Liputan Launching Implementasi SPAN di KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng
Palangkaraya, djpbn.kemenkeu.go.id,- Ludiro, Kepala Kanwil Ditjen Perbendahaharaan Prov. Kalteng yang didampingi oleh M. Roskanedi,

Tahuna, djpbn.kemenkeu.go.id- “Roll out SPAN di KPPN Tahuna seakan akan menjadi rangkaian acara perayaan ke 590 tahun Sangihe dan Pesta Rakyat Tulude yang merupakan kebanggaan masyarakat Kepulauan Bahari Sangihe” Demikian kata pembuka dari Kakanwil DJPB Propinsi Sulawesi Utara, Irwan Ritonga,

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Treasury Symphony Choir merupakan grup paduan suara yang dibentuk pada tahun 2012 untuk menyalurkan minat dan bakat para pegawai di kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id - Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pegawai dan honorer (Satpam dan Cleaning Service) sepanjang tahun 2014, KPPN Banjarmasin memberikan penghargaan kepada Pegawai Teladan, Front Office (FO) Favorit dan Honorer Terbaik Tahun Anggaran 2014. Pemberian penghargaan yang dikemas dalam Acara Tutup Tahun Anggaran 2014 pada 31 Desember 2014 malam di Aula KPPN Banjarmasin dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang SKKI, seluruh pegawai dan tenaga honorer beserta keluarganya.

Padang, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat kembali merapatkan barisan dengan pemangku kepentingan di daerah dalam menyongsong kebijakan pemerintah di bidang keuangan. Setelah beberapa waktu lalu menyelenggarakan “Workshop for Legislatif”, kali ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan rapat kerja dengan pihak eksekutif yakni Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sumatera Barat.

“Dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat di daerah.” Demikian kata pembuka yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ali Asmar dalam acara Rapat Kerja Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat dan Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung di Aula Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat(18/12).

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah diperlukan suatu strategi, tekad, langkah dan pandangan yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu unsur laporan keuangan pemerintah daerah yang perlu mendapat perhatian khusus terkait dengan tugas fungsi Kanwil DJPB sebagai representasi Kementerian Keuangan di Daerah adalah pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang pada bulan Desember ini telah resmi dialokasikan untuk seluruh pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mempertimbangkan hal tersebut dan sehubungan akan berakhirnya TA 2014 dan memasusi TA 2015, maka Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat memandang perlu untuk duduk bersama dengan pemda dalam rangka membahas kebijakan Dana Transfer dan Dana Desa Tahun 2015, untuk turut merencanakan dan mensukseskan pembangunan nasional di daerah melalui pengelolaan dana transfer dan dana desa yang lebih baik.

Tujuan diselenggarakannya rapat kerja ini adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman serta memformulasikan strategi-strategi untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah terkait dengan kebijakan akuntansi berbasis akrual dan kebijakan dana transfer ke daerah TA 2015 serta pertanggungjawaban dana desa.

Acara yang mengangkat tema “Dengan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kita Wujudkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah” ini diikuti oleh Pemprov dan 19 Pemkab/Pemkot se-Sumatera Barat dan menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.E.

“Kami sengaja mengundang Dirjen Perimbangan Keuangan sebagai narasumber pada rapat kerja ini, karena beliaulah yang mempunyai wewenang penuh untuk memformulasikan alokasi dana transfer yang akan dibagikan kepada seluruh kab./kota. Sehingga segala keraguan dan ketidaktahuan yang berkembang selama ini, terutama tentang kebijakan transfer ke daerah –seperti formulasi besaran alokasi dana transfer dan dana desa- dapat terpecahkan”, jelas R. Wiwin Istanti, Kakanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat menjawab alasan menghadirkan orang nomor satu di DJPK.

Acara yang dimoderatori oleh Kabid PAPK, Tisari Yona Geumila, ini cukup menarik rasa antusias peserta. Banyak pertanyaan, saran dan masukan bahkan komplain atas ketidakjelasan dan rasa ketidakpuasan terkait informasi yang berkembang selama ini khususnya mengenai dana desa.

Menjawab pertanyaan peserta tentang mekanisme penyaluran Dana Desa, Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa Penyaluran Dana Desa pada 2015 dilakukan secara bertahap. Bahkan pemenuhan alokasi sebesar satu miliar rupiah per desa pun bertahap hingga 2018. “Penyaluran Dana Desa di 2015 dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua 40% pada bulan Agustus, dan sisanya sebesar 20% disalurkan pada bulan Oktober 2015. Hal itu tidak terlepas dari kemampuan dan kondisi keuangan pemerintah saat ini yang memiliki keterbatasan ruang fiskal karena banyak tersedot pada subsidi BBM selama tahun 2014”, terangnya.

Dengan adanya rapat kerja ini diharapkan dicapai suatu pemahaman dan pandangan yang sama tentang berbagai persoalan terkait dengan kebijakan transfer ke daerah sehingga pengelolaan dana transfer dapat berjalan dengan baik dan diharapkan pula tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Kontributor: Totok Suyanto & M.Praetyo W kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar

Manado, djpbn.kemenkeu.go.id - Salah satu acara menarik pada saat penyerahan DIPA 2015 oleh Gubernur kepada Satuan Kerja dan Dana Transfer kepada Pemerintah Daerah Bupati/Walikota se-Sulawesi Utara adalah pemberian penghargaan Treasury and Tax Awards kepada pemerintah daerah yang diterima oleh Bupati/Walikota yang mendapat penghargaan. Pemberian penghargaan ini merupakan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah tertib dan patuh dalam menyetor pajak dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di tahun 2014 ke Kas Negara. Treasury and Tax Awards yang diberikan ini adalah hasil sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sulut, Kanwil Ditjen Pajak Suluttenggomalut, PT.Taspen Cabang Manado dan BPJS Kesehatan Propinsi Sulut.

Sebelumnya, Gubernur Propinsi Sulawesi Utara, Dr. SH. Sarundajang, mengatakan bahwa masih terdapat pajak dan PFK yang belum dipungut dan tidak seluruhnya disetorkan ke negara. Pajak adalah sumber pembiayaan bagi kegiatan Pemerintahan termasuk untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat. Gubernur juga berpesan kepada para Bupati/Walikota untuk aktif memantau pemungutan dan penyetoran pajak di wilayahnya.

Selanjutnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sulawesi Utara, Irwan Ritonga, menjelaskan bahwa pada akhir tahun, penerimaan pajak dan PFK dapat disetorkan melalui MPN-G2 dimana salah satu bank pelaksananya adalah Bank Sulut yang telah ditetapkan sebagai salah satu bank yang telah menggunakan sistem MPN-G2, sehingga dapat memudahkan daerah-daerah yang tidak mempunyai Bank Persepsi untuk menyetorkan kewajibannya ke negara. Beliau juga menjelaskan bahwa beberapa hari sebelumnya telah dilaksanakan demo aplikasi MPN-G2 dihadapan Bank Sulut dan seluruh cabang-cabangnya, Para Bendahara Umum Daerah, Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Sulawesi Utara, PT.Taspen Cabang Manado serta BPJS Kesehatan Propinsi Sulut. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi penyetoran yang dilakukan pada akhir tahun baru diterima di awal tahun berikutnya.

Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk lebih tertib dalam memungut dan menyetorkan pajak serta PFK.

Kontributor Kanwil DJPB Sulut : Gabby dan Ulil

Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id – Serah terima DIPA Kaltim 2015 berlangsung berbeda. Segenap jajaran Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur, sangat mengapresiasi kesediaan Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishaq. Meskipun dalam keadaan sakit, beliau tetap menyempatkan diri menyerahkan secara langsung Dana Alokasi Transfer dan DIPA TA 2015 kepada Bupati/Walikota dan pimpinan satuan kerja se-kaltim di Pendopo Lamin Etam.

Barisan panjang menyerupai lorong tampak rapi tersusun. Dengan segenap tenaga yang ada, Awang menyerahkan DIPA 2015 sebagai tanda dimulainya pelaksanaan anggaran tahun 2015. Dengan mengendarai kursi rodanya, pria asli kutai tersebut ramah menyapa Walikota/Bupati dan Satuan Kerja penerima DIPA simbolis.

Didampingi Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim Ade Rohman, Awang menyerahkan Alokasi Dana Transfer kepada Walikota/Bupati Se-Kaltim dan DIPA TA 2015 kepada sepuluh satker terpilih. Selain itu, turut diserahkan penghargaan kepada satker dengan kinerja penyerapan anggaran terbaik dan UAPPA-W yang melaksanakan rekonsiliasi secara tepat waktu dan akurat.

Sebelumnya, Ade Rohman melaporkan bahwa Kaltim mendapatkan alokasi anggaran DIPA 2015 sebesar 7,53 triliun yang terdistribusi dalam 460 DIPA. Dari total pagu anggaran tersebut, alokasi belanja modal memperoleh porsi alokasi terbesar yakni mencapai 41,51% atau sebesar 3,12 Trilun. Untuk belanja pegawai, menempati alokasi pagu terbesar terbesar kedua dengan 29,95% diikuti belanja barang dengan 26,41%. Sedangkan untuk belanja bantuan sosial, Kaltim dialokasikan anggaran sebesar 160 Miliar atau 2,12% dari total pagu anggaran 2015.

Sementara itu, Alokasi Dana Transfer kepada Provinsi/Kab/Kota se-Kaltim sebesar Rp27,32 Triliun. Total anggaran tersebut diperoleh dari DBH Pajak sebesar Rp3,30 Triliun, DBH SDA Rp19,18 Triliun, DAU Rp3,06 Triliun, DAK Rp 128,51 Miliar, Dana Desa Rp 163,15 Miliar dan Dana Transfer Lainnya Rp1,47 Triliun.

Buku Budget In Brief Kaltim-Kaltara TA 2014 di Apresiasi Gubernur Kaltara
Selang sehari dari blusukan Jokowi ke perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim yang juga membawahi Kaltara, menyerahkan DIPA 2015 pada hari Rabu (17/12) lalu. Mengambil tempat di Balai Kota Pemkot Tarakan, DIPA 2015 diserah terimakan langsung oleh Pejabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.

Dalam sambutannya, Irianto mengapresiasi inisiatif Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim yang telah membuat buku kecil Budget In Brief Kaltim-Kaltara TA 2014 yang berisi tentang selayang pandang DIPA TA 2015 (Nasional, Kaltim dan Kaltara), Pelaksanaan anggaran tahun 2014 wilayah Kaltim dan Kaltara, selayang pandang Government Finance Statistic (GFS) dan profil keuangan daerah Kaltim-Kaltara TA 2013.

Mengawali pidatonya, Irianto menekankan rendahnya penyerapan anggaran belanja modal wilayah Kaltara yang baru mencapai 48,46 persen pertanggal 4 Desember 2014. ”ini warning bagi SKPD. Belanja modal yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena semakin baik infrastruktur akan mendorong pertumbuhan perekonomian Kaltara,” pungkasnya.

DIPA Kalimantan Utara TA 2015 dijatah sebesar 1,99 triliun dalam 180 DIPA. Sedangkan Alokasi Dana Transfer kepada Provinsi/Kab/Kota se-Kaltara sebesar Rp4,33 Triliun masing-masing berasal dari DBH Pajak sebesar Rp628,97 Miliar, DBH SDA Rp875,28 Miliar, DAU Rp2,26 Triliun, DAK Rp214,36 Miliar, Dana Desa Rp 93,71 Miliar dan Dana Transfer Lainnya Rp258,95 Miliar.

Dalam laporannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim Ade Rohman turut menyampaikan permohonan kepada Gubernur/Walikota/Bupati se-Kaltim untuk:

1. Terhadap Bendahara Umum Daerah/bendahara SKPD agar dapat menjamin kepatuhan para Bendahara Pengeluaran dibawahnya, dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik kewajiban pemotongan/pemungutan pajak maupun penyetoran pajaknya atas realisasi pembayaran dalam rangka pelaksanaan Belanja Daerah.
2. Terhadap Bank Pembangunan Daerah agar dapat melimpahkan hasil pemotongan/pemungutan pajak oleh Bendahara Umum Daerah/Bendahara SKPD ke rekening Kas Negara secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
3. Terhadap Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan pembinaan terkait kepatuhan para Bendahara Pengeluaran SKPD dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai amanat Undang-undang.

Permohonan tersebut merupakan arahan Menteri Keuangan dalam suratnya Nomor S-840/MK.05/2014 tentang Kepatuhan atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Bendahara Umum Daerah/Bendahara SKPD. Pada kesempatan itu juga, turut disampaikan Dokumen Arahan Menteri Keuangan tersebut kepada Pejabat Gubernur Kaltara. Bahkan arahan tersebut langsung direspon positif oleh Irianto dengan menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara dan Walikota/Bupati se-Kaltara untuk menyusun langkah-langkah praktis menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan tersebut.

Serah terima DIPA 2015 wilayah Kaltim dan Kaltara berjalan dengan sukses. Beberapa media seperti Kaltim Post, Tribun Kaltim, Radar Tarakan dan Antara Kaltim turut memberitakan prosesi serah terima DIPA TA 2015. Jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim berharap, pelaksanaan anggaran tahun 2015 dapat berjalan semakin baik dan optimal.

Laporan : Panitia Serah Terima DIPA 2015 Kanwil Ditjen PBN Kaltim Editor : Fajar Sidik

Yogyakarya,perbendaharaan.go.id- Dalam menyikapai penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 194/PMK.05/2014) pengganti PMK 25/PMK.5/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada DIPA Tahun Berikutnya Kanwil DJPB Provinsi D.I.Yogyakarta telah melakukan trobosan dengan mengundang satker – satker yang bermasalah di wilayah Kanwil DJPB Prov. D.I.Yoyakarta dengan katagori satker yang mempunyai pagu minus gaji dan non gaji, satker- satker yang bermasalah dengan penyerapan yang mash rendah serta satker – satker baru yang DIPA nya turun pada semester II.

Trobosan yang dibuat oleh kanwil DJPB Prov.D.I.Yogyakarta ini dilaksanakan dalam menghadapi langkah – langkah di akhir tahun agar tidak terjadi penumpukan SPM di KPPN dan pengajuan revisi ke kanwil tidak terlambat sebelum batas akhir pekerjaan dengan jangka waktu yang tinggal beberapa hari lagi diharapakan semua pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai Rupiah Murni harus selesai pada akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan.

Kantor Wilayah DJPB Provinsi D.I.Yogyakarta melaksanakan rapat koordinasi antar Satker di Wilayah Kanwil DJPB Prov,.D..I Yogyakarta (24/11) dengan dihadiri oleh 50 KPA .(Kuasa Pengguna Anggaran) Rakor berjalan dengan lancar dan di lanjutkan dengan diskusi berupa Tanya jawab.

Kakanwil DJPB Prov. D.I.Yogyakarta Alfiah mengingatkan kepada para KPA untuk tetap tidak menggunakan sisa – sisa anggaran untuk kegiatan diluar Progam yang telah di rencanakan dalam arti kata tidak boleh melakukan kegiatan di hotel dan kegiatan kegiatan yang tidak penting guna mengefisiensikan anggaran sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah untuk mengurangi pemborosan.

Oleh : Sri Purwaningsih - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY