Liputan pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi Pengelolaan PNBP
Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id,- Sebagai wujud implementasi PMK nomor 169/PMK.01/2012 yang antara lain menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah melakukan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan PNBP di Meeting Room Borneo Hotel Maqna Gorontalo (5/12) dengan peserta adalah kuasa pengguna anggaran dan bendahara penerimaan satker dari 12 Bagian Anggaran satker pengelola PNBP yang ada di Provinsi Gorontalo, acara ini dihadiri pula oleh Kepala KPPN Gorontalo dan Kepala KPPN Marisa.

Pada rakor yang mengangkat tema “Perbaikan Tata Kelola PNBP Sebagai Upaya Meningkatkan Kontribusi Penerimaan Negara”, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Sudarso, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rakor ini adalah langkah awal untuk menyamakan persepsi bahwa penerimaan negara harus pula ditopang melalui sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak disamping dari sektor penerimaan pajak lainnya.

Dikesempatan yang sama, Sudarso juga menyampaikan beberapa temuan BPK terkait pengelolaan PNBP pada kementerian/lembaga antara lain: PNBP yang tidak disetor tepat waktu, PNBP yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN, PNBP yang kurang/belum dipungut dan PNBP yang belum didukung dengan dasar hukum yang memadai.

Sudarso, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Peraturan dan Standarisasi Teknis BLU, Direktorat PPK-BLU, juga menyampaikan secara rinci mengenai isu-isu terkini terkait pengelolaan PNBP yaitu mengenai tarif layanan yang dipungut dibandingkan dengan kemampuan daya beli masyarakat, kemudian optimalisasi potensi PNBP kelautan mengingat luas wilayah Indonesia dua pertiga-nya adalah lautan, mengenai pedoman pencairan PNBP sesuai dengan Maksimum Pencairan (MP) serta pengaruh pungutan PNBP terhadap peningkatan layanan kepada masyarakat.

Pada sesi berikutnya, Kepala Bidang PPA I, Pratanto, berkesempatan untuk memaparkan mengenai hasil kuisioner yang dibagikan pada saat monitoring dan evaluasi (monev) PNBP (18-22 November 2013) kepada 37 satker pengelola PNBP. Dijelaskan pula bahwa dalam kuisioner yang diedarkan tersebut terdiri dari 18 pertanyaan terbuka, untuk digunakan sebagai data mining, dan informasi tentang pengelolaan PNBP serta permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing satker. 

Dari hasil kuisioner tersebut dapat diperoleh beberapa informasi antara lain belum semua kabupaten memiliki bank persepsi, setoran yang tidak dibukukan oleh bank persepsi pada hari yang sama, jaringan bank penerima setoran sering mengalami gangguan, jarak bank persepsi dengan lokasi satker yang relatif jauh dibanding jumlah setoran PNBP, jam layanan satker lebih lama daripada jam buka kas pada Bank Persepsi, penyetoran PNBP yang tidak sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan, tarif pada peraturan pemerintah satuan kerja PNBP dinilai terlalu rendah, serta adanya PNBP yang belum mempunyai tarif.

Selanjutnya diakhir acara diperoleh beberapa rekomendasi antara lain agar satker meningkatkan tata kelola perencanaan dan penganggaran PNBP, kemudian melakukan peninjauan kembali terkait besaran tarif PNBP, upaya untuk ekstensifikasi layanan PNBP yang belum ditentukan tarifnya, serta melakukan perbaikan teknis penyetoran untuk setoran yang kecil dibanding biaya yang harus dikeluarkan dengan cara mengajukan dispensasi penyetoran secara berkala sesuai PMK nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tatacara Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerima.

Bojonegoro, djpbn.kemenkeu.go.id, - Menjelang akhir tahun, Dirjen Perbendaharaan mempunyai kerja besar dalam dalam konteks pelaksanaan anggaran belanja. Pembayaran APBN dengan segala administrasinya yang akan harus diselesaikan pada tanggal 31 Desember. Mengingat pengelolaan keuangan negara adalah sebuah proses, maka setiap tahun Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan proses penerimaan dan pembayaran tagihan kepada negara.

Merujuk dari pelaksanaan Rapimnas pimpinan Ditjen Perbendaharaan yang mengamanatkan untuk segera melaksanakan sosialiasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2013 dan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-7523/PB/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Langkah-Langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2013, maka KPPN Bojonegoro memandang perlu untuk segera melakukan sosialisasi tersebut dengan materi draft langkah-langkah akhir tahun kepada mitra kerja KPPN Bojonegoro (Satuan Kerja dan Bank/Pos).

Hal ini bertujuan agar mitra kerja KPPN Bojonegoro segera dapat menyiapkan diri lebih dini untuk segera mengambil langkah yang perlu dilakukan mengingat berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir bulan Oktober 2013, ditemukan masih banyak (di atas 40% dari seluruh satker) satuan kerja lingkup wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro dengan realisasi belanja sebesar 60% dari pagu DIPA yang dimiliki.

Sosialisasi Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013 diadakan pada tanggal 20 November 2013 dengan peserta adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja, pegawai bank/pos di bidang persepsi dan pencairan dana, dengan rincian 60 orang petugas satker, 12 orang petugas bank/pos. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro, Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro, unsur Muspida Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan serta pimpinan Bank/Pos juga turut menghadiri acara sosialisasi tersebut.

Sosialisasi Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013 yang mengambil tema ”Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat” diadakan di aula KPPN Bojonegoro, Jalan Untung Suropati nomor 63, Bojonegoro.

Sebagai acara pembukaan Bustami selaku Kepala KPPN Bojonegoro menyampaikan tujuan dilaksanakannya acara Sosialisasi Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran (LLAT) 2013, adalah untuk menyatukan langkah dan menyamakan persepsi didalam melaksanakan kewajiban selaku pengelola anggaran negara, antara KPPN selaku Bendahara Umum Negara di daerah, Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Perbankan/PT.Pos Indonesia sebagai Mitra Kerja Utama, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dan juga merupakan implementasi dari Tugas dan Fungsi KPPN. Di ujung sambutannya, Kepala KPPN Bojonegoro juga menyampaikan harapan agar dapat tercipta sinergi yang baik agar pelaksanaan tutup tahun anggaran 2013 dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. 

Acara sosialisasi LLAT 2013 terasa istimewa karena dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro, Suyoto. Dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas acara yang diselengggarakan oleh KPPN Bojonegoro yang menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan terkait pengelolaan keuangan negara (Satker dan Bank/Pos) dan unsur Muspida Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan. Pertemuan untuk menghasilkan sinergi seperti ini diperlukan untuk menciptakan tata kelola keuangan negara khususnya di daerah menjadi lebih baik. Selanjutnya beliau juga membahas tentang tata kelola keuangan yang diharapkan dapat tercipta di daerah seperti pencairan anggaran yang tertib dan tidak menumpuk di akhir tahun agar dapat tercipta stimulus fiskal dan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf perekonomian daerah.

Acara selanjutnya adalah pemaparan materi langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2013 terdiri 4 (empat) sesi yaitu:

1. Bidang pengeluaran oleh Seksi Pencairan Dana & Manajemen Satker
2. Bidang penerimaan oleh Seksi Bank
3. Bidang pelaporan keuangan oleh Seksi Verifikasi, Akuntansi & Kepatuhan Internal
4. Bidang revisi anggaran menjelang akhir tahun anggaran 2013 oleh Kanwil DJPBN Prov. Jatim

Tepat pukul 12.30 pemaparan materi telah selesai disampaikan yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang langsung dipimpin oleh Kepala KPPN Bojonegoro. Pada sesi ini peserta dipersilakan untuk bertanya secara langsung atas apa yang telah disampaikan oleh narasumber.

Setelah sesi tanya jawab yang berlangsung secara interaktif, akhirnya pada pukul 13.15 Kepala KPPN Bojonegoro menutup acara Sosialisasi Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013. Dalam penutupannya beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan dan peserta mitra kerja KPPN Bojonegoro dan beliau juga berharap akan terciptanya sinergi yang baik dalam menghadapi tutup tahun anggaran 2013 antara KPPN, Satuan Kerja dan Bank/Pos.

Kontributor KPPN Bojonegoro – Pandu Esmana RHP

Pontianak, djpbn.kemenkeu.go.id - “Bagaimana kami bisa membantu secara optimal, jika perbankan yang lain setengah hati melayani nasabah yang mau menyetor pajak dan setoran lainnya? Malah sebagian bank disinyalir menutup lebih awal loket layanan setoran dari batas waktu yang telah ditetapkan.” Inilah sekelumit “curhat” peserta pada sesi tanya-jawab kegiatan sosialisasi dan penyamaan persepsi terhadap penerimaan Negara dan Treasury Single Account (TSA) yang disampaikan oleh Arief Budiman, Kepala Cabang Bank Mandiri Ngurah Rai Pontianak. Ia mengungkapkan pengalamannya tahun lalu, dimana antrean penyetor sangat panjang dikantornya dan ironis justru terjadi di sebagian bank persepsi lain malah sepi antrean. Menyikapi hal ini Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Marni Misnur yang bertindak sebagai Narasumber menjelaskan, perlu adanya kesadaran semua pihak, utamanya bank/pos persepsi agar memahami hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam dokumen perjanjian jasa pelayanan perbankan sebagai bank/pos persepsi dalam rangka pelaksanaan TSA Penerimaan, yang ditandatangani pimpinan perbankan/pos dan Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan pada tanggal 28 Juni 2013.

Kegiatan sosialisasi diadakan di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar tanggal 4 Desember 2013 yang lalu. Peserta yang hadir berasal dari seluruh pimpinan/perwakilan Bank persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi, Bank Operasional I, II dan III PBB, para Kepala Seksi Bank KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat serta pegawai SKKI Kanwil. Acara dibuka oleh Marni Misnur dilanjutkan dengan pemaparan tentang hak dan kewajiban Perbankan. Usai paparan, acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan ke pihak bank/pos persepsi, sebagai bentuk perhatian dan apresiasi Kanwil terhadap kinerja Perbankan/Pos. Penghargaan mengusung 4 (empat) kriteria penilaian. Pertama, untuk kriteria bank/pos persepsi dengan setoran penerimaan terbesar diraih oleh Bank Mandiri Diponegoro Pontianak. Kriteri kedua, bank/pos persepsi dengan transaksi setoran terbanyak diraih Kantor Pos Pontianak. Ketiga, kriteria Bank persepsi swasta terbaik diraih Bank Central Asia Tbk dan kriteria terakhir bank/pos persepsi dengan inisiatif terbaik diraih oleh Bank Kalbar.

Usai penyerahan awards, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi sesi kedua. Aprijon, Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal selaku narasumber, menyampaikan materi tentang tindakan dan cara mengatasi permasalahan teknis yang dihadapi KPPN dan perbankan, ketentuan khusus diakhir tahun anggaran serta pembahasan tentang potensi pembukaan kantor bank/pos persepsi maupun kantor layanan penerimaan negara baru di lingkup wilayah KPPN yang berada dibawah naungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar. Aprijon menghimbau dan memotivasi pihak Perbankan/Pos untuk bisa memanfaatkan kans terhadap potensi tersebut, dengan membuka bank devisa persepsi/bank persepsi/kantor layanan penerimaan yang baru, sebagai ekspansi usaha. Dari respon positif mereka kita berharap, akan tercipta efisiensi biaya dan waktu bagi nasabah yang berdomisili jauh dari kantor bank/pos persepsi dan pada akhirnya secara konkret membantu Negara mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan dan non pajak.     

Disamping membahas Perdirjen No. Per-42/PB/2013, kegiatan sosialisasi juga membahas permasalahan lain berkenaan dengan retur, reversal, penyelesaian pengenaan denda keterlambatan pelimpahan yang belum disetor yang terjadi selama tahun 2013, serta kegiatan monitoring tim taskforce Bidang SKKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar yang akan melakukan inspeksi ke bank/pos persepsi tanggal 19-30 Desember 2013 nanti. Diingatkan juga pada perbankan/pos agar tertib membuka loket sesuai dengan jam layanan dan proaktif mensosialisasikan ke masyarakat melalui spanduk maupun media lainnya, berkenaan dengan jam layanan penerimaan setoran sekalian menginformasikan penyetoran tidak hanya dilakukan di loket penyetoran, tetapi bisa juga dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Kontributor Berita : Aprijon, Kabid SKKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar

Singkawang, djpbn.kemenkeu.go.id, - Sabtu pagi (30/11), KPPN Singkawang telah dipenuhi oleh para pegawai dan beberapa keluarga masing-masing. Nampak warna biru mendominasi warna di sabtu pagi yang cerah. Para pegawai dengan seragam training birunya bersiap untuk mengikuti acara bertajuk “Melalui Pelayanan yang Sempurna (Service Excellence) yang didasari Integritas, Sinergi dan Profesionalisme akan Tercipta Kesempurnaan Pelaksanaan Tugas”. Tepat pukul 08.30 WIB rombongan KPPN Singkawang berangkat bersama ke tempat acara yaitu di Hotel Palapa Beach, Pantai Pasir Panjang, Singkawang.

Acara ini diadakan dalam rangka pengimplementasian Nilai-Nilai Kementerian Keuangan pada setiap diri pegawai KPPN Singkawang. Selain itu dengan adanya acara ini diharapkan para pegawai dapat me-refresh diri untuk kelancaran menghadapi akhir tahun anggaran 2013. Demi suksesnya acara ini, KPPN Singkawang bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri Cabang Singkawang dan Pontianak untuk menjadi narasumber materi service excellence dan menjadi fasilitator untuk capacity building. Sekitar sepuluh pegawai Bank Mandiri hadir untuk menyukseskan acara ini.

“Apa kabar?” teriak pembawa acara, Fitri, membuka acara. “Baik, baik, baik” saut para pegawai dengan semangatnya. Dilanjutkan dengan pembacaan doa dan kata sambutan dari Kepala KPPN Singkawang, Herkwin. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa seluruh pegawai harus ikut aktif dalam mengikuti acara ini dan dapat di implementasikan nantinya dalam pekerjaan sehari-hari. “Diharapkan dalam acara ini kita semua dapat sama-sama belajar lebih mendalam mengenai service excellence sehingga dapat meningkatkan kinerja kita di kantor dan dapat meningkatkan pelayanan kita kepada seluruh stakeholder KPPN Singkawang” tutup Herkwin. Kemudian dilanjutkan kata sambutan dari Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Singkawang, Gunanto. Beliau mengucapkan terima kasih atas kepercayaan KPPN Singkawang dalam dua tahun terakhir memberikan kepercayaan kepada Bank Mandiri untuk memberikan materi mengenai service excellence.

Materi tentang service excellence berfokus pada dua komponen utama, yaitu customer/satkeholder dan service/pelayanan. Jika dua kompenen tersebut telah terpenuhi kepuasannya, maka service excellence dapat diwujudkan. Terdapat empat tingkatan kepuasan customer/stakeholder dalam menerima pelayanan. Tingkatan pertama adalah Basic, pelayanan yang diberikan hanya sekedarnya saja yang membuat customer/stakeholder puas seadanya juga. Tingkatan kedua adalah Expected, pelayanan yang diterima customer/stakeholder sesuai dengan kebutuhannya saat datang kepada kita. Tingkatan kedua ini hanya akan memberikan standar pelayanan yang rata-rata. 

Naik lagi satu tingkat, tingkatan ketiga adalah Desired, customer/stakeholder selain menerima pelayanan yang memang mereka butuhkan tetapi juga medapatkan tambahan informasi yang untuk kedepannya akan mereka butuhkan. Pada tingkatan ini, cutomer/stakeholder akan merasa puas, senang, dan mendapat infomasi tambahan pada saat datang kepada kita. Tingkatan terakhir yang merupakan puncak tertinggi kepuasan customer/stakeholder adalah Unanticipated, melebihi tingkatan desire, pada tingkatan ini customer/stakeholder mendapatkan paket lengkap pelayanan yang melebihi ekspektasi customer/stakeholder tersebut. Selain mendapatkan rasa puas, senang, dan informasi tambahan, mereka juga mendapatkan rasa aman dan nyaman pada saat menerima pelayanan kita.

Agenda berikutnya adalah capacity building. Pada segmen acara ini, diharapkan dapat memupuk kerjasama dan koordinasi diantara para pegawai. Fasilitator dari Bank Mandiri memberikan tiga jenis permainan yang terbilang sederhana tetapi penuh makna. Dalam permainan yang diberikan dibutuhkan kerjasama tim dan pembagian tugas yang jelas untuk setiap anggota tim. Antusiasme dari para peserta nampak jelas tergambar dari raut wajah mereka yang ceria dan semangat. Tak mengenal usia dan gender, semua ikut bermain dan total dalam mengikuti semua permainan.

Oleh: Meyfira Intan – Kontributor KPPN Singkawang

Palu, djpbn.kemenkeu.go.id,- Bersamaan dengan kegiatan Seminar yang bertajuk Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Hotel Santika Palu yang diselenggarakan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah selaku tuan rumah melakukan pubikasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Sulawesi Tengah Semester I Tahun 2013. Kegiatan peluncuran Kajian Fiskal Regional edisi perdana yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah ditandai dengan penyerahan secara simbolis dokumen KFR kepada perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dan kalangan akademisi.

Dalam sambutan mengawali kegiatan seminar tersebut, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah, Dedi Sopandi menyampaikan antara lain bahwa seminar tersebut adalah suatu bentuk kerjasama Kementerian Keuangan dengan Ahli Ekonomi Daerah atau Regional Economist, serta kalangan akademisi kampus yang dikenal objektif dalam menyampaikan keilmuannya. Selain itu, disampaikan pula bahwa Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang didukung segenap pihak terkait, akan semakin bekerja keras untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan akselerasi pertumbuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan penyusunan Kajian Fiskal Regional, Dedi Sopandi juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan pihak-pihak lain yang turut memberikan dukungan sehingga KFR Semester I Tahun 2013 dapat disusun dengan baik. Para stakeholder mengucapkan selamat dan menyambut baik peluncuran KFR edisi perdana Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah ini sebagai pelengkap dan tambahan sumber informasi serta referensi dari yang telah ada saat ini.

Sementara itu, materi Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini mengetengahkan beberapa paparan yang terkait langsung dengan kebijakan fiskal terkini di tingkat nasional maupun di Provinsi Sulawesi Tengah. Narasumber pertama adalah Bpk. Abdurrahman, Kepala Bidang Analisis Fiskal, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF, yang membawakan tema Perkembangan Perekonomian Terkini dan Respon Kebijakan. Menurut Abdurrahman, meskipun pada saat ini perekonomian Eropa masih belum menunjukkan pemulihan signifikan pasca euro debt crisis, fundamental ekonomi Indonesia masih terhitung sangat sehat. Kemudian, Abdurrahman juga menyampaikan beberapa paket kebijakan pemerintah yang bekerja secara simultan dan saling melengkapi untuk mengatasi tekanan perekonomian yang sedang maupun yang akan dihadapi. Narasumber kedua, Bpk. Wawan Juswanto, Kepala Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, memaparkan Perkembangan dan Arah Kebijakan Pendapatan Negara. Pada pemaparannya, Wawan menjelaskan bahwa perkembangan penerimaan negara dari tahun 2005 meningkat menjadi tiga kali lipat pada tahun 2013 ini. Selain itu, disampaikan pula berbagai paket kebijakan pendapatan negara dan tantangan yang dihadapi pada tahap pelaksanaannya. Narasumber ketiga, Bpk. Abdul Hamid Paddu, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, yang juga merupakan Regional Economist BKF untuk Provinsi Sulawesi Tengah, pada kesempatan ini mengambil judul paparan Perekonomian dan Kinerja Keuangan Daerah Sulawesi Tengah. Pokok-pokok penting yang disampaikan Abdul Hamid antara lain adalah arah pengelolaan keuangan daerah, serta keadaan perekonomian makro dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah pada saat ini. Kemudian disampaikan pula berbagai permasalahan yang masih banyak dihadapapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran. 

Oleh: Yockie Krisna Putra – Kontributor KAnwil DJPB Prov. Sulteng

Denpasar,perbendaharaan.go.id – Dalam rangka untuk terus meningkatkan soft competency pegawai, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali bekerjasama dengan Kanwil PT. BRI (Persero) Bali Nusra menyelenggarakan Service Exellence Training bagi para pegawai dan Honorer di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Sabtu (30/11/2013) bertempat diaula Basement GKN I Denpasar.

Di awal acara, para peserta –dalam posisi duduk lesehan- mendengarkan sambutan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, I.B.Gde Kartika Manuaba. Dalam sambutannya, I. B. Gde Kartika Manuaba, menyampaikan bahwa dengan dilaksanakannya Service Excellence , Kementerian Keuangan yang selama ini terkenal “angker” menjadi mitra yang dapat melayani stakeholder dengan sepenuh hati (service exellence). Dikatakan pula bahwa Instansi yang dapat “survive” adalah instansi yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Perubahan dimaksud selain perubahan mindset, juga dalam sikap perilaku. Dan perubahan itu tidak serta merta namun melalui sebuah proses.

Selanjutnya, acara dipandu oleh Tim Service Exellence BRI. Pada Sessi I, peserta training diajak untuk melakukan pemanasan dengan senam mulut, menaikan dan menurunkan tumit kaki serta gerakan merentangkan kedua tangan ke samping dengan mengepalkan dan membuka telapak tangan. Menurut Ulwan, Ketua Tim Training Service Exellence : “dengan senam mulut, kita akan lebih mudah untuk tersenyum, menaikan tumit 10 kali per hari dapat menjaga kesehatan alat vitalitas dan gerakan mengepal dan membuka telapak tangan dapat menghancurkan kolesterol”.

Di Sessi II, disampaikan materi tentang Service Exellence oleh Ulwan. Di sessi ini, banyak “reward” berupa “wafer selamat” yang diberikan oleh motivator disebabkan peserta sangat antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan ditambah joke-joke dari peserta yang lain.

Memasuki sessi terakhir, setelah Ishoma, acara dilanjutkan dengan membagi kelas menjadi dua, yaitu kelas genap (pita unggu) dan kelas ganjil (pita biru). Pada sessi ini, Tim Service Exellence menyampaikan hasil evaluasi terhadap service exellence yang dilakukan selama ini oleh pegawai Kanwil , berupa foto-foto yang diperoleh Tim Service Exellence dalam kunjungan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan ini, diulas tentang How Be Service Exellence , meliputi tiga hal, yaitu sikap perilaku melayani, penampilan saat melayani dan penampilan pendukung pelayanan.

Di akhir acara, service exellence training ditutup oleh Kepala Bagian Umum, Rizki Tavianto Karipany, dengan yel-yel : 

Liputan Rakorwil II lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id -Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Rapat Koordinasi Wilayah yang kedua di tahun 2013, pada tanggal 22 s.d 24 November 2013, di The Oxalis Regency Hotel, Magelang. Rakorwil diikuti oleh seluruh pejabat eselon II, III dan IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates. Rakor kali ini mengusung tema “Tingkatkan Sinergi dan Konsolidasi Untuk Sukseskan Akhir Tahun Anggaran 2013” dan dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Alfiah.

Dalam sambutannya, Alfiah mengharapkan agar rakorwil ini menjadi forum penyelesaian masalah dan menyamakan persepsi dan pemahaman dalam menghadapi akhir tahun anggaran khususnya antar KPPN di lingkup Kanwil DIY. Selepas pembukaan, ia memaparkan isu-isu strategis terkait hasil Rapimnas yang diselenggarakan bulan November 2013 di Jakarta. Poin penting yang disampaikan antara lain bahwa tahun 2014 akan menjadi tahun yang sangat krusial mengingat adanya Implementasi SPAN dan SAKTI, Operasional Kanwil dan KPPN baru, MPN G2, Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Pembentukan Treasury Dealing Room (TDR). Hal ini menuntut kesiapan semua jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY dalam menghadapi tantangan yang semakin berat.

Di hari kedua, Rakor menyajikan paparan para pejabat eselon III antara lain : Kepala Bagian Umum, Istu Wahudi yang menyoroti capaian kinerja masing-masing unit termasuk kinerja keuangan. Plt. Kepala Bidang PAPK, Budi Setiyono menyajikan evaluasi LKPP tahun 2012 dimana tahun ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY sukses menyabet predikat juara I untuk LKPP Tingkat Kanwil dan KPPN Yogyakarta Juara I LKPP Tingkat KPPN Tipe A1 termasuk KPPN Wonosari dan Wates yang masuk jajaran 10 besar LKPP KPPN Tipe A2. Plt. Kepala Bidang PPA II dan Kabid SKKI, M.I. Sri Nuryati menyampaikan kinerja yang telah dilaksanakan terkait dengan fungsi pembinaan anggaran daerah di Tahun 2013, implementasi atas hasil penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko UPR Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY dan hasil Supervisi KPPN Semester II 2013. Kepala Bidang PPA I, Niken Pudyastuti didampingi oleh Supervisor KPPN Yogyakarta, Subagio memaparkan materi Revisi DIPA dan Penyelesaian Pagu Minus.

Untuk penyampaian informasi terbaru seputar SPAN dan SAKTI, panitia menghadirkan Supervisor Kanwil, Gatot Prasetyo untuk memberikan pencerahan kepada peserta terkait materi yang diperoleh saat TOT SPAN dan SAKTI belum lama ini. Sedangkan paparan terakhir disampaikan oleh Kepala KPPN Yogyakarta, Edy Prayitno tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013. 

Secara maraton pada hari itu dibahas berbagai permasalahan yang diajukan oleh KPPN dalam pelaksanaan tugas selama ini dan tantangan menghadapi akhir tahun anggaran 2013. Tidak seperti rakor sebelumnya, dimana permasalahan dibahas dalam sidang komisi, pada rakor kali ini seluruh permasalahan tersebut langsung dibahas dalam sidang pleno yang diikuti oleh seluruh peserta sehingga semua peserta mendapatkan pemahaman yang sama. Menjelang maghrib, rakor secara resmi ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY dan malam harinya diselengarakan acara ramah tamah.

Di hari ketiga diselenggarakan outbond guna mengasah kembali kemampuan sinergi, motivasi, kreatifitas, ketajaman fokus, problem solving dan leadership para peserta dengan harapan sekembalinya ke kantor masing-masing dalam keadaan segar dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan demi suksesnya akhir tahun anggaran 2013.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY

Ternate, djpbn.kemenkeu.go.id- Sebagai bentuk peran aktif dan turut serta dalam pencegahan korupsi di wilayah Provinsi Maluku Utara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan seminar “Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara Dalam Persepektif Keuangan Negara,” Rabu (4/12), di Bella International Hotel. Seminar yang diikuti oleh seluruh Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara, bertujuan untuk memberikan kejelasan pemahaman mengenai tndak pidana korupsi dan kerugian negara, terkait konsep-konsep pemikiran yang ada di dalam UU Keuangan Negara. Selain itu, Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai penyelenggara ingin memberikan pengetahuan tentang batasan Tindak Pidana Korupsi bagi pengelola Keuangan Negara di lingkup Provinsi Maluku Utara. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat hampir setiap tindak pidana korupsi yang terjadi berhubungan dengan kerugian negara.

Gubernur Maluku Utara menyambut baik penyelenggaraan seminar ini. Secara khusus Gubernur mengutus Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Madjid Husen, untuk bertemu langsung dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sulaimansyah pada keesokan harinya sebagai bentuk apresiasi yang tinggi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas inisiatif dalam menyelenggarakan seminar terkait Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara yang selama ini diperlukan namun belum pernah diselenggarakan.

Seminar yang dibuka oleh Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Madjid Husen, mengundang Drs. Siswo Sujanto, DEA, pakar hukum keuangan negara yang sudah banyak kontribusinya dibidang penegakan hukum khususnya mengawal penerapan prinsip-prinsip dan konsep dasar di bidang keuangan negara yang menjadi acuan berbagai permasalahan tipikor oleh para penegak hukum (mantan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan) dan Dr. Surachmin, SH, MH, Hakim Agung Tipikor pada Mahkamah Agung-RI yang merupakan konseptor Paket Undang-Undang Keuangan Negara. Turut pula menyampaikan materi Muji Martopo, koordinator pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Dalam pidato pembukaan Gubernur Maluku Utara yang dibacakan oleh Madjid Husen dikemukankan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara dan daerah selalu ada resiko. Terkadang para pejabat pengelola keuangan tidak menyadari atau mengetahui perbuatannya dapat menimbulkan kerugian negara. ”Untuk itu seminar ini menjadi penting dalam memberikan pemahaman terkait Tindak Pidana Korupsi dan kerugian negara agar dapat mendudukkan dalam posisi yang benar dan jelas.” tegasnya.

Inisiatif penyelenggaraan seminar ini muncul dari keprihatinan terhadap pemberitaan media massa di Provinsi Maluku Utara yang hampir setiap hari mewartakan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pengelola keuangan daerah. Hal ini terungkap dalam paparan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sulaimansyah, sebagai pembuka seminar ini. Keprihatinan ini semakin jelas terlihat dari data sejak tahun 2005 hingga 2013 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, sekitar 28%, kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh para penegak hukum baik itu KPK, Kepolisian RI, maupun Kejaksaan RI. ”seminar ini merupakan salah satu upaya untuk menurunkan atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.” tambah Sulaimansyah.

Siswo Sujanto memaparkan bahwa dalam konsep pengelolaan keuangan negara tidak dikenal istilah konsep pengelolaan keuangan daerah yang ada adalah konsep pengelolaan keuangan negara yang diterapkan secara terbatas sesuai dengan lingkupnya. Sehingga seharusnya tidak ada lagi perbedaan tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara, haruslah dilihat dengan menggunakan perspektif hukum keuangan negara tidak dengan perspektif yang lain. Karena jika menggunakan perspektif selain hukum keuangan negara unsur kerugian negara tidak dapat terpenuhi. “Kerugian negara harus dapat dinilai secara nyata dan pasti dengan menggunakan perspektif keuangan negara” tambahnya.

Dalam pemaparannya, Muji Martopo selaku koordinator pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menjelaskan bagaimana pengelola keuangan negara dapat terhindar dari tindak pidana korupsi. ”semua bergantung pilihan bapak ibu pengelola keuangan karena peraturan pengelolaan keuangan telah cukup jelas mengatur.” jelasnya. Para pengelola keuangan-lah yang paling tahu apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Oleh karena itu harus memahami peraturan terkait pengelolaan keuangan negara dengan baik agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

”Semua hadirin peserta seminar ini, termasuk saya, pasti tidak lepas dari perbuatan korupsi.” kata Surachmin membuka paparannya. Pernyataan mengejutkan tersebut dilontarkan oleh Surachmin untuk menggambarkan banyaknya unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Dalam kaitannya dengan keuangan negara, yang paling sering terjadi adalah korupsi yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 2 (Setiap orang; Melawan hukum; Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; Merugikan keuangan negara) dan Pasal 3 (Setiap orang; Menyalah gunakan kewenangan; Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporsi). “Apabila satu saja unsur tidak terbukti, maka tindak pidana korupsi tidak dapat disangkakan kepada setiap orang.” tegasnya.

Surachmin menambahkan bahwa dalam proses peradilan kadangkala peraturan perundangan belum mengatur secara lengkap dan sempurna, baik untuk hukum acara maupun hukum materiil, sehingga timbul perbedaan atau silang pendapat dikalangan penegak hukum maupun para ahli yang perlu dicarikan solusi untuk mengatasinya. Untuk hal seperti ini hakim dituntut untuk selalu melakukan kreatifitas tetapi tetapi harus dalam koridor hukum dan keadilan yaitu dengan mengeluarkan putusan-putusan berdasarkan hukum dan keadilan yang diterima oleh masyarakat dan bisa berlaku secara universal berupa yurisprudensi.

Jika kita merujuk pada pemaparan Hakim Agung Tipikor, Dr. Surachmin, SH, MH, maka terhadap kasus pemalsuan SPM pada KPPN Jakarta II seharusnya tidak dapat didakwa kepada pejabat/pegawai KPPN karena menurut Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang RI Nomor:20 Tahun Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur menyalah gunakan kewenangan tidak terbukti mengingat kedudukan pejabat/pegawai tersebut hanya melaksanakan wewenang untuk menerima SPM yang diajukan Satker dan menerbitkan SP2D atas SPM berkenaan. Hal ini karena salah satu unsur tindak pidana korupsi tidak terpenuhi.