Tapaktuan, djpbn.kemenkeu.go.id. KPPN Tapaktuan yang terletak di ujung Selatan Provinsi Aceh, berlokasi sekitar 8 jam dari Kota Medan, atau sekitar 10 jam dari Kota Banda Aceh dengan kendaraan darat. Merupakan KPPN tipe A2 yang membawahi 137 satuan kerja, yang meliputi wilayah pembayaran 1 Kota dan 3 Kabupaten, yaitu Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Aceh Singkil.

KPPN Tapaktuan baru-baru ini mengadakan sosialisasi di awal tahun anggaran 2012. Pada hari Sabtu (11/2) yang lalu, bertempat di aula Hotel Khairul Syah, Kota Subulussalam diadakan sosialisasi dengan mengundang para Kuasa Pengguna Anggara (KPA) satuan kerja (satker) lingkup Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Sebenarnya ini adalah sosialisasi kedua kalinya untuk materi yang sama setelah sebelumnya diadakan pada tanggal 11 Januari 2012 utnuk satker dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Sosialisasi bertema “Mekanisme Pencairan Dana TA. 2012” bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para KPA/Bendahara akan peraturan-peraturan di bidang Perbendaharaan serta perbaikan-perbaikan dalam mekanisme pencairan dana di Tahun Anggaran 2012 yang baru berjalan ini. Penyamaan persepsi di kalangan satker dalam bentuk sosialisasi dipandang perlu mengingat masih banyak terjadi kesalahan satker disaat mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM). “Mumpung masih di awal tahun anggaran, mari kita samakan persepsi kepada satker,” ujar Azwar, Kepala KPPN Tapaktuan.

Acara sosialisasi dimulai dengan pembacaan doa pada pukul 09.00 WIB, setelah itu dilanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala KPPN Azwar, sembari memberikan materi tentang tata cara penyampaian SPM. Kepala Seksi Bank/Giro Pos Makdi menjadi narasumber tentang pembayaran belanja pegawai negeri sipil (PNS) oleh KPPN serta pencegahan kemungkinan terjadinya retur SP2D. Materi selanjutnya disampaikan Kepala Seksi Pencairan Dana Teguh Wrihatno tentang peraturan-peraturan yang perlu menjadi perhatian para KPA, juga dokumen apa saja yang harus dilampirkan dan yang tidak perlu dilampirkan dalam pengajuan SPM serta kesalahan-kesalahan dalam penerapan pajak. “Untuk TA 2012, SPM Gaji Induk tidak perlu melampirkan daftar gaji, hal ini sesuai PER-37/PB/2009 dan selain lebih ringkas juga akan dapat menghemat pengeluaran untuk pembelian kertas,” tutur Teguh dalam presentasinya.

Kesalahan yang banyak terjadi dan berulang antara lain pencatuman BAS yang tidak tepat, uraian dalam SPTB, SPTJM dan SPM yang tidak sesuai dengan peraturan yang menyebabkan pengembalian SPM oleh KPPN diharapkan dapat diminimalisasi dengan adanya sosialisasi tersebut. Antusiasme para peserta dari Stakeholder cukup besar ini dibuktikan kehadiran yang melebihi target undangan dan dengan banyaknya pertanyaan dan tanggapan dari peserta sosialisasi pada sesi tanya-jawab. Dan sekitar pukul 13.30 acara pun berakhir namun masih ada beberapa peserta yang masih antusias mengajukan pertanyaan masalah perbendaharaan di luar acara resmi, dan dari pihak KPPN dengan sabar tetap melayani pertanyaan para peserta sehingga peserta dapat pulang dengan hati puas.

Kontributor KPPN Tapaktuan

Liputan Rapat Koordinasi dengan Bank Mitra Kerja KPPN Jayapura
Jayapura, djpbn.kemenkeu.go.id - Demi menjamin terwujudnya pencairan dana APBN dan penyelesaian retur SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana), KPPN Jayapura mengadakan Rapat Koordinasi yang mengambil tema “Retur SP2D”, Jumat (10/2), di ruang rapat KPPN Jayapura. Rakor diikuti oleh Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan (PP) bersama Kasi PP I A Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, pihak Perbankan sebagai mitra kerja KPPN Jayapura dan Pejabat Penandatangan SPM (PP SPM) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua.

Acara yang mulai berlangsung pada sore hari itu, diawali dengan sambutan oleh Kepala KPPN Jayapura, Agus Lukman Hakim. Dalam sambutannya Agus Lukman Hakim memandang perlu untuk diadakan rapat koordinasi terkait rekening pengembalian (Retur) SP2D sekaligus dalam rangka memperlancar pencairan dana ke pihak satuan kerja. Rapat koordinasi ini juga bertujuan untuk mencari solusi atas retur SP2D di KPPN Jayapura yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Selepas memberikan sambutannya, Agus menyambung dengan pokok-pokok permasalahan rekening retur. Pemateri lainnya pada sesi tersebut adalah Kepala Bidang PP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua dan Kepala Seksi Bank/Giro Pos KPPN Jayapura. Dalam paparannya Kepala KPPN Jayapura, menyampaikan bahwa sesuai data yang ada di Seksi Bank/Giro Pos, retur SP2D dari bank terus meningkat jumlahnya setiap bulan. Retur SP2D tersebut adalah akibat kekeliruan penulisan nomor rekening, kesalahan pencantuman nama penerima, nomor rekening tutup, nomor rekening pasif, nama bank salah, nama bank bukan peserta kliring BI, nama bank tidak tercantum, dan ketidakcocokan antara ADK (Arsip Data Komputer) dan hardcopy.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas ada juga permasalahan lainnya yang timbul yakni, daftar retur dari BO I tidak sesuai dengan rekening Koran retur, pada gaji induk terdapat rekening penerima yang berbeda-beda bank dalam satu SPM, penyampaian pemberitahuan retur yang terlalu lama, terjadi retur yang berulang padahal data yang disampaikan ke bank sudah sesuai dengan dokumen sumbernya, tidak adanya toleransi dari pihak bank terkait dengan adanya kesalahan kecil pada nama rekening, dan kepastian pencantuman kode wilayah bank. Agus juga menambahkan bahwa selain merugikan pihak penerima dana, hal tersebut dapat menghambat proses pencairan dan penyerapan dana APBN.
Untuk itu, Kepala KPPN berharap bahwa satker senantiasa dapat mengingat kembali hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan rekening pemerintah dan selanjutnya dapat selalu melakukan cross check data serta memeriksa kebenaran pencantuman rekening pada SPM untuk mencegah terjadinya rekening retur di masa yang akan datang.

Oleh: Parno - Kontributor KPPN Jayapura

Liputan Penilaian Kepatuhan Satuan Kerja dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan di KPPN Batam
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka mewujudkan percepatan penyusunan dan kualitas laporan keuangan, KPPN Batam melakukan terobosan baru sejak akhir tahun 2011 dengan menerapkan strategi “Naming and Shaming”. Strategi ini intinya mengumumkan secara terbuka penilaian atas kepatuhan satuan kerja dalam penyusunan Laporan Keuangan dan kualitas Laporan Keuangan yang disusun.

Kriteria dalam penilaian tersebut meliputi kecepatan dan ketepatan rekonsilias, kecepatan, kelengkapan dan keakuratan laporan keuangan, serta kecepatan , kelengkapan dan keakuratan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara. Hasil penilaian tersebut secara lengkap disampaikan kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran, diumumkan pada lokasi yang mudah dilihat dan dirancang agar mudah dibaca.

Mengawali kegiatan ini, KPPN Batam khususnya Seksi Verifikasi dan Akuntansi selalu mengingatkan kembali kepada seluruh satuan kerja mengenai batas waktu rekonsiliasi, batas waktu penyampaian Laporan Keuangan dan LPJ Bendahara yang dikirimkan melalui email para satuan kerja. Pada penilaian Bulan November 2011, selain dengan pengumuman tersebut KPPN Batam juga memberikan penghargaan kepada dua satuan kerja untuk Laporan Keuangan terbaik, yaitu Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tanjung Batu, dimana waktu penyerahannya disampaikan di depan Walikota Batam, Ahmad Dahlan saat penyerahan DIPA 2012 yang bertempat di kantor Walikota Batam.

Terbukti dengan terobosan baru ini, seluruh satuan kerja berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi pada penilaian rekonsiliasi Bulan Desember. Antusiasme satuan kerja terbukti dengan lebih pro aktif nya para satuan kerja bertanya, baik mengenai masalah rekonsiliasi, kelengkapan Laporan Keuangan dan LPJ Bendahara yang disampaikan para satuan kerja baik melalui telepon, email, atau bahkan datang langsung ke KPPN. Pada penilaian Bulan Desember, Sat.Brimob Polda Kepri mendapatkan poin tertinggi dalam Laporan Keuangan terbaik. Kepala Urusan Keuangan Sat.Brimob Polda Kepri, Aipda.Sugiyono mengatakan bahwa motivasi untuk meraih peringkat satu ini adalah ingin menjadi yang terbaik dalam mengelola keuangan. Selalu mengadakan koordinasi dengan anggota bagian keuangannya serta mengadakan rapat setiap seminggu sekali untuk mengevalusai kinerja para anggotanya. Inilah beberapa kiat-kiat khusus yang diterapkan oleh Sat.Brimob Polda Kepri. Sehingga dapat meraih nilai yang terbaik pada Bulan Desember 2011 dari sebelumnya peringkat ke-41 pada penilaian Bulan November 2011.

Khusus untuk hasil penilaian Bulan Desember 2011, KPPN Batam berkolaborasi dengan DUTA SPAN memberikan bingkisan berupa Kalender “SAKTI” untuk satuan kerja yang menduduki peringkat 1 sampai dengan 15 terbaik dalam penyusunan Laporan Keuangan. KPPN Batam berharap semoga antusiasme para satuan kerja tidak berhenti sampai disini. Di tahun yang baru, dengan semangat baru dan dengan aplikasi baru serta adanya tambahan beberapa satuan kerja baru diharapkan satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Batam dapat lebih terpacu meningkatkan kualitas Laporan Keuangannya.

Oleh: Kontributor KPPN Batam

Liputan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-214/PMK.1/2011
Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Bagian Administrasi kepegawaian, Ludiro mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-214/PMK.1/2011 tentang Penagakan Disiplin dalam kaitannya dengan TKPKN kepada pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Rabu (30/1).

Acara diawali dengan sambutan dan pengarahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Achmad Saefudin. Kemudian, pemaparan materi sosialisasi oleh Kepada Bagian Administrasi Kepegawaian. Dalam paparannya Ludiro menyampaikan beberapa kabar terbaru seputar kepegawaian, diantaranya, dalam tahun 2012 ini akan diresmikan 134 KPPN diseluruh Indonesia secara bertahap menjadi KPPN Percontohan. Selain itu, ia juga menyampaikan sedikit informasi seputar pensiun dini serta isu perkembangan kasus AIS dan ES, pegawai Ditjen Perbendaharaan yang didakwa atas pencaiaran dana SPM Aspal.  Informasi yang terakhir adalah seputar mutasi pegawai di lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Pada kesempatan kali inilah para pegawai Kanwil dan KPPN Banda Aceh sangat antusias mengajukan beberapa pertanyaan, salah satunya adalah Syahrawi Munte, pelaksana KPPN Banda Aceh.  “Kami sangat siap dimutasikan kemanapun juga asal mendapatkan kejelasan sampai berala lama kita ditugaskan di suatu daerah, sehingga dapat mengatur apa yang harus dipersiapkan kedepannya,” kemudian ia melanjutkan, “Hendaknya mutasi pegawai itu dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal kenaikan kelas anak,” harapnya disampaikan kepada Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian.

Tak pelak para peserta pun bertepuk tangan seraya mendukung apa yang ditanyakan secara langsung oleh Syahrawi Munte. Selain itu juga, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pegawai lain terkait isu pensiun dini, dan masalah absensi.

Oleh       : Sachrul Damhudi dan Yasmi - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Liputan Sosialisasi Penatausahaan Kas dan Penyusunan LPJ Bendahara Instansi
Purwodadi, djpbn.kemenkeu.go.id. - Awal tahun anggaran 2012 merupakan waktu yang tepat untuk mulai mengadakan pembinaan kepada satuan kerja mitra KPPN. KPPN Purwodadi sebagai salah satu Kuasa BUN di daerah mengadakan Sosialisasi Penatausahaan Kas dan Penyusunan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara Instansi, pada tanggal 30 – 31 Januari 2012. Acara tersebut dipandu oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Purwodadi, Sri Pujiati. Sedangkan narasumber dalam kesempatan tersebut Kepala KPPN Purwodadi, Sri Utami. Narasumber menyampaikan materi komprehensif tentang penatausahaan kas baik itu pedoman pembayaran oleh bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, tata cara pembukuan dan penyusunan LPJ Bendahara.

Sosialisasi ini merupakan yang pertama kalinya diadakan pada tahun anggaran 2012. Tema tentang penatausahaan kas dan LPJ Bendahara diambil dengan harapan bahwa untuk penatausahaan kas, pembukuan, dan penyusunan LPJ Bendahara jika telah benar dari awal maka akan berpengaruh dengan ketertiban pengelolaan keuangan pada satuan kerja. Selain itu, adanya pergantian bendahara baru pada satuan kerja berakibat kurangnya pemahaman prosedur pencairan dana, tata cara pembukuan, dan penyusunan LPJ Bendahara. Sosialisasi dihadiri 58 peserta dari satker Kab. Grobogan dan Kab. Blora. Dalam sambutan dan penyampaian materinya, Sri Utami mengatakan bahwa konsepsi baru sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PMK nomor 73/MK.005/2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor dan Satker, bendahara tidak dapat dipengaruhi oleh atasan langsung dan dapat menolak perintah bayar oleh KPA (Kuasa pengguna Anggaran) jika persyaratan tidak terpenuhi. Dengan kata lain bendahara dapat disebut sebagai bos karena perintah KPA saja bisa ditolak dan jabatan bendahara juga tidak bisa dirangkap oleh siapapun.

Semua peserta nampak antusias dengan penyampaian materi yang ada. Sosialisasi itu juga menumbuhkan rasa optimis untuk menjadi bendahara yang berkualitas dan dapat menyusun LPJ dengan benar sehingga pihak KPPN selaku Kuasa BUN didaerah dapat memonitoring posisi kas yang ada setiap bulan dengan data yang valid. Dalam sesi tanya jawab ada satuan kerja yang mengeluhkan pelayanan di bank yang lama terkait permintaan rekening koran pada rekening bendahara, dalam hal ini pihak KPPN akan segera konfirmasi dan mengingatkan kepada bank terkait. Semoga dengan sosialisasi ini merupakan perwujudan dari motto KPPN Purwodadi yaitu “Melayani Setulus Hati dan Lebih Baik”.

Oleh: K. Fuad dkk – Kontributor KPPN Purwodadi

Liputan pemantapan pemahaman mekanisme pencairan apbn 2012 KPPN Parepare
Parepare, djpbn.kemenkeu.go.id – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare kembali berinovasi untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengadakan pertemuan sosialisasi dan pemantapan pemahaman percepatan realisasi APBN 2012 dan muatan APBN Pro Rakyat.

Acara ini dihadiri oleh lebih kurang 500 peserta, yang berasal dari kuasa pengguna anggaran satker, PPSPM, bendahara, pimpinan perbankan, LSM, dan wartawan. Hajatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tersebut diadakan di ballroom Restaurant Dinasty, Selasa, 07 Februari 2012.
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kelemahan, kekurangan TA 2011 dan memberikan pemahaman kepada satker agar termotivasi untuk segera merealisasikan anggaran yang dialokasikan dalam DIPA masing- masing.

Hadir dalam kegiatan ini adalah Kakanwil DJPBN Prov. Sulsel, Pardiharto. Saat memberikan sambutan dan arahan dalam pembukaan acara, Parfiharto mengatakan, “APBN adalah stimulus penggerak perekonomian. Dengan semangat putra daerah yang ingin memajukan perekonomian daerahnya, mari segera realisasikan APBN 2012,”ucap Pardiharto.

Beliau memaparkan sejumlah kegiatan dalam APBN yang dinilai sebagai kegiatan atau alokasi dana pro rakyat. Masih dalam arahannya, kakanwil juga menyampaikan kutipan pidato Presiden RI kepada peserta yang hadir salah, satunya adalah realisasi penyerapan APBN 2012 harus segera dipacu. Targetnya pada triwulan I tahun 2012 dapat dicapai 20%, agar APBN 2012 ini benar – benar pro rakyat dan manfaatnya segera bisa dinikmati masyarakat luas.

“Bagi rekan – rekan bendahara, segera setor pajak dan PNBP ke kas negara, lakukan penghematan energi, dan BBM,” kata Kakanwil Ditjen Perbendaharaan itu. “Kalau alokasi APBN untuk rakyat maka penyerapannya harus pro rakyat, jangan menumpuk di akhir tahun, silahkan belanjakan dengan efektif.” Pesannya.

Acara yang dikemas kurang lebih tiga jam tersebut dibahas beberapa materi antara lain, pemaparan pembukaan rekening, mekanisme pencairan dana APBN, tata cara penerbitan SPM 2012, perencanaan kas, dan pemaparan kinerja satker dalam penyusunan laporan keuangan.

Sebelum mengakhiri acara, Kepala KPPN Parepare, Mattaro Nurdin Arta, menegaskan kembali kepada peserta yang hadir agar segera merealisasikan dana yang telah tersedia dalam DIPA. “APBN merupakan stimulus perekonomian jika dana APBN banyak terserap pada awal tahun maka roda pembangunan akan berputar, semua sektor akan bergerak, lapangan usaha akan terbuka dan menyerap tenaga kerja. Sehingga karenanya akan mengurangi pengangguran dan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu mari kita segera realisasikan APBN yang sudah dinantikan berjuta rakyat,”terang Mattaro Nurdin Arta.

Dalam kesempatan yang sama, duta SPAN Unit KPPN Parepare juga tak lupa memberikan update informasi tentang SPAN kepada para peserta yang hadir serta membagikan lembar survei evaluasi kebijakan sistem penyaluran dana SP2D TA 2011 terkait persiapan penetapan kebijakan sistem pengeluaran kas negara pada penyaluran dana SP2D mulai TA 2013.

Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Forum Diskusi PPSPM Satker Kementerian Keuangan Wilayah Jayapura
Perbendaharaan.go.id-KPPN Jayapura mengundang seluruh Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM (PPSPM) Satker vertikal Kementerian Keuangan dalam Wilayah Pembayaran KPPN Jayapura. Hadir dalam kesempatan tersebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Kanwil DJKN Provinsi Papua, Kanwil Ditjen Pajak papua maluku, KPKNL Jayapura, KPP Pratama Jayapura, KPKNL Jayapura, KPBC Jayapura serta GKN Perwakilan Provinsi Papua. Acara ini di dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono yang hadir pada acara tersebut dan disertai seluruh Pejabat Eselon III dan IV pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Diskusi sendiri dilaksanakan di Ruang Rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaa, Senin (30/01).

“Diskusi ini untuk membantu teman-teman satuan kerja di lingkungan kementerian keuangan yang berada di wilayah bayar KPPN Jayapura agar proses penyerapan dananya lancar sehingga laporan keuangannya juga tepat waktu” demikian Bartolomeus Sato, selaku Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua memberi sambutan dalam sesi pertama diskusi. Beliau juga menambahkan bahwa diskusi ini sebagai tindak lanjut atas rapat koordinasi yang telah diikutinya beberapa waktu lalu.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono dalam sambutannya mengatakan bahwa kita berharap tahun 2011 menjadi bahan evaluasi untuk menutupi kekurangan maupun kesulitan yang dihadapi, sehingga dengan forum ini kita bisa diskusikan hal-hal tersebut agar tahun anggaran 2012 kesulitan tersebut tidak kita hadapi lagi. Ditjen Perbendaharaan sebagai pembina merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pencairan dana maupun pelaporan keuangan, karena satker kementerian lain, laporan tingkat kementerian bisa mencapai opini WTP,seharusnya Kementerian Keuangan menjadi contoh yang harus dipedomani oleh kementerian lainnya. “Kita saudara dalam lingkup kementerian keuangan, Sinergi merupakan salah satu nilai kemenkeu yang harus kita jalankan, jangan terkotak-kotak karena beda eselon atau beda dirjen contohnya untuk penyerapan pajak yang baik, kita kerjasama dengan pajak untuk mengetahui pemetaan daerah mana saja yang penerimaan pajaknya lumayan besar tapi Bank persepsi sedikit atau tidak ada,” papar Bjardianto.

Ditjen Perbendaharaan khususnya di papua dan papua barat tidak ingin menjadi kambing hitam karena Laporan Keuangan Kementerian Keuangan sendiri yang belum WTP. Namun, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua merasa bangga dengan penyerapan tahun 2011 yang ditarget 90%, pada akhirnya mencapai 93 %.

Melalui acara tersebut, Ditjen perbendaharaan terutama Kanwil provinsi Papua dan KPPN Jayapura membuka forum diskusi serta evaluasi demi perbaikan dan kepentingan bersama yaitu Kementerian keuangan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua memberi sarana seperti PPAKP yang kita utamakan satker-satker kemeneterian keuagan. Pada bulan November 2011 bekerjasama dengan Balai Diklat Makassar kita mengadakan pelatihan Bendahara pengeluaran Lingkup Kemenkeu di wilayah Papua. Hal seperti ini kita jadikan sarana perbaikan karena dengan Pengelolaan Keuangan yang baik membentuk Kinerja seluruh bagian lain menjadi bagus. “Saya menginginkan satker-Satker Kementerian Keuangan khususnya Wilayah Papua menjadi Contoh dan teladan Satker lain, dan saya harapkan pula untuk KPPN lain didaerah menjadi pelopor kegiatan semacam ini,” ujar Bjardianto.

Forum diskusi lingkup kementerian keuangan wilayah Jayapura ini dipimpin langsung oleh kepala KPPN Jayapura, M Agus Lukman Hakim. Beliau mengingatkan Pejabat Pembuat dan Penanda Tangan SPM (PPSPM) untuk meguji tagihannya kembali sebelum memasukkan tagihan tersebut ke KPPN. Selanjutnya satker vertikal kementerian keuangan jayapura mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapinya, misalnya GKN Jayapura yang pada akhir Januari 2012 ini mengalami pergantian pejabat definitif Pengelola Perbendaharaan. Forum diskusi tidak hanya terkait dengan pelayanan di KPPN Jayapura, namun juga pelayanan yang diberikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, seperti persetujuan TUP. Dalam penutupannya M.Agus Lukman Hakim mengajak satker vertikal kementerian keuangan Jayapura untuk berkoordinasi dengan KPPN Jayapura dan Kanwil Ditjen PBN Provinsi Papua apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan Pencairan Dananya.

Oleh: Erik Romansah – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua

Liputan Sosialisasi Program Pro Rakyat APBN/APBD 2012 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari,perbendaharaan.go.id - Dalam rangka menginformasikan program-program pro rakyat pada APBN/APBD 2012 kepada masyarakat luas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyelenggarakan Sosialisasi Program Pro Rayat APBN/APBD 2012, Kamis (26/1) di Swiss-belHotel Kendari.

Acara sosialisasi dibuka oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, para Kepala SKPD/Instansi Vertikal, para Kepala Kantor lingkup Kementerian Keuangan di kota Kendari, akademisi dan peneliti dari universitas/perguruan tinggi di kota Kendari, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Nur Alam dalam sambutannya menyatakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah berkominten untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan pro rakyat. Untuk lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, komitmen ini antara lain dituangkan dalam program BAHTERAMAS (Bangun Kesejahteraan Masyarakat) ,yang merupakan paket sasaran pelaksanaan Agenda Pembangunan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Agenda Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Agenda Revitalisasi Pemerintahan Daerah. Secara legal formal, kedua agenda tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013. Secara konseptual, BAHTERAMAS didukung oleh 3 (tiga) pilar utama, yaitu : Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan, Pembebasan Biaya Pengobatan, serta Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan. Dengan demikian, dana APBN dan APBD dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan pro rakyat. “Sebagai Gubernur, saya mengelola dana rakyat,” tegas Nur Alam.

Pada sesi pertama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Bilmar Parhusip memaparkan arah kebijakan belanja pemerintah pusat, program-program penanggulangan kemiskinan berdasarkan klaster penanggulangan kemiskinan, serta gambaran umum alokasi dananya baik secara nasional maupun lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Dijelaskan pula trend alokasi anggaran kemiskinan yang meningkat dari tahun ke tahun berhasil diikuti dengan menurunnya trend tingkat kemiskinan penduduk. Di samping itu dipaparkan pula permasalahan-permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Bantuan Sosial yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, disertai strategi langkah-langkah untuk melakukan percepatan penyerapan Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2012.

Dalam kesempatan tersebut Bilmar Parhusip juga mengungkapkan alasan diselenggarakannya sosialisasi, yaitu dalam rangka menginformasikan program-program pro rakyat pada APBN/APBD 2012 kepada masyarakat luas. “Agar program-program tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas, khususnya diketahui oleh masyarakat yang berhak, sehingga seluruh elemen masyarakat bersama-sama dengan stake holder lainnya dapat melakukan pengawasan jalannya Pelaksanaan Anggaran,” ujarnya.

Pada sesi kedua Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara M. Nasir Andi Baso antara lain menggambarkan sinergitas pembangunan nasional dan daerah yang tercermin dalam kesesuaian RPJMD Provinsi Sultra Tahun 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014. Kepala Bappeda juga menjelaskan program pro rakyat beserta struktur APBD Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2012.

Pada sesi selanjutnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara memaparkan Program/Kegiatan Pro Rakyat yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh masing-masing badan/dinas tersebut. Selain itu dipaparkan pula implementasi Program BAHTERAMAS pada masing-masing badan/dinas tersebut. Antara lain diterbitkannya Kartu BAHTERAMAS untuk pengobatan gratis oleh Dinas Kesehatan bagi penduduk miskin yang tidak/belum tercakup dalam Program Jamkesmas.

Sesi terakhir acara sosialisasi diisi dengan tanya jawab/diskusi yang diikuti oleh seluruh peserta sosialisasi dan para narasumber, dengan moderator Kepala KPPN Kendari Syakran Rudi. Pertanyaan-pertanyaan dari tokoh masyarakat maupun perwakilan LSM membuat diskusi menjadi ‘hidup’ dan berlangsung menarik.

Oleh: Kontributor Kanwil Sulawesi Tenggara