Liputan Sharing Knowledge Pengadaan Barang dan Jasa
Kuningan, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Kuningan mengambil langkah proaktif dan antisipatif dalam hal monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran. Langkah ini ditempuh sebagai tindak lanjut telah berakhirnya Triwulan I TA 2013, dibarengi dengan awal memasuki Triwulan II. Bermodalkan data penyerapan anggaran khususnya Belanja Modal, dilaksanakanlah Sharing Knowledge Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penyerapan Anggaran dan Monitoring APBN Triwulan I 2013, Rabu (3/4), di Hotel Grand Purnama, Kuningan. Hadir peserta sebanyak 21 Satker yang memiliki anggaran belanja modal diatas Rp200 juta. Acara ini diselenggarakan untuk mengetahui sejauh mana kendala penyerapan anggaran khususnya Belanja Modal yang dihadapi oleh Satker.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Kuningan Eriswan mengungkapkan bahwa realisasi belanja modal Triwulan I 2013 hanya mengalami peningkatan sebesar 0,01% jika dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2012. Jika di Triwulan I 2012 alokasi belanja modal baru terserap sebanyak Rp868.500.950, maka di Triwulan I 2013 terserap sebanyak Rp1.024.425.250. “Karena penyerapan anggaran belanja modal yang relatif masih rendah ini, maka acara ini dilaksanakan, bahkan Kami mengundang seorang narasumber dari Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Perwakilan Jawa Barat untuk dapat sharing knowledge dalam hal pelelangan elektronik yang akan mempercepat penyerapan anggaran” ujar Eriswan dalam sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai proses pengadaan barang/jasa oleh Adi Wiwaha selaku staf LPSE Kementerian Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Dalam paparannya beliau mengungkapkan proses pengadaan mulai dari perencanaan dan persiapan hingga proses penetapan pemenang lelang. Pemaparan selanjutnya yakni mengenai Review Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Bp. Koencara B. Sambodo selaku Kasi Pencairan Dana KPPN Kuningan.

Dalam acara yang menggunakan metode dua arah (diskusi/sharing) ini, terdapat beberapa satker yang mengungkapkan bahwa alokasi belanja modal tidak dapat terealisasi dikarenakan sebagian pagu masih diblokir hingga saat ini. Para Narasumber menganjurkan agar Satker dapat berperan aktif dalam koordinasi dengan Kanwil dan Kementerian/Lembaga sehingga dapat cepat diproses oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keungan. Selain itu terdapat beberapa diskusi mengenai topik pemisahan kewenanangan antara KPA, PPK, dan Bendahara serta Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Dari kegiatan tersebut KPPN Kuningan berharap bahwa pemahaman Satker terhadap pentingnya percepatan realisasi anggaran khususnya Belanja Modal dapat meningkat dan dapat menunjang pelaksanaan penyaluran dana APBN. Lebih jauh diharapkan pula acara ini menjadi stimulus percepatan penyerapan anggaran sehingga tidak terjadi penumpukan pengajuan SPM di akhir tahun anggaran 2013.

Oleh: Teguh Puspandoyo

Liputan Acara Sosialisasi Monitoring Dan Evaluasi Penyerapan Anggaran TA 2013 dan Tata Cara Revisi DIPA serta Aplikasi Revisi DIPA TA 2013 Kanwil DJPBN Prov. Kalsel
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran TA 2013 dan Tata Cara Revisi DIPA serta Aplikasi Revisi DIPA TA 2013 kepada para pengelola keuangan Satker di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat efisiensi dan efektivitas, acara sosialisasi dilaksanakan dalam lima lokasi, yaitu pada tanggal 19 Maret di Pelaihari untuk satker – satker di wilayah kerja KPPN Pelaihari, di Tanjung sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 21 Maret 2013 untuk satker – satker di wilayah kerja KPPN Tanjung, di Barabai sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 27 Maret 2013 untuk satker – satker di wilayah kerja KPPN Barabai, di Kotabaru sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2013 untuk satker – satker di wilayah kerja KPPN Kotabaru. Sedangkan di Banjarmasin sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 April 2013 untuk satker – satker di wilayah kerja KPPN Banjarmasin dengan nara sumber Tim Bidang PA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola keuangan satuan kerja dan menyamakan persepsi tentang Monev Penyerapan Anggaran, Peraturan revisi DIPA tahun anggaran 2013 dan Aplikasi Revisi DIPA tahun anggaran 2013. Dengan meningkatnya pemahaman tentang Monev Penyerapan Anggaran , Peraturan revisi DIPA tahun anggaran 2013 dan Aplikasi Revisi DIPA tahun anggaran 2013, diharapkan para pengelola keuangan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian rencana anggaran dengan kondisi lapangan, sehingga penyerapan anggaran semakin meningkat sesuai yang telah ditargetkan.

Acara dimulai dengan pemaparan singkat Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan I TA 2013, dilanjutkan dengan pemaparan Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2013 dan Aplikasi Revisi DIPA TA 2013, serta diakhiri dengan sesi tanya jawab. Untuk memproses revisi DIPA peserta juga diberikan post test bagi peserta diakhir kegiatan. Disamping itu untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penyerapan anggaran triwulan I diminta kepada peserta untuk mengisi kuisioner monev sebagai bahan penyusunan Laporan Monev Triwulan I TA. 2013.

Dalam sambutannya pada sosialisasi di Banjarmasin, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan meminta para pengelola keuangan untuk memahami peraturan tentang revisi dan segera melakukan penyesuaian rencana anggaran dengan kondisi lapangan kegiatan agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan, sehingga penyerapan anggaran yang telah disediakan dalam DIPA kedepan semakin baik dan tidak menumpuk di akhir tahun.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalsel

Liputan Kegiatan Workshop Manajemen Keuangan Publik Tingkat Satuan Kerja
Blitar, djpbn.kemenkeu.go.id. Pada tanggal 29 s.d. 31 Maret 2013 bertempat di Kusuma Agro Wisata Hotel - Batu, KPPN Blitar menyelenggarakan Workshop tentang Pengelolaan Keuangan Negara kepada Pengelola Keuangan Satuan Kerja diwilayah kerja KPPN Blitar secara komprehensif. Kegiatan workshop ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan telah menginjak tahun ke-4 yang pelaksanaannya dipelopori oleh Kepala KPPN Blitar periode 2009-2010, Didyk Choiroel, S.Sos, MM, M.Si (saat ini Kepala Bagian OTL).

Di samping itu, kegiatan workshop ini sangat diperlukan mengingat pada tahun 2013 akan diterapkannya SPAN dan PMK no.169/PMK.01/2012. Mitra kerja KPPN Blitar belum familier dengan aturan dan aplikasi terkait SPAN dan peraturan pengelolaan keuangan terbaru tersebut.

Atas dasar tersebut di atas, kegiatan workshop ini mengambil tema “Dengan kegiatan workshop keuangan publik, kita bangun sinergi serta ciptakan perubahan menjadi yang terbaik”. Workshop juga menggunakan semboyan change to the best, yaitu berubah menuju yang terbaik. Diharapkan ke depan, KPPN Blitar yang telah berubah menjadi tipe A.1 dapat memberikan pelayanan dan edukasi yang lebih baik kepada stakeholder mitra kerjanya.

Dalam laporan kegiatan Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Kepala KPPN Blitar Moch. Nurhidayat menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 187 peserta dari 86 satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Blitar, dan dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas manajerial sebanyak 73 peserta dan kelas operasional (114 peserta). Di samping itu, juga hadir 10 perwakilan dari unsur Pemerintah Daerah (BPKAD/DPKAD dan Bappeda) Kabupaten/ Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung, pimpinan Bank Operasional II mitra kerja KPPN Blitar, serta narasumber (dari KPP Pratama Blitar, PT Askes Kediri, dan BDK Malang).

Dikatakannya, maksud dan tujuan diselenggarakannya workshop ini adalah menyatukan tekad bersama antara KPPN Blitar bersama stakeholder untuk mewujudkan profesionalisme dalam pelaksanaan anggaran dan mutu pelaporan, serta menjadi pengelola keuangan yang terbaik menuju Laporan Keuangan Pemerintah yang Wajar Tanpa Pengecualian.

Pada akhir laporan Kepala KPPN Blitar meneriakkan semboyan workshop ”Change to the Best”, lalu dibalas dengan pekikan “Yes!” dari seluruh peserta.

Selanjutnya, dalam pengarahannya Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Timur Pardiharto mengapresiasi terselenggaranya workshop itu karena dari KPPN di seluruh Indonesia, hanya KPPN Blitar yang mampu menyelenggarakan kegiatan workshop yang melibatkan seluruh mitranya, baik satuan kerja, Pemerintah Daerah, PT Askes, dan Badan Diklat Keuangan. Dalam kesempatan itu pula Kakanwil berpesan kepada kita semua untuk memberikan layanan terbaik kepada satuan kerja. Ke depan tugas KPPN tidak hanya mencetak SP2D saja, namun juga mampu mendorong tumbuhnya roda perekonomian di wilayah pembayarannya, ujarnya. Kegiatan workshop semacam ini patut dicontoh oleh KPPN lain, mengingat kegiatan ini merupakan sarana efektif untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan saling mengenal antara pengelola keuangan satuan kerja dengan satuan kerja yang lain, baik satuan kerja vertikal maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk didalamnya unsur Pengelola Keuangan Daerah sehingga akan memudahkan koordinasi antara yang satu dengan yang lain. Demikian tuturnya.

Materi yang dikemas selain berisi ceramah dan pemaparan adalah acara talk show. Talk show ini diadakan untuk menyampaikan keberhasilan yang telah dicapai selama triwulan I tahun 2013, di samping mendengarkan saran dan kritik dari satuan kerja terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPPN Blitar.

Kegiatan workshop ini ditutup dengan outbound. Berisikan permainan yang ringan dan santai, outbound diselenggarakan agar para peserta yang telah mengikuti sesi sebelumnya dengan serius bisa menghilangkan penat sejenak, di samping untuk memupuk rasa kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi antara pegawai KPPN dengan satuan kerja. Maksud lain yang dapat diambil dari outbound ini adalah timbulnya rasa percaya terhadap teman, terjadinya pendelegasian wewenang yang jelas, serta terbentuknya kerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diamanatkan.

Oleh: Kontributor KPPN Blitar

Liputan Sidang Gugatan pada PTUN Banjarmasin
Banjarmasin,perbendaharaan.go.id – Setelah bersidang marathon setiap pekan selama 11 (sebelas) kali sidang mulai 22 Januari 2013 sampai dengan 09 April 2013, akhirnya KPPN Banjarmasin menang atas gugatan CV. Prihatini Ciptaning yang merupakan rekanan satker Dinas Peternakan Prop. Kalimantan Selatan. Gugatan didaftarkan dengan nomor : 02/G/2013/PTUN.BJM di PTUN Banjarmasin terkait dengan klaim pencairan garansi bank pada akhir tahun anggaran 2012. Objek Gugatan adalah surat Kepala Kantor KPPN Banjarmasin nomor : S-465/WPB.19/KP.045/2013 tanggal 9 Januari 2013 perihal pengajuan klaim pencairan jaminan/garansi bank kepada Bank Bukopin Cabang Utama Banjarmasin.

Tahapan sidang mulai dari tahap pemeriksaan persiapan sampai dengan putusan diikuti oleh tim kuasa hukum yang merupakan sinergi dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan dan KPPN Banjarmasin. Disamping sinergi, tim juga berkoordinasi efektif dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Putusan sidang di PTUN Banjarmasin masih merupakan putusan sidang tingkat pertama, sehingga tidak menutup kemungkinan pihak pengugat melakukan upaya banding. Namun demikian pada prinsipnya, KPPN Banjarmasin tetap optimis bisa menang pada tingkatan sidang berikutnya.

Beberapa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim adalah tindakan klaim pencairan garansi bank oleh Kepala KPPN Banjarmasin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Per-37/PB/2012 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2012 dan yurisprudensi nomor register 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang diajukan oleh tim kuasa hukum KPPN Banjarmasin

Hikmah dalam sengketa PTUN ini khususnya bagi KPPN adalah perlunya ketaatan terhadap aturan, kecermatan dalam penelitian dokumen dan pengarsipan yang baik. Disamping itu juga harus ditunjang oleh payung hukum yang kuat dalam proses pencairan dana. Apabila hal-hal tersebut terpenuhi dan didukung oleh tim kuasa hukum yang solid maka akan lebih mudah bagi KPPN menghadapi setiap gugatan.

Oleh: Suhartono – Kontributor KPPN Banjarmasin

Liputan Kunjungan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta ke KPPN Wates
Wates, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Hendro Baskoro beserta Ibu, melakukan kunjungan kerja ke KPPN Wates, Jumat (15/3), yang merupakan hari krida olah raga bagi Pegawai Kementerian Keuangan. Kedatangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta disambut oleh Kepala KPPN Wates, Lili Khamiliyah beserta jajarannya dan membuat suasana olahraga semakin meriah.

Kunjungan tersebut tidak hanya bermakna kedinasan, namun juga memotivasi para pegawai KPPN Wates dalam meningkatkan kegiatan olahraga sebagai penunjang pelaksanaan tugas sehari-hari agar tercipta kondisi yang fit dan sehat dalam melaksanakan tugas.

Sebelum ikut berpartisipasi dalam senam pagi, Hendro Baskoro meninjau seluruh ruangan KPPN dari Front Office, Midle office dan Back office sambil menyapa para pegawai KPPN Wates. Hal ini terkait dengan penunjukan KPPN Wates dalam penilaian kantor pelayanan percontohan lingkup Ditjen Perbendaharaan mewakili Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Diawali dengan senam bersama yang dipimpin oleh instruktur profesional dari Kulon Progo, Hendro Baskoro beserta Ibu serta seluruh pegawai KPPN Wates terlihat kompak mengikuti rangkaian gerakan senam yang berlangsung di halaman belakang KPPN Wates tepatnya di lapangan Tennis. Selepas senam bersama, dilanjutkan dengan permainan Bola Volley dengan diikuti oleh Hendro Baskoro, Lili Khamiliyah dan para Pejabat/pegawai KPPN Wates.

Kunjungan diakhiri dengan arahan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta selepas Solat Jumat bersama. Beliau memberikan arahan terkait kesiapan KPPN Wates dalam pengimplementasian PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan upaya peningkatan pelayanan terkait Pengelolaan Keuangan Negara dan dukungan sarana dan prasarana yang telah distandarisasi seperti Front Office, Middle Office, dan Back Office, serta penataan arsip yang telah teraplikasi dapat berjalan lancar.

“Small is beautiful” demikian ungkap beliau terhadap KPPN Wates, yang meskipun gedungnya kecil dan pegawainya sedikit namun terlihat indah terutama mutu layanan dan perilaku pegawainya. Selanjutnya beliau berharap agar seluruh pegawai KPPN Wates dalam bersikap dan bertingkah laku sebagai insan Kementerian Keuangan, dapat selalu mencerminkan Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan .

Imam Tri Wibowo- Kontributor KPPN Wates

Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Semarang II menyelenggarakan kegiatan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012, penganugerahan “KPPN Award” dan penandatanganan Nota Kesepakatan Tahun 2013, Rabu (13/3), di Aula KPPN Semarang II. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Bambang Sutedjo dan perwakilan pengurus GAPENSI Provinsi Jawa Tengah Ir.Sri Setiono,MM

Mengawali acara, Kepala KPPN Semarang II Ruth Ida Lestari menyampaikan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2012 baik dari sisi penyerapan anggaran, pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan maupun pemahaman terhadap peraturan. Disampaikannya bahwa evaluasi dari sisi penyerapan anggaran adalah masih menumpuknya jumlah SPM yang diajukan oleh satuan kerja pada akhir tahun. Kesempatan bertemu dengan para KPA dimanfaatkannya untuk mengajak para KPA untuk lebih baik di tahun 2013. Terkait peraturan, diinformasikan pula tentang peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 sebagai pedoman Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Sementara untuk evaluasi rekonsiliasi disampaikannya bahwa semua satuan kerja telah melaksanakan rekonsiliasi tepat waktu.

Sebagai apresiasi terhadap kinerja satuan kerja selama Tahun 2012, acara dilanjutkan dengan penyampaian “KPPN Award”. Sebanyak lima satuan kerja terbaik kriteria ketepatan penyerapan anggaran diberikan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prop Jawa Tengah, Dinas Perkebunan Prop Jawa Tengah, TVRI Stasiun Jawa Tengah, Administrasi Pelabuhan dan Kanwil Kemenag Prop Jawa Tengah. Sementara untuk lima satuan kerja terbaik kriteria pelaksanaan rekonsiliasi adalah Kantor Kemenag Salatiga, Pengadilan Militer II-10 di Semarang, Dinas Perkebunan 07/08 TP, Madrasah Aliyah Negeri Salatiga dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kendal. Yang menarik dari “KPPN Award “ ini adalah diberikannya Kartu Mitra Utama sebagai Kartu Bebas Antrian pada Front Office penerimaan SPM .

Penandatanganan Nota Kesepakatan Tahun 2013 antara Kepala KPPN Semarang II dan Kuasa Pengguna Anggaran adalah acara berikutnya. Disampaikan kembali oleh Kepala KPPN Semarang II tujuan dari penandatanganan ini adalah mengajak para Kuasa Pengguna Anggaran untuk tetap bersinergi menjaga dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, khususnya dukungan terhadap pelayanan KPPN Semarang II yang tidak dipungut biaya dan bebas gratifikasi. Ditambahkan pula olehnya bahwa kehadiran pengurus GAPENSI Propinsi Jawa Tengah dimaksudkan agar GAPENSI Jawa Tengah nantinya juga menjadi sumber informasi kepada stakeholders terkait pelayanan KPPN Semarang II yang tidak dipungut biaya dan bebas gratifikasi.

Akhirnya, sambutan dari Kapten Karolus G Sengaji sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dari Satuan Kerja Administrasi Pelabuhan Semarang , sebagai salah satu penerima “KPPN Award” mengakhiri keseluruhan acara. Dalam sambutannya beliau menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap apa yang telah dilakukan oleh KPPN Semarang II selama ini dan meminta KPPN untuk terus memberikan pembinaan kepada satuan kerja.

Oleh : Kontributor KPPN Semarang II

Makasar, djpbn.kemenkeu.go.id – Menteri Keuangan Agus D.W. Martowadojo memimpin pelaksanaan Rapat Dinas dan Value Gathering Kementerian Keuangan Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tanggal 8-9 Maret 2013. Selain Menteri Keuangan, hadir juga Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar dan jajaran pejabat eselon I, yaitu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Inspektur Jenderal, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Kekayaan Negara.

Penandatangan MoU dan Rapat Dinas
Hari Jumat, 8 Maret 2013, kegiatan Menteri Keuangan di Makassar diawali dengan menghadiri pertemuan dengan jajaran pimpinan pemerintah daerah di Provinsi Selatan mulai dari Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota dan anggota DPRD. Dalam kesempatan tersebut Menkeu dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Selatan menandatangani Perjanjian Kerjasama (MoU) dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah di bidang pengelolaan Keuangan Negara/Daerah yang akan dilaksanakan oleh Balaik Diklat Keuangan - BPPK Makassar. Kemudian Menkeu melakukan peninjauan ke kantor-kantor instansi vertikal kementerian keuangan di kompleks Gedung Keuangan Negara Makassar. Semua kantor tak luput dikunjungi Menkeu dan rombongan, dari KPP, KPPN, KPKNL, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara, Kanwil Ditjen Pajak dan BDK - BPPK Makassar.

Setelah melaksanakan sholat jumat bersama pegawai Kementerian Keuangan di Masjid Gedung Keuangan Negara Makassar, Menteri Keuangan memimpin Rapat Dinas di Aula Pertemuan Balai Diklat Keuangan Daerah Makassar. Rapat Dinas yang bertema Prioritas dan Tantangan 2013 dihadiri oleh jajaran Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Kementerian Keuangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Rapat dinas diawali oleh Menteri Keuangan dengan melakukan absensi kepada jajaran pejabat kantor vertikal kementerian keuangan dari masing-masing eselon I. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh masing-masing Kepala Kantor Wilayah yang diberi kesempatan selama 10 menit. Pemaparan tersebut kemudian dibahas dan ditanggapi oleh para pimpinan rapat yang terdiri dari Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan dan para pejabat eselon I. Menteri Keuangan dan Wakil memberikan apresiasi atas produktivitas dan kinerja Kementerian Keuangan yang membanggakan sekaligus memberikan kritik dan arahan untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2013.

Dalam kesempatan rapat dinas tersebut Menteri Keuangan juga mempersilahkan jajaran peserta rapat untuk mengajukan pertanyaan ataupun memberikan informasi dan masukan bagi kemajuan Kementerian Keuangan. Lebih kurang ada 10 peserta yang masing-masing memberikan 2 hingga 4 baik pertanyaan maupun masukan. Menkeu dan Wamen serta jajaran eselon I langsung memberikan respon dan tanggapan. Beberapa pertanyaan dan masukan mendapat pujian dari Menkeu karena sangat baik untuk ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja dan produktivitas. Dalam Rapat Dinas tersebut Menteri Keuangan memberikan beberapa arahan antara lain agar jajaran Kementerian Keuangan dapat bersinergi dengan baik serta membangun sinergi/kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Pemda, karena sinergi/kerjasama adalah Kunci dari keberhasilan. Selain itu Menkeu menekankan agar jajaran kementerian keuangan selalu mengedepankan Kebanggaan Mengelola Keuangan Negara dengan tertib dan produktivitas tinggi.

Value Gathering.
Hari Sabtu, 9 Maret 2013 kegiatan Menteri Keuangan dan jajarannya berlanjut dengan Value Gathering Nilai-Nilai Kementerian Keuangan bertempat di aula pertemuan Hotel Clarion Makassar. Acara dimulai dengan senam bersama berupa senam jantung sehat dan menari poco-poco. Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, para pejabat hingga pelaksana dengan semangat berolahraga bersama menirukan gerakan dan arahan dari para instruktur senam.

Selesai senam dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama. Ada yang sangat istimewa dengan sarapan pagi tersebut, dikarenakan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan dan Jajaran Eselon I yang didampingi oleh para kepala kanwil lingkup Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi, Papua dan Maluku yang langsung melayani dan memberikan sarapan pagi kepada hampir seribu peserta yang hadir. Para peserta yang terbagi dalam 13 kelompok antri sarapan pagi yang masing-masing kelompok langsung dilayani oleh Menteri Keuangan dan jajaran eselon I. Bapak Agus Martowardojo sendiri melayani hampir 100 peserta yang ada di kelompok 5. Menteri Keuangan melayani dengan ceria, bercanda bahkan berfoto dengan staf yang sedang dilayani. Hal ini menunjukkan bahwa tiada jarak antara pimpinan dan staff. Masing-masing selalu berusa memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai kapasitas dan tugas masing-masing.

Setelah sarapan bersama, acara dilanjutkan dengan internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan yang disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menekankan agar jajaran kementerian keuangan baik pimpinan maupun staff agar selalu melaksanakan nilai-nilai kementerian keuangan dalam bertindak dan berperilaku. Setelah arahan Menteri Keuangan, ditampilkan teatrikal/operet nilai-nilai kementerian keuangan dan juga testimoni pelaksanaan tugas-tugas kementerian keuangan di daerah dari KPPN Timika, KPBC Jayapura, KPKNL Tahuna, dan KPP Manokwari. Dalam testimoni tersebut para peserta mendapatkan pengalaman berharga tentang semangat melaksanakan tugas sebaik mungkin walaupun mendapat banyak halangan, tantangan bahkan resiko keselamatan. Hal ini memberikan suntikan motivasi yang tinggi bagi para pegawai kementerian keuangan untuk selalu melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan penuh produktivitas. Menteri Keuangan dan Wakil sangat kagum dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kisah-kisah tersebut. Menkeu juga memberikan semangat dengan menyatakan bahwa kementerian keuangan sedang mengusahakan perbaikan-perbaikan untuk pelaksanaan tugas dan kehidupan pegawai.

Sebagai simbol komitmen jajaran kementerian keuangan untuk terus melaksanakan reformasi keuangan negara dan perbaikan terus menerus berdasarkan nilai-nilai kementerian keuangan, Menteri Keuangan dan jajaraan eselon II lingkup Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua menandatangani piagam integritas. Penandatanganan tersebut diiringi oleh tarian Yosfar dari papua yang kemudian dilanjutkan dengan menari Yosfar bersama-sama. Kegiatan Value gathering diakhiri dengan acara bersalaman para peserta dengan jajaran pimpinan kementerian keuangan. Di sela-sela acara tersebut, Menteri Keuangan dan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan selalu bersedia melayani permintaan berfoto bersama dengan para staf.

Liputan Rapat Koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil dan KPPN sesuai dengan Peratutan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat Koordinasi lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyelenggaraan Rakor bertempat di Aula Kanwil dari tanggal 15 s.d. 18 Februari 2013 dengan mengusung tema “Menjamin Kesinambungan Reformasi Birokrasi Ditjen Perbendaharaan melalui Revitalisasi Fungsi Kanwil dan KPPN”.  

Acara Rakor dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tiarta Sebayang. Dalam sambutannya, Tiarta menegaskan agar para Kepala Bidang/Bagian Umum serta para Kepala KPPN untuk selalu melakukan konsolidasi dan kesepahaman bagi seluruh jajarannya dalam rangka menyiapkan dan melakukan langkah-langkah strategis untuk menghadapi perubahan tugas dan fungsi. Pada kesempatan itu juga Kepala Kanwil menyampaikan hasil sosialisasi dan workshop PMK Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013 tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta dan isu-isu stategis Ditjen Perbendaharaan terkait pelaksanaan spending review dan rencana kunjungan kerja Menteri Keuangan ke daerah.  

Acara dilanjutnya dengan pemaparan  dari masing-masing Kepala Bagian Umum dan Kepala Bidang. Pada sesi pertama  Kepala Bagian Umum, Putut Sad Herutomo, memaparkan capaian kinerja selama tahun 2012 dan masalah terkait dengan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, dan dukungan teknis. Sedangkan Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran (PA) Syahriza, memaparkan permasalahan mapping tugas dan fungsi PA I/II dan spending review. Selanjutnya Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan (PP) Rachnanto Adi Winarko, memaparkan grafik penilaian kinerja KPPN dan Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap layanan KPPN tahun 2011 dan 2012, permasalahan pelaporan Bidang PP, Retur SP2D, penerimaan negara serta terkait dengan Unit Kepatuhan Internal (UKI). Kemudian Kepala Bidang Aklap, Djemi Yohanes Rogi, memaparkan kinerja dan kualitas LKPP KPPN tahun 2010 dan 2011, strategi dalam meningkatkan kualitas LKPP serta persiapan pelaksanaan Government Finance Statistics (GFS) berdasakan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP).

Pada hari kedua, rapat dipimpin oleh Kepala Kanwil dan dengan moderator oleh Kepala Bagian Umum Putut Sad Herutomo, masing-masing Kepala KPPN memaparkan perkembangan dan persiapan KPPN dalam masa transisi tugas dan fungsi, KPPN Kendari, Judika Sirait, Kepala KPPN Bau-Bau, Budiman, Kepala KPPN Kolaka, Setijo Budi Pramono, dan Kepala KPPN Raha, Herbudi Adrianto. Permasalahan yang telah disampaikan baik di Kanwil dan KPPN selanjutnya dibahas oleh tiga komisi yang selanjutnya oleh tim perumus dibahas dan menghasilkan rumusan rakor yang dibacakan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara disesi akhir acara rakor.
Dalam rakor kali ini juga ditegaskan kembali dukungan dan komitmen seluruh jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap kelangsungan reformasi birokrasi Ditjen Perbendaharaan dan implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan.  Pada hari Minggu pagi, acara Rakor ditutup dengan olahraga berupa jalan santai yang diikuti oleh peserta rakor dan pegawai Kanwil beserta keluarga.

Oleh : Affandi Pattangai  – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara