Liputan Rakorwil II lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id -Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Rapat Koordinasi Wilayah yang kedua di tahun 2013, pada tanggal 22 s.d 24 November 2013, di The Oxalis Regency Hotel, Magelang. Rakorwil diikuti oleh seluruh pejabat eselon II, III dan IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates. Rakor kali ini mengusung tema “Tingkatkan Sinergi dan Konsolidasi Untuk Sukseskan Akhir Tahun Anggaran 2013” dan dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Alfiah.

Dalam sambutannya, Alfiah mengharapkan agar rakorwil ini menjadi forum penyelesaian masalah dan menyamakan persepsi dan pemahaman dalam menghadapi akhir tahun anggaran khususnya antar KPPN di lingkup Kanwil DIY. Selepas pembukaan, ia memaparkan isu-isu strategis terkait hasil Rapimnas yang diselenggarakan bulan November 2013 di Jakarta. Poin penting yang disampaikan antara lain bahwa tahun 2014 akan menjadi tahun yang sangat krusial mengingat adanya Implementasi SPAN dan SAKTI, Operasional Kanwil dan KPPN baru, MPN G2, Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Pembentukan Treasury Dealing Room (TDR). Hal ini menuntut kesiapan semua jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY dalam menghadapi tantangan yang semakin berat.

Di hari kedua, Rakor menyajikan paparan para pejabat eselon III antara lain : Kepala Bagian Umum, Istu Wahudi yang menyoroti capaian kinerja masing-masing unit termasuk kinerja keuangan. Plt. Kepala Bidang PAPK, Budi Setiyono menyajikan evaluasi LKPP tahun 2012 dimana tahun ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY sukses menyabet predikat juara I untuk LKPP Tingkat Kanwil dan KPPN Yogyakarta Juara I LKPP Tingkat KPPN Tipe A1 termasuk KPPN Wonosari dan Wates yang masuk jajaran 10 besar LKPP KPPN Tipe A2. Plt. Kepala Bidang PPA II dan Kabid SKKI, M.I. Sri Nuryati menyampaikan kinerja yang telah dilaksanakan terkait dengan fungsi pembinaan anggaran daerah di Tahun 2013, implementasi atas hasil penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko UPR Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY dan hasil Supervisi KPPN Semester II 2013. Kepala Bidang PPA I, Niken Pudyastuti didampingi oleh Supervisor KPPN Yogyakarta, Subagio memaparkan materi Revisi DIPA dan Penyelesaian Pagu Minus.

Untuk penyampaian informasi terbaru seputar SPAN dan SAKTI, panitia menghadirkan Supervisor Kanwil, Gatot Prasetyo untuk memberikan pencerahan kepada peserta terkait materi yang diperoleh saat TOT SPAN dan SAKTI belum lama ini. Sedangkan paparan terakhir disampaikan oleh Kepala KPPN Yogyakarta, Edy Prayitno tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013. 

Secara maraton pada hari itu dibahas berbagai permasalahan yang diajukan oleh KPPN dalam pelaksanaan tugas selama ini dan tantangan menghadapi akhir tahun anggaran 2013. Tidak seperti rakor sebelumnya, dimana permasalahan dibahas dalam sidang komisi, pada rakor kali ini seluruh permasalahan tersebut langsung dibahas dalam sidang pleno yang diikuti oleh seluruh peserta sehingga semua peserta mendapatkan pemahaman yang sama. Menjelang maghrib, rakor secara resmi ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY dan malam harinya diselengarakan acara ramah tamah.

Di hari ketiga diselenggarakan outbond guna mengasah kembali kemampuan sinergi, motivasi, kreatifitas, ketajaman fokus, problem solving dan leadership para peserta dengan harapan sekembalinya ke kantor masing-masing dalam keadaan segar dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan demi suksesnya akhir tahun anggaran 2013.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY

Ternate, djpbn.kemenkeu.go.id- Sebagai bentuk peran aktif dan turut serta dalam pencegahan korupsi di wilayah Provinsi Maluku Utara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan seminar “Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara Dalam Persepektif Keuangan Negara,” Rabu (4/12), di Bella International Hotel. Seminar yang diikuti oleh seluruh Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara, bertujuan untuk memberikan kejelasan pemahaman mengenai tndak pidana korupsi dan kerugian negara, terkait konsep-konsep pemikiran yang ada di dalam UU Keuangan Negara. Selain itu, Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai penyelenggara ingin memberikan pengetahuan tentang batasan Tindak Pidana Korupsi bagi pengelola Keuangan Negara di lingkup Provinsi Maluku Utara. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat hampir setiap tindak pidana korupsi yang terjadi berhubungan dengan kerugian negara.

Gubernur Maluku Utara menyambut baik penyelenggaraan seminar ini. Secara khusus Gubernur mengutus Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Madjid Husen, untuk bertemu langsung dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sulaimansyah pada keesokan harinya sebagai bentuk apresiasi yang tinggi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas inisiatif dalam menyelenggarakan seminar terkait Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara yang selama ini diperlukan namun belum pernah diselenggarakan.

Seminar yang dibuka oleh Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Madjid Husen, mengundang Drs. Siswo Sujanto, DEA, pakar hukum keuangan negara yang sudah banyak kontribusinya dibidang penegakan hukum khususnya mengawal penerapan prinsip-prinsip dan konsep dasar di bidang keuangan negara yang menjadi acuan berbagai permasalahan tipikor oleh para penegak hukum (mantan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan) dan Dr. Surachmin, SH, MH, Hakim Agung Tipikor pada Mahkamah Agung-RI yang merupakan konseptor Paket Undang-Undang Keuangan Negara. Turut pula menyampaikan materi Muji Martopo, koordinator pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Dalam pidato pembukaan Gubernur Maluku Utara yang dibacakan oleh Madjid Husen dikemukankan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara dan daerah selalu ada resiko. Terkadang para pejabat pengelola keuangan tidak menyadari atau mengetahui perbuatannya dapat menimbulkan kerugian negara. ”Untuk itu seminar ini menjadi penting dalam memberikan pemahaman terkait Tindak Pidana Korupsi dan kerugian negara agar dapat mendudukkan dalam posisi yang benar dan jelas.” tegasnya.

Inisiatif penyelenggaraan seminar ini muncul dari keprihatinan terhadap pemberitaan media massa di Provinsi Maluku Utara yang hampir setiap hari mewartakan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pengelola keuangan daerah. Hal ini terungkap dalam paparan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sulaimansyah, sebagai pembuka seminar ini. Keprihatinan ini semakin jelas terlihat dari data sejak tahun 2005 hingga 2013 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, sekitar 28%, kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh para penegak hukum baik itu KPK, Kepolisian RI, maupun Kejaksaan RI. ”seminar ini merupakan salah satu upaya untuk menurunkan atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.” tambah Sulaimansyah.

Siswo Sujanto memaparkan bahwa dalam konsep pengelolaan keuangan negara tidak dikenal istilah konsep pengelolaan keuangan daerah yang ada adalah konsep pengelolaan keuangan negara yang diterapkan secara terbatas sesuai dengan lingkupnya. Sehingga seharusnya tidak ada lagi perbedaan tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara, haruslah dilihat dengan menggunakan perspektif hukum keuangan negara tidak dengan perspektif yang lain. Karena jika menggunakan perspektif selain hukum keuangan negara unsur kerugian negara tidak dapat terpenuhi. “Kerugian negara harus dapat dinilai secara nyata dan pasti dengan menggunakan perspektif keuangan negara” tambahnya.

Dalam pemaparannya, Muji Martopo selaku koordinator pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menjelaskan bagaimana pengelola keuangan negara dapat terhindar dari tindak pidana korupsi. ”semua bergantung pilihan bapak ibu pengelola keuangan karena peraturan pengelolaan keuangan telah cukup jelas mengatur.” jelasnya. Para pengelola keuangan-lah yang paling tahu apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Oleh karena itu harus memahami peraturan terkait pengelolaan keuangan negara dengan baik agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

”Semua hadirin peserta seminar ini, termasuk saya, pasti tidak lepas dari perbuatan korupsi.” kata Surachmin membuka paparannya. Pernyataan mengejutkan tersebut dilontarkan oleh Surachmin untuk menggambarkan banyaknya unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Dalam kaitannya dengan keuangan negara, yang paling sering terjadi adalah korupsi yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 2 (Setiap orang; Melawan hukum; Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; Merugikan keuangan negara) dan Pasal 3 (Setiap orang; Menyalah gunakan kewenangan; Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporsi). “Apabila satu saja unsur tidak terbukti, maka tindak pidana korupsi tidak dapat disangkakan kepada setiap orang.” tegasnya.

Surachmin menambahkan bahwa dalam proses peradilan kadangkala peraturan perundangan belum mengatur secara lengkap dan sempurna, baik untuk hukum acara maupun hukum materiil, sehingga timbul perbedaan atau silang pendapat dikalangan penegak hukum maupun para ahli yang perlu dicarikan solusi untuk mengatasinya. Untuk hal seperti ini hakim dituntut untuk selalu melakukan kreatifitas tetapi tetapi harus dalam koridor hukum dan keadilan yaitu dengan mengeluarkan putusan-putusan berdasarkan hukum dan keadilan yang diterima oleh masyarakat dan bisa berlaku secara universal berupa yurisprudensi.

Jika kita merujuk pada pemaparan Hakim Agung Tipikor, Dr. Surachmin, SH, MH, maka terhadap kasus pemalsuan SPM pada KPPN Jakarta II seharusnya tidak dapat didakwa kepada pejabat/pegawai KPPN karena menurut Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang RI Nomor:20 Tahun Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur menyalah gunakan kewenangan tidak terbukti mengingat kedudukan pejabat/pegawai tersebut hanya melaksanakan wewenang untuk menerima SPM yang diajukan Satker dan menerbitkan SP2D atas SPM berkenaan. Hal ini karena salah satu unsur tindak pidana korupsi tidak terpenuhi.

Liputan Rakor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id - “Kami segenap pegawai Kementerian Keuangan Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan satukan hati, tautkan jiwa tuk berikrar dengan sungguh-sungguh; optimalkan penerimaan negara, efektif dan efisien dalam pengeluaran negara, amankan aset tertib dalam tata kelola, niatkan ikhlas dalam berkarya, dan galang kebersamaan demi kemajuan banua”, demikian pekikan ikrar seluruh peserta rapat Koordinasi Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 yang telah dilaksanakan dari tanggal 01 sd 03 November 2013 di Hotel Novotel Banjarbaru, dengan mengangkat tema “Galang Sinergi untuk Meningkatkan Profesionalisme di Bidang Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Pengelolaan aset di Lingkup Kalimantan Selatan”.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Kiswandoko selaku Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan maksud dan tujuan rapat koordinasi antar lain, untuk memperingati dan memelihara momentum Hari Uang ke-67, meningkatkan sinergi yang sudah terbangun terutama dalam menghadapi akhir tahun 2013 dan menyongsong tahun 2014, serta menjaga nilai-nilai Kementerian Keuangan yang telah dideklarasikan oleh Menteri Keuangan beserta para pejabat eselon I dan II lingkup Kemenkeu pada tanggal 29 Juli 2011 dapat diimplementasikan di daerah dengan semangat kebersamaan, serta .

Kepala Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Kalselteng, Mekar Satria Utama selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan, manyambut positif kegiatan rakor ini dan bahkan memberikan dukungan dan spirit luar biasa atas serangkaian kegiatan memperingati hari uang ke-67 yang antara lain diisi dengan upacara pengibaran bendera merah putih, donor darah, rapat koordinasi dan pada tanggal 16 November 2013 mendatang akan ditutup dengan kegiatan jalan sehat keluarga besar Kementerian Keuangan se Kalimantan Selatan.

Kegiatan rakor yang dihadiri oleh para kepala kantor seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan setingkat eselon II s.d IV ini, diisi dengan kegiatan paparan oleh para Kepala Kantor Wilayah DJP (Mekar Satria Utama), DJPBN (Kiswandoko), DJKN (Marhokkom Sitompul) dan Kepala Kantor KPPBC TMP B Banjarmasin (diwakili oleh Musafak) mengungkapkan seputar tugas dan fungsi masing-masing disertai permasalahan yang dihadapi, serta diskusi bahkan kritikan atas pelayanan serta kewajiban yang harus dilakukan unit eselon I lain, semua menjadi sangat cair dan hangat karena Muhtar Salim selaku moderator cukup berhasil menjaga suasana jalannya paparan dan diskusi agar tidak tegang. Dari 4 (empat) paparan dimaksud, tergambar jelas bahwa masih banyak sekali permasalahan yang dihadapi masing-masing unit eselon I di Kalsel, selain dampak kondisi ekonomi dunia yang sedang lesu juga permasalahan internal dan eksternal yang harus ditangani dengan kerja keras, serius dan hati-hati.

Hal yang tidak kalah menarik pada sesi paparan adalah hadirnya economic regional Kalselteng M. Handry Imansyah, Ph.D yang memaparkan materi ”Ekonomi Indonesia Terkini dan Prospek Ekonomi Kalsel”, durasi 1 jam terasa sangat singkat karena antusiasme para peserta yang begitu tinggi untuk bertanya.

Di penghujung kegiatan, Kepala Perwakilan menyampaikan kesimpulan rakor secara singkat, antara lain ; a). esensi koordinasi adalah memangkas semaksimal mungkin rangkaian birokrasi dengan tetap menjaga SOP, kalau bisa melalui telepon atau SMS mengapa harus melalui surat resmi, b). perlunya pertemuan rutin 2 (dua) bulan sekali untuk membahas info terkini di lingkup Kemenkeu Prov. Kalsel, 3). mengintensifkan upaya/rencana pembangunan gedung keuangan di Banjarbaru agar segera terwujud, 4). Perlunya rapat khusus menyusun rencana kegiatan Perwakilan Kemenkeu untuk periode TA. 2014.

Beberapa kegiatan pelengkap rapat koordinasi agar menjadi lebih menyenangkan, antara lain diisi dengan senam pagi bersama untuk mengawali semua kegiatan, pembacaan ikrar bersama yang dituangkan dalam ”PIAGAM OEANG”, seluruh rangkaian acara diakhiri dengan berdendang bersama yang diringi oleh organ tunggal Sdr. Abdul Hamid salah seorang pegawai Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Selatan, segala ketegangan, letih dan lesu menjadi larut dalam sinergi, semua gembira untuk menyongsong esok hari dengan penuh semangat dan spirit kebersamaan.

Oleh : Kontributor Kanwil DJPBN Prov. Kalsel - Muhtar Salim

Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh Periode II Tahun. 2013
Dalam rangka evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja triwulan III TA 2013 dan persiapan menghadapi langkah-langkah akhir tahun 2013, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) II Tahun 2013, pada tanggal 26 sd 28 Oktober 2013, di Hotel Pade’, Kabupaten Aceh Besar. Rakor diikuti oleh seluruh pejabat eselon II, III, serta eselon IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Tema yang diusung pada Rakor II tersebut adalah “Kita Bangun Sinergi dan Kebersamaan Untuk Mewujudkan Kualitas Kinerja yang Lebih Baik”.

Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanProvinsi Aceh, Bakhtaruddin, yang dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa Rakor II Tahun 2013 ini diselenggarakan guna membahas permasalahan KPPN lingkup Kanwil Ditjen PerbendaharaanP rovinsi Aceh guna memastikan penyerapan anggaran yang lebih baik dan persiapan menghadapi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2013. Selanjutnya, ia juga mengharapkan agar seluruh peserta rakor dapat secara aktif mencermati pemaparan oleh masing-masing narasumber dan memberikan masukan yang positif sehingga rakor kali ini menghasilkan rumusan yang konstruktif dan aplikatif.

Seusai acara pembukaan, rakor dilanjutkan dengan penyerahan Buku Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Aceh Semester I Tahun 2013 kepada para Kepala KPPN guna disampaikan kepada Pemerintah Daerah lingkup wilayah kerjanya.

Penyerahan Buku KFR Provinsi Aceh Semester I 2013 Selanjutnya acara Rakor Periode II Tahun 2013 ini memasuki acara inti, yaitu pemaparan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran yang dibawakan oleh Kepala Bidang PPA I, Muliasyah. Pemaparan materi berikutnya adalah kondisi dan kinerja terkini, serta kesiapan KPPN dalam menghadapi langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2013 yang disampaikan oleh seluruh Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Sesi terakhir hari pertama adalah diskusi yang di moderatori oleh Nana Karmana dengan pemateri utama Kepala Bidang Pembinaan AKLAP, Iwan Hanafi.

Dalam acara diskusi, Bapak Iwan Hanafi memaparkan bahwa setelah dikategorisasikan oleh Tim Perumus, telah terkumpul sebanyak 41 permasalahan, yang terdiri atas 5 permasalahan Subbag Umum, 6 permasalahan Seksi Bank, 3 permasalahan Seksi MSKI, 16 permasalahan Seksi Pencairan Dana, dan 11 permasalahan Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Pada Rapat Koordinasi Periode II ini, diumumkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh yang mempunyai kinerja terbaik hasil dari Pembinaan Periode I Tahun 2013 oleh Tim Terpadu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Adapun KPPN yang mendapat Nilai terbaik tersebut adalah :

1. KPPN Banda Aceh
2. KPPN Lhokseumawe
3. KPPN Takengon

Pada hari kedua, Rakor Periode II Tahun 2013 diisi dengan acara Team Building ke Pantai Lampuuk, Lhoknga Aceh Besar, yang diselenggarakan guna meningkatkan jalinan silahturahmi antar sesama pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh tanpa melihat status jabatan dan juga diikuti seluruh pegawai Honorer, sehingga nantinya dapat mempemudah koordinasi dan kerjasama antar pegawai atas pekerjaan di kantor yang semakin hari semakin meningkat dan dituntut tanggung jawab yang besar.

Acara Rapat Koordinasi ditutup langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, yang dalam pidatonya mengharapkan hasil pemaparan, diskusi,dan kegiatan team building yang dilakukan selama Rakor dapat ditindaklanjuti guna mengupayakan tugas-tugas Kanwil dan KPPN, khususnya penyerapan anggaran yang lebih baik dan persiapan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2013. Selanjutnya pada akhir arahan, beliau juga menyampaikan terima kasih kepada panitia dan para peserta Rakor II atas terselenggaranya rapat koordinasi ini dengan baik dan lancar. 

Kontributor : Isnain Fikriansyah (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)

Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id – Untuk kesekian kalinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur melaksanakan Kegiatan Forum Komunikasi Satker Badan Layanan Umum (BLU) Tahap II Tahun Anggaran 2013, Selasa (24/9), di Universitas Airlangga Surabaya. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan dari Sembilan belas satker BLU di wilayah Provinsi Jawa Timur, para Kepala Bidang lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim, Kepala KPPN lingkup Provinsi Jawa Timur yang memiliki satuan kerja BLU di wilayah kerjanya.

Kegiatan forum komunikasi dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor II Bidang Keuangan Moh. Nasih. Acara dilanjutkan sambutan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Pardiharto. Dalam sambutannya Kakanwil menyampaikan harapan, melalui forum komunikasi ini dapat menjadi media komunikasi dan silaturahmi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan BLU, antara jajaran Pimpinan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU selaku pemegang kebijakan dan jajaran Pimpinan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur selaku pelaksana fungsi pembinaan Satker BLU, dengan jajaran Pimpinan Satker BLU sebagai executing agency penyelenggaraan pengelolaan keuangan BLU.

Penerapan pola PK BLU sesuai PP Nomor 23 tahun 2005 dapat diartikan sebagai pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja melalui pemberian fleksibilitas dengan menonjolkan efisiensi, dan produktivitas, sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Dengan model pengelolaan keuangan seperti ini, satuan kerja BLU dituntut untuk menjalankan tugas-tugasnya secara professional, cepat tanggap, dan ber-emphaty dalam menyediakan produk layanan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui kreativitas dan inovasi yang tiada henti sebagaimana halnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kegiatan Forum Komunikasi Satker BLU Tahap II kali ini mengambil tema “Peningkatan Kinerja Badan Layanan Umum, melalui Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Publik” menghadirkan Narasumber Bayu Andi P. dari Direktorat PK-BLU, Guntur Riyanto dari Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Surabaya, serta Hari Utomo Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim sebagai Moderator.

Dalam paparan I disampaikan materi mengenai PP 6 Tahun 2006 dan PMK No.96/PMK.06/2007. Pengelolaan BMN/Aset BLU tidak dapat dialihkan, dipindahtangankan, dan/atau dihapuskan kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsep dalam pengelolaan BMN/Aset BLU adalah penetapan status dan/atau alih status sebagai ketentuan pokok dalam penggunaan BMN. Dalam pemanfaatan BMN terdapat kategori sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah pusat, dan penghapusan.

Pada sesi II disampaikan materi mengenai PP 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP 74 Tahun 2012. Tarif BLU ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk Peraturan Menteri. Pada kesempatan tersebut disampaikan mengenai alur penetapan tarif BLU, tujuan dan prinsip dalam penetapan tarif, langkah-langkah penyusunan berupa usulan, bentuk, perhitungan, kebijakan dan analisa tarif, serta sistematika penulisannya. Konsep dalam tarif layanan, BLU dapat memungut biaya atas layanannya kepada masyarakat sebagai imbalan yang diberikan atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Penetapan tarif merupakan landasan hukum dan transparansi Badan Layanan Umum dalam melakukan pungutan kepada masyarakat dalam rangka optimalisasi PNBP untuk peningkatan pengembangan mutu pelayanan dan memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat. 

Pada sesi tanya jawab peserta sangat interaktif dan antusias dalam menggali informasi dari narasumber baik mengenai pengelolaan keuangan maupun perlakuan atas aset yang dimiliki oleh BLU. Sebagai wujud perhatian dan antusias peserta, acara sesi tanya jawab yang berakhir sampai dengan pukul 15.45 WIB tersebut, peserta dan tuan rumah berharap acara semacam ini lebih sering diadakan agar satker BLU semakin paham akan kewajibannya dan tidak salah dalam melangkah. Kegiatan Forum Komunikasi Satker BLU Tahap II ditutup pada pukul 16.00 WIB, diiringi dengan ucapan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di Forkom berikutnya di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang.

Liputan Sosialisasi Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahanan
Saumlaki, djpbn.kemenkeu.go.id - Direktorat Akuntansi Pelaporan Keuangan (Direktorat APK) menggelar acara Sosialisasi Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahanan, Rabu (30/10), di Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan tema “Sinergitas Penyusunan Laporan Keuangan”. Acara ini dengan Hari Oeang RI ke-67. Para peserta sosialisasi yang hadir adalah Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Eselon IV yang menangani perencanaan, pelaksanaan anggaran atau akuntansi dan pelaporan keuangan dari seluruh satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Saumlaki. Para pejabat KPA dan seluruh pegawai KPPN Saumlaki berterima kasih dan memberikan appresiasi kepada Tim dari Kantor Pusat yang dipimpin oleh Kasubdit Standar Akuntansi Pemerintah, R. Wiwin Iswanti, yang telah memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada seluruh peserta sosialisasi di Saumlaki.

Sebelum acara inti dimulai, tim panitia membagikan soal pre test kepada para peserta sosialisasi, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman para peserta terhadap sistem akuntansi pemerintah. Acara dibuka oleh Kepala KPPN Saumlaki, Yohanis Mendila, dilanjutkan dengan pembacaan keynote speech berjudul sinergitas penyusunan laporan keuangan. Dalam keynote speech ini disampaikan tentang penyatuan persepsi dalam penyusunan laporan keuangan entitas dan pemerintah pusat agar dihasilkan laporan keuangan yang beropini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Pada sesi pertama acara sosialisasi Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan dipaparkan gambaran umum Sistem Akuntansi Pemerintah oleh R. Wiwin Iswanti. Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan tentang perjalanan sistem akuntansi pemerintahan dan penyusunan laporan keuangan yang berbasis pada sistem akuntansi pemerintah. Sesi berikutnya adalah pemaparan tentang IPSAP terbaru dari Kasi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkup Pemerintah Pusat, Tio Novita. Ia menyampaikan materi IPSAP No.2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima RKUN/RKUD dan IPSAP No.3 tentang Pengakuan Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan yang Diterima/Dikeluarkan RKUN/ RKUD. Selain itu, Tio Novita memaparkan pula tentang bultek terbaru, yaitu Bultek SAP Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud dan Bultek SAP Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing.

Sesi terakhir, disampaikan materi tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan Kebijakan Akuntansinya serta materi tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga (PMK No.198/PMK.05/2012) oleh Kasi Dukungan Pengembangan Standar Akuntansi, Masta Boru Manurung.

Dalam sesi diskusi Sistem Akuntansi Pemerintahan terdapat pertanyaan terkait trik dalam penyusunan laporan keuangan, pengembangan aset tidak berwujud, dan hibah. Satuan kerja yang hadir antusias mengikuti diskusi sistem akuntansi pemerintahan ini. Sebelum acara berakhir, tim panitia membagikan soal post test untuk dijawab para peserta sosialisasi dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat penyerapan para peserta terhadap materi yang telah diberikan oleh para narasumber. Dari hasil pre test dan post test ini didapatkan peserta yang berhasil meraih nilai tertinggi, yaitu peringkat satu diraih satker Pengadilan Negeri Saumlaki, peringkat dua diraih satker Badan Pengelola Perbatasan Kab. MTB, dan peringkat tiga diraih satker Dinsosnakertrans Kab. MTB.

Di penghujung acara, Wiwin Iswanti menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada peserta sosialisasi, dan dilanjutkan dengan Penutupan acara Sosialisasi Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan oleh Kepala KPPN Saumlaki. Dalam kata penutupnya, Kepala KPPN Saumlaki berharap agar dengan adanya sosialisasi ini, para peserta dapat memperoleh manfaat dan bekal untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan anggaran dan menyusun laporan keuangan di tahun mendatang.

Pada kesempatan malam hari diadakan acara Syukuran Hari Oeang RI ke-67 yang dihadiri oleh keluarga besar KPPN Saumlaki dan tim dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan mengundang para pensiunan / purna bhakti beserta keluarganya. Kepala KPPN Saumlaki, Yohanis Mendila, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat hari Oeang RI ke-67. Ia juga menegaskan bahwa sejak KPPN Saumlaki didirikan baru pertama kali ada pejabat wanita dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang berkunjung ke KPPN Saumlaki serta menyampaikan sosialisasi tentang Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Oleh: Yofi Habibie Adnan, Eko Bintoro - Kontributor KPPN Saumlaki

Liputan Hari Oeang RI ke-67
Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id - “Selamat Pagi pendengar Pro I RRI Gorontalo di manapun anda berada. Bersama penyiar anda Taufik, hari ini, Senin 28 Oktober 2013, acara Hallo Eksekutif Pro I RRI Gorontalo menghadirkan nara sumber special dari Keluarga Besar Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo”

Itulah kalimat pembuka yang mengawali sesi dialog RRI dengan jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo. Dialog ini merupakan Public Campaign dalam rangka peringatan Hari Oeang Ke-67 Tahun 2013. Hadir sebagai nara sumber pada dialog tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Sudarso, sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Gorontalo, Yulianto, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo, Suhardjono, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo, Wahyu Purnomo.

Dialog selama 1 jam, yang dimulai pada pukul 09.00 WITA tersebut membahas tentang Peringatan Hari Oeang ke-67 Tahun 2013, disertai isu-isu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di Provinsi Gorontalo. Diskusi semakin menarik dengan adanya respon pertanyaan dari pendengar yang menanyakan berbagai hal kepada para nara sumber diantaranya terkait dengan proses pencairan dana, pertimbangan pemusnahan barang sitaan bea dan cukai serta pertanyaan terkait proses lelang aset negara. Atas pertanyaan tersebut, masing-masing nara sumber memberikan penjelasan secara komprehensip.

Dalam kesempatan itu terdapat pula pertanyaan dari pendengar yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, misalnya pertanyaan tentang keberadaan uang pecahan Rp. 100,- dan Rp.500 ,- yang oleh sebagaian masyarakat Gorontalo dianggap sudah tidak berlaku serta mekanisme penukaran uang yang sudah tidak berlaku misalnya uang pecahan Rp. 50.000,- edisi gambar mantan presiden Soeharto.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo, Sudarso menjelaskan bahwa persoalan terkait peredaran uang merupakan kewenangan dari Bank Indoensia dan menyarankan pendengar tersebut untuk dapat berkonsultasi dengan Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo.

Seiring peringatan Hari Oeang Ke-67 Tahun 2013, Sudarso juga menghimbau seluruh masyarakat Gorontalo untuk lebih mentaati ketentuan perpajakan karena peran signifikan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendanaan APBN. Dalam kaitannya dengan penyerapan anggaran, Sudarso berharap seluruh satker baik satker vertikal maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih disiplin dalam penyerapan anggaran sehingga tidak terjadi penumpukan penyerapan di setiap akhir tahun anggaran. Sudarso juga berharap agar masyarakat lebih memilih produk dalam negeri daripada produk luar negeri guna mendukung perekonomian nasional menjadi Mandiri, Kuat dan Stabil sejalan dengan tema peringatan Hari Oeang Ke-67 Tahun 2013.

Dalam kesempatan dialog tersebut, Sudarso juga menyampaikan kegiatan lain yang akan digelar dalam rangka peringatan Hari Oeang Ke-67 Tahun 2013, yaitu Upacara Bendera tanggal 30 Oktober 2013 bertempat di halaman Kanwil DJPB Prov. Gorontalo , yang dilanjutkan dengan kegiatan aksi donor darah dan penyerahan santunan kepada panti asuhan serta kegiatan Senam Sehat Bersama pada tanggal 2 November 2013 bertempat di halaman KPKNL Gorontalo.

Kontributor Kanwil DJPBN Provinsi Gorontalo

Liputan Peringatan Hari Oeang ke 67 di Poso
Poso, djpbn.kemenkeu.go.id - Mengejawantahkan nilai-nilai Kementerian Keuangan terutama Sinergi, KPPN Poso menjadi inisiator lomba-lomba memperingati Hari Oeang ke 67 dengan menghadirkan peserta KPPN, KPP Pratama, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, PT Pegadaian, PT Bank BRI, PT Bank BNI, PT Bank Mandiri dan PT BPD Sulawesi Tengah.

Selama dua minggu penuh, para atlet berlomba secara fisik dan keterampilan dalam berbagai cabang olah raga, seperti bulu tangkis, tenis meja, futsal, dan bola volley. Tak ketinggalan adu otak yaitu Catur.

Menurut penyelenggara, kegiatan ini digelar mengejawantahkan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang bertepatan dengan peringatan Hari Oeang ke-67 di Poso. Berbagai pihak menjalin tali silaturahim, menguji indurance yang sangat penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari dari pagi hingga sore, sportivitas sebagai basic attitude yang dekat dengan integritas, serta asah strategi. Bukan untuk sekadar mendapat pengakuan sebagai sang juara, namun spirit memperjuangkan prestasi hingga tetes peluh terakhir itulah yang lebih bermakna.

Rangkaian kegiatan lomba diselingi dengan jalan sehat memperebutkan berbagai door prize dengan mengambil tempat start di KPPN Poso. Tepat tanggal 30 Oktober 2013 sebagai hari yang bersejarah bagi sebuah bangsa yang berdaulat, diselenggarakan Upacara Bendera memperingati Hari Oeang ke 67 bertempat di halaman KPP Pratama Poso. Bertindak sebagai Pembina Upacara adalah Komar Tauchidi Sumiarsa, Kepala KPPN Poso yang dalam arahannya menyampaikan sambutan Menteri Keuangan RI.

Pengumuman dan pembagian piala kepada pemenang lomba menjadi moment yang ditunggu-tunggu. Ada yang bersuka cita karena memborong hadiah, ada yang hanya mendapat satu tropi namun ada juga yang tidak mendapatkan satu pun penghargaan. Namun semuanya bisa berjabat tangan dengan senyum tulus. Mengakhiri rangkaian Hari Oeang ke 67 di Kabupaten Poso, para Kepala Kantor dan Pimpinan Bank mengunjugi pantu asuhan Al Muqoddas – Poso dan menyerahkan santunan beserta sembako sebagai bentuk kepedulian kepada sesama yang kurang mampu.

Oleh : Kontributor KPPN Poso -  Djoko Julianto