Liputan Rangkaian Kegiatan Untuk Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 69 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
Untuk memupuk semangat proklamasi 17 Agustus 1945 dan meningkatkan jiwa sportifitas dan semangat kebangsaan, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-69. Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 15 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 2014 yang meliputi : kegiatan Upacara Bendera, Pertandingan Olahraga dan Perlombaan/permainan serta hiburan/ramah tamah dan diakhiri dengan kegiatan renungan. Kegiatan ini merupakan kegiatan peringatan HUT RI yang pertama kali diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau sejak mulai beroperasi pada bulan Januari 2014 yang lalu. Peserta kegiatan berasal dari seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dan KPPN Tanjungpinang beserta keluarga. Peserta dibagi dalam 4 tim, yaitu: Tim Kanwil I beranggotakan para pegawai dari Bagian Umum dan Bidang SKKI, Tim Kanwil II beranggotakan para pegawai dari Bidang PPA I, Bidang PPA II, dan Bidang PAPK, Tim KPPN I beranggotakan para pegawai dari Sub Bagian Umum dan Seksi Vera, dan Tim KPPN II beranggotakan para pegawai dari Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, dan Seksi MSKI.

Pada hari pertama, tanggal 15 Agustus 2014, dipertandingkan 2 cabang olahraga yaitu catur dan gaple. Pertandingan dimulai sekitar pukul 20.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB. Pertandingan memakai sistem setengah kompetisi sehingga keempat tim saling bertemu. Pertandingan berjalan cukup seru dan berimbang. Setelah melalui beberapa pertandingan yang cukup memeras otak, akhirnya keluarlah Tim Kanwil I sebagai juara untuk kedua cabang olahraga yang dipertandingkan.

Keesokan harinya dipertandingkan 3 cabang olahraga yaitu bola voli, tenis meja, dan futsal. Pertandingan dimulai sekitar pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB. Sama seperti hari sebelumnya, pertandingan memakai sistem setengah kompetisi. Setelah melalui berbagai pertandingan yang sangat memeras keringat, keluarlah Tim KPPN I keluar sebagai juara pada cabang olahraga bola voli dengan menyapu bersih 3 kali kemenangan. Pada cabang olahraga tenis meja, pertandingan berjalan cukup berimbang antar keempat tim yang bertanding sehingga poin yang dihasilkan cukup ketat dan yang tampil sebagai juara adalah Tim Kanwil I. Pada cabang olahraga yang terakhir dipertandingkan pada hari itu, Tim Futsal KPPN I kembali melibas lawan-lawannya dan berhak tampil sebagai juara dengan 3 kali kemenangan.

Pada hari terakhir yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2014 dan merupakan puncak dari rangkaian kegiatan, diselenggarakan upacara bendera di halaman gedung KPPN Tanjungpinang. Upacara bendera dimulai pada pukul 07.30 WIB dan yang bertindak sebagai pembina upacara adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Didyk Choiroel. Upacara ini diikuti oleh seluruh pegawai baik yang berasal dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau maupun KPPN Tanjungpinang. Upacara berlangsung dengan khidmat dan berakhir pada pukul 08.30 WIB yang diakhiri dengan sesi foto bersama.

Setelah pelaksanaan Upacara Bendera 17 Agustus 2014 acara dilanjutkan dengan beberapa perlombaan/permainan (game) dengan peserta terdiri dari beberapa tim sehingga perlu kekompakan dalam menyelesaiakan tiap tantangan. Tantangan tersebut yaitu memasukan pensil dalam botol, estafet tongkat, permainan balon, estafet bola dengan gelas plastik, balap karung, dan estafet tepung. Selain itu digelar juga beberapa perlombaan untuk anak-anak pegawai sehingga acara semakin meriah karena melibatkan juga keluarga pegawai. Serta untuk menambah kemeriahan Hari Kemerdekaan RI tidak ketinggalan digelar juga lomba memasak nasi goreng antar tim peserta.

Menutup rangkaian kegiatan, malam harinya digelar acara ramah tamah yang disertai dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang dalam pertandingan yang telah dilaksanakan selama 3 hari itu, serta tidak ketinggalan yaitu renungan kemerdekaan sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih oleh Indonesia.

Kontributor Kanwil DJPBN Prov. Kepri dan KPPN Tanjungpinang

Medan, djpbn.kemenkeu.go.id - senin 23 Juni 2014 jam 09.15 WIB merupakan hari yang luar biasa, sebagai tonggak sejarah bagi KPPN Medan I, dimana pada hari tersebut Piloting SPAN dimulai. Hari yang akan mengubah sistem lama menjadi sistem yang baru. Sistem lama dengan banyak aplikasi dan masing-masing aplikasi mempunyai database sendiri-sendiri. Sementara sistem baru hanya ada satu aplikasi dan single database, di KPPN menggunakan aplikasi SPAN dan di satker nantinya memakai aplkasi SAKTI. Dengan adanya perubahan tersebut sudah pasti akan ada kendala dan hambatan didalam proses perjalanannya. Untuk mengantisipasi kendala yang ada dan memohon kesuksesan maka KPPN Medan I mengadakan doa bersama antara pegawai KPPN Medan I dan perwakilan dari satker sebagai mitra kerja KPPN Medan I. Hadir dalam acara doa bersama antara lain Kakanwil DJPBN Provinsi Sumut Mirza Effendi dan kepala KPPN Jakarta II Ismed Saputra.

Kepala KPPN Medan I Budi Utomo memberikan sambutan dengan ucapan terimakasih dan permohonan maaf bila dalam piloting SPAN akan ada hambatan. Keakuratan data dan kebenaran penulisan sangat dibutuhkan agar SPM dapat diproses dengan cepat. Daftar SP2D yang berhasil diproses akan dapat dilihat di email masing-masing satker.

Dalam piloting SPAN, KPPN Medan I butuh dan mohon dukungan dari mitra kerjanya. “Satker dan KPPN harus saling bahu-membahu. Sebagai mitra kerja harus mengoptimalkan komunikasi agar segala kendala dan permasalahan bisa secepatnya dicarikan jalan keluar. Manfaat implementasi tentunya perlu waktu dan membutuhkan porses. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sekali lagi, komitmen, dukungan, dan kerjasama sangat diperlukan untuk kelancaran piloting SPAN, untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju.” Itulah inti dari pengarahan Kakanwil.

Sharing session dalam hari bersejarah ini mendatangkan Kepala KPPN Jakarata II ‘Ismed Saputra’ yang sudah piloting SPAN pada bulan Januari 2014. Sharing session ini diharapkan dapat meminimalkan tingkat kesalahan dan meneguhkan komitmen agar satker lebih memahami kondisi riil saat piloting SPAN. Data kontrak dikirimkan ke KPPN paling lambat lima hari kerja setelah adanya komitmen kontrak. Email yang dikirimkan ke KPPN adalah email satker bukan email rekanan agar informasi dapat diterima oleh yang berhak. Penulisan email, NPWP, rekening, nama dan sebagainya harus konsisten. Aplikasi SPAN untuk piloting II b ini sudah jauh lebih sempurna, semoga permasalahan yang ditemui dapat terselesaikan dengan baik.

Tugas dan kewajiban bukanlah hal yang berat dan tidak akan menjadi beban apabila diniatkan untuk ibadah dengan saling bekerjasama, saling mendukung, saling berkomunikasi serta dilaksanakan sesuai rencana yang matang. “Kita bersama menjalin komitmen untuk melangkah maju dan bekerja lebih keras lagi agar segala pekerjaan berjalan lancar, KPPN Medan I siap menyongsong SPAN.” Ungkap Kepala KPPN Medan I ‘Budi Utomo’ mengakhiri acara.

Pengalaman pertama semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi pelaksanaan operasional selanjutnya. Tentunya dengan niat dan semangat untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Ditjen Perbendaharaan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja organisasi dan menyempurnakan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengabdian tiada henti dan tanpa pamrih untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan amanah baru, semangat terpacu, penyerapan anggaran melaju, semoga keberkahan menyertai selalu.

Kontributor : Warnoto KPPN Medan I

Liputan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (RAKOREV) Kegiatan Pembangunan Dana APBN/APBD Triwulan II Tahun 2014 Tingkat Provinsi Gorontalo.
Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id - Dilaksanakan di kantor gubernur Gorontalo(10/06), Rakorev dihadiri oleh semua Kepala Daerah, Kepala SKPD, dan Kepala Satker Vertikal di wilayah Provinsi Gorontalo.

Rapat dipimpin oleh Wakil Gubernur Gorontalo DR. Idris Rahim, MSi, dengan nara sumber utama Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Sudarso, dan Kepala Dinas Kominfo Kota Surabaya, Ir. Antiek Sugiharti Msi.

Wakil Gubernur dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal yang penting untuk menjadi perhatian para kepala daerah dan kepala SKPD. Apresiasi disampaikan atas kinerja para Bupati/Walikota dan kepala SKPD yang telah berhasil melaksanakan program yang telah ditetapkan dan mencapai output yang diharapkan.

Sampai dengan saat ini perekonomian Gorontalo masih didominasi oleh Anggaran Pemerintah baik APBN maupun APBD, hal ini berbeda dengan kondisi perekonomian di Kota Surabaya yang sebagian besar ditunjang oleh swasta dan UMKM.

Mendekati akhir triwulan II Tahun 2014, kinerja perekonomian Gorontalo cenderung masih rendah. Menjelang bulan Ramadhan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Di lapangan masih ditemukan adanya kendala dalam realisasi anggaran pemerintah. Kendala yang ditemui masih merupakan kendala klasik, baik administratif, petunju tehknis yang belum ada, dll. Perlu persepsi yang sama dalam mengelola APBD/APBN sehingga dana yang dialokasikan dapat terserap dengan baik. Hal ini menuntut kerja keras dan berpikir cerdas agar pekerjaan tuntas baik secara administratif maupun fisik.

Dalam paparannya, Sudarso menyampaikan bahwa Realisasi anggaran sampai dengan 30 Mei 2014 adalah sebesar Rp.925M atau, 24.12%. Realisasi tersebut lebih baik dari realisasi pada periode yang sama tahun 2013 sebesar, 16.25% dan lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar, 20.9%. Namun demikian realisasi tersebut masih dibawah target Realisasi IKU Triwulan II, yaitu sebesar 40%.

Belanja Modal merupakan jenis belanja yang paling rendah dibandingkan jenis belanja lainnya, yaitu sebesar Rp.332M (17,5%). Namun demikian, realisasi tersebut masih lebih baik dari rata-rata nasional sebesar, 10,6% namun lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2013, yaitu sebesar,21.6%.

Lebih lanjut dipaparkan bahwa terdapat 5 K/L yang mengelola Belanja Modal sebesar 1,73 T (90%) dari total belanja modal di provinsi Gorontalo. Kelima Kementerian/Lembaga adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementrian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Agama, dan BPKP.

Dari 5 Kementerian terebut, terdapat 10 Satuan Kerja yang memiliki alokasi Belanja Modal Rp.1,5T(86,7%) yang mempunyai proyek-proyek strategis yang mempunyai dampak secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Proyek-proyek tersebut berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, waduk, pelabuhan, bandara, dan kelistrikan. Dari kesepuluh satker tersebut, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Gorontalo merupakan Satker dengan realisasi tertinggi, yaitu sebesar Rp.20,77M (31%). Sedangkan Satker Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo merupakan Satker dengan realisasi anggaran terendah (0%). Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis tersebut, antara lain adalah pembebasan lahan, dana DIPA yang masih diblokir, keterlambatan dalam perencanaan dan proses lelang, dan kendala cuaca yang sering hujan walapun sudah memasuki musim kemarau.

Adapun realisasi anggaran yang dikelola oleh SKPD menunjukan bahwa terdapat bebarapa SKPD yang tingkat realisasi anggarannya masih rendah. Diperlukan upaya yang lebih aktif dari pimpinan SKPD dan koordinasi yang lebih baik agar tingkat realisasi anggaran tersebut dapat lebih baik.

Sejalan dengan kebijakan penghematan/pemotongan anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden RI dalam Inpres Nomor 4/2014, Sudarso menyampaikan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Satker terkait, pemotongan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap proyek-proyek strategis tersebut. Pemotongan hanya dilakukan terhadap sisa hasil tender dan alokasi anggaran yang sampai saat ini diblokir oleh DPR RI.

Di akhir paparannya, Sudarso meminta kepada Wakil Gubernur Gorontalo untuk lebih mendorong para Kepala SKPD dan Instansi Vertikal yang memiliki proyek strategis agar lebih aktif untuk merealisasikan kegiatan dan proyeknya sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kegiatan RAKOREV dilanjutkan dengan sharing session terkait keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam mengelola sistem pengganggaran dan pelaksanaan belanja Satker dengan terwujudnya integrasi sistem pengelolaan sumber daya Pemerintah (Government Resources Management System – GRMS ) yang ditetapkan sejak tahun 2003.

Oleh : Kontributor Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama 40 satker mitra kerja KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta terkait perencanaan kas, Rabu (8/6) di Aula Kanwil.

Acara ini dibuka oleh Kepala Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Hendro Baskoro. Hadir selaku narasumber dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Wibawa Pram Sihombing, S.E., Ak., M.Acc, serta Fauzi Syamsuri, S.E, M.A selaku moderator acara. Selain itu para Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta juga turut hadir dalam acara tersebut.

Wibawa Pram Sihombing menyampaikan kondisi terkini terkait hal perencanaan kas, “Perencanaan kas bukan hanya menjadi masalah bagi negara berkembang seperti Indonesia, negara-negara maju juga mengalami masalah yang sama dalam hal ini.” imbuhnya. Ia menyatakan bahwa hal yang menjadi pembeda antara negara maju dan berkembang adalah kepatuhan instansi pemerintahan dalam menyampaikan data perencanaan kas, walaupun tingkat akurasi data masih belum memuaskan. 

Menurutnya kebiasaan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran di Indonesia adalah saat itu diminta, saat itu juga anggaran dipersiapkan untuk disediakan, tanpa memperhatikan pola perencanaan kas. Sedangkan Rencana Penarikan Dana (RPD) seharusnya disusun berdasarkan target per jenis belanja, dalam hal ini penyerapan anggaran akan sangat bergantung kepada karakteristik serta tugas dan fungsi tiap-tiap satker. Sehingga perbedaan pola penyerapan akan terjadi, tidak harus sama dengan kecenderungan menumpuk di akhir tahun anggaran.

Hal pertama yang akan dilakukan terkait perbaikan perencanaan kas adalah menentukan tipe KPPN berdasarkan nilai SPM, sehingga SPM kontraktual dengan nominal diatas Rp.200.000.000,- akan terjadwal untuk memudahkan pembuatan kalender kegiatan dan rencana penarikan dana dalam satu tahun anggaran. Setelah RPD dalam satu tahun anggaran tersebut disusun, barulah kemudian dirinci menjadi RPD bulanan, mingguan, kemudian jika diperlukan disusun secara harian.

Setelah itu sesi diskusi pun dimulai, beberapa satker terlihat aktif dalam proses diskusi. Hal yang begitu jelas dari kondisi yang terjadi sekarang adalah sangat dibutuhkannya bimbingan teknis kepada para satker terkait dengan perencanaan kas dan RPD, mengingat saat ini pelaksanaan APBN sedang memasuki sistem baru bertajuk SPAN yang sedikit banyak mempengaruhi proses tersebut. Kepala KPPN Jakarta II, Ismed Saputra menambahkan bahwa kendala-kendala yang muncul dengan adanya SPAN adalah hal yang wajar, karena proses adaptasi dengan sistem baru bukan merupakan hal yang instan, dan jika sistem tersebut sudah berjalan lancar, makan proses pelaksanaan APBN akan menjadi lebih mudah dan cepat.

Di akhir acara, Wibawa Pram Sihombing menyampaikan permintaan kepada satker untuk bersungguh-sungguh dan bekerja sama dalam proses perencanaan kas dan RPD, beliau juga berharap proses tersebut tidak membebani proses bisnis satker, terutama saat SPAN sudah berjalan. Tepat pada pukul 16.30 WIB, Focus Group Discussion ini ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

Oleh: Rizky Dharma Saputra, Faisal Amin, Yusuf Wibisono - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta

Liputan Rapat Koordinasi Pembentukan dan Penandatanganan MoU Forum Komunikasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2014
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id - memberikan ruang knowledge sharing antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan Negara/Daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan acara Rapat Koordinasi Pembentukan dan Penandatanganan MoU Forum Komunikasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Se-Sulawesi Tenggara (05/06). Forum ini membahas tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik dan informasi keuangan terpadu antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Informasi keuangan pemerintah yang komprehensif dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan strategis.

Kegiatan penandatangan MOU tersebut dihadiri oleh seluruh elemen Pemda Sulawesi Tenggara dan kantor vertikal Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Tenggara. Hadir juga Sesditjen Perimbangan Keuangan, Prof. Heru Subiyantoro, M.Sc., Regional Economist Sulawesi Tenggara, Prof. DR. Abdul Hamid Paddu, SE, MA., dan akademisi dari Universitas Halu Oleo, DR. Nasrullah Dali, SE, M.Si., sebagai rangkaian knowledge sharing dalam diskusi panel.

Didalam forum komunikasi itu pemda akan dapat berkontribusi lebih nyata dalam menjawab berbagai tantangan pengelolaan keuangan guna mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik. “Pengelolaan APBN dan APBD yang baik akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan fiskal pemerintah. Untuk itu diperlukan komitmen, konsistensi dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam pengeloaan APBN dan APBD” kata Asisten I Gubernur Sulawesi Tenggara, Saemu Alwi saat memberikan sambutan mewakili Gubernur.

MOU Nota Kesepahaman antara kedua belah pihak yang berisi 3 (tiga) hal pokok, yaitu menghilangkan asymetric information dalam pengelolaan informasi dan analisis fiskal daerah, knowledge sharing berbagai isu fiskal dan akuntansi berbasis akrual, dan pelaksanaan joint events dalam rangka pemutakhiran informasi terkini keuangan pusat dan daerah.

Untuk memberikan pandangan baru dan mengupdate informasi mengenai pendalaman kontribusi fiskal pemerintah daerah dalam konteks Sulawesi Tenggara melalui Kajian Fiskal Regional, kemandirian dan resiko fiskal daerah serta persiapan implementasi akutansi berbasis akrual pada akhir kegiatan dilaksanakan sebuah diskusi panel yang interaktif.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Liputan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Makassar
Makassar, perbendaharaan.go,id - Untuk memberikan informasi terkini terkait kebijakan fiskal pemerintah pusat dan perkembangan ekonomi terkini, Badan Kebijakan Fiskal yang bekerjsa sama dengan Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, serta dibantu oleh Perwakilan Kementerian Keuangan di Sulawesi Selatan menyelenggarakan seminar (22/05). Seminar yang mengundang jajaran Pemerintah Daerah (pemda) itu merupakan ruang untuk mendapatkan ide-ide dan masukan untuk perumusan dan penyusunan kebijakan kedepan. Dari Seminar banyak manfaat yang dapat dituangkan dalam berbagai kebijakan dan tindakan-tindakan untuk kemajuan ekonomi nasional pada umumnya dan Sulsel pada khususnya. “seminar ini menjadi forum dan sarana terbaik bagi kita semua untuk bertukar informasi, pengetahuan dan berdiskusi seputar pengelolaan fiskal” tambah Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Alfiker Siringoringo saat menyampaikan keynote speech pembukaan.

Peran moderator Siska Indirawati dari PKEM Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dapat menghidupkan suasana diskusi bersama narasumber Yoopi Abimanyu, PKEM Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Taslim Arifin, Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Hassanudin Makassar.

Ekonom Unhas menjelaskan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mendorong perubahan teknostruktur, transformasi struktural, dan share economy yang lebih baik. Taslim juga menyampaikan pandangannya mengenai kondisi politik terhadap realitas sosial ekonomi di Indonesia, masalah transformasi vertikal, solusi terhadap sistem dan kelembagaan ekonomi yang inklusif, serta pemanfaatan jejaring supply chain global dengan menerapkan kebijakan yang tepat oleh pemerintah pusat dan daerah.

Seminar yang mendiskusikan kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi di makasar ini cukup dapat menggambarkan presfektif Kementerian Keuangan sebagai elemen pemerintah dan pandangan Universitas yang lebih independen. Hal-hal menarik disajikan dengan data dan pemaparan yang interaktif membuat peserta cukup antusias.

Oleh : Kontributor Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan

Liputan Rakor Penandatanganan Kerjasama Pengelolan Keuangan Pusat dan Daerah
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Kerjasama Kanwil Provinsi Bali dengan Pemda makin erat dengan penandatanganan Kerjasama Pengelolan Keuangan Pusat dan Daerah (10/06) dalam sebuah Rapat Koordinasi (rakor). Rakor ini merupakan kelanjutan dari Forum Komunikasi yang terbentuk sebelumnya. “Dalam forum ini akan banyak hal penting yang dapat didiskusikan untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah (Tata Kelola APBN-APBD) , kinerja ekonomi secara umum , serta dapat terbangun suasana kerja yang hangat dan optimal sehingga memudahkan terlaksananya “Transfer of Knowledge” dibidang pengelolaan keuangan Negara” kata Direktur Sistem Perbendaharaan R.M. Wiwieng Handayaningsih ketika membuka rakor tersebut. Butir yang telah disepakati dalam rakor adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali bersedia menyampaikan data keuangan secara tepat waktu dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Bali secara berkala akan menyampaikan laporan GFS kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang merupakan hasil konsolidasi LKPP dan LKPD lingkup Provinsi Bali serta sebagai fasilitator dalam memahami peraturan-peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Pusat dan daerah.

Ketika Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sehingga dana APBN-APBD yang dikelola akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional serta berdampak nyata kepada perbaikan kehidupan masyarakat. Hal yang positif diungkapkan oleh Sekretaris Kota Denpasar , A.AN. Rai Iswara “ Pelaksanaan kegiatan ini dapat dipakai sebagai sandaran kedepannya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan juga sebagai motivasi bagi pemerintah daerah untuk berbuat lebih baik sehingga WTP yang merupakan harga mati bagi pemerintah daerah dapat terwujud”.

Dalam wawancara dengan TVRI Bali, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali , I.B,Gde Kartika Manuaba, mengharapkan pelaksanaan kegiatan ini dapat membangun sinergi antara Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan serta dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel sehingga opini WTP atas LKPD pemerintah daerah dapat terwujud.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Bali