaman yang sama mengenai makna nilai-nilai dan perilaku utama Kementerian Keuangan.

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil diawali dengan menyanyikan “Lagu Indonesia Raya”. Sosialisasi dan Internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan disampaikan oleh tiga orang Change Agent yang telah dikukuhkan oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara pada bulan Februari 2013, yaitu Teddy (Kepala Bidang PA), Mimbar Ali Sakti (Kepala Bidang PP) dan Wardaya (Kepala Bidang Aklap). Dilakukan pula Pembacaan dan penandatangan dekalrasi Change Agent. Acara tersebut dikemas dalam suasana yang penuh keakraban dan santai sehingga lebih mudah diresapi oleh seluruh pegawai.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil menyampaikan khusus bagi pegawai yang dikukuhkan sebagai Change Agent pada masing-masing Bagian Umum dan Bidang, agar bisa menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di unit masing-masing dalam mengimplimentasikan Nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Dalam acara Sosialisasi dan Internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan setiap kepala bidang berlomba-lomba untuk memberikan motivasi, diselingi canda tawa, namun tidak mengurangi subtansi materi yang disampaikan, sehingga semua pegawai dapat menyampaikan aspirasi dan keinginan untuk meningkatkan kedisiplinan dan perubahan.

Dari hasil diskusi panjang, disepakati bersama untuk Stop: main game, Start : selalu di tempat kerja, Continuous : IKU tercapai. Saat pemilihan Change Agent, para pegawai sangat antusias untuk menerapkan Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang lebih mendalam lagi dan dengan sukarela mengajukan diri menjadi Change Agent untuk kemajuan Kanwil Kalsel khusunya dan kementerian keuangan pada umumnya.

Acara sosialisasi dan internalisasi diakhiri dengan penyematan PIN Change Agent sebagai simbol bahwa sebagai Change Agent akan selalu berpegang teguh pada Nilai-nilai Kementerian Keuangan, dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi Change Agent secara serempak oleh seluruh pegawai, dan ditutup dengan penandatangan deklarasi Change oleh seluruh pegawai yang disaksikan oleh Kakanwil Kalsel dan para Kepala Bidang. (bram/kalsel).

Liputan Sosialisasi Tatacara Revisi Anggaran TA 2013
Parepare, djpbn.kemenkeu.go.id – Sebanyak 300 orang yang berasal dari 148 Stakeholders KPPN Parepare mengikuti acara Sosialisasi Tatacara Revisi Anggaran TA 2013, Senin (22/4) di Ballroom Dinasty Restaurant. Pada kesempatan ini Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Bilmar Parhusip membuka resmi acara dan memberi  pengarahan kepada seluruh peserta yang hadir.  Bilmar memaparkan tingkat perkembangan capaian realisasi penyerapan anggaran satker pada triwulan I TA 2013 dan perbandingan capaian realisasi penyerapan anggaran  satker pada triwulan I TA 2013 dengan Triwulan I TA 2012, “capaian realisasi penyerapan anggaran satker yang ada di Wilayah KPPN Parepare pada triwulan pertama ini cukup membanggakan karena diatas rata-rata komulatif capaian realisasi penyerapan anggaran yang ada di wilayah sulawesi selatan,” Ucap Bilmar Parhusip yang disambut dengan aplaus dari peserta.

Acara yang bertajuk “Segera Realisasikan Anggaran Dan Wujudkan Pengelolaan Belanja Negara Yang Efektif, Efisien Dan Tepat Sasaran,” juga memaparkan beberapa materi penting, diantaranya Penyampaian Materi Penyerapan Anggaran yang dibawakan oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemaparan Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-32/PMK.02/2013 tentang Tatacara Revisi Anggaran TA 2013, Perdirjen Perbendaharaan No : PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan TA 2013 dan juga demo Aplikasi RKAKLDIPA Online yang dibawakan Oleh Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, tidak ketinggalan Pemaparan Progress Kesiapan Implementasi SPAN yang dibawakan Oleh Ketua KISS KPPN Parepare Tamiru ,  yang didampingi Oleh DSU KPPN Parepare.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala KPPN Parepare Tamiru, juga memberikan Penghargaan KPPN PAREPARE AWARDS untuk Stakeholders Berprestasi, “KPPN PAREPARE AWARDS adalah salah satu bentuk apresiasi kami kepada para Stakeholders,  berkat kerjasama yang baik selama ini sehingga  KPPN Parepare mendapatkan Anugerah Penghargaan sebagai KPPN Percontohan Terbaik Pertama Tipe A1 Non Provinsi Tahun  2012, dan kami harapkan Sinergi yang baik ini dapat lebih  ditingkatkan untuk yang masa akan datang” ucap Tamiru

Adapun Ragam Penghargaan KPPN PAREPARE AWARDS yang diberikan langsung Oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel kepada Stakeholders berprestasi terdiri dari dua kategori antara lain :

KPPN PAREPARE AWARDS untuk Satuan Kerja Terbaik dengan Kriteria Ketepatan Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2012 diberikan kepada :

KPPN PAREPARE AWARDS Untuk Satuan Kerja Terbaik dengan Kriteria Ketepatan Pelaksanaan Rekonsiliasi Tahun Anggaran 2012 diberikan kepada :

Setelah pemberian penghargaan KPPN PAREPARE AWARDS, acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Satuan Kerja antara lain diwakili oleh KPA Polres Barru, KPA Kejaksaan Negeri Sidrap, KPA Pengadilan Negeri Parepare, KPA Rutan Pinrang dan KPA KP2KP Enrekang

Sebelum mengakhiri acara, Plt. Kepala KPPN Parepare berpesan kepada seluruh peserta untuk senantiasa Proaktif untuk belajar mendalami pengetahuan dibidang perbendaharaan “Zaman sudah canggih, Perkembangan Tekhnologi Informasi begitu pesat, oleh karena itu mari kita bersama senantiasa meningkatkan kemampuan up to date mengenai perkembangan IT yang canggih ini terutama dalam menghadapi Implementasi SPAN, jangan sampai Gagap Tekhnologi / Gaptek, Karena pada saat Implementasi SPAN pekerjaan kita akan menjadi lebih simple dan mudah” Ucap tamiru mengakhiri sambutan Penutupan dihadapan ratusan peserta.

Dilaporkan Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare

Liputan Focus Group Discussion (FGD) Triwulan I TA 2013 Satker BLU lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prozvinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Triwulan I TA 2013 Satker BLU lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta, Senin (25/3), di Ruang Bulat Gedung Administrasi Utama RS Dr Sardjito Yogyakarta. Acara tersebut diikuti oleh lima satker BLU yaitu RS. Dr. Sardjito, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga dan Poltekkes Yogyakarta. Selain itu, hadir pula Kepala KPPN Yogyakarta dan Pejabat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Acara dibuka oleh Direktur Utama RS Dr Sardjito Yogyakarta, dr. Mochammad Syafa Hanung, Sp.A. Dalam sambutannya, ia menilai pentingnya kegiatan seperti ini dalam meningkatkan kinerja satker BLU, apalagi kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rangka update knowledge dan sharing isu-isu strategis terkait pengelolaan BLU.

“Hari ini RS Sardjito telah menjadi saksi sejarah perjalanan satker BLU, khususnya di wilayah D.I. Yogyakarta,” terang dokter spesialis anak ini.

FGD BLU kali ini merupakan pelaksanaan yang keempat kalinya sejak pendelegasian fungsi pembinaan PK BLU kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Pada tahun 2013 ini, FGD Satker BLU direncanakan dilaksanakan setiap triwulan . FGD ini menjadi terasa spesial karena untuk pertama kalinya dilaksanakan diluar Kanwil Ditjen Perbendaharaan, sebagai bagian dari kesepakatan para peserta FGD untuk menjadi tuan rumah secara bergiliran. FGD BLU ini juga menjadi akhir kenangan manis Bidang Pembinaan Perbendaharaan (PP) Kanwil, mengingat sesuai PMK 169/PMK.01/2012, pembinaan BLU Pusat selanjutnya akan dilaksanakan oleh Bidang PPA I. Terkait dengan hal tersebut, sebagai pelaksanaan suksesi dan transisi fungsi, panitia FGD merupakan gabungan pejabat/staf Bidang PP dan PA.

Agenda utama FGD Triwulan I Tahun 2013 ini adalah evaluasi pengelolaan keuangan satker BLU wilayah D.I. Yogyakarta TA  2012 dan paparan terkait isu strategis PK BLU. Evaluasi disampaikan oleh Kepala Bisdang Perbendaharaan I – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D. I. Yogyakarta, M.I. Sri Nuryati. Evaluasi mencakup dua hal yaitu pengelolaan RM dan PNBP, dimana berdasarkan data yang ada secara umum hasilnya cukup baik, namun terdapat beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan proses di masa mendatang antara lain pelaksanaan dana APBN-P terkait modal fisik yang belum sesuai ketentuan.

Selanjutnya narasumber kedua, Kasubdit PK BLU, Catur Ariyanto Widodo memaparkan isu-isu strategis terkait pengelolaan keuangan BLU, dari filosofis sampai dengan perkembangan terkini, termasuk terkait tarif dan remunerasi. Catur memberikan pemahaman dengan begitu jelas baik secara konseptual maupun teknis terkait pengelolaan BLU.

Sesi ketiga diisi dengan diskusi dan tanya jawab seputar pengelolaan keuangan BLU. Seluruh satker BLU yang hadir diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, usulan, masukan dan saran kepada kedua narasumber. Sesi yang dipandu oleh Evan Himawan ini berjalan dengan menarik dan hidup sehingga acara melebihi waktu yang telah diagendakan. Selanjutnya FGD ditutup dengan pengarahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro.  

Beberapa hal yang menjadi sorotan Hendro antara lain: terkait temuan BPK terhadap pengelolaan keuangan satker BLU agar dapat dicarikan titik temu sudut pandangnya sehingga sinkron antara kebijakan pemerintah dengan BPK. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dari satker BLU. Terkait sukses tidaknya sebuah BLU, selain pengelolaan kinerja dan keuangan, beliau menambahkan salah satu tolok ukur keberhasilan yaitu tingkat ketergantungan terhadap APBN (RM) yang semakin mengecil.

“Kalau tidak berhasil, satker BLU akan dikembalikan lagi kepada khittahnya, yaitu sebagai satker pengguna PNBP,”  terangnya.

Lebih lanjut Hendro mengharapkan agar hasil diskusi ini bisa menjadi masukan penyempurnaan pengelolaan keuangan BLU yang menjadi kebijakan secara nasional sehingga tujuan utama pembentukan BLU dapat tercapai dengan baik.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil  Yogyakarta