Liputan Rapat Koordinasi Daerah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
Pekanbaru, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Porvinsi Riau bersiap melaksanakan peran barunya. Bertempat di Hotel Labersa di wilayah Kampar Riau, mereka menyelenggarakan rapat koordinasi daerah selama tiga hari, tanggal 17 s.d 19 Juni 2013. Rakor yang diikuti oleh para peserta dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinisi Riau, KPPN Pekanbaru, KPPN Tanjung Pinang, KPPN Batam, KPPN Dumai dan KPPN Rengat ini mengambil tema “Bersinergi Mewujudkan Peran Baru Sebagai Representasi Kemenkeu di Daerah”.

Hari pertama diisi pemaparan para Kepala Bidang/Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau dan para Kepala KPPN.

“Rapat koordinasi dibuat untuk mewujudkan peran baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Regina Maria Wiwieng Handayaningsih. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau juga menyampaikan beberapa materi terkait hasil rapimtas yang sebelumnya diikuti, hasil pembinaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau yang telah dilaksanakan untuk semester I, dan tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

“Kanwil (Ditjen Perbendaharaan-red) memiliki tugas baru. Antara lain penyusunan spending review dan kajian fiskal regional,” kata orang nomor satu di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Riau ini.

Pada kesempatan tersebut, Wiwieng Handayaningsih, juga yang menyampaikan harapan agar kanwil dan KPPN dapat mengulurkan tangan kepada pemda, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan.

“Saya berharap kanwil (Ditjen Perbendaharaan) dan KPPN bisa membantu pemda dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan,” kata Wiwieng. “Selain itu KPPN diharapkan bisa menjadi kepanjangan tangan kanwil untuk meminta data dari pemda dengan cara yang persuasive,” lanjutnya.

Rakor hari kedua, diisi pembahasan masing masing komisi, yang terdiri dari Komisi I yang membahas permasalahan KPPN dan SKKI, Komisi 2 mengenai Kajian Fiskal Regional, dan Komisi 3 membicarakan tentang Spending Reviu. 

Selesai melakukan pembahasan di komisi masing masing, para peserta rakor diajak untuk mengikuti outdoor activities berupa game-game edukatif sarat makna.

Oleh : Marjanto - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan capacity building pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id – Suasana sejuk Kebun Raya Eka Karya Bali, Bedugul mulai terasa ketika puluhan pegawai Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali memasuki lokasi kegiatan “Team Building”. Acara yang dilaksanakan Sabtu (29/6/13) pagi hingga sore ini bertujuan meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja.

”Ditjen Perbendaharaan luar biasa! Kanwil Bali, one for all, all for one,” pekik Kepala Bagian Umum, Rizki Tavianto, membuka acara team building. “Saya berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir tanpa terhalang hujan yang sering turun di wilayah Bedugul,” harapnya.

Dalam sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, I.B.Gde Kartika Manuaba, dikatakan bahwa acara tim building ini dilaksanakan untuk menyatukan langkah dan pikiran para pegawai sehingga tidak akan terjadi perbedaan persepsi.

“Acara seperti ini diharapkan dapat terus diadakan pada tahun-tahun yang akan datang,” kata I.B.Gde Kartika Manuaba.

Acara tim building dimulai dengan senam bersama, dilanjutkan dengan membentuk kelompok. Tujuh kelompok terbentuk melalui permainan lingkaran besar dan “kerang dan mutiara”.

Semua permainan dalam tim building ini mengarahkan peserta pada nilai-nilai sportivitas, kebersamaan, kekompakan dan kerjasama dalam tim, seperti permainan bakiak, menyusun balok, permainan ular dan yang unik adalah seorang peserta dibuat menjadi mumi dengan membalutkan tissue di seluruh badannya, maksimal 6 gulung tissue.

Acara tim building ditutup dengan penyerahan piala kepada juara I, juara II dan juara III oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Semoga kegiatan tim building ini dapat menambah motivasi bekerja para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali di hari selanjutnya.

Oleh : Titin Supartini-kontributor Kanwil DJPB Provinsi Bali
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rapat Koordinasi Bersama Kementerian/Lembaga Prov. Sulawesi Selatan Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id, - Sebagai upaya pemberian pemahaman kepada satker terkait tugas-tugas Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN serta untuk mengoptimalkan tugas-tugas Kementerian Keuangan di daerah yang telah ada dan sudah dilaksanakan dan tugas-tugas baru yang didelegasikan kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan melalui pelaksanaan penyusunan Spending Review, Government Financial Statistics (GFS), Penyusunan Kajian Fiskal Regional dan laporan keuangan lainnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bersama Kementerian/Lembaga dengan mengundang sekitar 450 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Makassar I dan KPPN Makassar II serta seluruh Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel pada hari Selasa (25/06/2013) di Aula Balai Diklat Keuangan Makassar .

Rapat Koordinasi kali mengambil tema ‘Sinergi Pelaksanaan Anggaran dan Rekonsiliasi Menuju Tata Kelola dan Peyusunan Laporan Keuangan yang Berkualitas’ Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, Bilmar Parhusip, dalam sambutannya sangat mengharapkan peningkatan kerjasama yang baik dan positif antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan para satuan kerja kementerian/lembaga.

Bilmar Parhusip juga memberikan apresiasi terhadap proses penyerapan anggaran tahun 2012 yang mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam hal jumlah SPM yang berkurang 16% pada bulan Desember 2012 dibandingkan pada bulan Deseember 2011. Hal ini didasari dengan adanya sinergi antara KPPN dengan satuan kerja.

Dalam acara tersebut, dilaksanakan pula penandatanganan pakta integritas yang dilakukan secara simbolis antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel dengan satuan kerja yang diwakili oleh 3 (tiga) perwakilan KPA satuan kerja yakni Kepala TVRI, Kepala BKKBN dan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara itu, narasumber yang hadir adalah Kepala Subdit Data dan Bantuan Teknis Dit. PA Tri Budianto, yang pada acara ini mewakili Direktur PA dengan materi Spending Review, Kemudian Bilmar Parhusip, dengan materi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran 2013 dan rencana tindakan atas permasalahan yang ditemukan, serta Thaufik, Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sulselbartra dengan materi Konsep Dasar Pengelolaan BMN, kemudian dilantutkan oleh Farhan Fatnanto, Kabid Pembinaan Perbendaharaan, Kanwil Ditjen PBN Sulsel, dengan materi Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Perdirjen No 22 tahun 2013, Sukemi Mumpuni, Kepala KPPN Makassar II dengan materi Tata Cara Penyaluran APBN, Edy Nuryadi, Kabid Aklap Kanwil Ditjen PBN Sulsel dengan materi Penyusunan Laporan Keuangan dan temuan-temuan BPK tahun anggaran 2012 dan tindaklanjut, serta Bula Kabid Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil Ditjen KN Sulselbartra dengan materi Pengelolaan BMN dan Rekonsiliasi Pelaporan.

Diakhir acara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih kepada para peserta rapat atas kesediaan mengikuti rapat sampai berakhir dan harapan agar satuan kerja berkomitmen untuk melaksanakan penyerapan anggaran belanja negara sesuai ketentuan yang berlaku dan bersinergi serta berkoordinasi dengan Kanwil/KPPN sehingga kualitas output menjadi lebih baik dan realisasi belanja meningkat dan proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih baik yang pada akhirnya berdampak pada kualitas Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Tahunan.

Kontributor Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan

Liputan sosialisasi peraturan baru di KPPN Solok
Solok, djpbn.kemenkeu.go.id – Untuk mencegah permasalahan pada pengelolaan keuangan negara, KPPN Solok mensosialisasikan beberapa peraturan terbaru Ditjen Perbendaharaan. Acara yang digelar pada hari Selasa (25/6), bertempat di Gedung Serba Guna KPPN Solok tersebut dihadiri oleh semua satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPPN Solok. Sosialisasi dilaksanakan dalam dua tahap, pagi dan siang.

Sosialisasi ini merupakan bentuk kerja nyata KPPN Solok sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Acara tersebut sebagai wadah untuk berdiskusi bersama satker untuk menghidari permasalahan-permasalahan yang timbul di kemudian hari.

“(Sosialisasi-red) ini merupakan amanah dari peraturan Menteri Keuangan,” kata Kepala KPPN Solok, Sri Murtini saat membuka acara.

“sebagai wadah berdiskusi bersama satker agar tidak timbul masalah di kemudian hari,” lanjut orang nomor satu di KPPN Solok itu.

Secara sepintas ia menjelaskan bahwa tentang peran baru KPPN di dalam peraturan tersebut. Di antara peran baru itu adalah tugas pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, fungsi customer service, supervisi teknis SPAN dan helpdesk SAKTI. Selanjutnya ada tugas lain yaitu pemantauan standar kualitas layanan KPPN dan penyediaan layanan perbendaharaan, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Acara dipandu oleh tiga narasumber yakni Aris Ananto, Kepala Seksi Pencairan Dana, Afrizon Jani, Pelaksana pada seksi Pencairan Dana, dan Nina Ariandini selaku Penyuluh Perbendaharaan.

Acara berlangsung tertib dan lancar. Para pemangku kepentingan dari satuan kerja juga antusias mendengarkan pemaparan. Di kelompok siang, acara sosialisasi yang dimulai pukul 14.00 WIB pun tidak jauh berbeda. Para peserta tidak kehilangan semangat mereka. Beberapa diantaranya mengajukan pertanyaan-pertanyaan teknis terkait implementasi peraturan tersebut.

Pemaparan yang paling banyak memancing pertanyaan satuan kerja adalah Perdirjen nomor 22/PB/2013 terkait perjalanan dinas. Senada dengan surat S-2056/MK.5/2013 tentang Langkah-Langkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas, terdapat hal teknis terkait perlakuan akun perjalanan dinas dalam kota yang semula berada dalam akun 521119 atau akun 521219. Perjalanan dinas yang semula terkandung dalam akun itu kemudian dikeluarkan dalam akun tersendiri yakni akun 524xxx. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa satuan kerja KPPN Solok yang mengalami kendala teknis. Dengan demikian, KPPN Solok berinisiatif untuk segera memberikan sosialisasi terkait perjalanan dinas tersebut. 

Acara dikemas dengan interaktif, bukan hanya sekedar paparan dari narasumber layaknya kuliah umum. Di sela-sela acara, panitia memberikan intermezo untuk mengaktifkan kembali konsentrasi yang menurun. Dengan begitu, perhatian peserta tetap terjaga dan output dapat tercapai dengan maksimal.

Oleh : Nurhidayati – kontributor KPPN Solok
Editor : Bambang Kismanto
Foto oleh Aries Munandar

Liputan Acara Gathering Petugas Pengantar SPM pada KPPN Surabaya I
Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Surabaya I menggelar acara Gathering bagi para Petugas Pengantar SPM, Selasa (28/5). Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa selama ini petugas pengantar SPM dipandang sebelah mata. Seolah-olah mereka datang ke KPPN hanya sekedar sebagai kurir yang disuruh mengantar SPM, padahal lebih dari itu, petugas pengantar SPM mempunyai peranan yang sangat besar dalam proses pencairan SPM menjadi SP2D sehingga penyerapan anggaran dapat terlaksana dengan baik demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Mengingat perannya yang besar tersebut, maka KPPN Surabaya I merasa perlu untuk memberikan apresiasi dan membangkitkan semangat para petugas satker. Di samping itu, KPPN Surabaya I juga berharap dapat menjaring informasi dari mereka untuk dapat meningkatkan pelayanan di masa yang akan datang.

Kegiatan dikemas dalam sebuah acara yang santai, diisi dengan pengarahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur untuk memompa semangat para petugas satker, talk show antara perwakilan petugas pengantar SPM dan petugas Front Office (FO) KPPN diselingi dengan hiburan musik. Dalam acara tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan kepada petugas pengantar SPM terfavorit dan petugas FO KPPN Surabaya I terfavorit.

Terpilih sebagai petugas pengantar SPM terfavorit pilihan petugas FO KPPN adalah : 1. Ngesti Rahayu (Satker Badan Pengembangan Wilayah Suramadu), 2. Kasin (Denmako Armatim Surabaya), 3. Sukmini Dewi Kardiana (Kejaksaan Negeri Surabaya), sedangkan petugas FO KPPN Surabaya I terfavorit pilihan para petugas pengantar SPM adalah Mamiek Utami.

Oleh : Ibnu Haris Felama – KPPN Surabya I

Poso, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Poso menggelar kegiatan value gathering bagi seluruh pegawainya, Ahad (1/6), di pantai Toini. Para pegawai melebur bersama menjalin kerja sama dalam sebuah barisan. Menyatukan derap langkah meraih satu tujuan.

Mengawali kegiatan dengan do’a dan sambutannya, Kepala KPPN Poso Komar Tauchidi Sumiarsa menyampaikan bahwa acara value gathering ini merupakan sarana untuk meningkatkan sinergi yang merupakan salah satu nilai Kementerian Keuangan. Diharapkan dari out bound ini seluruh pegawai dapat mengimplementasikan makna sinergi dalam kerja sehari-hari.

Acara dapat berjalan dengan baik dengan mengoptimalkan tenaga lokal, yaitu Dede Priatna – Kasi Pencairan Dana dan Gunawan – Kasi Bank KPPN Poso. Cuaca yang agak terik tidak menyurutkan semangat para peserta untuk mengikuti satu demi satu games yang dikemas dalam kompetisi per kelompok.

Kepala kantor, kepala seksi, pelaksana dan tenaga honorer semua menyatu dalam satu permainan dengan penuh keceriaan. Tidak ada sekat-sekat jabatan, hambatan itu melebur dalam satu kebersamaan. Semoga spirit ini senantiasa terjaga dan mewarnai aktivitas di KPPN Poso.

Kontributor : Djoko Julianto

Liputan “Capacity Building” Tim Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan capacity building bagi Tim Kajian Fiskal Regional, Senin (27/5). Kegiatan ini menindaklanjuti surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2882/PB/2013 hal jadwal kegiatan regional economist 2013 dan No. S-3064/PB/2013 hal kajian fiskal regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Dalam rangka penyusunan Kajian Fiskal Regional, telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel No. KEP-56/WPB.19/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kajian Fiskal Regional lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalsel. Tim tersebut beranggotakan para pejabat/pegawai Bidang PPA I, PPA II dan Aklap. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk GKM (Gugus Kendali Mutu) ini merupakan upaya peningkatan kapasitas kemampuan bagi Tim Kajian Fiskal Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalsel dalam bidang analisis ekonomi/fiskal regional yang disampaikan oleh narasumber Regional Economist wilayah Kalsel dan Kalteng, M. Handry Imansyah, Ph.D dari Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Dalam sambutan saat membuka kegiatan ini, Kepala Bagian Umum, Muhtar Salim, selaku Plh. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalsel menyampaikan bahwa sesuai PMK 169/PMK.01/2012 Kanwil Ditjen Perbendaharaan selain menjalankan fungsi pembinaan, koordinasi dan supervisi memiliki fungsi baru sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dalam pengelolaan fiskal. Hal ini tentunya mengandung konsekuensi perubahan kultur budaya kerja yang sangat menantang, dimana pada awalnya pekerjaan lebih didominasi pekerjaan yang bersifat klerikal administratif, maka ke depannya akan beralih kepada pengembangan kemampuan SDM untuk melakukan analisis dan kajian. Tugas-tugas baru yang memerlukan kemampuan analisa tersebut diantaranya adalah penyusunan kajian fiskal regional dan monev dalam rangka spending reviu APBN maupun APBD.

Dalam paparannya, narasumber M. Handry Imansyah, menyampaikan latar belakang dibentuknya Regional Economist oleh Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo pada bulan April 2012 adalah dalam rangka membantu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk memberikan penjelasan secara akademik sebagai pihak yang independen di daerah kepada pemerintah/masyarakat daerah terkait berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi strategis yang ditetapkan pemerintah pusat yang memberi dampak/pengaruh signifikan kepada pemerintah/masyarakat daerah seperti kebijakan APBN, subsidi BBM, quality of spending. Kegiatan berupa publikasi yang dilakukan tersebut bisa dalam bentuk seminar, penulisan di media massa dll. Dalam perkembangan selanjutnya Regional Economist tersebut diarahkan ber-counterpart dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang telah ditetapkan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, termasuk untuk melakukan peer review atas Kajian Fiskal Regional yang dihasilkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Hal ini untuk menjamin kualitas kajian dari aspek akademik.

Para peserta capacity building antusias menyimak paparan narasumber terkait kondisi ekonomi nasional maupun regional wilayah Prov. Kalsel dalam 10 tahun terakhir. Berbagai tantangan yang dihadapi sebagai dampak krisis ekonomi dunia bagi perekonomian nasional maupun regional wilayah Kalsel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB, GINI ratio, HDI, tingkat kemiskinan dll. Dipaparkan juga berbagai kesempatan/peluang yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang dinilai oleh berbagai lembaga keuangan internasional memiliki pengaruh signifikan bagi pertumbuhan perekonomian dunia, karena besarnya pangsa pasar di Indonesia. Beliau menjelaskan pula bahwa Kajian Fiskal Regional yang nantinya akan disusun Kanwil Ditjen Perbendaharaan memiliki point plus karena Kementerian Keuangan memiliki data APBN yang disalurkan di daerah melalui dana KP, KD, DK, TP, UB maupun data APBD yang disalurkan melalui dana transfer (DAU, DAK, Dana Penyesuaian, DBH dll). Kajian ini akan menilai sejauh mana kontribusi belanja pemerintah yang disalurkan dalam APBN/APBD terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Peserta juga melakukan tanya jawab/sharing dengan narasumber terkait kebutuhan data/informasi profil dan perkembangan kondisi fiskal di Provinsi Kalsel yang bersumber dari APBN / APBD dalam rangka penyusunan Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalsel yang menjadi tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Moderator sekaligus Ketua Tim Penyusunan Kajian Fiskal Regional, Teddy, pada akhir acara menyampaikan bahwa pada tanggal 10 - 11 Juni 2013 akan dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan dalam rangka pembentukan forum komunikasi dengan Pemda sebagai upaya menjalin komunikasi/koordinasi terkait tugas-tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan sesuai PMK 169/PMK.01/2012. Dalam kesempatan Rakor dengan Pemda tersebut, Regional Economist dari Universitas Lambung Mangkurat juga akan memaparkan materi terkait manfaat/tujuan Kajian Fiskal Regional yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota dalam penetapan kebijakan pengelolaan APBD di daerah, sehingga diharapkan ada sinergi dengan daerah untuk bisa menyajikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional tersebut. Disepakati pula dengan Regional Economist bahwa pada awal Juli 2013 akan diadakan Seminar untuk memaparkan Hasil Kajian Fiskal Regional Prov. Kalsel dengan mengundang para stakeholder Pemda Prov/Kab/Kota se-Kalsel, instansi teknis terkait, unsur akademis, asosiasi pelaku usaha di daerah, dan media massa.

Oleh: Teddy – Konttributor Kanwil DJPBN Prov. Kalsel

Liputan Rakor Dan Outbound KPPN Sampit Sampit, djpbn.kemenkeu.go.id. Jumat sore tanggal 24 Mei 2013, para pegawai KPPN Sampit melakukan blusukan ke Kabupaten Seruyan, tepatnya di Pantai Sei Bakau. Pantai yang menjadi objek wisata unggulan Pemda Seruyan ini dipilih menjadi tempat kegiatan Rapat Koordinasi dan outbound dengan salah satu dinas di Seruyan. Kegiatan ini dirancang oleh Kasi Vera dan Kepatuhan Internal Joko Sumedhi, sebagai upaya mendekatkan diri atau turun ke lapangan untuk mencari solusi terbaik atas penyerapan anggaran satker yang masih rendah. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana peningkatan kapasitas pegawai KPPN Sampit.

Tepat pukul 19.30 WIB di bawah sinar bulan purnama, rakor dibuka oleh Ahmad Heryawan, selaku Kepala KPPN Sampit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi paparan pencapaian realisasi belanja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Pariwisata (Disnakertranspar) Kabupaten Seruyan yang masih tersendat di kuartal pertama tahun 2013. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan baru, proses lelang yang baru selesai, dan adanya revisi DIPA.

Sesi berikutnya berturut-turut dipaparkan oleh Joko Sumedhi yang mengupas Unit Kepatuhan Internal dan kepegawaian, disusul oleh Arief Koesetyawan yang menyampaikan materi tentang potensi fraud dan conflict of interest, serta Eko Setiyo Utomo yang membahas kepatuhan bank dalam menjalankan transaksi rekening kas negara. Pada sesi akhir, Kepala KPPN Sampit menyampaikan solusi atas penyerapan satker dan arahan terkait dengan pekerjaan KPPN Sampit. Sesudah itu acara dilanjutkan dengan makan malam. Agar lebih berkesan, pegawai KPPN membakar sendiri ikan, udang, jagung, ketela dan pisang di pinggir pantai Sei Bakau. Nikmat sekali, karena yang mengerjakan pegawai KPPN Sampit sendiri.

Di pagi hari yang cerah, peserta outbound berkumpul di pantai Sei Bakau. Sei Bakau adalah pilihan lokasi karena wisata pantai ini merupakan gabungan sungai dan pantai Seruyan yang terletak di seberang Laut Jawa. Pantainya masih asli, berpasir putih, ditumbuhi pohon kelapa dan cemara sehingga membawa peserta outbound antusias mengikutinya. Kegiatan ini diisi dengan berbagai aktivitas yang bersifat fun dan selaras dengan nilai-nilai Kementerian, di antaranya: membangun tim yang inovatif dan kreatif merupakan wujud nilai Kesempurnaan, kemudian menjalin kepercayaan dan sangka baik antar pegawai yang termasuk dari nilai Sinergi. Sebelum outbound dimulai Ahmad Heryawan memberi pesan kepada seluruh peserta: “Semua peserta adalah sama, tidak ada perbedaaan antara pejabat dan bukan pejabat.” sehingga kebersamaan antarpegawai dapat terjalin lebih erat. Ada kisah yang cukup unik, pada sesi permainan “urutan angka”, hampir semua pegawai, termasuk kepala kantor dan kepala seksi mendapat “hadiah” coretan tinta warna biru di pipi karena melakukan kekeliruan. Makna yang dapat diambil dari permainan ini adalah bahwa siapa pun pegawai, termasuk para pejabat KPPN Sampit boleh ditegur jika melakukan kekeliruan.

Pada acara puncak dua orang pembawa lilin berjalan di tengah tiupan angin laut yang cukup kencang. Semua peserta bahu-membahu mengawal lilin sampai ke tempat tali yang terhubung dengan tulisan spanduk. Alhamdulillah, berkat kerjasama, satu padu akhirnya sampailah pada tali tersebut. Lilin tersebut membakar tali dan terbukalah gulungan spanduk tadi. Kemudian semua pegawai KPPN Sampit bersama-sama berikrar: “Kita adalah satu, untuk satu tujuan. Bukan bikin malu, tetapi untuk maju. Bukan untuk bosan, tetapi terbaik memberi pelayanan. Bukan untuk menderita, tetapi untuk bahagia. Bukan untuk hancur, tetapi saling menguatkan. Bukan untuk bimbang dan ragu, tetapi untuk membangun sinergi demikian padu … raih target dan raih kebahagian!”
Itulah “oleh-oleh” yang akan kita bawa pulang ke KPPN Sampit ….

Oleh: Ahmad Heryawan, Joko Sumedhi, dan Rifqi Akmal Sjarif (Kontributor KPPN Sampit)