Liputan Rakor & Sosialisasi RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Jogjakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Dalam rangka pelimpahan sebagian wewenang Direktorat Jenderal Anggaran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait dengan tugas di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013 bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Materi yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut adalah pelimpahan sebagian wewenang Direktorat Jenderal Anggaran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait dengan tugas di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan tindak lanjut persiapan implementasi PMK No. 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun sebagian kewenangan yang dilimpahkan DJA kepada DJPB antara lain identifikasi satker PNBP, monitoring dan evaluasi, serta bimbingan teknis yang nantinya akan dituangkan dalam peraturan bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Anggaran.

Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Alfiah, Kamis (27/6) di Aula Lantai III Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Acara diikuti oleh 34 satuan kerja PNBP lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dan satker Kementerian Keuangan wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta. Dalam sambutannya beliau memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Tim Direktorat Jenderal Anggaran karena Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mendapat kehormatan untuk mendapat kesempatan pertama Sosialisasi RUU Perubahan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.

Bertindak selaku narasumber adalah Amnu Fuady dan Diah Dwi Utami dari Direktorat Jenderal Anggaran serta Taukhid dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Acara yang dipandu oleh Evan Himawan selaku moderator berjalan menarik.

Sosialisasi diawali dengan paparan materi RUU Perubahan UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBP, diantaranya disampaikan 3 arah perubahan UU Nomor 20 Tahun 1997 yaitu : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (good governance), memastikan dan menjaga ruang lingkup PNBP sesuai Undang Undang Keuangan Negara (non tax coverage), dan mengoptimalkan pendapatan Negara dari PNBP guna mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Kemudian dilanjutkan dengan materi PMK Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan, dan terakhir disampaikan materi pelimpahan sebagian wewenang Direktorat Jenderal Anggaran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait dengan tugas di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dengan adanya sinergi antara Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pengelolaan PNBP diharapkan temuan BPK terkait pengelolaan PNBP seperti PNBP yang kurang/belum dipungut, PNBP yang digunakan langsung diluar mekanisme APBN, PNBP yang tidak disetor tepat waktu/terlambat setor, dan PNBP yang belum didukung dengan dasar hukum yang memadai dapat diminimalisir. Sehingga pengelolaan PNBP kedepan bisa lebih baik lagi agar fungsi PNBP sebagai sumber pembiayaan APBN dapat terus ditingkatkan mengingat tren yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam APBN tahun 2013 dari pendapatan negara sebesar Rp 1.529,7 triliun kontribusi pajak sebesar Rp 1.192,9 triliun, PNBP sebesar Rp 332,2 triliun dan hibah sebesar Rp 4,5 triliun. Belum dikelola dengan maksimal saja PNBP sudah bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan, apalagi kalau dikelola dengan lebih baik dan lebih serius seperti pajak yang dikelola oleh unit eselon I tersendiri dengan jumlah pegawai puluhan ribu (+31.000 pegawai). Bandingkan dengan PNBP yang saat ini dikelola oleh unit eselon II di Direktorat Jenderal Anggaran dengan jumlah pegawai yang hanya berjumlah kurang lebih 70, semoga…

Evan Himawan, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY.

KPPN BANDA ACEH AWARD Liputan KPPN Banda Aceh Award
Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Banda Aceh menggelar Sosialisasi/Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara dan Aplikasi SAKPA 2013, Selasa tanggal 28 dan 29 Mei 2013. Kegiatan tersebut diikuti oleh 516 Satker Kementerian/Lembaga sebagai stakeholder KPPN Banda Aceh yang diselenggarakan di Aula Gedung Keuangan Negara Lt.3 Banda Aceh.

Untuk pertama kalinya KPPN Banda Aceh memberikan apresiasi dan penghargaan kepada satker yang melakukan langkah nyata meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2012 dan triwulan I 2013, demikian dilaporkan oleh Kepala KPPN Banda Aceh Fauzil Amri selaku panitia penyelenggara kegiatan Sosialisasi PMK-73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L/Kantor/Satker dan Aplikasi SAKPA 2013 yang turut hadir Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, para Kepala Bidang dan Kabag Umum serta Bendahara Pengeluarandan Operator.

Sosialisasi Gebyar ini merupakana agenda pertama dari rencana awal memasuki tahun 2013. Hadir pada Sosialisasi tersebut untuk hari pertama (Selasa,28/5) sekitar 594 peserta yang terdiri dari bendahara dan operator SAKPA dan hari ke-dua (Rabu,29/5) sebanyak 438 peserta yang didominasi oleh Satker Kementerian Agama.

Sebelum acara sosialisasi, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Isnain Fikriansyah sebagai ketua tim penilai melaporkan bahwa dari 516 satker dalam wilayah kerja KPPN Banda Aceh dibagi menjadi tiga kategori penilaian, yaitu pertama satker dengan Pagu DIPA dibawah 1 Milyar, kedua Satker Pagu DIPA 1 s.d 4 Milyar dan Satker dengan Pagu DIPA diatas 4 Milyar, kriteria penilaian meliputi ketepatan rekonsiliasi, kecepatan penyampaian, keakuratan data, kelengkapan laporan berkas Rekon, penyerapan anggaran, dan pengurangan nilai antara lain adanya retur SP2D, perbaikan/ralat SPM, perbaikan LPJ.
Penyerahan Penghargaan dalam bentuk plakat kepada Sembilan satker (masing-masingperingkat 1, 2 dan 3 untuksetiapkatagori) danenamsatkerpenerimakartu MUTIARA (MudahTanpaIkutAntrianRealisasiAnggaran) yaitukartulayananprioritasbebasantrianselamatigabulan yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Achmad Saefudin dan Kepala KPPN Banda Aceh, Fauzil Amri.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dalam sambutan pada pembukaan sosialisasi LPJ BendaharadanAplikasi SAKPA 2013 menyampaikan selamat kepada satker terbaik yang menerima Plakat dan Kartu MUTIARA, agar prestasi yang diperolehtahun 2012 dapat dipertahankan dan ditingkatkant ahun-tahun mendatang dan kepada satker yang belum berhasil agar bekerja keras lagi meningkatkan Kinerjanya dalam Pengelolaan Keuangan Negara. 

Achmad Saefudin menyampaikan bahwa rendahnya realisasi anggaran sampai dengan 27 Mei 2013 baru mencapai 20% hal ini disebabkan banyaknya DIPA K/L tahun 2013 yang diblokir (*) yang pembukaan blokir/revisi baru dapat diajukan setelah terbit PMK Nomor : 32/PMK.02/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 tentang Tata Cara RevisiAnggaranTahunAnggaran 2013. Beliau mengharapkan kepada seluruh satuan kerja agar segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam POK/DIPA dan mengajukan permintaan pembayaran ke KPPN diharapkan sampai dengan semester I tahun 2013 Realisasi Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial dapat mencapai target yang ditentukan. Selain itu, Revisi Anggaran yang tidak terkait dengan kebijakan penghematan/pemotong ananggaran, untuk sementara prosesnya ditangguhkan sejak 22 Mei 2013 sampai dengan adanya peraturan lebih lanjut. Satker diharapkan senantiasa berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DitjenPerbendaharaandan KPPN Banda Aceh bilamana ada masalah/kendala dalam proses pencairan dana.

Sosialisasi/Bimtek kali ini menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu, Abdullah (Kepala Seksi Vera pada KPPN Banda Aceh), Ismail Manurung (Staf Seksi Vera), Alfa M.H. Simanungkalit (Staf Seksi Vera) dan dipandu oleh moderator Zakaria yang merupakan Staf Seksi Vera.

Abdullah (narasumber I) dengan materi Pembukuan Bendahara pada Instansi Pemerintah mengharapkan para peserta sebagai mitra kerja KPPN dengan pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan satker menjadi pengelola keuangan yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien. Harapan ke depan setidaknya tercipta keseragaman dalam pola pembukuan bendahara, sehingga perbedaan persepsi pada penerapan pembukuan oleh bendahara di tempat tugas dapat dihindari.

Rekonsiliasi adalah kewajiban setiap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), sesuai Pasal 10 ayat (1) PMK 190/PMK.05/2012, tentang Tatacara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, bahwa KPA yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya. Dan dalam Pasal 9 ayat (1) dari huruf "a" s.d huruf "h" yaitu tentang tanggung jawab KPA menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu semua UAKPA yang menerima DIPA wajib menyampaikan laporan keuangan setiap bulan secara tepat waktu ke KPPN.

Pada hari pertama pembukaan Kepala KPPN Banda Aceh, Fauzil Amri dalam laporannya menyatakan bahwa kompleksitas tugas pengelola keuangan kementerian/lembaga dituntut tidak hanya piawai dalam hal teknis sesuai tupoksi tetapi juga memahami kondisi perekonomian global dan juga bisa memenuhi harapan dalam rangka pelaksanan APBN dengan penyerapan anggaran yang proporsional. Artinya tidak terjadi realisasi anggaran yang menumpuk pada akhir tahun anggaran. Jika ini terjadi besar kemungkinan pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan serba terburu-buru, maka otomatis dapat dibayangkan bagaimana tentang kualitasnya.

Pemberian Reward telah diumumkan sbb :
A. Pemenang KPPN Award Tahun 2012 untuk kategori Satker dengan pagu DIPA 1 Milyar Rupiah adalah : 1). MIN Krung Raya Kab. Aceh Besar, 2). MIN LamteubaKab. Aceh Besar, dan 3). MIN Lampaku I Kab. Aceh Besar.
Untuk Kategori Satker dengan pagu DIPA 1 Milyar sampai dengan 4 Milyar Rupiah adalah : 1). MTsN Cut Glumpang Kab. Pidie, 2). MIN Tiba Kab. Aceh Pidie, dan 3). MIN Tijue Kab. Pidie.
Kemudian Katagori satker dengan pagu DIPA diatas 4 Milyar Rupiah adalah : 1). MTsNSigli Kab. Pidie, 2). KPU Kota Banda Aceh, 3). MTsN Meureudu Kab. Pidie.

B. Pemenang yang memperoleh Kartu MUTIARA untuk perioritas bebas antri adalah : Katagori I : adalah1). MTsN Lhoong, 2). MIN Kruengmak Kab. Aceh Besar. Katagori II :adalah : 1). MTsN Sabang, 2). MIN Tiba Kab. Pdie. Sedangkan untuk katagori III adalah : 1). Kejaksaan Negeri Sigli, 2). PTUN Banda Aceh.

Oleh: Abdullah – Kontributor KPPN Banda

Liputan Capacity Building KPPN Malang
Pasuruan, djpbn.kemenkeu.go.id – Menghadapi rangkaian penilaian lomba, KPPN Malang melakukan capacity building untuk memacu semangat berprestasi bagi para pegawainya di Tretes, Pasuruan. Dalam pelaksanaanya, KPPN Malang mengundang Tim Bagian Pengembangan Pegawai sebagai trainer. Kegiatan dilakukan dalam bentuk pembelajaran alam terbuka dan sesi motivasi, menggunakan experiential learning method.

Dalam waktu dekat, KPPN Malang akan mewakili Ditjen Perbendaharaan menghadapi penilaian WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dari Itjen – Kementerian Keuangan. Selain itu, KPPN Malang menjadi nominator Kantor Pelayanan Percontohan – Kementerian Keuangan tahun 2013. Untuk itu, Kepala KPPN malang Suharyanto mengharapkan jajarannya penuh semangat dan antusias dalam bekerja.

“KPPN Malang ini cukup unik, karena pegawainya didominasi oleh ibu-ibu. Semangat dan kebersamaan merupakan modal utama kita dalam bekerja,” ujar Suharyanto. 

Para pegawai KPPN Malang menyelesaikan berbagai permainan dalam sesi pembelajaran alam terbuka dengan semangat dan keceriaan. Selanjutnya, para pegawai mendiskusikan makna-makna permaianan yang dilakukan, untuk berkomitmen mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam sesi motivasi, para pegawai bertukar pikiran dan pandangan untuk menghasilkan semangat baru dalam bekerja. Para pegawai sepakat untuk mempertahankan kondisi ideal yang sudah ada, serta berusaha merealisasikan harapan-harapan baru. Semangat dan kebersamaan pegawai KPPN Malang menjadi bentuk kontribusi kinerja terbaik bagi organisasi serta upya pengembangan diri dalam berprestasi.

Berbagai tahapan persiapan telah dilakukan KPPN Malang dalam menghadapi rangkaian penilaian lomba. Menurut Suharyanto, selain sarana dan prasarana, semangat berprestasi dan pengembangan diri para pegawai menjadi bagian penting dalam kemajuan organisasi. 

Oleh : kontributor KPPN Malang

Liputan Rapat Koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Tahun 2013 Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka mengambil langkah-langkah strategis untuk mensukseskan dan mengupayakan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas baru sebagai Representasi Strategis Kementeriuan Keuangan di Daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh pada tanggal 30 Mei s.d. 31 Mei 2013 telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi I Tahun 2013 bertempat di Hotel Pade Kabupaten Aceh Besar. Tema yang diusung pada Rakor I tersebut adalah “ Mari Kita Bangun Sinergi Internal dan Eksternal Dalam Rangka Mewujudkan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Sebagai Representasi Strategis Kementerian Keuangan di Daerah ”.

Rapat koordinasi diikuti oleh seluruh para pejabat Eselon II, III dan IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh yang memiliki tugas baru sebagaimana ditetapkannya dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Achmad Saefudin dan dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi I Tahun 2013 ini diselenggarakan dalam rangka menyongsong tugas-tugas baru Kanwil dan KPPN sebagai akibat adanya reorganisasi dan revitalisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk menghadapi tugas-tugas baru tersebut, diperlukan sinergi baik Internal maupun eksternal.

Selanjutnya, beliau mengharapkan agar seluruh peserta Rapat Koordinasi I Tahun 2013 dapat secara aktif mencermati paparan yang akan disampaikan oleh masing-masing narasumber dan memberikan masukan yang positif sehingga Rapat Koordinasi I ini menghasilkan perumusan yang konstruktif dan aplikatif dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas baru Kanwil dan KPPN se-Aceh di masa mendatang.

Seusai acara pembukaan, rapat kordinasi pada hari pertama, dilanjutkan dengan paparan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh terkait dengan hasil Rapimnas DJPB Tahun 2013. Selanjutnya disampaikan paparan dari para Kepala Bidang/Bagian dan Kepala KPPN Banda Aceh, dengan topik mengenai strategi dan langkah-langkah menyongsong tugas baru Kanwil DJPB dan KPPN sebagai implementasi dari PMK-169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pada hari kedua, rapat koordinasi I dimulai dengan acara paparan yang disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dengan topik bahasan “ Strategi Penyusunan Kajian Ekonomi Regional“, sebagai bahan pembelajaran bagi para pejabat Kanwil DJPB dan KPPN terkait tugas barunya dalam pengelolaan fiskal di daerah. Paparan ini terkait dengan tugas baru Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal di daerah.

Kegiatan selanjutnya “Sinergi”, penandatanganan “Nota Kesepahaman Kerja Sama” antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dengan 7 (tujuh) Unit Instansi terkait.

Adapun 7 (tujuh) unit instansi tersebut adalah : (1) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, (2) Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, (3) Bappeda Provinsi Aceh, (4) Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, (5) Dinas Keuangan Aceh, (6) Kantor Wilayah Ditjen Pajak Aceh dan (7) Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara Aceh.

Bentuk kesepahanan dan kerja sama tersebut antara lain berupa pertukaran terkait dengan data-data, bimbingan teknis/penyuluhan, nara sumber, peraturan dan informasi lainnya berkaitan dengan tugas baru Kanwil DJPB.

Dalam keynote speech-nya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh menyampaikan bahwa mulai Tahun Anggaran 2013, Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah ditugaskan untuk mengemban tugas baru di bidang Pengelolaan Fiskal, Penganggaran dan Perimbangan Keuangan, termasuk mempertajam tugas di bidang Perbendaharaan seperti melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan BLU/BLUD, Manajamen Investasi Pusat/Daerah, dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, menyusun GFS dan tugas-tugas baru tersebut adalah dalam rangka membantu/memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga untuk pelaksanannya memerlukan kerjasama dan bantuan dari pihak-pihak yang terkait.

Disisi lain Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh beserta seluruh jajarannya, siap untuk membantu dan melakukan kerja sama, terhadap pertukaran data-data, pemberian bimbingan teknis /penyuluhan, pengiriman nara sumber dan informasi lainnya yang dibutuhkan, khususnya berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara baik yang dananya bersumber dari APBN maupun dari APBD.

Acara selanjutnya diisi dengan penandatanganan pembaharuan terhadap Pakta Integritas dari seluruh Kepala KPPN dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan yang dilanjutkan dengan kegiatan diskusi internal, khususnya untuk membahas permasalahan teknis yang terjadi di lapangan, guna diupayakan solusi penyelesaiannya, selanjutnya memberikan masukan dan alternatif penyelesaiannya kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan jika permasalahan tersebut bersifat Nasional, seperti permasalahan adanya Update Aplikasi SP2D yang berlaku surut dan ternyata mengakibatkan prosentase penerbitan SP2D pada hampir semua KPPN menjadi kurang dari 100% padahal IKU penerbitan SP2D telah ditargetkan 100%, perlu adanya modifikasi terhadap cheklist untuk penyelesaian SP2D agar tidak membebani KPPN, pengawasan terhadap pagu minus pada aplikasi SP2D tidak dapat dilakukan di front office karena pengujian terbatas 2 digit atau baru akan diketahui setelah dilakukan verifikasi oleh Seksi Verak dan hal-hal teknis lainnya yang ditemukan di lapangan.

Acara Rapat Koordinasi ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Ia memberikan arahan, mengharapkan hasil pemaparan, hasil pembahasan, nota kesepahaman yang telah ditandatangani dan rekomendasi hasil Rapat Koordinasi I dapat ditindaklanjuti oleh para Kepala Bidang dan para Kepala KPPN di wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dan terus mengupayakan agar seluruh tugas-tugas baru sebagai Representasi Strategis Kementerian Keuangan di daerah dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya pada akhir arahan, Beliau menyampaikan terima kasih kepada Panitia dan para Peserta Rakor I atas terselenggaranya rapat koordinasi ini dengan baik dan lancar.

Kontributor : Yasmi dan Maman Suparman (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh)

Liputan pelantikan pejabat baru KPPN Raha Raha, djpbn.kemenkeu.go.id – Kepala KPPN Raha, Herbudi Adrianto, melantik tiga pejabat eselon IV lingkup KPPN Raha, Rabu (26/6), di Raha. Pelantikan ini disaksikan oleh seluruh pegawai KPPN Raha dan rohaniwan.

Tiga pejabat yang dilantik tersebut yaitu Sriyono sebagai Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal, Azman sebagai Kepala Seksi Bank, dan Nursyamsi sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. Nursyamsi, sebelumnya bertugas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor, mendapat promosi dan menggantikan Kepala Seksi Pencairan Dana sebelumnya, Sri Budiyono Henricus, yang kini menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Bagian Umum Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Herbudi menyampaikan bahwa KPPN harus menjadi ujung tombak layanan perbendaharaan yang profesional dan modern.

“KPPN membutuhkan sumber daya manusia yang andal dan dukungan teknologi informasi yang maksimal,” kata Kepala KPPN Raha, Herbudi Adrianto.

Herbudi mengungkapkan, para pejabat yang dilantik tentunya telah melalui proses assessment/profiling dan dinyatakan telah memenuhi kualifikasi hard competency dan soft competency. Dengan kata lain, para pejabat tersebut sudah dinyatakan berintegitas, profesional, serta mampu menjawab tantangan untuk melaksanakan tugas Ditjen Perbendaharaan yang modern. Selain itu, para pejabat itu juga merupakan future leaders yang diharapkan mampu membangun sinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan.

“Saya berharap seluruh pegawai senantiasa mengingat kunci keberhasilan dalam mengemban amanah, yaitu perubahan pola piker,” pesan orang nomor satu di KPPN Raha tersebut.

Perubahan pola pikir ini perlu untuk menyadari bahwa sudah banyak yang berubah, yaitu antara lain sifat pekerjaan klerikal sudah menjadi analitikal, metode kerja prosedural sudah menjadi ilmiah, fokus kerja dari input based menjadi performance based, serta strategi pencapaian pasif-reaktif sudah menjadi proaktif dan responsif.

Oleh: Kontributor KPPN Raha
Editor : Agustina Rahayuningtyas (Kanwil DJPBN Sultra) dan Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rapat Koordinasi Daerah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
Pekanbaru, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Porvinsi Riau bersiap melaksanakan peran barunya. Bertempat di Hotel Labersa di wilayah Kampar Riau, mereka menyelenggarakan rapat koordinasi daerah selama tiga hari, tanggal 17 s.d 19 Juni 2013. Rakor yang diikuti oleh para peserta dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinisi Riau, KPPN Pekanbaru, KPPN Tanjung Pinang, KPPN Batam, KPPN Dumai dan KPPN Rengat ini mengambil tema “Bersinergi Mewujudkan Peran Baru Sebagai Representasi Kemenkeu di Daerah”.

Hari pertama diisi pemaparan para Kepala Bidang/Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau dan para Kepala KPPN.

“Rapat koordinasi dibuat untuk mewujudkan peran baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Regina Maria Wiwieng Handayaningsih. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau juga menyampaikan beberapa materi terkait hasil rapimtas yang sebelumnya diikuti, hasil pembinaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau yang telah dilaksanakan untuk semester I, dan tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

“Kanwil (Ditjen Perbendaharaan-red) memiliki tugas baru. Antara lain penyusunan spending review dan kajian fiskal regional,” kata orang nomor satu di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Riau ini.

Pada kesempatan tersebut, Wiwieng Handayaningsih, juga yang menyampaikan harapan agar kanwil dan KPPN dapat mengulurkan tangan kepada pemda, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan.

“Saya berharap kanwil (Ditjen Perbendaharaan) dan KPPN bisa membantu pemda dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan,” kata Wiwieng. “Selain itu KPPN diharapkan bisa menjadi kepanjangan tangan kanwil untuk meminta data dari pemda dengan cara yang persuasive,” lanjutnya.

Rakor hari kedua, diisi pembahasan masing masing komisi, yang terdiri dari Komisi I yang membahas permasalahan KPPN dan SKKI, Komisi 2 mengenai Kajian Fiskal Regional, dan Komisi 3 membicarakan tentang Spending Reviu. 

Selesai melakukan pembahasan di komisi masing masing, para peserta rakor diajak untuk mengikuti outdoor activities berupa game-game edukatif sarat makna.

Oleh : Marjanto - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan capacity building pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id – Suasana sejuk Kebun Raya Eka Karya Bali, Bedugul mulai terasa ketika puluhan pegawai Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali memasuki lokasi kegiatan “Team Building”. Acara yang dilaksanakan Sabtu (29/6/13) pagi hingga sore ini bertujuan meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja.

”Ditjen Perbendaharaan luar biasa! Kanwil Bali, one for all, all for one,” pekik Kepala Bagian Umum, Rizki Tavianto, membuka acara team building. “Saya berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir tanpa terhalang hujan yang sering turun di wilayah Bedugul,” harapnya.

Dalam sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, I.B.Gde Kartika Manuaba, dikatakan bahwa acara tim building ini dilaksanakan untuk menyatukan langkah dan pikiran para pegawai sehingga tidak akan terjadi perbedaan persepsi.

“Acara seperti ini diharapkan dapat terus diadakan pada tahun-tahun yang akan datang,” kata I.B.Gde Kartika Manuaba.

Acara tim building dimulai dengan senam bersama, dilanjutkan dengan membentuk kelompok. Tujuh kelompok terbentuk melalui permainan lingkaran besar dan “kerang dan mutiara”.

Semua permainan dalam tim building ini mengarahkan peserta pada nilai-nilai sportivitas, kebersamaan, kekompakan dan kerjasama dalam tim, seperti permainan bakiak, menyusun balok, permainan ular dan yang unik adalah seorang peserta dibuat menjadi mumi dengan membalutkan tissue di seluruh badannya, maksimal 6 gulung tissue.

Acara tim building ditutup dengan penyerahan piala kepada juara I, juara II dan juara III oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Semoga kegiatan tim building ini dapat menambah motivasi bekerja para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali di hari selanjutnya.

Oleh : Titin Supartini-kontributor Kanwil DJPB Provinsi Bali
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rapat Koordinasi Bersama Kementerian/Lembaga Prov. Sulawesi Selatan Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id, - Sebagai upaya pemberian pemahaman kepada satker terkait tugas-tugas Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN serta untuk mengoptimalkan tugas-tugas Kementerian Keuangan di daerah yang telah ada dan sudah dilaksanakan dan tugas-tugas baru yang didelegasikan kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan melalui pelaksanaan penyusunan Spending Review, Government Financial Statistics (GFS), Penyusunan Kajian Fiskal Regional dan laporan keuangan lainnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bersama Kementerian/Lembaga dengan mengundang sekitar 450 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Makassar I dan KPPN Makassar II serta seluruh Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel pada hari Selasa (25/06/2013) di Aula Balai Diklat Keuangan Makassar .

Rapat Koordinasi kali mengambil tema ‘Sinergi Pelaksanaan Anggaran dan Rekonsiliasi Menuju Tata Kelola dan Peyusunan Laporan Keuangan yang Berkualitas’ Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, Bilmar Parhusip, dalam sambutannya sangat mengharapkan peningkatan kerjasama yang baik dan positif antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan para satuan kerja kementerian/lembaga.

Bilmar Parhusip juga memberikan apresiasi terhadap proses penyerapan anggaran tahun 2012 yang mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam hal jumlah SPM yang berkurang 16% pada bulan Desember 2012 dibandingkan pada bulan Deseember 2011. Hal ini didasari dengan adanya sinergi antara KPPN dengan satuan kerja.

Dalam acara tersebut, dilaksanakan pula penandatanganan pakta integritas yang dilakukan secara simbolis antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel dengan satuan kerja yang diwakili oleh 3 (tiga) perwakilan KPA satuan kerja yakni Kepala TVRI, Kepala BKKBN dan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara itu, narasumber yang hadir adalah Kepala Subdit Data dan Bantuan Teknis Dit. PA Tri Budianto, yang pada acara ini mewakili Direktur PA dengan materi Spending Review, Kemudian Bilmar Parhusip, dengan materi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran 2013 dan rencana tindakan atas permasalahan yang ditemukan, serta Thaufik, Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sulselbartra dengan materi Konsep Dasar Pengelolaan BMN, kemudian dilantutkan oleh Farhan Fatnanto, Kabid Pembinaan Perbendaharaan, Kanwil Ditjen PBN Sulsel, dengan materi Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Perdirjen No 22 tahun 2013, Sukemi Mumpuni, Kepala KPPN Makassar II dengan materi Tata Cara Penyaluran APBN, Edy Nuryadi, Kabid Aklap Kanwil Ditjen PBN Sulsel dengan materi Penyusunan Laporan Keuangan dan temuan-temuan BPK tahun anggaran 2012 dan tindaklanjut, serta Bula Kabid Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil Ditjen KN Sulselbartra dengan materi Pengelolaan BMN dan Rekonsiliasi Pelaporan.

Diakhir acara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih kepada para peserta rapat atas kesediaan mengikuti rapat sampai berakhir dan harapan agar satuan kerja berkomitmen untuk melaksanakan penyerapan anggaran belanja negara sesuai ketentuan yang berlaku dan bersinergi serta berkoordinasi dengan Kanwil/KPPN sehingga kualitas output menjadi lebih baik dan realisasi belanja meningkat dan proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih baik yang pada akhirnya berdampak pada kualitas Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Tahunan.

Kontributor Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan