Singkawang, djpbn.kemenkeu.go.id, - Sabtu pagi (30/11), KPPN Singkawang telah dipenuhi oleh para pegawai dan beberapa keluarga masing-masing. Nampak warna biru mendominasi warna di sabtu pagi yang cerah. Para pegawai dengan seragam training birunya bersiap untuk mengikuti acara bertajuk “Melalui Pelayanan yang Sempurna (Service Excellence) yang didasari Integritas, Sinergi dan Profesionalisme akan Tercipta Kesempurnaan Pelaksanaan Tugas”. Tepat pukul 08.30 WIB rombongan KPPN Singkawang berangkat bersama ke tempat acara yaitu di Hotel Palapa Beach, Pantai Pasir Panjang, Singkawang.

Acara ini diadakan dalam rangka pengimplementasian Nilai-Nilai Kementerian Keuangan pada setiap diri pegawai KPPN Singkawang. Selain itu dengan adanya acara ini diharapkan para pegawai dapat me-refresh diri untuk kelancaran menghadapi akhir tahun anggaran 2013. Demi suksesnya acara ini, KPPN Singkawang bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri Cabang Singkawang dan Pontianak untuk menjadi narasumber materi service excellence dan menjadi fasilitator untuk capacity building. Sekitar sepuluh pegawai Bank Mandiri hadir untuk menyukseskan acara ini.

“Apa kabar?” teriak pembawa acara, Fitri, membuka acara. “Baik, baik, baik” saut para pegawai dengan semangatnya. Dilanjutkan dengan pembacaan doa dan kata sambutan dari Kepala KPPN Singkawang, Herkwin. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa seluruh pegawai harus ikut aktif dalam mengikuti acara ini dan dapat di implementasikan nantinya dalam pekerjaan sehari-hari. “Diharapkan dalam acara ini kita semua dapat sama-sama belajar lebih mendalam mengenai service excellence sehingga dapat meningkatkan kinerja kita di kantor dan dapat meningkatkan pelayanan kita kepada seluruh stakeholder KPPN Singkawang” tutup Herkwin. Kemudian dilanjutkan kata sambutan dari Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Singkawang, Gunanto. Beliau mengucapkan terima kasih atas kepercayaan KPPN Singkawang dalam dua tahun terakhir memberikan kepercayaan kepada Bank Mandiri untuk memberikan materi mengenai service excellence.

Materi tentang service excellence berfokus pada dua komponen utama, yaitu customer/satkeholder dan service/pelayanan. Jika dua kompenen tersebut telah terpenuhi kepuasannya, maka service excellence dapat diwujudkan. Terdapat empat tingkatan kepuasan customer/stakeholder dalam menerima pelayanan. Tingkatan pertama adalah Basic, pelayanan yang diberikan hanya sekedarnya saja yang membuat customer/stakeholder puas seadanya juga. Tingkatan kedua adalah Expected, pelayanan yang diterima customer/stakeholder sesuai dengan kebutuhannya saat datang kepada kita. Tingkatan kedua ini hanya akan memberikan standar pelayanan yang rata-rata. 

Naik lagi satu tingkat, tingkatan ketiga adalah Desired, customer/stakeholder selain menerima pelayanan yang memang mereka butuhkan tetapi juga medapatkan tambahan informasi yang untuk kedepannya akan mereka butuhkan. Pada tingkatan ini, cutomer/stakeholder akan merasa puas, senang, dan mendapat infomasi tambahan pada saat datang kepada kita. Tingkatan terakhir yang merupakan puncak tertinggi kepuasan customer/stakeholder adalah Unanticipated, melebihi tingkatan desire, pada tingkatan ini customer/stakeholder mendapatkan paket lengkap pelayanan yang melebihi ekspektasi customer/stakeholder tersebut. Selain mendapatkan rasa puas, senang, dan informasi tambahan, mereka juga mendapatkan rasa aman dan nyaman pada saat menerima pelayanan kita.

Agenda berikutnya adalah capacity building. Pada segmen acara ini, diharapkan dapat memupuk kerjasama dan koordinasi diantara para pegawai. Fasilitator dari Bank Mandiri memberikan tiga jenis permainan yang terbilang sederhana tetapi penuh makna. Dalam permainan yang diberikan dibutuhkan kerjasama tim dan pembagian tugas yang jelas untuk setiap anggota tim. Antusiasme dari para peserta nampak jelas tergambar dari raut wajah mereka yang ceria dan semangat. Tak mengenal usia dan gender, semua ikut bermain dan total dalam mengikuti semua permainan.

Oleh: Meyfira Intan – Kontributor KPPN Singkawang

Palu, djpbn.kemenkeu.go.id,- Bersamaan dengan kegiatan Seminar yang bertajuk Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Hotel Santika Palu yang diselenggarakan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah selaku tuan rumah melakukan pubikasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Sulawesi Tengah Semester I Tahun 2013. Kegiatan peluncuran Kajian Fiskal Regional edisi perdana yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah ditandai dengan penyerahan secara simbolis dokumen KFR kepada perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dan kalangan akademisi.

Dalam sambutan mengawali kegiatan seminar tersebut, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah, Dedi Sopandi menyampaikan antara lain bahwa seminar tersebut adalah suatu bentuk kerjasama Kementerian Keuangan dengan Ahli Ekonomi Daerah atau Regional Economist, serta kalangan akademisi kampus yang dikenal objektif dalam menyampaikan keilmuannya. Selain itu, disampaikan pula bahwa Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang didukung segenap pihak terkait, akan semakin bekerja keras untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan akselerasi pertumbuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan penyusunan Kajian Fiskal Regional, Dedi Sopandi juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan pihak-pihak lain yang turut memberikan dukungan sehingga KFR Semester I Tahun 2013 dapat disusun dengan baik. Para stakeholder mengucapkan selamat dan menyambut baik peluncuran KFR edisi perdana Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah ini sebagai pelengkap dan tambahan sumber informasi serta referensi dari yang telah ada saat ini.

Sementara itu, materi Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini mengetengahkan beberapa paparan yang terkait langsung dengan kebijakan fiskal terkini di tingkat nasional maupun di Provinsi Sulawesi Tengah. Narasumber pertama adalah Bpk. Abdurrahman, Kepala Bidang Analisis Fiskal, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF, yang membawakan tema Perkembangan Perekonomian Terkini dan Respon Kebijakan. Menurut Abdurrahman, meskipun pada saat ini perekonomian Eropa masih belum menunjukkan pemulihan signifikan pasca euro debt crisis, fundamental ekonomi Indonesia masih terhitung sangat sehat. Kemudian, Abdurrahman juga menyampaikan beberapa paket kebijakan pemerintah yang bekerja secara simultan dan saling melengkapi untuk mengatasi tekanan perekonomian yang sedang maupun yang akan dihadapi. Narasumber kedua, Bpk. Wawan Juswanto, Kepala Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, memaparkan Perkembangan dan Arah Kebijakan Pendapatan Negara. Pada pemaparannya, Wawan menjelaskan bahwa perkembangan penerimaan negara dari tahun 2005 meningkat menjadi tiga kali lipat pada tahun 2013 ini. Selain itu, disampaikan pula berbagai paket kebijakan pendapatan negara dan tantangan yang dihadapi pada tahap pelaksanaannya. Narasumber ketiga, Bpk. Abdul Hamid Paddu, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, yang juga merupakan Regional Economist BKF untuk Provinsi Sulawesi Tengah, pada kesempatan ini mengambil judul paparan Perekonomian dan Kinerja Keuangan Daerah Sulawesi Tengah. Pokok-pokok penting yang disampaikan Abdul Hamid antara lain adalah arah pengelolaan keuangan daerah, serta keadaan perekonomian makro dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah pada saat ini. Kemudian disampaikan pula berbagai permasalahan yang masih banyak dihadapapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran. 

Oleh: Yockie Krisna Putra – Kontributor KAnwil DJPB Prov. Sulteng

Denpasar,perbendaharaan.go.id – Dalam rangka untuk terus meningkatkan soft competency pegawai, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali bekerjasama dengan Kanwil PT. BRI (Persero) Bali Nusra menyelenggarakan Service Exellence Training bagi para pegawai dan Honorer di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Sabtu (30/11/2013) bertempat diaula Basement GKN I Denpasar.

Di awal acara, para peserta –dalam posisi duduk lesehan- mendengarkan sambutan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, I.B.Gde Kartika Manuaba. Dalam sambutannya, I. B. Gde Kartika Manuaba, menyampaikan bahwa dengan dilaksanakannya Service Excellence , Kementerian Keuangan yang selama ini terkenal “angker” menjadi mitra yang dapat melayani stakeholder dengan sepenuh hati (service exellence). Dikatakan pula bahwa Instansi yang dapat “survive” adalah instansi yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Perubahan dimaksud selain perubahan mindset, juga dalam sikap perilaku. Dan perubahan itu tidak serta merta namun melalui sebuah proses.

Selanjutnya, acara dipandu oleh Tim Service Exellence BRI. Pada Sessi I, peserta training diajak untuk melakukan pemanasan dengan senam mulut, menaikan dan menurunkan tumit kaki serta gerakan merentangkan kedua tangan ke samping dengan mengepalkan dan membuka telapak tangan. Menurut Ulwan, Ketua Tim Training Service Exellence : “dengan senam mulut, kita akan lebih mudah untuk tersenyum, menaikan tumit 10 kali per hari dapat menjaga kesehatan alat vitalitas dan gerakan mengepal dan membuka telapak tangan dapat menghancurkan kolesterol”.

Di Sessi II, disampaikan materi tentang Service Exellence oleh Ulwan. Di sessi ini, banyak “reward” berupa “wafer selamat” yang diberikan oleh motivator disebabkan peserta sangat antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan ditambah joke-joke dari peserta yang lain.

Memasuki sessi terakhir, setelah Ishoma, acara dilanjutkan dengan membagi kelas menjadi dua, yaitu kelas genap (pita unggu) dan kelas ganjil (pita biru). Pada sessi ini, Tim Service Exellence menyampaikan hasil evaluasi terhadap service exellence yang dilakukan selama ini oleh pegawai Kanwil , berupa foto-foto yang diperoleh Tim Service Exellence dalam kunjungan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan ini, diulas tentang How Be Service Exellence , meliputi tiga hal, yaitu sikap perilaku melayani, penampilan saat melayani dan penampilan pendukung pelayanan.

Di akhir acara, service exellence training ditutup oleh Kepala Bagian Umum, Rizki Tavianto Karipany, dengan yel-yel : 

Liputan Rakorwil II lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id -Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Rapat Koordinasi Wilayah yang kedua di tahun 2013, pada tanggal 22 s.d 24 November 2013, di The Oxalis Regency Hotel, Magelang. Rakorwil diikuti oleh seluruh pejabat eselon II, III dan IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates. Rakor kali ini mengusung tema “Tingkatkan Sinergi dan Konsolidasi Untuk Sukseskan Akhir Tahun Anggaran 2013” dan dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Alfiah.

Dalam sambutannya, Alfiah mengharapkan agar rakorwil ini menjadi forum penyelesaian masalah dan menyamakan persepsi dan pemahaman dalam menghadapi akhir tahun anggaran khususnya antar KPPN di lingkup Kanwil DIY. Selepas pembukaan, ia memaparkan isu-isu strategis terkait hasil Rapimnas yang diselenggarakan bulan November 2013 di Jakarta. Poin penting yang disampaikan antara lain bahwa tahun 2014 akan menjadi tahun yang sangat krusial mengingat adanya Implementasi SPAN dan SAKTI, Operasional Kanwil dan KPPN baru, MPN G2, Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Pembentukan Treasury Dealing Room (TDR). Hal ini menuntut kesiapan semua jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY dalam menghadapi tantangan yang semakin berat.

Di hari kedua, Rakor menyajikan paparan para pejabat eselon III antara lain : Kepala Bagian Umum, Istu Wahudi yang menyoroti capaian kinerja masing-masing unit termasuk kinerja keuangan. Plt. Kepala Bidang PAPK, Budi Setiyono menyajikan evaluasi LKPP tahun 2012 dimana tahun ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY sukses menyabet predikat juara I untuk LKPP Tingkat Kanwil dan KPPN Yogyakarta Juara I LKPP Tingkat KPPN Tipe A1 termasuk KPPN Wonosari dan Wates yang masuk jajaran 10 besar LKPP KPPN Tipe A2. Plt. Kepala Bidang PPA II dan Kabid SKKI, M.I. Sri Nuryati menyampaikan kinerja yang telah dilaksanakan terkait dengan fungsi pembinaan anggaran daerah di Tahun 2013, implementasi atas hasil penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko UPR Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY dan hasil Supervisi KPPN Semester II 2013. Kepala Bidang PPA I, Niken Pudyastuti didampingi oleh Supervisor KPPN Yogyakarta, Subagio memaparkan materi Revisi DIPA dan Penyelesaian Pagu Minus.

Untuk penyampaian informasi terbaru seputar SPAN dan SAKTI, panitia menghadirkan Supervisor Kanwil, Gatot Prasetyo untuk memberikan pencerahan kepada peserta terkait materi yang diperoleh saat TOT SPAN dan SAKTI belum lama ini. Sedangkan paparan terakhir disampaikan oleh Kepala KPPN Yogyakarta, Edy Prayitno tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013. 

Secara maraton pada hari itu dibahas berbagai permasalahan yang diajukan oleh KPPN dalam pelaksanaan tugas selama ini dan tantangan menghadapi akhir tahun anggaran 2013. Tidak seperti rakor sebelumnya, dimana permasalahan dibahas dalam sidang komisi, pada rakor kali ini seluruh permasalahan tersebut langsung dibahas dalam sidang pleno yang diikuti oleh seluruh peserta sehingga semua peserta mendapatkan pemahaman yang sama. Menjelang maghrib, rakor secara resmi ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY dan malam harinya diselengarakan acara ramah tamah.

Di hari ketiga diselenggarakan outbond guna mengasah kembali kemampuan sinergi, motivasi, kreatifitas, ketajaman fokus, problem solving dan leadership para peserta dengan harapan sekembalinya ke kantor masing-masing dalam keadaan segar dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan demi suksesnya akhir tahun anggaran 2013.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY

Ternate, djpbn.kemenkeu.go.id- Sebagai bentuk peran aktif dan turut serta dalam pencegahan korupsi di wilayah Provinsi Maluku Utara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan seminar “Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara Dalam Persepektif Keuangan Negara,” Rabu (4/12), di Bella International Hotel. Seminar yang diikuti oleh seluruh Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara, bertujuan untuk memberikan kejelasan pemahaman mengenai tndak pidana korupsi dan kerugian negara, terkait konsep-konsep pemikiran yang ada di dalam UU Keuangan Negara. Selain itu, Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai penyelenggara ingin memberikan pengetahuan tentang batasan Tindak Pidana Korupsi bagi pengelola Keuangan Negara di lingkup Provinsi Maluku Utara. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat hampir setiap tindak pidana korupsi yang terjadi berhubungan dengan kerugian negara.

Gubernur Maluku Utara menyambut baik penyelenggaraan seminar ini. Secara khusus Gubernur mengutus Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Madjid Husen, untuk bertemu langsung dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sulaimansyah pada keesokan harinya sebagai bentuk apresiasi yang tinggi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas inisiatif dalam menyelenggarakan seminar terkait Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara yang selama ini diperlukan namun belum pernah diselenggarakan.

Seminar yang dibuka oleh Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Madjid Husen, mengundang Drs. Siswo Sujanto, DEA, pakar hukum keuangan negara yang sudah banyak kontribusinya dibidang penegakan hukum khususnya mengawal penerapan prinsip-prinsip dan konsep dasar di bidang keuangan negara yang menjadi acuan berbagai permasalahan tipikor oleh para penegak hukum (mantan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan) dan Dr. Surachmin, SH, MH, Hakim Agung Tipikor pada Mahkamah Agung-RI yang merupakan konseptor Paket Undang-Undang Keuangan Negara. Turut pula menyampaikan materi Muji Martopo, koordinator pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Dalam pidato pembukaan Gubernur Maluku Utara yang dibacakan oleh Madjid Husen dikemukankan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara dan daerah selalu ada resiko. Terkadang para pejabat pengelola keuangan tidak menyadari atau mengetahui perbuatannya dapat menimbulkan kerugian negara. ”Untuk itu seminar ini menjadi penting dalam memberikan pemahaman terkait Tindak Pidana Korupsi dan kerugian negara agar dapat mendudukkan dalam posisi yang benar dan jelas.” tegasnya.

Inisiatif penyelenggaraan seminar ini muncul dari keprihatinan terhadap pemberitaan media massa di Provinsi Maluku Utara yang hampir setiap hari mewartakan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pengelola keuangan daerah. Hal ini terungkap dalam paparan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sulaimansyah, sebagai pembuka seminar ini. Keprihatinan ini semakin jelas terlihat dari data sejak tahun 2005 hingga 2013 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, sekitar 28%, kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh para penegak hukum baik itu KPK, Kepolisian RI, maupun Kejaksaan RI. ”seminar ini merupakan salah satu upaya untuk menurunkan atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.” tambah Sulaimansyah.

Siswo Sujanto memaparkan bahwa dalam konsep pengelolaan keuangan negara tidak dikenal istilah konsep pengelolaan keuangan daerah yang ada adalah konsep pengelolaan keuangan negara yang diterapkan secara terbatas sesuai dengan lingkupnya. Sehingga seharusnya tidak ada lagi perbedaan tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara, haruslah dilihat dengan menggunakan perspektif hukum keuangan negara tidak dengan perspektif yang lain. Karena jika menggunakan perspektif selain hukum keuangan negara unsur kerugian negara tidak dapat terpenuhi. “Kerugian negara harus dapat dinilai secara nyata dan pasti dengan menggunakan perspektif keuangan negara” tambahnya.

Dalam pemaparannya, Muji Martopo selaku koordinator pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menjelaskan bagaimana pengelola keuangan negara dapat terhindar dari tindak pidana korupsi. ”semua bergantung pilihan bapak ibu pengelola keuangan karena peraturan pengelolaan keuangan telah cukup jelas mengatur.” jelasnya. Para pengelola keuangan-lah yang paling tahu apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Oleh karena itu harus memahami peraturan terkait pengelolaan keuangan negara dengan baik agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

”Semua hadirin peserta seminar ini, termasuk saya, pasti tidak lepas dari perbuatan korupsi.” kata Surachmin membuka paparannya. Pernyataan mengejutkan tersebut dilontarkan oleh Surachmin untuk menggambarkan banyaknya unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Dalam kaitannya dengan keuangan negara, yang paling sering terjadi adalah korupsi yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 2 (Setiap orang; Melawan hukum; Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; Merugikan keuangan negara) dan Pasal 3 (Setiap orang; Menyalah gunakan kewenangan; Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporsi). “Apabila satu saja unsur tidak terbukti, maka tindak pidana korupsi tidak dapat disangkakan kepada setiap orang.” tegasnya.

Surachmin menambahkan bahwa dalam proses peradilan kadangkala peraturan perundangan belum mengatur secara lengkap dan sempurna, baik untuk hukum acara maupun hukum materiil, sehingga timbul perbedaan atau silang pendapat dikalangan penegak hukum maupun para ahli yang perlu dicarikan solusi untuk mengatasinya. Untuk hal seperti ini hakim dituntut untuk selalu melakukan kreatifitas tetapi tetapi harus dalam koridor hukum dan keadilan yaitu dengan mengeluarkan putusan-putusan berdasarkan hukum dan keadilan yang diterima oleh masyarakat dan bisa berlaku secara universal berupa yurisprudensi.

Jika kita merujuk pada pemaparan Hakim Agung Tipikor, Dr. Surachmin, SH, MH, maka terhadap kasus pemalsuan SPM pada KPPN Jakarta II seharusnya tidak dapat didakwa kepada pejabat/pegawai KPPN karena menurut Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang RI Nomor:20 Tahun Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur menyalah gunakan kewenangan tidak terbukti mengingat kedudukan pejabat/pegawai tersebut hanya melaksanakan wewenang untuk menerima SPM yang diajukan Satker dan menerbitkan SP2D atas SPM berkenaan. Hal ini karena salah satu unsur tindak pidana korupsi tidak terpenuhi.

Liputan Rakor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id - “Kami segenap pegawai Kementerian Keuangan Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan satukan hati, tautkan jiwa tuk berikrar dengan sungguh-sungguh; optimalkan penerimaan negara, efektif dan efisien dalam pengeluaran negara, amankan aset tertib dalam tata kelola, niatkan ikhlas dalam berkarya, dan galang kebersamaan demi kemajuan banua”, demikian pekikan ikrar seluruh peserta rapat Koordinasi Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 yang telah dilaksanakan dari tanggal 01 sd 03 November 2013 di Hotel Novotel Banjarbaru, dengan mengangkat tema “Galang Sinergi untuk Meningkatkan Profesionalisme di Bidang Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Pengelolaan aset di Lingkup Kalimantan Selatan”.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Kiswandoko selaku Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan maksud dan tujuan rapat koordinasi antar lain, untuk memperingati dan memelihara momentum Hari Uang ke-67, meningkatkan sinergi yang sudah terbangun terutama dalam menghadapi akhir tahun 2013 dan menyongsong tahun 2014, serta menjaga nilai-nilai Kementerian Keuangan yang telah dideklarasikan oleh Menteri Keuangan beserta para pejabat eselon I dan II lingkup Kemenkeu pada tanggal 29 Juli 2011 dapat diimplementasikan di daerah dengan semangat kebersamaan, serta .

Kepala Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Kalselteng, Mekar Satria Utama selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan, manyambut positif kegiatan rakor ini dan bahkan memberikan dukungan dan spirit luar biasa atas serangkaian kegiatan memperingati hari uang ke-67 yang antara lain diisi dengan upacara pengibaran bendera merah putih, donor darah, rapat koordinasi dan pada tanggal 16 November 2013 mendatang akan ditutup dengan kegiatan jalan sehat keluarga besar Kementerian Keuangan se Kalimantan Selatan.

Kegiatan rakor yang dihadiri oleh para kepala kantor seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan setingkat eselon II s.d IV ini, diisi dengan kegiatan paparan oleh para Kepala Kantor Wilayah DJP (Mekar Satria Utama), DJPBN (Kiswandoko), DJKN (Marhokkom Sitompul) dan Kepala Kantor KPPBC TMP B Banjarmasin (diwakili oleh Musafak) mengungkapkan seputar tugas dan fungsi masing-masing disertai permasalahan yang dihadapi, serta diskusi bahkan kritikan atas pelayanan serta kewajiban yang harus dilakukan unit eselon I lain, semua menjadi sangat cair dan hangat karena Muhtar Salim selaku moderator cukup berhasil menjaga suasana jalannya paparan dan diskusi agar tidak tegang. Dari 4 (empat) paparan dimaksud, tergambar jelas bahwa masih banyak sekali permasalahan yang dihadapi masing-masing unit eselon I di Kalsel, selain dampak kondisi ekonomi dunia yang sedang lesu juga permasalahan internal dan eksternal yang harus ditangani dengan kerja keras, serius dan hati-hati.

Hal yang tidak kalah menarik pada sesi paparan adalah hadirnya economic regional Kalselteng M. Handry Imansyah, Ph.D yang memaparkan materi ”Ekonomi Indonesia Terkini dan Prospek Ekonomi Kalsel”, durasi 1 jam terasa sangat singkat karena antusiasme para peserta yang begitu tinggi untuk bertanya.

Di penghujung kegiatan, Kepala Perwakilan menyampaikan kesimpulan rakor secara singkat, antara lain ; a). esensi koordinasi adalah memangkas semaksimal mungkin rangkaian birokrasi dengan tetap menjaga SOP, kalau bisa melalui telepon atau SMS mengapa harus melalui surat resmi, b). perlunya pertemuan rutin 2 (dua) bulan sekali untuk membahas info terkini di lingkup Kemenkeu Prov. Kalsel, 3). mengintensifkan upaya/rencana pembangunan gedung keuangan di Banjarbaru agar segera terwujud, 4). Perlunya rapat khusus menyusun rencana kegiatan Perwakilan Kemenkeu untuk periode TA. 2014.

Beberapa kegiatan pelengkap rapat koordinasi agar menjadi lebih menyenangkan, antara lain diisi dengan senam pagi bersama untuk mengawali semua kegiatan, pembacaan ikrar bersama yang dituangkan dalam ”PIAGAM OEANG”, seluruh rangkaian acara diakhiri dengan berdendang bersama yang diringi oleh organ tunggal Sdr. Abdul Hamid salah seorang pegawai Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Selatan, segala ketegangan, letih dan lesu menjadi larut dalam sinergi, semua gembira untuk menyongsong esok hari dengan penuh semangat dan spirit kebersamaan.

Oleh : Kontributor Kanwil DJPBN Prov. Kalsel - Muhtar Salim

Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh Periode II Tahun. 2013
Dalam rangka evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja triwulan III TA 2013 dan persiapan menghadapi langkah-langkah akhir tahun 2013, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) II Tahun 2013, pada tanggal 26 sd 28 Oktober 2013, di Hotel Pade’, Kabupaten Aceh Besar. Rakor diikuti oleh seluruh pejabat eselon II, III, serta eselon IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Tema yang diusung pada Rakor II tersebut adalah “Kita Bangun Sinergi dan Kebersamaan Untuk Mewujudkan Kualitas Kinerja yang Lebih Baik”.

Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanProvinsi Aceh, Bakhtaruddin, yang dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa Rakor II Tahun 2013 ini diselenggarakan guna membahas permasalahan KPPN lingkup Kanwil Ditjen PerbendaharaanP rovinsi Aceh guna memastikan penyerapan anggaran yang lebih baik dan persiapan menghadapi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2013. Selanjutnya, ia juga mengharapkan agar seluruh peserta rakor dapat secara aktif mencermati pemaparan oleh masing-masing narasumber dan memberikan masukan yang positif sehingga rakor kali ini menghasilkan rumusan yang konstruktif dan aplikatif.

Seusai acara pembukaan, rakor dilanjutkan dengan penyerahan Buku Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Aceh Semester I Tahun 2013 kepada para Kepala KPPN guna disampaikan kepada Pemerintah Daerah lingkup wilayah kerjanya.

Penyerahan Buku KFR Provinsi Aceh Semester I 2013 Selanjutnya acara Rakor Periode II Tahun 2013 ini memasuki acara inti, yaitu pemaparan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran yang dibawakan oleh Kepala Bidang PPA I, Muliasyah. Pemaparan materi berikutnya adalah kondisi dan kinerja terkini, serta kesiapan KPPN dalam menghadapi langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2013 yang disampaikan oleh seluruh Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Sesi terakhir hari pertama adalah diskusi yang di moderatori oleh Nana Karmana dengan pemateri utama Kepala Bidang Pembinaan AKLAP, Iwan Hanafi.

Dalam acara diskusi, Bapak Iwan Hanafi memaparkan bahwa setelah dikategorisasikan oleh Tim Perumus, telah terkumpul sebanyak 41 permasalahan, yang terdiri atas 5 permasalahan Subbag Umum, 6 permasalahan Seksi Bank, 3 permasalahan Seksi MSKI, 16 permasalahan Seksi Pencairan Dana, dan 11 permasalahan Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Pada Rapat Koordinasi Periode II ini, diumumkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh yang mempunyai kinerja terbaik hasil dari Pembinaan Periode I Tahun 2013 oleh Tim Terpadu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Adapun KPPN yang mendapat Nilai terbaik tersebut adalah :

1. KPPN Banda Aceh
2. KPPN Lhokseumawe
3. KPPN Takengon

Pada hari kedua, Rakor Periode II Tahun 2013 diisi dengan acara Team Building ke Pantai Lampuuk, Lhoknga Aceh Besar, yang diselenggarakan guna meningkatkan jalinan silahturahmi antar sesama pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh tanpa melihat status jabatan dan juga diikuti seluruh pegawai Honorer, sehingga nantinya dapat mempemudah koordinasi dan kerjasama antar pegawai atas pekerjaan di kantor yang semakin hari semakin meningkat dan dituntut tanggung jawab yang besar.

Acara Rapat Koordinasi ditutup langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, yang dalam pidatonya mengharapkan hasil pemaparan, diskusi,dan kegiatan team building yang dilakukan selama Rakor dapat ditindaklanjuti guna mengupayakan tugas-tugas Kanwil dan KPPN, khususnya penyerapan anggaran yang lebih baik dan persiapan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2013. Selanjutnya pada akhir arahan, beliau juga menyampaikan terima kasih kepada panitia dan para peserta Rakor II atas terselenggaranya rapat koordinasi ini dengan baik dan lancar. 

Kontributor : Isnain Fikriansyah (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)

Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id – Untuk kesekian kalinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur melaksanakan Kegiatan Forum Komunikasi Satker Badan Layanan Umum (BLU) Tahap II Tahun Anggaran 2013, Selasa (24/9), di Universitas Airlangga Surabaya. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan dari Sembilan belas satker BLU di wilayah Provinsi Jawa Timur, para Kepala Bidang lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim, Kepala KPPN lingkup Provinsi Jawa Timur yang memiliki satuan kerja BLU di wilayah kerjanya.

Kegiatan forum komunikasi dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor II Bidang Keuangan Moh. Nasih. Acara dilanjutkan sambutan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Pardiharto. Dalam sambutannya Kakanwil menyampaikan harapan, melalui forum komunikasi ini dapat menjadi media komunikasi dan silaturahmi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan BLU, antara jajaran Pimpinan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU selaku pemegang kebijakan dan jajaran Pimpinan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur selaku pelaksana fungsi pembinaan Satker BLU, dengan jajaran Pimpinan Satker BLU sebagai executing agency penyelenggaraan pengelolaan keuangan BLU.

Penerapan pola PK BLU sesuai PP Nomor 23 tahun 2005 dapat diartikan sebagai pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja melalui pemberian fleksibilitas dengan menonjolkan efisiensi, dan produktivitas, sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Dengan model pengelolaan keuangan seperti ini, satuan kerja BLU dituntut untuk menjalankan tugas-tugasnya secara professional, cepat tanggap, dan ber-emphaty dalam menyediakan produk layanan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui kreativitas dan inovasi yang tiada henti sebagaimana halnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kegiatan Forum Komunikasi Satker BLU Tahap II kali ini mengambil tema “Peningkatan Kinerja Badan Layanan Umum, melalui Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Publik” menghadirkan Narasumber Bayu Andi P. dari Direktorat PK-BLU, Guntur Riyanto dari Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Surabaya, serta Hari Utomo Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim sebagai Moderator.

Dalam paparan I disampaikan materi mengenai PP 6 Tahun 2006 dan PMK No.96/PMK.06/2007. Pengelolaan BMN/Aset BLU tidak dapat dialihkan, dipindahtangankan, dan/atau dihapuskan kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsep dalam pengelolaan BMN/Aset BLU adalah penetapan status dan/atau alih status sebagai ketentuan pokok dalam penggunaan BMN. Dalam pemanfaatan BMN terdapat kategori sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah pusat, dan penghapusan.

Pada sesi II disampaikan materi mengenai PP 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP 74 Tahun 2012. Tarif BLU ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk Peraturan Menteri. Pada kesempatan tersebut disampaikan mengenai alur penetapan tarif BLU, tujuan dan prinsip dalam penetapan tarif, langkah-langkah penyusunan berupa usulan, bentuk, perhitungan, kebijakan dan analisa tarif, serta sistematika penulisannya. Konsep dalam tarif layanan, BLU dapat memungut biaya atas layanannya kepada masyarakat sebagai imbalan yang diberikan atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Penetapan tarif merupakan landasan hukum dan transparansi Badan Layanan Umum dalam melakukan pungutan kepada masyarakat dalam rangka optimalisasi PNBP untuk peningkatan pengembangan mutu pelayanan dan memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat. 

Pada sesi tanya jawab peserta sangat interaktif dan antusias dalam menggali informasi dari narasumber baik mengenai pengelolaan keuangan maupun perlakuan atas aset yang dimiliki oleh BLU. Sebagai wujud perhatian dan antusias peserta, acara sesi tanya jawab yang berakhir sampai dengan pukul 15.45 WIB tersebut, peserta dan tuan rumah berharap acara semacam ini lebih sering diadakan agar satker BLU semakin paham akan kewajibannya dan tidak salah dalam melangkah. Kegiatan Forum Komunikasi Satker BLU Tahap II ditutup pada pukul 16.00 WIB, diiringi dengan ucapan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di Forkom berikutnya di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang.