Liputan Sosialisasi Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 di KPPN Cilacap
Cilacap, djpbn.kemenkeu.go.id. - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap pada tanggal 26 dan 27 November 2012 lalu mengadakan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-37/PB/2012 Tanggal 12 November 2012 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012. Acara sosialisasi tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari dengan peserta yang berbeda.

Pada hari pertama, Sosialisasi diadakan di Ruang Aula KPPN Cilacap, dengan mengundang para Pimpinan Bank/Pos Persepsi beserta pejabat/petugas yang menangani penerimaan negara pada sembilan Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Cilacap. Bertindak sebagai narasumber pertama adalah Kepala KPPN Cilacap, menyampaikan materi tentang Current Issue terkait Penyaluran Dana APBN melalui Bank Umum pada Implementasi SPAN Tahun 2013, dan Penerapan Modul Penerimaan Negara – Generasi Kedua (MPN-G2). Sedangkan narasumber kedua adalah Kepala Seksi Bank/Giro Pos F.X.Susetya Yudianta menyampaikan materi tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 terkait Penerimaan Negara, dan Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA). Acara sosialisasi yang dimoderatori oleh Roil, SE berlangsung cukup interaktif karena hampir semua peserta mengajukan pertanyaan dan saran-saran yang bersifat konstruktif, terlebih pada kesempatan tersebut juga didiskusikan tentang penutupan rekening penampungan/rekening antara yang masih digunakan dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara pada Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Cilacap.

Pada hari kedua, Selasa tanggal 27 November 2012 acara sosialisasi diadakan di Gedung Griya Patra Bluemoon (milik Pertamina) Cilacap, dengan mengundang para Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran pada 65 Satker di Wilayah Pembayaran KPPN Cilacap. Acara sosialisasi dimulai pukul 09.00 WIB diawali dengan sambutan pembukaan oleh Kepala KPPN Cilacap, Burhani AS.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Cilacap menjelaskan bahwa Perdirjen Perbendaharaan No.PER-37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran. Pada akhir sambutannya Kepala KPPN Cilacap mengharapkan melalui sosialisasi ini selain untuk menyamakan persepsi dan kesatuan langkah menjelang akhir tahun anggaran, juga diharapkan akan tercipta sinergi yang semakin meningkat antara KPPN Cilacap dengan Satker yang dilayani, sehingga KPPN Cilacap dapat memberikan pelayanan yang optimal menuju pada kesempurnaan.

Pada kesempatan itu Kepala KPPN Cilacap memberikan apresiasi dan penghargaan dengan menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga Satker dengan penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal tertinggi sampai dengan tanggal 23 November 2012. Sebagai tertinggi pertama dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 95,57 % diberikan kepada Satker Lapas Pasir Putih Nusa Kambangan, tertinggi kedua dengan prosentase sebesar 94,12 % diberikan kepada MIN Pekuncen, dan tertinggi ketiga dengan prosentase sebesar 93,75 % diberikan kepada Satker Lapas Batu Nusa Kambangan.

“Diharapkan pemberian penghargaan ini akan memacu satker lainnya untuk memaksimalkan penyerapan anggarannya sebelum batas akhir pengajuan SPM ke KPPN Cilacap” jelas Burhani AS dihadapan sekitar 120 peserta yang hadir.

Selanjutnya pemaparan materi pertama disampaikan oleh Kepala KPPN Cilacap menyampaikan materi tentang Pokok-Pokok APBN 2013, Kebijakan dan Proses Bisnis Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2013, dan materi tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Anggota Polri/PNS Polri dari KPPN kepada Satker di Lingkungan Polri, sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No.PER-38/PB/2012 tanggal 12 November 2012.

Ditempat yang sama Narasumber kedua, Kepala Seksi Pencairan Dana Bambang Kusumantoro S. menyampaikan materi tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 terkait dengan Pelaksanaan Belanja Negara, sedangkan narasumber ketiga Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Suparmaji) menyampaikan materi tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 terkait dengan Akuntansi dan Pelaporan, serta Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan bagi setiap UAKPA.

Oleh: Ali Rosidin dan Y.Purwanto - Kontributor KPPN Cilacap

Liputan Sosialisasi SPAN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka menyongsong implementasi SPAN yang semakin dekat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 menyelenggarakan Sosialisasi SPAN kepada seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY. Tidak tanggung-tanggung pada acara tersebut hadir 4 narasumber dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Mereka adalah Kasubdit Transformasi Sistem Aplikasi Muhdi, Kasi Transformasi Sistem Aplikasi II M. Syaifuddin Luthfi, Kasi Transformasi Komunikasi dan Basis Data Andrian Rendra Lesmana serta DSK Wilayah DIY Lintri Febriyani. Acara dihadiri sekitar 100 pejabat/pegawai Kanwil ditambah DSU KPPN.

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY, Hendro Baskoro yang menjelaskan bahwa tujuan sosialisasi yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang modul SPAN, menjaga semangat para pegawai menjelang implementasi SPAN yang sudah di depan mata serta mempersiapkan SDM Kanwil yang telah lulus assessment jika suatu saat ditempatkan di KPPN-P. Hal ini sesuai dengan tema sosialisasi yaitu “Kita Sukseskan Implementasi SPAN Menuju Pelayanan Berkualitas”.

Ada empat materi yang disampaikan pada kegiatan ini. Materi pertama tentang SAKTI disampaikan oleh Muhdi dan dilanjutkan secara teknis oleh Lutfi. Narasumber ketiga, Andrian Rendra Lesmana menyampaikan 3 materi lainnya (Service Desk SPAN, Insfrastruktur IT dan SPAN User Management). Bertindak selaku moderator adalah D. Gatit Heriastuti (DSU Kanwil).

Acara sosialisasi dimeriahkan dengan berbagai breaking games seperti yel-yel SPAN, pantun dan ngremo dengan tema semangat implementasi SPAN serta lagu Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Pada acara tersebut juga untuk pertama kali diperdengarkan lagu “SAHABAT SPAN” yang diciptakan oleh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan (Sri Purwaningsih). Guna menarik partisipasi aktif peserta, panitia menyediakan hadiah menarik bagi peserta yang aktif dalam acara tersebut. Nampak semangat dan antusiasme dari seluruh pegawai Kanwil dalam menyongsong implementasi SPAN yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2013 ini.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil Yogyakarta

Penyerahan DIPA Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id – ”Kawal agar pelaksanaan kegiatan dimulai sejak awal tahun anggaran.” Itulah pesan Presiden RI yang disampaikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk Ishaq, kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se Provinsi Kalimantan Timur. Pidato yang disampaikan Gubernur tersebut, sekaligus menjadi pesan dalam acara Penyerahan DIPA APBN Tahun Anggaran 2013. Acara yang dihelat dalam nuansa santai dan akrab tersebut, berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini tentu sesuai dengan nama tempat acara yakni aula Lamin Etam yang berarti Rumah Kita. Dengan penuh senyum, Gubernur Awang Farouk nampak menyalami beberapa orang yang dilaluinya sesaat sebelum acara dimulai.


Sebelumnya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur, Haryana, memaparkan total Pagu DIPA TA 2013 yang diberikan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp10,4 Triliun dari total pagu nasional sebesar Rp1.683 triliun. Jika dibandingkan, maka sejak tahun 2010 total anggaran yang di alokasikan untuk Provinsi Kalimantan Timur terus naik secara signifikan. Jika pada tahun 2010 total pagu hanya Rp5,1 Triliun, kemudian naik 43,69% pada tahun 2011 dengan total pagu senilai Rp7,46 Triliun, dan di tahun 2012 naik kembali sebesar 19,75 %, terakhir naik 16,98% di tahun ini.


Menyikapi hal tersebut, maka Haryana menghimbau kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit vertikal pemerintah pusat, untuk serius menyusun dan melaksanakan rencana penarikan dana (disbursement plan) dan perencanaan pengadaan (procurement plan). Sehingga, penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun yang selalu terulang, tidak terjadi lagi. Karena, jelas beliau, pola penyerapan anggaran tersebut kurang baik dari sisi perencanaan dan manajemen kas. 

Sebagai informasi, total anggaran yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur terbagi dalam 631 DIPA yang terdistribusi ke seluruh Kabupaten/Kota dan unit vertikal dengan rincian sebagai berikut :

Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengalokasikan anggaran Transfer Daerah sebesar Rp4.96 Triliun untuk Provinsi dan Rp21,03 Triliun untuk Kabupaten/Kota. Dengan total seluruh alokasi yang mencapai Rp36,46 Triliun, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur memaparkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan internal Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan, dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran. Adapun langkah-langkah tersebut diantaranya berupa peningkatan kapasitas pengelola keuangan satker dengan cara mengintensifkan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan anggaran terhadap satker.

Selanjutnya, upaya lain yang akan dilakukan adalah penyempurnaan regulasi bidang perbendaharaan dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada satker untuk mengelola anggarannya sendiri. Selain penyempurnaan regulasi pengadaan barang dan jasa, saat ini sedang dipersiapkan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara revisi anggaran tahun 2013 yang memberi kewenangan lebih besar kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran dalam menyelesaikan revisi anggaran. Langkah terakhir adalah peningkatan peran aparat pengawas internal Kementerian Negara/Lembaga. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada satker, harus juga diimbangi dengan peningkatan peran aparat pengawas internal. Hal ini dilakukan agar peluang penyalahgunaan anggaran dapat ditutup se maksimal mungkin.

Dalam acara serah terima DIPA tersebut, beberapa satker memperoleh penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur yang diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur. Adapun urutan tiga satker terbaik yang diberi penghargaan karena dinilai memiliki kedisiplinan dalam menerapkan rencana penarikan dana TA 2012 yakni Pengadilan Agama Samarinda, Dinas Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan Kota Samarinda, dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk satker yang masuk kategori Pengelola Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat UAPPA-W terbaik TA 2012 adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur, dan Balai Pemantapan kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda.

Prosesi serah terima DIPA yang diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2012 ini, menjadi agenda pertama dari rangkaian Rapat Kerja Gubernur bersama seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan agenda Evaluasi Tahun Ke-4 RPJMD Kalimantan Timur. Masuknya agenda serah terima DIPA TA 2013 dalam Rapat Kerja Gubernur, menjadi salah satu indikator telah terbangunnya sinergi antara Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur. Diakhiri dengan ramah tamah dan makan siang bersama, serah terima DIPA TA 2013 sukses terselenggara. Dengan kesungguhan seluruh satker dalam mengoptimalkan alokasi anggaran yang telah diberikan, seluruh program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diharapkan dapat tercapai dengan baik.

Oleh : Panitia Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2013
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Kegiatan Temu Wicara Redaktur (Editors Meeting) Kementerian Keuangan dengan Media Lokal di Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id- “Sebuah kebijakan yang telah disusun dengan matang dan baik tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak difahami dan didukung oleh masyarakat,” demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan yang juga Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, Hendro Baskoro. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Temu Wicara Redaktur (Editors Meeting) Kementerian Keuangan dengan para redaktur media lokal/daerah pada hari Kamis (22/11), di Hotel Grand Aston Yogyakarta. Hadir pada kegiatan tersebut 27 redaktur dari 25 media cetak, elektronik dan online baik nasional maupun lokal yang ada di Yogyakarta.

Lebih lanjut Hendro Baskoro menambahkan, “karena itu pemberitaan dan penyebaran informasi mengenai kebijakan pemerintah kepada masyarakat menjadi sangat penting. Dan media massa memegang peranan yang sangat signifikan dalam proses tersebut.”

Forum Temu Wicara Redaktur ini merupakan program Kementerian Keuangan yang digagas Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Setjen Kemenkeu dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat melalui media di daerah, menjalin hubungan kemitraan yang harmonis dan dilandasi rasa saling percaya dan menghormati antara Kemenkeu dan media massa serta terjadinya pertukaran ide (exchange of idea) mengenai kebijakan yang diambil pemerintah.

Tema pada acara ini adalah “Peranan APBN dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan di Daerah” dengan narasumber Direktur Penyusunan APBN DJA, Purwiyanto. Narasumber menyampaikan informasi tentang Perkembangan Ekonomi Makro 2012 dan APBN-P 2012, Pokok-pokok APBN 2013, Tantangan dan Upaya Mitigasi Krisis 2013. Materi dikupas secara komprehensif baik dari sisi substansi, kebijakan serta implikasinya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dari para redaktur terdapat beberapa masukan dan pertanyaan antara lain tentang pola penyerapan anggaran yang masih menumpuk di Q4, pandangan bahwa penilaian kinerja pemerintah diukur dari penyerapan anggaran sehingga muncul mitos bahwa anggaran itu harus habis, pertanyaan tentang dana keistimewaan DIY dan bagaimana arah kebijakan pemerintah terkait subsidi.

Melalui materi yang disampaikan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan filtrasi dan verifikasi oleh para redaktur media terhadap setiap pemberitaan yang masuk, sehingga masyarakat akan memperoleh informasi yang valid dan komprehensif khususnya terkait dengan kebijakan APBN.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY

Liputan kegiatan bimtek aplikasi belanja pegawai di KPPN Mukomuko
Mukomuko, djpbn.kemenkeu.go.id – Setelah launching aplikasi BPP Polri melalui website perbendaharaan, KPPN Mukomuko langsung mengambil langkah cepat untuk segera menyosialisasikannya pada POLRES Mukomuko. Langkah ini diambil dengan harapan mereka segera melakukan persiapan khususnya untuk segera melengkapai dokumen yang dipersyaratkan sebelum dilakukannya penyerahan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada satuan kerja polri. Satu pecan setelah lanching, atau tepatnya tanggal 9 November 2012, KPPN Mukomuko mengundang satuan kerja Polres Mukomuko untuk menerima BIMTEK aplikasi BPP. Hadir pada saat itu lima anggota Polres Mukomuko untuk belajar dan berlatih aplikasi BPP ini. Jumlah tersebut dimaksudkan agar dalam pelakasanaannya nanti tidak tergantung kepada satu anggota saja, shingga apabila operator utama berhalangan anggota yang lain bisa menggantikannya. Karena antusiasnya peserta mengikuti BIMTEK Aplikasi BPP sampai lupa waktu dimana pelaksanaan yang dimulai dari jam 10.00 s.d. 10.30 WIB yang kemudian dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB untuk BIMTEK APLIKASI BPP hingga berakhir sampai pukul 17.30 WIB.

Karena pertemuan di KPPN Mukomuko dirasa belum cukup, maka Polres Mukomuko pada tanggal 21 November 2012 mengundang tim dari KPPN Mukomuko untuk melakukan sosialisasi terkait Rencana Pelaksanaan Pengalihan Administrasi belanja dimaksud. Hadir pada saat itu adalah Kabag/Kasat/Kapolsek di lingkungan Polres Mukomuko untuk mendengarkan secara langsung terkait kelengkapan dokumen apa saja yang dibutuhkan sebelum dilakukan penyerahan. Wakapolres Mukomuko, AKBP Wisnu Widarto menyampaikan ungkapan rasa terima kasih atas kedatangan dan kesedian KPPN Mukomuko untuk hadir dan memberikan informasi terkait dengan aplikasi BPP.

Sementara itu kepala KPPN Mukomuko, Zamrudin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kesungguhan dan keseriusan Polres Mukomuko untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk perekaman pada aplikasi BPP. Pada saat narasumber Akhmad Labib menjelaskan dokumen apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan PER-38/PB/2012, namun ditengah penjelasannya salah satu peserta dengan sikap sigap mengangkat tangan sambil berkata “ijin Pak“ yang ternyata salah seorang perwira mengajukan pertanyaan tentang KGB dua periode terakhir yang menjadi persyaratan, dimana peserta tersebut sudah memilik masa kerja 6 tahun tapi belum sekalipun memiliki SKEP-KGB hal ini dikarenakan untuk pengurusan Skep-KGB perwira dan pangkat IPDA keatas menjadi kewenangan POLDA dan mereka mengusulkan untuk Skep-KGB tersebut bisa diproses oleh KAPORES Mukomuko sehingga mempermudah pengurusannya. Oleh narasumber dijawab dengan lugas bahwa hal tersebut akan diteruskan ke Kantor Pusat DJPb terkait permasalahan dimaksud.

Kegitan ini selain dalam rangka koordinasi juga sebagai ajang untuk mempererat tali silaturrahmi anatara Polres Mukomuko dan KPPN Mukomuko dan sebagai wujud implementasi nilai-nilai kementerian keuangan yang salah satunya adalah melakukan sinergi dengan mitra kerja KPPN Mukomuko.

Oleh : Akhmad Labib – Kontributor KPPN Mukomuko
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2012
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Batam menyelenggarakan Sosialisasi PER 37/PB/2012 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2012, Rabu (28/11), di Balai Kesehatan Batam. Sosialisasi ini selain mengundang seluruh satuan kerja di wilayah bayar KPPN Batam juga mengundang supervisor dari Bank Operasional, Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Batam dan perwakilan Bank Indonesia.

Kepala KPPN Batam Fauzi Syamsuri membuka secara resmi acara sosialisasi ini . Dalam sambutannya, ia tidak bosan-bosannya berpesan agar seluruh satuan kerja menyiapkan strategi khusus dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2012, sehingga diharapkan tidak adanya penumpukan SPM pada akhir batas waktu pengajuan SPM. Dirinya pun berharap agar kita bersama-sama dapat menjaga kesehatan dan menjaga keadaan agar tetap kondusif.

Memasuki acara pertama, Kepala Seksi Pencairan Dana Selamet Riyadi memaparkan kepada seluruh satuan kerja mengenai penerimaan negara, penyelesaian uang persediaan sampai dengan batas penyelesaian pagu minus terkait dengan belanja pegawai sesuai dengan PER 37/PB/2012. Dalam pemaparannya tidak lupa ia mengingatkan kembali agar setiap satuan kerja berlomba-lomba dalam menyampaikan SPM agar tidak ada lagi satuan kerja yang bertahan di KPPN sampai dengan pukul 05.00 keesokan harinya.

Pada sesi berikutnya, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Karli Mu’amal menjelaskan mengenai Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2012 dari sisi Akuntansi dan Pelaporan. Beliau menyampaikan tatacara pertanggungjawaban UP serta tatacara penyajian informasi pendapatan dan belanja akrual. Serta tidak lupa menghimbau kepada seluruh satuan kerja mengenai tatacara pengisian SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak), agar pengisiannya disesuaikan dengan jumlah seharusnya. Menurutnya, jika memang seharusnya pecahan maka pengisiannya tidak boleh dibulatkan meskipun tidak memiliki uang pecahan.

Bersamaan dengan kegiatan di auditorium, berlangsung juga sosialisasi di ruangan lainnya dengan tema sosialisasi PER 37/PB/2012 yang dikhususkan untuk peserta dari Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi wilayah kerja KPPN Batam. Materi yang disampaikan antara lain hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh Bank Operasional, Bank/Pos Persepsi dan Bank Indonesia yang disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Bank/ Giro Pos KPPN Batam Deny Hariansyah, dilanjutkan dengan materi kedua mengenai Mekanisme Reversal yang disampaikan oleh Rahmat Shaleh.

Acara sosialisasi yang dihadiri oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Bendahara, Operator SAI maupun dari Bank Operasional, Bank/ Pos Persepsi dan Perwakilan Bank Indonesia ini mendapat tanggapan yang sangat positif. Hal ini terlihat dari antusiasme para undangan yang hadir serta peran aktif yang ditunjukkan oleh para undangan. Banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh tamu undangan, menunjukkan begitu respeck nya mereka terhadap sosialisasi seperti ini. Kami berharap antusiasme seperti ini tetap terjaga, sehingga keadaan yang kondusif akan selalu tercipta sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2012.

Oleh: Nike C. Yuda – Kontributor KPPN Batam

Liputan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan Wilayah Satker Kppn Parepare
Parepare.perbendaharaan.go.id - Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual. Sosialisasi yang difasilitasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare (KPPN Parepare), Kamis, (22/10). Kegiatan dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri dari para pengelola keuangan instansi vertikal di Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang dan Kab. Enrekang

Sosialisasi yang berdurasi Sembilan jam ini dimulai dengan Pretest oleh Panitia Penyelenggara kemudian disampaikan beberapa materi penting antara lain Gambaran Umum SAP , Kerangka Konseptual, dan PSAP 12 disampaikan Oleh Hari Sugiyanto Kasi Fasilitasi KSAP Kemenkeu, PSAP 01 s.d 04, PSAP 06, dan PSAP 09 disampaikan oleh Darta Kasubbag AKLAP Setditjen PBN, PSAP 05 s.d 07, PSAP 10 dan 11 disampaikan Oleh Siti Syarifah Pelaksana Subdit SAP Direktorat APK.

Kepala KPPN Parepare, Drs. Mattaro Nurdin Arta MM dalam sambutannya mengatakan bahwa Akuntansi basis akrual akan dilaksanakan paling lambat tahun 2015, “Berdasarkan PP No.71 tahun 2010, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan Akuntansi berbasis Akrual selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan tahun 2015. Khusunya bagi pemerintah pusat , penerapan akuntansi berbasis akrual direncanakan lebih dini yaitu tahun 2013, dan pada tahun itu juga akan dilaksanakan penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)”

“Akselerasi ini dimungkinkan karena program SPAN di desain untuk menciptakan modernisasi dalam fungsi anggaran dan perbendaharaan yang dikembangkan berdasarkan logika akuntansi berbasis Akrual, dimana nantinya akan menjadi Sistem Pengelolaan Keuangan Negara yang terintegrasi dan berbasis Tekhnologi Informasi” imbuh Kepala KPPN Parepare dalam sambutannya.

Sosialisasi yang berlangsung sehari mengambil tema “Raising Accountability Through Accrual Basis” dengan harapan para Narasumber utama dapat menuntun peserta menyampaikan tekhnik strategis penyusunan laporan yang handal dapat dipercaya, menyajikan informasi keuangan dan aset yang benar serta berguna bagi pengambilan kebijakan – kebijakan public untuk peningkatan kualitas perekonomian Negara Indonesia

Pada akhir acara, diadakan diskusi Implementasi yang dipandu oleh Narasumber, selanjutnya untuk mengukur peningkatan Pemahaman terhadap materi yang telah diberikan, Panitia memberikan Postest serta mengumumkan tiga peserta terbaik untuk mendapatkan hadiah dari Panitia dan memberikan Sertifikat Sosialisasi SAP 2012 kepada seluruh peserta yang ditandatangani oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Yuniar Yanuar Rasyid,Ak,MM.
Pidato Penutupan dibawakan Oleh Kepala KPPN Parepare, beliau memberikan arahan dan tindak lanjut atas Sosialisasi SAP, “Sosialisasi ini dimaksudkan untuk mengedukasi pegawai potensial dari instansi vertikal Kementerian Negara / Lembaga agar pada saatnya nanti entitas pemerintah pusat dapat menyusun laporan keuangan berbasis akrual dengan capaian terbaik” , senada hal tersebut salah satu peserta yang ditemui oleh contributor mengatakan bahwa sangat senang atas kegiatan ini, “saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Panitia karena telah menyelenggarakan Sosialisasi SAP sehingga kami merasa bertambah wawasan dan kemampuan untuk menyusun Laporan Keuangan lebih baik lagi, dan kami harapkan acara semacam ini bisa dilaksanakan untuk waktu yang akan datang” ucap Syaharuddin Satker Rutan Kabupaten Barru.

Disampaikan Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare

Liputan Sosialisasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Kalimantan Tengah
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Sosialisasi Tindak Pidana Anti Pencucian Uang (Money Laundring), Senin (19/10), di Aula Kanwil. Sosialisasi ini diikuti oleh segenap jajaran Kementerian Keuangan Lingkup Kalimantan Tengah, Perbankan, Asuransi, Kejaksaan, dan Bank Indonesia. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan apa dan bagaimana sebenarnya tindak pidana pencucian uang kepada para aparat negara dan instansi swasta terkait.

Sosialisasi ini terselenggara berkat kerjasama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, menyampaikan pentingnya kesadaran masyarakat pada umumnya dan aparatur negara serta instansi swasta terkait tentang upaya pencucian uang yang dilakukan para koruptor.

Tantangan dalam penanganan kejahatan Money Laundring
Dalam sesi pertama, Muhammad Yusuf menerangkan tentang kejahatan Money Laundring. Selain itu juga disampaikan tantangan yang dihadapi para aparatur negara dalam upaya mengungkap kejahatan Money Laundring. Tantangan yang dihadapi diantaranya karena kejahatan money laundrying adalah kejahatan yang terorganisir dan pelaku adalah intelektual, selain itu tempus delicit (red. Waktu terjadinya tindak money laundring) umumnya sudah cukup lama sehingga mengakibatkan kesulitan pengumpulan alat bukti. Selain itu transaksi money laundring juga dapat melintasi batas Negara, hal ini mengakibatkan para penegak hukum harus ekstra cerdas dan ekstra lincah untuk dapat mengungkap kejahatan tersebut.

Dalam perkembangannya PPATK telah melakukan beberapa terobosan dalam peranannya sebagai Financial Intelegence Unit bagi pemerintah, diantaranya melalui terobosan penegakan hukum Undang-Undang No. 8 tahun 2010 yang mengakomodir cross functional team (Polisi, Kejaksaan, Bank Indonesia, Perbankan dan Kementerian Keuangan) dalam upaya mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu kisah sukses PPATK adalah ketika berhasil mengungkap kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh Bahasyim. Terobosan yang terbaru upaya penanggulangan tindakan pencucian uang ini adalah saat ini sedang digodok Rancangan Undang-Undang mengenai perampasan aset.

Follow The Money
Pada sesi ke dua diisi oleh Riono Budisantoso, Ketua Kelompok Hukum Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK. dalam presentasinya Riono menguraikan paradigma Follow the money daripada Follow the crime dalam upaya menyingkap tindak pidana pencucian uang dan . Upaya memunculkan paradigma follow the money ini perlu agar setiap uang negara atau uang rakyat yang dikaburkan asal usulnya dapat dilacak dan kemudian pada nantinya setelah melalui keputusan hukum yang sah dapat dikembalikan ke Kas Negara.

Dalam sesi kedua ini, Riono lebih mengungkapkan sisi teknis dari sebuah kejahatan pencucian uang, mulai dari tahapan pencucian uang yaitu: Placement (penempatan dana), Layering (memindahkan atau mengubah bentuk dana) dan Integration (mengembalikan dana sehingga seolah-olah sah) dan teknik-teknik pencucian uang. Di akhir presentasinya Riono juga mengungkapkan teknik analisis yang digunakan oleh PPATK dalam mengungkap aliran dana pencucian uang.

Sharing Knowledge
Pada akhir sosialisasi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Djoko Wihantoro menyampaikan pentingnya sosialisasi ini dalam upaya sharing knowledge antar instansi keuangan di Indonesia baik Kementerian Keuangan, Perbankan, Asuransi, dan Bank Indonesia serta penegak hukum (Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan). Upaya ini perlu ditempuh agar setiap aparatur negara mampu mendeteksi bahkan mengungkap sebuah tindakan pencucian uang. Selanjutnya Djoko Wihantoro juga menyampaikan informasi dan pengetahuan yang diberikan oleh PPATK diharapkan mampu menambah amunisi para penegak hukum lingkup Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugasnya.