Liputan Sosialisasi Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.
Padang, djpbn.kemenkeu.go.id - “SDM merupakan modal dasar untuk menjawab tantangan dan tuntutan ke depan. SDM yang berkualitas --yang memiliki ketrampilan dan pendidikan yang tinggi— adalah sesuatu yang mutlak,“ demikian ditegaskan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Wiwin Istanti, pada saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Kepada Satuan Kerja Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Kamis (17/04).

Wiwin melanjutkan, bila kita melihat kondisi SDM Indonesia, misalnya jumlah penduduk yang berpendidikan S3, maka kita akan temui suatu kondisi yang memperihatinkan. Jumlah S3 per 1 juta penduduk Indonesia masih relatif sedikit, yakni baru mencapai jumlah 143 orang. Masih berada di bawah negara tetangga kita Malaysia yang telah mencapai 509 orang atau India yang telah mencapai 1.410 orang. Bahkan kita sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara Jepang yang mencapai jumlah 6.438 orang atau USA yang mencapai 9.850 orang per 1 juta penduduk. Dari sisi Komposisi Pendidikan Angkatan Kerja Tahun 2010, angkatan kerja kita didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan dasar (SD, SMP) yaitu mencapai 70,4%, jauh lebih besar dibanding Malaysia yang hanya sebesar 24,3%. Beberapa hal inilah yang mendorong dibentuknya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bertujuan memberikan kesempatan mendapatkan beasiswa magister dan doktor, pendanaan riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan.

Acara yang berlangsung di Aula KPPN Padang ini, digelar atas kerjasama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dengan LPDP sebagai tindak lanjut hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ditjen Perbendaharaan yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 5 April yang lalu di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh para pejabat eselon III dan pegawai lingkup Perwakilan Kementerian Keuangan, instansi vertikal dan perguruan tinggi dan menghadirkan narasumber Direktur Keuangan dan Umum LPDP, Syahrul Elly Mahyudin dan Kepala Divisi Pengembangan Dana Kelolaan, Agung Sudaryono.

“Pada kesempatan yang bahagia ini, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat atas inisiatifnya untuk menggelar acara ini. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat adalah yang pertama mengadakan kerja sama dengan LPDP dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapimnas Ditjen Perbendaharaan”, ungkap Direktur Keuangan dan Umum LPDP.

Mengawali paparannya Syahrul Elly Mahyudin menegaskan bahwa LPDP sebagai BLU yang berada di bawah Kementerian Keuangan –sebagai pengelola dana pendidikan—merupakan salah satu jalan alternatif untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui program beasiswa, baik program beasiswa magister maupun doktor. Kesempatan ini terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia dan telah didukung oleh pendanaan yang cukup besar. Pada akhir tahun 2013, nilai pokok dana kelolaan LPDP mencapai Rp15,617 trilyun dan telah memberikan kesempatan bagi 1.555 putera-puteri terbaik bangsa untuk melanjutkan studi di lebih dari 130 universitas yang tersebar di lebih dari 20 negara di seluruh dunia.

Dalam rangka mewujudkan visi Menjadi lembaga pengelola dana yang terbaik di tingkat regional untuk menyiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan, LPDP memiliki misi mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan, mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset, menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang optimal dan mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui pengelolaan Dana Cadangan Pendidikan.

Pada kesempatan yang sama Syahrul Elly Mahyudin berharap setelah pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan akan lebih banyak pendaftar beasiswa melalui LPDP dari Sumatera Barat yang kelak akan memjadi pemimpin dan profesional masa depan yang dapat menjadi kebanggan bangsa.

Narasumber kedua, Agung Sudaryono, memberikan penjelasan seputar program-program LPDP, diantaranya Program Beasiswa yang meliputi Beasiswa Magister-Doktor, Beasiswa Tesis-Disertasi, Beasiswa Afirmasi, Presidential Scholarship, Program Pendanaan Riset dan Rehabilitasi beserta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Acara sosialisasi yang dikemas secara interaktif ini cukup memancing rasa antusias para peserta. Rasa antusias ini ditandai dengan banyaknya tanggapan dan pertanyaan yang diajukan. Setelah sesi tanya jawab, sosialisasi ditutup secara resmi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

(Kontributor Kanwil DJPB Prov. Sumatera Barat)

Palembang, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Kebijakan Fiskal dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan menyelengarakan seminar yang bertema “Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini,” Senin (28/4) di Atyasa Convention Center Palembang.

Seminar dihadiri oleh peserta yang diantaranya Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Kanwil unit Eselon I Kementerian Keuangan di Prov. Sumsel, pihak perbankan, akademisi/mahasiswa dari berbagai universitas di Palembang dan stakeholders. Acara dipandu moderator oleh Regional Economist, Bernadette Robiani selaku Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi, FE Unsri.

Dalam welcome remark, Rina Robiati menyampaikan maksud dan tujuan dari acara seminar adalah untuk memberikan informasi mengenai perekonomian Indonesia maupun perekonomian global beserta kebijakan pemerintah; terciptanya komunikasi antara kementerian keuangan sebagai regulator dan perumus kebijakan dengan para akademisi dalam membahas isu-isu strategis; upaya strategis untuk mempertemukan rekan-rekan di daerah dengan pusat serta kalangan akademisi dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat; mengumpulkan masukan-masukan yang berpotensi untuk menyempurnakan kebijakan yang bertujuan untuk keseimbangan perekonomian antara pusat dan daerah. Rina Robiati juga menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah terkait dana transfer daerah, tingkat kemandirian pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih rendah, dan realisasi APBN dan APBD yang belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya Iskandar dalam keynote speechnya menyampaikan keadaan perkonomian global khususnya kondisi perekonomian di Eropa, pernyataan beberapa lembaga internasional seperti World Economic Forum, Majalah The Economist, City Research dan Mc Kinsey yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan potensi ekonomi yang besar di masa depan.

Penyaji I, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan menyampaikan materi dengan tema “Perkembangan Terkini Makro Ekonomi Indonesia: Prospek dan Tantangan” yang isinya tentang keadaan perekonomian global dan Indonesia yang mengalami tekanan pada tahun 2013, keadaan perekonomian global yang masih mengalami pelemahan dan perekonomian Indonesia yang cenderung lebih stabil di tahun 2014 serta tantangan global dan domestik yang akan dihadapi pada masa yang akan datang.

Penyaji II, Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Heru Subiyantoro menyampaikan materi dengan tema “Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun 2014” yang diantaranya adalah terkait penerimaan, pengeluaran dan surplus/defisit yang dihubungkan dengan metapora/analogi pada sektor rumah tangga dan kehidupan sehari-hari serta kebijakan dana transfer termasuk di dalamnya Dana Alokasi Umum (DAU).

Penyaji III, Perwakilan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Pejabat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Riza Pahlawi menyampaikan materi dengan tema “Optimalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global” yang diantaranya menyatakan bahwa ekspor Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh 3 (tiga) komiditi yaitu karet, batubara dan kelapa sawit yang juga menunjukkan adanya surplus neraca perdagangan dalam kurun waktu 2009-2012. Pada kesempatan itu juga disampaikan bahwa dalam APBD Prov.Sumsel kurun waktu yang sama pendapatan daerah masih dipengaruhi oleh dana perimbangan yang mencapai lebih dari 50% sementara dari sisi pengeluaran didominasi oleh belanja operasi (belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan) sebesar 59,7% dan belanja modal sebesar 27,6%.

Setelah disampaikan materi dilanjutkan diskusi dengan 2 sesi tanya jawab yang kemudian diakhiri dengan penutupan acara seminar diikuti dengan makan siang yang dimanja dengan alunan musik melayu.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan

Liputan Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi.
Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id - Menjawab tantangan Ekonomi Global dewasa ini Kementerian Keuangan menyelenggarakan Seminar “Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini” (15/04). Kegiatan seminar ini dibagi menjadi tiga sesi materi pembahasan yaitu “Perkembangan Perekonomian Indonesia Terkini” oleh Dr. Yoopi Abimanyu, M.A. Peneliti Madya, Badan Kebijakan Fiskal, “Pembagian Kewenangan dan Pendanaannya” oleh Rukijo, SE., M.M. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan “Perkembangan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Timur”, oleh Dr. Rudi Purwono, SE., M.Si., Ekonom pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Dr. Lukman Hakim, S.E., M.Si, Regional Economist Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur II menjadi moderator dalam acara tersebut.

Kegiatan seminar yang dihadiri oleh kurang lebih dua ratus peserta yang terdiri dari para pejabat perwakilan bank, satker K/L, pemerintah daerah dan akademisi ini diawali oleh sambutan Dr. Ir. Zainal Abidin, M.M. yaitu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Kemudian dilanjutkan Keynote Speech yang sekaligus membuka acara oleh Pardiharto, S.H., selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur.

Memasuki acara inti yaitu pembahasan materi, pada sesi pertama Yoopi Abimanyu, menyampaikan topik mengenai Perkembangan Perekonomian Indonesia Terkini 2014. Dalam paparannya, Yoopi Abimanyu menyoroti perkembangan perekonomian global dan domestik. Terkait dengan perekonomian global, terdapat tiga isu startegis yang disampaikan yaitu perbaikan pertumbuhan ekonomi di 2014; gejolak likuiditas global dan harga komoditas pasar global; serta respon kebijakan dari beberapa negara maju dan berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dari sisi perekonomian domestik, di tahun 2013 perekonomian Indonesia mengalami tekanan. Neraca perdagangan mengalami defisit yang berdampak langsung pada defisit neraca berjalan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan fiskal dan moneter serta melakukan reformasi struktural. Sedangkan di tahun 2014, perekonomian Indonesia berada pada posisi yang mulai membaik ditandai dengan surplus neraca perdagangan pada Januari-Februari sebesar US$341 Juta. Kedepan, bermodal potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat, pemerintah optimis dengan perbaikan perekonomian meskipun pertumbuhan diprediksi akan sedikit melambat. Potensi yang kuat tersebut antara lain bonus demografi, pertumbuhan kelas menengah yang tinggi, sumber daya alam berlimpah, kinerja makro ekonomi yang stabil dan kuat serta pengelolaan fiskal yang prudent.

Pada sesi kedua Rukijo membahas topik mengenai Pembagian Kewenangan dan Pendanaanya. Pendelegasian wewenang dari pusat ke daerah harus berprinsip pada money follows function. Beliau menegaskan bahwa saat ini objek-objek pajak daerah masih belum tergali secara maksimal sehingga perlu adanya penguatan local taxing power melalui perluasan basis pungutan dan diskresi penetapan tarif. Hal ini penting dilakukan untuk mendorong upaya kemandirian daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan daerah. Terkait kebijakan transfer ke daerah, secara nominal pulau Jawa masih menerima dana terbesar dibanding pulau-pulau lainnya sedangkan berdasarkan rasio dana transfer per kapita, pulau Jawa justru terendah. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi pengalokasian dana transfer ke daerah, apakah berdasarkan nominal atau mempertimbangkan keseimbangan jumlah penduduk dengan wilayah mengingat wilayah di luar Jawa seperti Papua memerlukan dana pembangunan yang tidak sedikit meskipun jumlah penduduknya tidak banyak.

Sesi ketiga mengenai Perkembangan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Timur disampaikan oleh Rudi Purwono. Beliau memaparkan perkembangan perekonomian Jawa Timur yang sebagian besar disumbang oleh sektor pengangkutan dan komunikasi; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2013 adalah sebesar 6.55%, dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2013 sebanyak 38,36 juta jiwa. PDRB perkapita Jawa Timur atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 29,62 juta atau meningkat 12,74 persen dibandingkan tahun 2012. Dari sisi investasi, provinsi Jawa Timur adalah wilayah yang sangat potensial untuk invesatsi sehingga menarik para investor domestik dan asing. Beliau berharap agar pembangunan infrastruktur di Jawa Timur harus merata sebab investor cenderung lebih tertarik berinvestasi pada daerah yang memiliki infrastruktur yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan, pertumbuhan ekonomi Jawa timur dapat didukung oleh pemerataan pembangunan ekonomi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

Selanjutnya, kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi/tanya jawab yang disambut antusias oleh peserta seminar, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan dan saran-saran terkait pengambilan kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan. Selanjutnya, acara ini ditutup oleh moderator dengan kesimpulan bahwa di tahun 2014 perekonomian Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan global dan domestik. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu perbaikan kinerja perekonomian Indonesia melalui paket kebijakan fiskal yang lebih baik dan program pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional..

Oleh : Kontributor Kanwil DJPBN Jatim

Liputan Kunjungan Kerja Kanwil Provinsi Papua Ke KPPN Merauke

Merauke, djpbn.kemenkeu.go.id – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Papua Tiarta Sebayang, melakukan kunjungan kerja untuk yang pertama kalinya ke KPPN Merauke setelah beliau bertugas di Provinsi Papua, Sabtu (19/4). Dihadapan para pejabat struktural dan para pegawai KPPN Merauke, ia menyampaikan visi Ditjen Perbendaharaan yang baru yaitu, “Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Unggul di Tingkat Dunia.” Dengan visi baru tersebut, Tiarta mengingatkan konsekuensi Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen Perbendaharaan perlu terus meningkatkan kompetensinya.

Tiarta melanjutkan, bahwa tahun 2014 merupakan tahun yang sangat berat karena merupakan tahun politik. Disamping itu ada dinamisasi perekonomian dunia yang berpengaruh terhadap APBN 2014. Terkait dengan masalah ini, kemampuan Ditjen Perbendaharaan dalam mengelola kas merupakan hal yang sangat penting untuk membuktikan yang terbaik dalam mengelola arus kas. Ditjen Perbendaharaan juga dihadapkan pada tantangan pencairan dana yang accountable dan timely execution. Hal tersebut merupakan hal yang menjadi perhatian yang sangat besar dalam periode politis tahun 2014. Jika pencairan dana tidak timely, maka konsekuensinya akan menjadi perhatian dan menjadi issue yang sangat mudah menyebar.

Selanjutnya, Tiarta menjelaskan bahwa tahun 2014 juga merupakan tahun persiapan terakhir penerapan accrual accounting yang merupakan perwujudan dari accountable reporting. Perlu disadari bahwa proses accrual accounting bukanlah hal yang mudah, namun perlu tranformasi yang sangat besar, bukan hanya perubahan proses tetapi juga perubahan mindset. Disinilah diharapkan Ditjen Perbendaharaan sebagai lead sector harus dapat menjadi leading atas transformasi tersebut.

Selain itu Tiarta mengatakan untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur oleh Perdirjen Nomor PER-30/PB/2013 tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, semua elemen diharapkan dapat membentuk forum kerjasama, forum edukasi, atau pertukaran informasi dengan pemerintah daerah. Untuk itu perlu melakukan pendekatan secara personal, serta mengikutsertakan KPPN selaku Tim Pengawas Dekon/TP sesuai dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2008. Semua ini harus dijalin sesuai dengan karakteristik setiap daerah dan memiliki keterkaitan secara emosional dengan daerah setempat atau lebih dikenal dengan istilah kearifan lokal, mengingat karakteristik setiap daerah berbeda-beda.

Dalam kesempatan ini Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Merauke, Nurwedi Tjahyono, mengingatkan kepada para pegawainya bahwa, Ada 10 sasaran strategis dan 20 IKU, dengan salah satu IKU yang dikontrakkinerjakan adalah indeks deviasi realiasasi terhadap perencanaan saldo TSA (Treasury Single Account) bulanan. Target capaian untuk IKU ini adalah sebesar 3 atau baik. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi perencanaan kas dalam rangka meminimalkan idle cash yang berdampak pada meningkatnya cost of fund. Dengan tantangan-tantangan tersebut, inilah kesempatan Ditjen Perbendaharaan untuk menunjukkan kualitasnya, karena kualitas bisa ditunjukkan ketika tantangan muncul.

Oleh: Kontributor KPPN Merauke.

Liputan Rapat Koordinasi Wilayah Provinsi Maluku Utara
Ternate, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pertama tahun 2014, pada tanggal 11 s.d. 13 April 2014, di Kota Ternate. Rakorwil tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil beserta seluruh pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. Rakorwil kali ini menjadi momentum penjabaran hasil-hasil Rapimnas Ditjen Perbendaharaan yang telah diselenggarakan sebelumnya ke dalam langkah-langkah nyata sesuai tugas dan fungsinya. Rapat Koordinasi Wilayah ini mengusung tema “Tingkatkan Kinerja Gemilang sebagai Komitmen menuju Visi dan Misi baru Ditjen Perbendaharaan”.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendahaaan Provinsi Maluku Utara, Sulaimansyah mengajak seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Ditjen Perbendaharaan di Provinsi Maluku Utara untuk memperkokoh komitmen atas visi baru Ditjen Perbendaharaan dengan memberikan kinerja yang terbaik sebagai wujud dari komitmen tersebut. Saat ini sudah bukan jamannya lagi pekerjaan sekedar dapat diselesaikan, tetapi pekerjaan tersebut harus memberikan hasil terbaik. Ukuran atas setiap hasil terbaik sudah disusun oleh kantor pusat, sehingga kita bisa mengetahui kualitas kinerja kita. Sebagai contoh adalah apresiasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara sebagai peringkat pertama terbaik kategori prospektif penilaian Pembinaan dan Supervisi KPPN.

Untuk lebih fokus sesuai tema yang diusung, dalam Rapat Koordinasi tersebut dibahas isu-isu terkini dan menyepakati langkah-langkah strategis pencapaian kinerja gemilang yang dibagi dalam 5 Komisi. Masing-masing komisi membahas : (i) Upaya percepatan realisasi pelaksanaan anggaran dengan sasaran pencapaian target realisasi, (ii) Upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan dengan sasaran penilaian LKPP Kanwil masuk 5 besar dan LKPP KPPN masuk 10 besar, (iii) Upaya peningkatan pelayanan kepada stakeholder dengan sasaran pencapaian IKM sangat memuaskan, (iv) Persiapan implementasi SPAN/SAKTI dengan sasaran minimalisasi kendala-kendala yang mungkin akan timbul dalam implementasi SPAN/SAKTI, dan (v) Upaya peningkatan pembinaan kepada Pemda dan penyelesaian LKPP konsolidasi serta statistik keuangan pemerintah dengan sasaran penyelesaian Kajian Fiskal Regional dengan penilaian terbaik dan LKPP Konsolidasian yang berkualitas.

Pada penghujung acara Rapat Koordinasi wilayah tersebut juga dilaksanakan Capacity Building selama 1 (satu) hari untuk membangun kebersamaan dan penanaman nilai-nilai Kementerian Keuangan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan kanwil Provinsi Maluku Utara, mengingat bahwa dengan topografi wilayah Provinsi Maluku Utara yang tersebar dalam ribuan pulau dan cuaca yang tidak menentu dibutuhkan motivasi semangat dan komitmen yang kuat untuk berkarya memberikan hasil yang terbaik khususnya pejabat dan pegawai yang ditugaskan pada KPPN Tobelo yang tergolong daerah remote. Capacity Building menghadirkan narasumber Kepala Balai Diklat Keuangan Manado, Sahminan Zega, yang biasa dipanggil “Bang Zega”. Game-game seru yang sarat dengan pelajaran dan motivasi yang menggugah semangat dihadirkan pada Capacity Building tersebut.

Pada akhirnya Rapat Koordinasi menghasilkan rekomendasi dan rencana kerja di tahun 2014 yang kemudian menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti antara lain : Inovasi pelayanan KPPN untuk mengurangi antrian di front office dengan menyepakati jadwal kedatangan ke KPPN via telepon, pematangan rencana pembentukan KPPN Filial di Sofifi berkenaan dengan perpindahan ibukota provinsi dari Kota Ternate ke Sofifi, peningkatan intensitas analisis LKPP KPPN oleh kanwil menjadi setiap minggu yang menurut ketentuan per-bulan, peningkatan pendekatan secara informal dengan seluruh Pemda melalui pelaksanaan olah raga bersama, dalam rangka persiapan implementasi SPAN dilakukan validasi data profil satker, dalam rangka persiapan implementasi SAKTI dilakukan pemetaan hardware setiap satker, untuk percepatan realisasi anggaran direncanakan koordinasi yang intensif dimana setiap bulan dilakukan rapat koordinasi dengan satker terbesar yang menempati 75% total pagu anggaran di KPPN dengan melakukan evaluasi dan menyepakati rencana penarikan dana bulan berikutnya dan masih banyak lagi ide-ide cemerlang lainnya.

Kontributor: Sulaimansyah & Sostenes Tamara