Liputan Rakor Kanwil Ditjen PBN Prov. Sulawesi Tenggara
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id,- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dengan tema “Menuju Modernisasi Pengelolaan APBN melalui SPAN dan Akuntansi Berbasis Akrual” pada tanggal 31 Oktober s.d. 2 November 2014, di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Rakorwil dibuka secara resmi pada tanggal 31 Oktober 2014 oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Marni Misnur dan dihadiri para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada acara pembukaan tersebut hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, Sudjiton, serta Kapolres Wakatobi, Hotlan Damanik yang turut menyampaikan materi “Tindakan Pidana Pencucian Uang” kepada para peserta rakorwil.

Dalam rakorwil tersebut dibahas permasalahan dan isu-isu terkini serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam rangka persiapan implementasi SPAN dan akuntansi berbasis akrual pada Tahun 2015 yang dibagi dalam empat komisi yaitu Komisi A yang membahas pelaksanaan anggaran pusat dan daerah (APBN dan APBD), Komisi B yang membahas pelaksanaan akuntansi berbasis akrual pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Komisi C yang membahas pelaksanaan supervisi, kepatuhan internal dan SPAN serta Komisi D yang membahas dukungan operasional. Dari hasil pembahasan tersebut, disepakati beberapa kesimpulan dan rekomendasi diantaranya (i) perlunya solusi untuk mencegah terjadinya pagu minus dan mekanisme penyelesaiannya, (ii) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPPN akan bersinergi untuk menyelenggarakan sosialisasi akuntansi berbasis akrual dan bimtek sistem aplikasi instansi berbasis akrual, (iii) perlunya beberapa perbaikan peraturan, SOP dan aplikasi terkait pelaksanaan tugas di KPPN, dan (iv) perlunya peningkatan fungsi dukungan operasional agar lebih efektif dan efisien.

Untuk semakin meningkatkan kebersamaan seluruh pegawai dihari berikutnya dilaksanakan capacity building yang dipandu oleh tim dari Kantor Pusat. Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Sulawesi Tenggara

Medan, djpbn.kemenkeu.go.id- Pimpinan dan Staf KPPN Medan I tetap semangat untuk bersinergi dalam mewujudkan Visi dan Misi serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan. Bertekad mensukseskan bulan emas Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KPPN Medan I mengadakan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun 2014(18/11).

”Satker selaku mitra kerja harus menaati segala peraturan dan ketentuan batas-batas penyampaian ADK Kontrak, SPM, dan rekonsiliasi” tegas Kepala KPPN Medan I, Budi Utomo dalam sambutannya. ADK maupun lampirannya dikirimkan ke KPPN sesuai jadwal yang telah ditentukan. Blanko setoran baik SSP, SSPB maupun SSBP harus diisi dengan lengkap dan akurat sesuai peruntukkannya. Sisa UP/TUP harus disetor paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Kelancaran proses pencairan dana berpengaruh positif pada percepatan pembangunan yang manfaatnya akan berpulang kepada masyarakat. Apabila peraturan ditaati serta amanah dalam tugas maka segala bentuk kesalahan dan penyalahgunaan akan dapat diminimalisir bahkan ditiadakan.

Sosialisasi yang dilaksanakan tersebut membeberkan beberapa Materi mengenai pengelolaan keuangan negara khususnya pada akhir tahun 2014. Materi pertama disampaikan oleh Warnoto yang menjelaskan batas akhir rekonsiliasi dan permasalahannya, serta permasalahan aplikasi SILABI. Dilanjutkan Eva Hotma TM Tampubolon yang menguraikan tentang batas waktu dan tata cara penyampaian SPM. Sebagai pungkasan Henry Tornagodang mengulas berbagai macam tip dan trik ADK kontrak. Disampaikan pula materi batasan dan tata cara revisi DIPA serta penyelesaian pagu minus oleh Kepala Seksi PPA I D Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Hendriyanto.

diharapkan 157 Satker dari berbagai Jenis Kewenangan yang menjadi mitra kerja berkomitmen akan bekerja maksimal untuk melaksanakan amanat Dirjen Perbendaharaan sesuai arahan yang disampaikan oleh Kepala KPPN.

Segala kewajiban/tugas pekerjaan akan terasa ringan dan dapat berjalan lancar apabila diniatkan untuk ibadah. Saling bekerjasama serta tidak menumpuk-numpuk pekerjaan di akhir tahun. Semua harus direncanakan dengan baik dan cermat. Harapan kami, hajatan besar akhir tahun 2014 berjalan sukses dan lancar.

Oleh : Kontributor Warnoto KPPN Medan I

Ternate, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan terus berperan aktif dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi, khusunya di Maluku Utara. Hal ini ditunjukkan dalam Pertemuan Tahunan dengan Pihak Perbankan, Pemerintahan, dan Dunia Usaha pada Selasa (9/12). Pertemuan yang dihadiri oleh Korem152/Babullah, Praktisi Ekonomis, perbankan, dan dunia usaha ini bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan investasi di Maluku Utara. Selain itu, acara ini bertujuan untuk meraih sinergi antara pengelola fiskal dan moneter di daerah.

Aula Maitara Perwakilan Bank Indonesia Prov. Maluku Utara menjadi saksi diawalinya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bank Indonesia dengan Korem 152/Babullah yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian antara Bank Indonesia dengan Direktorat Jenderal Perbendahaan yang diwakili oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku Utara, Bapak Sulaimansyah.

Gubernur Maluku Utara, yang diwakili oleh Sekretariat Daerah, Bapak Drs. H. Abdul Madjid Husein M.E., membuka acara pertemuan tahunan ini. Dalam sambutannya, beliau berharap kepada seluruh elemen masyarakat di Maluku Utara dapat berpartisipasi aktif untuk mengembangkan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber dan dimoderatori oleh Maria Kalaij yang juga merupakan presenter di salah satu stasiun TV nasional. Materi pertama disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia prov. Maluku Utara, Bapak Budiyono. Dalam paparannya, beliau menjelaskan tentang review Bank Indonesia terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perbankan di tahun 2015. “Kita sewajarnya dapat lebih meningkatkan jumlah investor mengingat Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa” tambahnya.

Materi selanjutnya disampaikan oleh kepala Kantor Wilayah Provinsi Maluku Utara, Bapak Sulaimansyah. Pria 43 tahun ini menyampaikan materi terkait inter-relasi kebijakan fiskal, dan arah pembangunan di Maluku Utara. Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak hanya mengendalikan pelaksanaan anggaran dan penyalurannya terhadap APBN, tapi juga memberikan kontribusi pada pemerintah daerah baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun kajian fiskal regional yang digunakan sebagai pijakan dalam membangun perekonomian di Maluku Utara. Beliau menyampaikan bahwa volume belanja APBN tahun 2014 masih sangat rendah, namun masih sangat bisa ditingkatkan minimal sama dengan provinsi lain di wilayah timur. Untuk itu perlu koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat (Bappenas, Menkeu, Menko Perekonomian), namun pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyusun Masterplan Pengembangan Kewilayahan Maritim yang dapat menyajikan kebutuhan infrastruktur di Maluku Utara. “Perlu koordinasi yang kuat dengan Pemda khususnya Biro Keuangan/DPKAD/DPPKAD dan Bappeda se-provinsi Maluku Utara, dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan negara dan komunikasi data keuangan dan kinerja agar tujuan kebijakan fiskal dapat tercapai optimal” tambahnya.

Materi terakhir disampaikan oleh Chief Economist Indonesia Economic Intelligence (IEI), Bapak Sunarsip. Sebagai praktisi ahli di bidang ekonomi, beliau menyampaikan bahwa ASEAN, khususnya Indonesia, memiliki posisi yang bagus dalam arus perdagangan global. Faktanya, Indonesia adalah negara yang pertumbuhannya tercepat ketiga di dunia. “Kita itu eksportir timah terbesar di dunia, dan kedua terbesar di bidang batu bara” imbuhnya. Menurut proyeksi, Indonesia akan menjadi negara terbesar ke-7 di dunia, mengalahkan Inggris, dengan catatan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang diikuti dengan antusias oleh para tamu undangan. Pihak Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha di Maluku Utara saling menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya tentang potensi pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara yang disambut dengan tanggapan dan penjelasan dari para narasumber.

Acara ditutup dengan Penganugerahan Banking Award 2014 oleh Perwakilan Bank Indonesia Prov. Maluku Utara.

Oleh : Catur Bowo Restyono – Kontributor Kanwil DJPBn Prov. Maluku Utara

Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id - Berbekal semangat “Memberikan Yang Terbaik Untuk Laporan Keuangan Yang Berkualitas”, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, Selasa (18/11), di aula lantai IV Gedung Keuangan Negara Semarang I.

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Muhson. Dalam sambutannya disampaikan bahwa kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu, diperoleh informasi bahwa pemerintah daerah telah melakukan persiapan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual meliputi pengesahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, sarana dan prasarana, sosialisasi/pelatihan sistem dan kebijakan akuntansi kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun acara Rapat Koordinasi kali ini juga merupakan salah satu tindak lanjut dari beberapa saran yang masuk kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, yang diharapkan dapat dijadikan ajang untuk berdiskusi dalam rangka membahas permasalahan yang muncul dan mencari solusi permasalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maupun penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 mendatang.

Sebanyak 104 peserta yang terdiri dari seluruh pelaksana dan pejabat Bidang PAPK, Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, seluruh DPPKAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta tamu undangan lainnya tampak antusias mengikuti acara sampai dengan selesai. Hal ini tak lepas karena paparan menarik yang disampaikan oleh para narasumber yaitu Kasubdit Akuntansi KUN Direktorat APK, Endah Martiningrum, Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Sumarno dan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Chris Kuntadi. Pada kesempatan tersebut, Endah Martiningrum menyampaikan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual. Narasumber dari Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah berbagi pengalamannya dalam mencapai opini WTP serta berbagi kiat untuk mempertahankan opini tersebut. Adapun Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah memaparkan Perspektif dan Potensi Laporan Keuangan Berbasis Akrual. Bertindak selaku moderator adalah Kepala Bidang PAPK, Mulyo Slamet.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab ada satu permintaan dari peserta yang cukup menarik, yaitu agar seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Tengah bersemangat menyambut penerapan LKPD berbasis akrual, dan hendaknya BPK memberikan opini WTP untuk seluruh LKPD di Jawa Tengah. Permintaan ini disambut dengan tepuk tangan seluruh peserta. Dengan bijak Chris Kuntadi menanggapi bahwa opini WTP memang telah disediakan untuk seluruh LKPD di Jawa Tengah. Namun semua itu tergantung pada kinerja laporan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Jika kinerja laporan keuangan masing-masing pemerintah daerah memenuhi kesesuaian LKPD dengan standar akuntansi pemerintahan dengan pengungkapan yang cukup dan tidak ada lagi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta mampu menjalankan sistem pengendalian intern dengan baik, dipastikan opini WTP akan diberikan.

Sebelum acara ditutup, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah memberikan kenang-kenangan kepada para narasumber berupa plakat dan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Semester I Tahun 2014 yang merupakan Exercise Goverment Finance Statistics. Pemberian laporan dimaksud adalah untuk memberikan suatu model laporan yang disusun berdasarkan kontribusi laporan keuangan seluruh UAPPAW dan 36 LKPD di Jawa Tengah periode Semester I tahun 2014. Akhirnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menutup acara dengan teriring harapan agar melalui kegiatan ini dapat terbangun suatu sinergi guna menyongsong Laporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

Lhokseumawe, djpbn.kemenkeu.go.id- Bertempat di KPPN Lhokseumawe diselenggarakan kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara dalam pengelolaan data keuangan pemerintah daerah (APBK) maupun pemerintah pusat (APBN) (20/10). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Bakhtaruddin, Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Bupati Bireuen Ruslan M. Daud, dan Bupati Aceh Utara H. Muhammad Thaib.

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman ini turut dihadiri oleh Regional Economist Provinsi Aceh Prof. DR. Raja Masbar, MSc, Rektor Unima Prof. DR. Apridar,SE,Msi, Kepala KPPN Lhokseumawe Edy Defianus serta para Sekda, Asisten III, Kepala Bapeda dan Kadis DPKKAD masing-masing pemda yang menandatangani nota kesepahaman. Setelah penandatanganan nota kesepahaman dilanjutkan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tentang Fiskal Regional Aceh dan Data Realisasi APBN 2014 di Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara.

Dalam sambutannya Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya mengatakan “Pengelolaan keuangan yang baik merupakan urat nadi pembangunan di daerah sehingga daerah membutuhkan data keuangan yang valid dan terkini.” Dengan adanya kerjasama ini diharapkan bisa mengoptimalkan data yang dimiliki pemerintah daerah dan pemerintah pusat”.

Kerjasama pertukaran data maupun pelatihan keuangan ini merupakan implementasi fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di bidang fiskal di daerah. Data keuangan yang akurat dan terkini yang ada di Ditjen Perbendaharaan dilengkapi dengan data keuangan daerah maka akan menjadi salah satu instrumen penting dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pembangunan dan sebagai bahan evaluasi apakah suatu kebijakan telah memberikan dampak sesuai yang diharapkan.

Pada kesempatan yang sama Kakanwil DJPB Prov. Aceh Bakhtaruddin mengatakan bahwa kerjasama pengelolaan data keuangan pemerintah pusat dan pemda menjadi salah satu langkah strategis bagi kedua belah pihak di bidang pengelolaan data fiskal dan peningkatan kualitas laporan keuangan terutama menyongsong implementasi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015.

Data fiskal regional yang lengkap, akurat dan terkini tentunya menjadi salah satu faktor penting dalam menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan sehingga manfaat dari hasil pembangunan tersebut bisa dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat luas dan juga pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Kontributor: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Samarinda, perbendagaraan.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur menginisiasi Forum Strategis sekaligus pembinaan terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan SKPD yang berpotensi menjadi BLUD, Rabu (19/11), di Ruang renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, Ade Rohman mengapresiasi antusiasme para direktur rumah sakit dan kepala UPTD yang hadir. ”Kami terkejut luar biasa dengan antusiasme Bapak dan Ibu jajaran direksi rumah sakit dan kepala UPTD. Ini menunjukkan bahwa fleksibilitas penggunaan langsung pendapatan BLU/BLUD memang menjadi primadona bagi SKPD,” ungkapnya membuka acara.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Unit Pembina Teknis BLUD sektor Kesehatan, Rini Retno Sukesi. Dalam pemaparannya, Rini menyambut baik kegaiatan yang diinisiasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur dan akan menjalin komunikasi lebih intensif. ”Kedepan, Kami akan lebih mengintensifkan komunikasi dengan DJPB. Dan Kami menargetkan di tahun 2015, seluruh Puskesmas diwilayah provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah” ungkapnya.

Kemudian, Rini juga menekankan bahwa BLUD harus mampu bersaing dengan sektor swasta. Olehkarena itu, lanjutnya, pengelola BLUD harus mampu berpikir kreatif dengan Mindset Enterpreneurship, tidak berpikir seperti birokrat sehingga mampu memanfaatkan peluang yang ada dalam rangka peningkatan pelayanan yang efesien dan produktif.

Tingginya antusiasme para peserta terlihat saat Muhammad Yusuf, Kasubdit PPK BLU I menyajikan materi. Aspek remunerasi menjadi topik yang menarik dikaji para peserta. Sebagian besar peserta sepakat bahwa pola remunerasi yang tepat, dapat mendorong motivasi pegawai BLUD. Pertanyaan-pertanyaan teknis proses penetapan remunerasi tuntas di lahap mantan Kepala KPPN Makale tersebut. ”prinsipnya, remunerasi diberikan berdasarkan capaian kinerja pegawai, sehingga pegawai dengan kinerja rajin dibayar lebih besar dari pada pegawai dengan kinerja rendah, tidak berdasarkan kebijakan pimpinan unit tertentu didalam BLUD tersebut,”tutup Yusuf.

Dipenghujung acara, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan SKPD BLUD (RSUD) se Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kesepakatan ini merupakan komitmen untuk membentuk forum komunikasi dalam rangka pertukaran/sharing informasi pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Laporan : Fahmi Mustafa, Ronald Mangisi O, Rustam Menayang, Editor : Fajar Sidik

Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id, -Dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2014, KPPN Sekayu menyelenggarakan acara sosialisasi dan koordinasi dengan mitra kerja agar pelaksanaan anggaran di akhir tahun pertama pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla dapat berjalan dengan baik dan tanpa ada hambatan yang berarti. Acara sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun Anggaran 2014 sudah dimulai sejak tanggal 18 November 2014 dengan peserta sosialisasi seluruh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran mitra kerja KPPN Sekayu. Dalam sosialisasi pada tanggal 18 November 2014 yang dibuka oleh Bapak Ander selaku Kepala KPPN Sekayu, beliau berpesan kepada para satker mitra kerja KPPN Sekayu agar dapat segera mengajukan tagihan-tagihan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah mereka kontrakkan dan merealisasikan anggaran sesuai jadwal, dengan harapan jangan sampai ada yang mengajukan dispensasi untuk perpanjangan waktu pengajuan SPM.

Kemudian pada tanggal 3 Desember 2014 dilanjutkan rapat koordinasi dengan Bank Operasional serta Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Sekayu yang juga dihadiri perwakilan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu. Dalam acara tersebut, selain disosialisasikan mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun Anggaran 2014 yang disampaikan Bapak Ander, juga dilakukan evaluasi atas kinerja bank operasional I, bank operasional II, bank operasional III, serta bank/pos persepsi selama tahun 2014 yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bank. Dari hasil evaluasi selama setahun, pada umumnya pelaksanaan kinerja bank/pos mitra kerja KPPN Sekayu sebagai bank operasional maupun bank/pos persepsi dikatakan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan walaupun masih ada beberapa hambatan seperti permasalahan jaringan ataupun kekurangpahaman petugas dari bank/pos persepsi terkait dengan berbagai peraturan dan perjanjian kerjasama sebagai bank operasional ataupun bank/pos persepsi antara Ditjen Perbendaharaan dengan Kantor Pusat mereka.

Selama periode Januari sampai dengan November 2014, jumlah pengeluaran bersih yang sudah disalurkan melalui BO I, BO II, BO III mitra kerja KPPN Sekayu (Tipe A2) dengan wilayah 2 Kabupaten (Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin) adalah sebesar Rp436.833.681.498 dengan jumlah SP2D sebanyak 4.740 SP2D serta jumlah seluruh penerimaan selama bulan Januari sampai dengan November 2014 yang berhasil dihimpun oleh bank/pos persepsi baik pajak, PNBP, Non Anggaran maupun PBB yang melalui MPN G-1 sebanyak 93.391 handling setoran dengan jumlah dana sebesar Rp424.563.699.429. Penerimaan ini belum termasuk penerimaan dari potongan SPM dan melalui MPN G-2. Jumlah penerimaan yang disetor melalui MPN G-2 di wilayah KPPN Sekayu sampai dengan awal Desember sekitar 9.765 handling setoran dengan jumlah setoran sebesar Rp32.404.861.915,-. Apabila dilihat dari uang masuk dan keluar, sampai saat ini masih terdapat surplus penerimaan.

Pada saat koordinasi tersebut, Bapak Ander juga berpesan kepada seluruh bank/pos yang hadir termasuk kepada KPP Pratama Sekayu untuk tidak bosan-bosannya menyarankan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor untuk memanfaatkan layanan MPN-G2 dalam menyetorkan kewajibannya. Hal ini disebabkan Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Sekayu telah lama siap menerima setoran penerimaan negara melalui MPN G-2, namun wajib pajak/wajib bayar/wajib setor masih banyak yang enggan berpindah ke layanan MPN G-2. Di akhir acara rapat koordinasi tersebut, Bapak Ander memberikan piagam penghargaan kepada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu sebagai Bank Persepsi Mitra Kerja KPPN Sekayu dengan Kinerja Terbaik Tahun Anggaran 2014 setelah mendapatkan nilai tertinggi atas penilaian kinerja bank/pos persepsi yang dilakukan KPPN Sekayu untuk periode Januari sampai dengan Oktober 2014. Pada saat penyerahan piagam, Bapak Ander berpesan agar Bank Sumsel Babel Sekayu selaku Bank Persepsi dapat terus meningkatkan prestasi dan mempertahankannya.

Terakhir pada tanggal 4 Desember 2014 dilakukan sosialisasi MPN G-2 kepada seluruh Bendahara Penerimaan mitra kerja KPPN Sekayu. Sosialisasi ini dilakukan kembali karena dari sekitar 9.765 handling setoran dengan jumlah setoran sebesar Rp32.404.861.915,- yang terbanyak adalah setoran dari perpajakan, sedangkan setoran dari PNBP maupun non anggaran hanya sebesar 219 handling setoran dengan nilai sebesar Rp.1.410.745.064,-. Semoga dengan rangkaian acara sosialisasi tersebut, pelaksanaan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran pada akhir tahun anggaran 2014 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terlalu banyak hambatan yang terjadi.

Kontributor : KPPN Sekayu

Liputan rakorwil DJPBN Provinsi Bali
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id- Dalam pengelolaan keuangan negara, akhir tahun seringkali menjadi masalah tersendiri. Hal itu menjadi perhatian utama kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Jika hal tersebut tidak tertangani dengan baik, akan menimbulkan masalah serius. Karena itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali menggelar rakorwil untuk mempersiapkan diri menyambut ‘pesta’ tahunan tersebut.

“Dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2014 ini, perlu penyamaan langkah dan strategi,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Kartika Manuaba, saat membuka rakor di Gedung Keuangan Negara Singaraja, kabupaten Buleleng. Kegiatan rakor yang dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 November 2014 tersebut mengambil tema ”Satukan Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014 dan Menyongsong Tahun 2015”. Hadir pada acara tersebut adalah para pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.

Dalam pengarahannya Manuaba, panggilan akrab Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, menyampaikan bahwa semua harus dapat menyesuaikan diri terhadap kebijakan pemerintah yang baru dan menyiapkan diri untuk penerapan full akrual basis pada tahun 2015.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali tersebut juga berpesan agar mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang sudah dicapai. Untuk akhir tahun anggaran perlu dimonitor terkait rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan antara KPPN dengan satuan kerja (satker). “Perhatikan masalah dispensasi dan jaminan!” kata Manuaba, “supaya tidak ada wan prestosi,” lanjutnya.

Di samping rakor dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali juga menyelenggarakan rapat koordinasi penerimaan negara akhir tahun 2014. Acara diselenggarakan di ruang rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali tanggal 26 November 2014. Hadir sebagai peserta rakor adalah kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Bali, kepala Kanwil DJP Provinsi Bali, serta kepala KPP dan KPPN se provinsi Bali. Rakor penerimaan bertujuan agar penerbitan SPMKP bisa lebih selektif dan untuk mendorong kepatuhan wajib bayar dalam menyetorkan pajaknya guna memaksimalkan penerimaan negara pada akhir tahun anggaran 2014.

Dalam sambutannya kepala Kanwil DJP Provinsi Bali, Arief Yanuar, menyatakan kesiapannya untuk turut memonitoring pelaksanaan pelimpahan penerimaan negara pada akhir tahun anggaran 2014 serta akan mengusahakan pembatasan permohonan restitusi pajak di akhir tahun anggaran.

“Kami akan turut memonitoring pelaksanaan pelimpahan penerimaan negara dan akan mengusahakan pembatasan permohonan restitusi pajak,” kata kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali, Arief Yanuar. “Mengenai E-Billing System, belum maksimal dilaksanakan karena belum adanya peraturan dari Dirjen Pajak mengenai tata cara pemindahbukuan apabila terjadi kesalahan input pada MPN G2,” lanjut Arief Yanuar. “Saya juga menyambut secara positif rencana pelayanan satu atap di KPPN,” ungkap Arief Yanuar. “Kami akan laksanakan dengan mengirimkan petugas dari Kantor Pajak ke KPPN secara periodik,” tandasnya.

Sementara itu dalam rangka menyongsong penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang akan dimulai tahun depan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan kegiatan workshop Standar Akuntansi Berbasis Akrual tanggal 26 dan 27 November 2014. Workshop diadakan di Basement Gedung Keuangan Negara Denpasar I dengan tema “Satukan Tekad Untuk Melaksanakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual “. Sebanyak 90 orang peserta dari UAPPA-W lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali hadir dalam acara tersebut. Selain untuk menyosialisasikan kebijakan dan penerapan akuntansi berbasis akrual, pada acara tersebut juga dilaksanakan pelatihan aplikasi SAIBA.

Persiapan menghadapi akhir tahun yang dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, sangat serius. Tidak hanya melakukan koordinasi dengan pihak eksternal, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali juga melakukan persiapan dan koordinasi internal. Rapat manajemen risiko dilakukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan Internal di lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan.

Rapat diselenggarakan di ruang rapat kanwil pada tanggal 27 November 2014, dihadiri 35 orang terdiri dari para pejabat di kanwil dan perwakilan dari KPPN dilingkup Kanwil DJPB Provinsi Bali. Melalui kegiatan rapat manajemen risiko ini diharapkan para peserta dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menyertai dan mempengaruhi bisnis proses dilingkungan tempat kerjanya.

Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut Kakanwil DJPB provinsi Bali mengharapkan agar pelaksanaan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan di akhir tahun anggaran 2014 dapat berjalan dengan lancar .

Oleh: Tri Saptoweni, Kontributor Kanwil DJPB Provinsi Bali
Editor: Bambang Kismanto