Liputan Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaporan Keuangan di KPPN Barabai
Barabai, djpbn.kemenkeu.go.id - Mengawali rangkaian kegiatan pembinaan perbendaharaan kepada satuan kerja pada tahun 2012, KPPN Barabai menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaporan Keuangan dengan mengundang Bendahara dan Operator satuan kerja lingkup KPPN Barabai. Bimtek ini diselenggarakan selama 2 (dua) gelombang yang diikuti oleh sekitar 125 Bendahara satuan kerja lingkup KPPN Barabai yang tersebar di Kab.Hulu Sungai Selatan dan Kab.Hulu Sungai Tengah dan berlangsung dari tanggal 27 - 28 Maret 2012, di Gedung Juang Barabai.

Materi yang disampaikan pada bimtek kali ini meliputi Mekanisme LPJ Bendahara, perubahan Aplikasi SAKPA 2012 , mekanisme koreksi setoran dan pengeluaran SPM sesuai PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Koreksi, dan overview SPAN/SAKTI. Dalam arahannya mengawali bimtek ini, Plh.Kepala KPPN Barabai berpesan bahwa pentingnya kegiatan ini bagi para Bendahara satker guna menghasilkan pertanggungjawaban bendahara yang akurat, dan akuntabel. “ Bimtek ini diperlukan bagi Bendahara karena berguna untuk menghasilkan pertanggungjawaban bendahara yang akurat ” kata Subur,S.E.

Sebagai pemateri pertama yang menyajikan topik LPJ Bendahara, Subur,S.E, yang juga Kepala Seksi Vera berpesan agar akurasi LPJ Bendahara dari sisi kecepatan dan ketepatan penyampaiannya ke KPPN menjadi perhatian bagi satker. Dengan demikian dapat dihindari sanksi penundaan penerbitan SP2D satker. Pada sesi materi Mekanisme koreksi atas setoran, Kepala Seksi Bank/Giro Pos, Udi,B.Sc, menekankan bahwa bendahara harus teliti dalam melakukan pengisian blanko setoran baik SSBP maupun SSPB, untuk menghindari ketidaksamaan pada saat rekonsiliasi dengan Seksi Vera. Lebih lanjut dalam materi Koreksi SPM yang disampaikan oleh Prasetyo Utomo,dijelaskan bahwa dengan diberlakukannya mekanisme koreksi terhadap transaksi saat ini yang tidak mengenal perbaikan transaksi berlaku mundur, maka sangat dianjurkan kepada bendahara satker untuk memeriksa terlebih dahulu kesesuaian dokumen SPM yang diajukan ke KPPN dengan DIPA berkenaan, baik dari kode akun, kode bagian anggaran dan eselon I. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya koreksi atas SPM tersebut. Untuk sesi aplikasi dipaparkan perubahan-perubahan terkait aplikasi SAKPA 2012 dan SIMAK BMN 2012 yang disajikan oleh Amran Sakiran, Pelaksana Seksi Vera. Dalam kegiatan ini juga disampaikan materi BAS terbaru sesuai PER-80/PB/2011 yang dipaparkan oleh Parji,S.IP, Kepala Seksi Pencairan Dana. dalam paparannya disampaikan bahwa hendaknya Bendahara mengacu pada BAS setiap mengajukan SPM ke KPPN. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan SPM yang lebih berkualitas.

Pada sesi terakhir dari rangkaian materi yang paparkan pada bimtek ini, disajikan overview SPAN/SAKTI yang dibawakan oleh DSU KPPN Barabai, Amran Sakiran. Dijelaskan bahwa medio 2012 ini transformasi kelembagaan dan Teknologi Informasi akan terjadi di seluruh unit vertikal Ditjen Perbendaharaan melalui implementasi SPAN/SAKTI. Olehnya itu, DSU berpesan agar satker bersiap menghadapi perubahan tersebut dengan menyediakan infrastruktur dan SDM yang memadai sebagai syarat utama implementasi SPAN dan SAKTI.

Antusiasme para bendahara begitu tinggi dalam bimtek ini. Hal itu terlihat dari hasil pretest dan posttest yang menghasilkan nilai rata-rata 70 serta keaktifan peserta dalam bertanya. Pada Bimtek ini juga diberikan penghargaan bagi peserta yang memiliki hasil posttest terbaik dan paling aktif.

Rangkaian kegiatan bimtek ini berakhir pada pukul 16.00 WITA, dengan ditutup secara resmi oleh Plh. Kepala KPPN Barabai, Subur, dengan mengutip semboyan yang disandang sebagai logo daerah Hulu Sungai Tengah yakni “Murakata”…yang berarti…Mufakat dengan seia sekata baik dalam pemikiran maupun dalam pelaksanaan…..yang memiliki pesan moril kepada bendahara satker bahwa hasil dari bimtek ini hendaknya dijadikan sebagai kesepakatan bersama antara KPPN sebagai pemberi layanan dan satker sebagai stakeholder yang dilayani untuk melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang ada.

Oleh: Amran Sakiran - Kontributor KPPN barabai

Liputan Try Out Assesment KPPN Percontohan di Jawa Timur
Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id - Mempersiapkan para pegawai dalam menghadapi assessment pembentukan KPPN Percontohan Tahap VI - VIII tahun 2012, para pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mengikuti bimbingan singkat persiapan untuk menghadapi assessment tersebut. Kegiatan Try Out dihelat pada hari Sabtu (7/4), di Aula Lantai I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 73 orang pegawai dengan latar belakang yang beragam, mulai dari tingkat pendidikan, pengalaman kerja, umur dan kemampuan yang berbeda-beda, secara antusias mengikuti acara tersebut yang berlangsung sekitar 9 jam. Mayoritas dari mereka merupakan pegawai senior.

Metode yang digunakan pada kegiatan simulasi assessment adalah dengan secara langsung memberikan contoh-contoh soal yang dijadikan sebagai latihan. Materi yang disampaikan simulasi soal Kuasa BUN, simulasi Soal Teknologi Informasi, dan simulasi Soal Psikotest.

Suasana Try Out dirancang mirip dengan situasi ujian yang sesungguhnya. Selama acara berlangsung, para peserta terlihat sangat antusias dalam mengerjakan semua soal-soal yang disampaikan hingga akhir acara pelaksanaan. Menurut para peserta, dari tiga jenis materi yang disampaikan, Psikotest merupakan materi yang paling sulit dan menyita waktu bagi hampir semua peserta. Apabila kita menilik kembali perkembangan jenis test yang dilakukan dari tahun 80-an hingga saat ini, materi psikotest ini merupakan salah satu materi yang baru bagi para pegawai yang latar belakang bukan penerimaan dari sarjana dan Prodip/STAN. Oleh karena itu, pada saat sesi penyampaian simulasi Psikotest, sebagian besar para pegawai merasa asing dengan jenis test tersebut. Namun hal tersebut tidak menghentikan semangat para pegawai untuk memahami materi psikotest yang disampaikan namun dijadikan sebagai tantangan bahwa semuanya bisa dipelajari asal ada kemauan. Berkat latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang, para peserta akhirnya dapat mengerti materi ini namun tetap diperlukan latihan yang lebih intensif.

Pada akhir acara sekitar pukul 17.00 WIB, semua pegawai yang mengikuti kegiatan try out tersebut secara bersama-sama berkomitmen untuk tetap mempelajari kembali materi yang disampikan pada kesempatan yang ada sehingga diharapkan dapat membantu para pegawai dalam menghadi assessment yang akan dihadapi nanti.

Oleh: Jakson Sunario Panjaitan, Kontributor Kanwil Ditjen PBN Prov. Jawa Timur

Liputan Sosialisasi SAP di KPPN Sungai Penuh
Sungai Penuh, djpbn.kemenkeu.go.id - Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, Selasa (10/4), di tanah Alam Sakti Kerinci.

Mengusung tema “Raising Accountability Through Accrual Basis” atau Peningkatan Akuntabilitas melalui penerapan Basis Akrual, sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Kasubdit Standar Akuntansi Pemerintahan, ibu R. Wiwin Istanti.

Antusiasme yang sangat tinggi ditunjukkan oleh satker dilingkup KPPN Sungai Penuh dan para pegawai KPPN Sungai Penuh. Hal ini dikarenakan Satker mendapatkan pencerahan mengenai perkembangan reformasi pengelolaan keuangan Negara di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual, sejalan dengan penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Satker mendapatkan informasi langsung bahwa SAP berbasis akrual mulai diterapkan tahun 2015 oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk pemerintah pusat, penerapan SAP berbasis akrual dilaksanakan lebih dini yaitu tahun 2013, menggantikan penerapan SAP berbasis kas menuju akrual.

Dalam arahannya, Kepala KPPN Sungai Penuh berharap agar setelah selesai dari pelaksanaan Sosialisasi SAP ini Satker memiliki sikap dan cara berpikir yang bijaksana di dalam menyikapi perubahan dan tantangan di dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, khususnya dalam mencapai LKKL dan LKPP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Mari kita bersama-sama bersinergi demi pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik di masa depan. Semoga Sosialisasi SAP ini dapat memberi kontribusi yang berharga bagi perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara” Sambungnya.

Penyajian materi dibagi menjadi dua panel, panel pertama berisi Gambaran Umum SAP Berbasis Akrual dan Kerangka Konseptual, dilanjutkan dengan PSAP 01 sampai dengan PSAP 09. Panel kedua diisi dengan materi PSAP 10 hingga PSAP 12 dan diakhiri dengan memberikan Post Test kepada Peserta sosialisasi.

Sosialisasi SAP berbasis akrual yang untuk pertama kalinya dilakukan oleh Direktorat APK di tingkat KPPN ini ditutup dengan pemberian hadiah kepada peserta terbaik yang terdiri dari Kategori Pre Test Terbaik, Post Test Terbaik Pertama dan Post Test Terbaik kedua; oleh Kepala KPPN Sungai Penuh, Kasubdit SAP serta Kepala Bidang PA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi.

Oleh: Edi Iriansyah,KPPN Sungai Penuh

Liputan Pembekalan Persiapan Seleksi KPPN Percontohan
Lubuk Linggau, djpbn.kemenkeu.go.id.- Pelaksanaan Pembekalan Persiapan Seleksi KPPN Percontohan Tahap VI s.d. VIII di KPPN Lubuk Linggau (Sabtu, 21/4/2012) berlangsung dinamis dan bersemangat. Yang menjadikannya lebih unik, peserta pembekalan adalah para pegawai yang bertugas pada dua KPPN dari dua Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang berbeda. Mereka terdiri dari tiga belas pegawai KPPN Curup dan lima belas pegawai KPPN Lubuk Linggau.

Di aula KPPN Lubuk Linggau yang cukup memadai 28 peserta secara antusias mengikuti pembekalan selama hampir delapan jam, yang berisi materi-materi yang menyemangatkan, baik yang disampaikan oleh Kepala KPPN Lubuk Linggau Nur Amalia maupun sang trainer Ennoch Sindjang. Dalam pengarahan pembukaannya Kepala KPPN Lubuk Linggau mengapresiasi semangat yang ditunjukkan oleh para pegawai KPPN Curup dalam mengikuti pembekalan. “Saya sangat gembira menyaksikan semua peserta bersemangat pada pagi hari ini, terutama rekan-rekan kita dari KPPN Curup yang datang sejak pagi”, ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama bu Lia, panggilan akrabnya, meminta kepada para peserta untuk bersungguh-sungguh mengikuti pembekalan dan terus berupaya agar berhasil lulus saat assessment. Bu Lia juga menyatakan bahwa pimpinan akan selalu memfasilitasi kemauan kuat para pegawainya tersebut dengan mengadakan belajar dan diskusi bersama selepas jam kantor. Nur Amalia pun mengungkapkan rencananya untuk membuat sebuah program latihan mengerjakan soal-soal assessment dengan mendatangkan tenaga pengajar yang berkompeten. “Saya yakin, bila bapak ibu semangatnya terus seperti ini, pasti nanti lulus semua”, tegasnya. Peserta pun mengamini pernyataannya itu.

Sebelum itu, dalam laporannya Kepala Seksi Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran Dody Prihardi menerangkan bahwa Ditjen Perbendaharaan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja organisasi dan menyempurnakan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung hal itu, dibutuhkan jajaran pegawai yang memiliki kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). Pelaksana KPPN Percontohan wajib memenuhi sembilan kompetensi dasar SKJ. ”Pemahaman dan aktualisasi sembilan kompetensi itulah yang diharapkan dapat terwujud dengan diadakannya pembekalan ini. Para peserta akan secara lebih mudah mengungkapkannya ketika menjawab soal-soal assessment,” harapnya.

Sementara itu, Ennoch Sindjang menegaskan bahwa diadakannya assessment adalah sebuah bukti bahwa Ditjen Perbendaharaan bersungguh-sungguh untuk berubah dalam upaya meningkat kinerjanya. Dan diselenggarakannya pembekalan merupakan sebuah bukti bahwa assessment yang dilakukan bukanlah asal-asalan atau karbitan. Di sini menunjukkan bahwa ada keinginan yang sangat kuat agar institusi ini digawangi oleh pegawai-pegawai yang benar-benar berkompeten melaksanakan tuganya.

Pembekalan berlangsung mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.30 waktu setempat. Kegiatan itu dirancang supaya para peserta dapat benar-benar memahami kemudian mengaktualisasikan Sembilan Kompetensi yang dipersyaratkan bagi pegawai KPPN Percontohan. Tak hanya penjelasan verbal yang dilakukan oleh trainer untuk menginternalisasikan materi pembekalan, seperti halnya kegiatan belajar-mengajar di kelas perkuliahan biasa. Di dalam pembekalan ini trainer juga menyuguhkan materi dalam bentuk audio-visual dan permainan. Harapannya, Sembilan Kompetensi yang diajarkan dapat secara lebih mudah dimengerti oleh para peserta. Sembilan Kompetensi itu antara lain: adapting to change; planning and organizing; delivering result; continuous improvement; policies, processes, and procedures; stakeholder service; integrity; team work and collaboration; dan interpersonal communication.

Setelah selesai mengikuti pembekalan, para pegawai KPPN Curup pun pulang kembali Rejang Lebong .tempatnya bertugas. Mereka tampak bungah sehabis menyambangi rekan-rekannya di Lubuk Linggau, meski cuma sehari. Kedekatan mereka ternyata tak bisa dipisahkan oleh sekedar batas provinsi atau beda kantor wilayah.

Oleh: Hendy S. Yudhiyanto

Liputan Pembekalan Seleksi KPPN Percontohan di Purwodadi
Purwodadi,perbendaharaan.go.id - Tahun 2012 merupakan tahun yang sangat penting bagi keluarga besar Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya KPPN. Adanya rencana pembentukan KPPN Percontohan di seluruh Indonesia terutama bagi yang masih non percontohan merupakan salah satu hal krusial.

Kegiatan Pembekalan Seleksi Pegawai KPPN Percontohan di KPPN Purwodadi dilaksanakan pada hari Sabtu (10/3). Acara tersebut diikuti oleh 17 pegawai pelaksana KPPN Purwodadi.  Materi Pembekalan disampaikan Agus Suharsono dari BPPK. Acara dibuka oleh Ibu Sri Utami selaku Kepala KPPN Purwodadi dengan pemberian motivasi dan semangat bagi para pegawai untuk dapat mengikuti pembekalan dengan lancar dan penuh harapan untuk nantinya seluruh pegawai KPPN Purwodadi dapat lulus assesment semua.

Semua pegawai terlihat begitu ceria dan semangat mengikuti pembekalan dengan berbagai permainan yang berkaitan dengan sembilan standar kompetensi Pelaksana KPPN Percontohan.  Kesepakatan meninggalkan paradigma lama terjadi untuk semua pegawai dan siap menuju perubahan menjadi pegawai KPPN Percontohan yang profesional dan memenuhi sembilan standar kompetensi. Selain itu para pegawai  merasakan banyak manfaat dan pelajaran yang dapat diambil setelah pembekalan tersebut.

Oleh: K. Fuad - Kontributor KPPN Purwodadi

Liputan Kegiatan Asssement Calon Pelaksana KPPN Percontohan di KPPN Karawan
Sebanyak 28 dari 32 pelaksana KPPN Karawang mengikuti kegiatan assessment yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, pada tanggal 7 – 8 April 2012, di Aula KPPN Karawang. Kegiatan assessment ini merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan KPPN percontohan tahap VI, VII dan VIII.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian , Ludiro,SE,MM. Dalam pengarahannya, Ludiro menjelaskan bahwa kegiatan assessment ini bukanlah semata-mata ditujukan karena adanya rencana pembentukan KPPN percontohan, melainkan assessment merupakan bagian dari penataan Sumber Daya Manusia dalam reformasi birokrasi, yang memang harus tetap dilaksanakan.

Kepala KPPN Karawang, Damirah Sukayati,SE., dalam sambutannya berpesan agar para pegawai bersungguh-sungguh dalam mengikuti assessment ini, sehingga dapat lulus 100%. “Seluruh pegawai KPPN Karawang harus bisa lulus assessment calon pelaksana KPPN percontohan,” ujarnya. “Siap semua?” lanjutnya bertanya kepada peserta assessment. Kemudian, terdengar jawaban lantang dari seluruh peserta assessment “Siaaap”. Pegawai KPPN Karawang memang telah mempersiapkan diri selama satu bulan penuh untuk mengikuti kegiatan assessment ini. Setiap minggu dilakukan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang membahas materi hard competency, serta dibentuk kelompok belajar untuk membahas materi soft competency.

Kegiatan Assessment hari pertama dengan materi soft competency dimulai sejak pagi dan berakhir pada siang hari. Sedangkan di hari kedua dengan materi hard competency dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 10.30 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan selama dua hari tersebut berjalan dengan lancar, tanpa hambatan apapun. Para pegawai memiliki motivasi untuk terus-menerus belajar, mengembangkan diri, dan mengikuti detail setiap perkembangan organisasi, termasuk perkembangan SPAN. Seluruh peserta assessment berharap mendapatkan hasil yang memuaskan dari kegiatan ini, dan tetap bisa menjadi bagian dari organisasi Ditjen Perbendaharaan.

Oleh: Kontributor KPPN Karawang

Liputan Rakor Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
Makasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bagian Umum, pada tanggal 26-28 Maret 2012, di Hotel Jakarta Makassar. Rakor ini merupakan ‘terobosan’ diakhir Triwulan I Tahun 2012 yang dihadiri oleh para pejabat bagian umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dan para Kepala Subbagian Umum KPPN.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal yang harus dipersiapkan oleh masing-masing KPPN Non Percontohan menjelang pembentukan KPPN Percontohan, baik dari sisi SDM, Sarana Prasarana maupun Business Proses. Sebaliknya, setiap Kasubag Umum KPPN Non Percontohan juga mempresentasikan kesiapan masing-masing KPPN seperti melaporkan kegiatan assetment dan persiapan sarana prasarana. Penyampaian materi Rakor berlangsung dua arah (top down dan bottom up).

Pada bagian lainnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan juga menyampaikan Surat Direktur Jenderal Perbendaharan Nomor S-2627/PB/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemotongan Anggaran T.A. 2012 untuk ditindaklanjuti oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan seluruh KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam acara Rakor tersebut juga dihadirkan pembicara dari Puslabfor Polda Sulsel yaitu Bapak Samir (Wakalabfor/Kasubbid Dokupalfor) yang menyampaikan materi Grafonom (Ilmu Pengetahuan Tentang Menulis) sebagai pedoman pemeriksaan tanda tangan. Pemberian materi ini dimaksudkan agar menambah wawasan bagi para petugas Front Office di KPPN untuk dapat mengidentifikasi kesesuaian sebuah tanda tangan.

Pada sesi lain disampaikan materi mengenai Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa melalui mekanisme Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari pelaksana LPSE GKN Makassar. Materi lain yang tak kalah pentingnya adalah pemberian materi aplikasi tentang Karwas uang makan, Tunjangan guru, profesi dan aplikasi Realisasi per jenis belanja yang disampaikan oleh pelaksana KPPN Makassar II.

Oleh: Hasan Lutfi – Kontributor Makassar

Aceh-Perbendaharaan.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh menggelar Rapat Koordinasi Tahun Anggaran 2012, pada tanggal 9 - 11 Maret 2012, di Hotel The Pade, Aceh Besar. Rapat Koordinasi tersebut digelar dalam rangka menyatukan langkah, memperkokoh komitmen serta memperteguh koordinasi dan konsolidasi internal guna mencapai sasaran serta target kinerja.

Rakor kali ini mengusung tema “Dengan Semangat Nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Penetapan KPPN Percontohan serta Pelaksanaan SPAN, Kita Tingkatkan Pelayanan, Tertib Pelaksanaan Penyaluran dan Percepatan Penyerapan Anggaran Satuan Kerja di Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.”

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pertama pada Tahun Anggaran 2012 ini diikuti sebanyak 53 peserta yang merupakan para pejabat eselon II, III dan IV Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh baik yang berugas di Bagian/Bidang maupun KPPN di seluruh Provinsi Aceh.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Achmad Saefudin menghimbau kepada para kepala KPPN dalam rangka peningkatan status KPPN Percontohan, Piloting dan Roll Out SPAN yang dijadualkan mulai dari bulan Maret s.d Oktober 2012, untuk secara pro aktif memberikan motivasi dan pembekalan dengan segala upaya kepada seluruh pegawai agar bersemangat untuk belajar dan mempersiapkan diri. Dirinya berharap kepada para pegawai yang mengikuti assessment SDM KPPN Percontohan sehingga dapat lulus semuanya. Selain itu, Achmad Saefudin menyiapkan SDM sesuai jumlah dan keahlian yang dibutuhkan untuk pelaksanaan SPAN, juga menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan baik terkait KPPN Percontohan maupun SPAN termasuk kebutuhan dan pengamanan kelistrikan yang diperlukan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan masing-masing kepala KPPN mengenai Persiapan Menuju KPPN Percontohan dan Go Live SPAN serta Rencana Penyerapan DIPA 2012 masing-masing Satuan Kerja . Keesokan harinya rakor dilanjutkan dengan evaluasi kinerja masing-masing Bidang/KPPN. Sesi tersebut dilakukan diskusi pembahasan permasalahan pelaksanaan anggaran tahun 2011 dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikannya dan langkah-langkah persiapan pelaksanaan anggaran 2012 berkaitan dengan percepatan penyerapan dan ketepatan penarikan dana dari Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Acara rapat koordinasi secara resmi ditutup pada hari Sabtu (10/3) pukul 15.30 WIB, dimana sebelumnya diberikan piagam penghargaan dan hadiah oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh terhadap KPPN terbaik berdasarkan hasil pembinaan terpadu tahap II Tahun Anggaran 2011. Juara pertama diraih oleh KPPN Takengon, juara kedua diraih oleh KPPN Meulaboh dan juara ketiga diraih oleh KPPN Lhokseumawe.

Oleh : Sachrul Damhudi dan Yasmi (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)