Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu ke Gubernur Provinsi Bengkulu
Bengkulu, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Niken Pudyastuti melakukan kunjungan kerja dengan mendatangi Gubernur Provinsi Bengkulu, Junaedi Hamsyah, Rabu (3/9). Niken Pudyastuti tiba di Rumah Dinas Gubernur Provinsi Bengkulu yang dahulu merupakan istana Gubernur Inggris Thomas Stamford Raffles. Kehadiran Niken disambut langsung oleh Junaedi Hamsyah.

Niken menyampaikan perkenalan sekaligus menyampaikan beberapa hal mengenai tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang antara lain penyusunan laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Government Financial Statistics (GFS). Niken melanjutkan, KFR dan GFS yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbedaharaan Provinsi Bengkulu merupakan konsolidasi data antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan APBN.

Dalam kesempatan tersebut jua, Niken mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang telah terjalin baik antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hasil kerjasama tersebut diantaranya telah dibuat Memorandum of Under Standing (MoU) antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Di Provinsi Bengkulu terdapat 10 Kabupaten/Kota yaitu: Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Seluma, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang dan Kab. Mukomuko. Kedepan ia berpesan agar kerjasama yang baik ini dapat terus terjalin mengingat data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam rangka penyusunan Government Financial Statistics (GFS).

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu juga mengucapkan selamat Kepada Gubernur Provinsi Bengkulu yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Gubernur Provinsi Bengkulu, Junaedi Hamsyah juga mengucapkan terimakasih atas kunjungan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Beliau memberikan apresiasi atas layanan Ditjen Perbendaharaan baik Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu maupun Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di wilayah Provinsi Bengkulu yang telah menerapkan penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1 jam dan tanpa biaya. Layanan ini yang menurut beliau akan diterapkan di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu. Beliau juga menyampaikan kesiapannya dalam mendukung kerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Oleh : Wahyu Purnomo ~ Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu

Palembang, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel meyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pusat/Daerah Tahun 2014 dengan Pemda se-Provinsi Sumsel, Kamis (18/9), di Hotel Aston Palembang. Acara dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan beserta pejabat eselon III, eselon IV dan beberapa pegawai/staf lingkup Kanwil, Kepala KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel yaitu Kepala KPPN Palembang; KPPN Baturaja; KPPN LubukLinggau; KPPN Lahat; KPPN Sekayu, pejabat/pegawai di lingkungan Bappeda dan BPKAD/DPPKAD/DPPKA Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjenl Perbendaharaan Provinsi Sumsel Rina Robiati, menyampaikan bahwa rakor ini merupakan bentuk koordinasi dan sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel dengan Pemerintah Sumsel. Selain itu, rakor ini menjadi agenda kerja forum bersama pengelola keuangan yang telah dibentuk pada tanggal 13 Desember 2013 antara Kanwil DJPB Prov. Sumsel dengan Pemerintah Sumsel.

Dalam kesempatan yang sama, Rina Robiati menyampaikan materi I dengan judul, “Peran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan”. Rina menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan, sebelum dan pasca reorganisasi. Rina juga menjelaskan arah peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal regional yang antara lain: menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) yang berisi analisis terkait keadaan fiskal wilayah berupa rasio ruang fiskal, rasio kemandirian daerah dan rasio dana transfer; Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA); dan Government Finance Statistics (GFS) yang bahan/datanya diperoleh dari Laporan Keuangan Pemda (APBD dan LKPD) selain dari institusi lain yaitu Badan Pusat Statistik (Berita Resmi Statistik) dan Bank Indonesia (Kajian Ekonomi Regional) serta tugas forum bersama yang antara lain monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pusat/daerah dan inventarisasi permasalahan dan perumusan solusi terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka sebagai bahan masukan untuk pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan fiskal daerah. 

Pemaparan materi II disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, M. Adhie Martadhiwira, dengan tema “Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pusat/Daerah TA. 2014” dengan dipandu moderator oleh Kepala Bidang PPA I, Sutyawan. Adhie Martadhiwira menyampaikan pertumbuhan ekonomi Prov. Sumsel triwulan I 2014 yang melambat dari periode sebelumnya; perbandingan PDRB sektoral Sumsel dengan Sumatera di mana PDRB Sumsel lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB Sumatera; realisasi keuangan/fisik/pengadaan barang dan jasa APBD Prov. Sumsel per 12 September 2014; target dan realisasi keuangan dan fisik APBD 12 September 2014; Realisasi keuangan, fisik dan pengadaan barang dan jasa APBD menurut prov/kab/kota sampai dengan 12 September 2014; dan permasalah terkait dengan dana transfer daerah.

Dalam sesi diskusi dan sharing session, terdapat hal yang cukup menarik, forum menganggap perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah kab/kota dengan pemerintah provinsi sehubungan dengan kendala pelaksanaan APBD yang dihadapi. Usulan untuk memasukkan instansi lain diantaranya Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) ke dalam forum bersama ini, penyediaan data pagu, realisasi APBD dan LKPD secara periodik terkait penyusunan KFR dan GFS yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel. Dalam diskusi dan sharing session tersebut juga terlihat secara eksplisit respon yang baik dari peserta khususnya pemerintah Prov/Kab/Kota terkait penyelenggaran rapat koordinasi forum bersama pengelola keuangan.

Diskusi dan sharing session dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata berupa plakat dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel kepada 18 Pemda lingkup Provinsi Sumsel sebagai ucapan terima kasih atas kerja samanya dalam forum bersama.

Kontributor: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu ke Gubernur Provinsi Bengkulu
Bengkulu, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Niken Pudyastuti melakukan kunjungan kerja dengan mendatangi Gubernur Provinsi Bengkulu, Junaedi Hamsyah, Rabu (3/9). Niken Pudyastuti tiba di Rumah Dinas Gubernur Provinsi Bengkulu yang dahulu merupakan istana Gubernur Inggris Thomas Stamford Raffles. Kehadiran Niken disambut langsung oleh Junaedi Hamsyah.

Niken menyampaikan perkenalan sekaligus menyampaikan beberapa hal mengenai tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang antara lain penyusunan laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Government Financial Statistics (GFS). Niken melanjutkan, KFR dan GFS yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbedaharaan Provinsi Bengkulu merupakan konsolidasi data antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan APBN.

Dalam kesempatan tersebut jua, Niken mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang telah terjalin baik antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hasil kerjasama tersebut diantaranya telah dibuat Memorandum of Under Standing (MoU) antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Di Provinsi Bengkulu terdapat 10 Kabupaten/Kota yaitu: Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Seluma, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang dan Kab. Mukomuko. Kedepan ia berpesan agar kerjasama yang baik ini dapat terus terjalin mengingat data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam rangka penyusunan Government Financial Statistics (GFS).

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu juga mengucapkan selamat Kepada Gubernur Provinsi Bengkulu yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Gubernur Provinsi Bengkulu, Junaedi Hamsyah juga mengucapkan terimakasih atas kunjungan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Beliau memberikan apresiasi atas layanan Ditjen Perbendaharaan baik Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu maupun Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di wilayah Provinsi Bengkulu yang telah menerapkan penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1 jam dan tanpa biaya. Layanan ini yang menurut beliau akan diterapkan di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu. Beliau juga menyampaikan kesiapannya dalam mendukung kerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Oleh : Wahyu Purnomo ~ Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu

Sungailiat, djpbn.kemenkeu.go.id - Pemda Kabupaten Bangka bekerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung menyelenggarakan Bimbingan teknis akuntansi berbasis akrual pada tanggal 17 – 18 September 2014, di Sanjaya Hotel, Sungailiat. Kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari rakor Akuntansi Berbasis Akrual yang telah diselenggarakan tanggal 22 April 2014 di Santika Hotel Pangkalpinang.

Bimtek diikuti sebanyak 100 peserta yang dibagi dalam dua sesi dari 50 SKPD di wilayah Kabupaten Bangka. Acara Bimtek sedianya akan dibuka langsung oleh Bupati Bangka diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangka. Dalam sambutannya Sekda Kabupaten Bangka berpesan agar para peserta bimtek bersungguh-sungguh belajar tentang akuntansi berbasis akrual dan aktif, mumpung ada kesempatan belajar dengan ahli-ahli akuntansi mengingat Tahun 2015 harus sudah menggunakan akuntansi berbasis akrual.

Pada sesi pertama, materi membahas tentang dasar dasar akuntansi dan akuntansi berbasis akrual oleh Kabid Pembinaan Aklap Kanwil Ditjen Provinsi Babel, Azwar. Dalam materinya ia menyampaikan “sebelum belajar tentang akrual, Bapak Ibu harus mengetahui dulu dasar-dasar akuntansinya, aplikasi hanyalah alat. Sehingga apapun aplikasi yang digunakan tidak masalah, yang penting mengetahui proses transaksi akuntansinya,” ujar Azwar. Sesi kedua disampaikan oleh Imam Hartawan sebagai Narasumber Aplikasi SiABAD (Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Daerah) aplikasi ini merupakan tool sederhana berbantuan komputer yang dikembangkan oleh Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Babel.

Antusiasme peserta Bimtek sangat tinggi terutama ketika praktek aplikasi SiABAD, karena baru pertama kali digunakan sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi tim aplikasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Babel untuk penyempurnaan, salah satu peserta berkata “eh ternyata aplikasi ini gratis tidak perlu beli.”

Liputan penandatanganan MoU Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan BI di Provinsi Kepulauan Riau
Tanjung Pinang, djpbn.kemenkeu.go.id – Dalam rangka penyelenggaraaan pertukaran data dan informasi guna menyusun Kajian Fiskal Regional Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 15 September 2014 dilaksanakan penandatanganan MoU dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang bertempat di Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Bersamaan dengan acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan beasiswa oleh BI kepada mahasiswa-mahasiswi UMRAH.

Acara tersebut dibuka dengan sambutan dari Rektor UMRAH, Prof.Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, dan Kepala Kanwil DJPBN Kepri, Didyk Choiroel dan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU.

Pada acara yang dihadiri sivitas akademik FE UMRAH beserta segenap jajaran Kanwil DJPBN Kepri tersebut, Kepala Kanwil DJPBN Kepri dan Kepala Perwakilan BI selaku narasumber menyampaikan presentasi tentang keadaan ekonomi regional di Provinsi Kepulauan Riau. Selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi, fokus presentasi Kepala Perwakilan BI adalah perkembangan sektor moneter dimana inflasi di Provinsi Kepulauan Riau per Agustus 2014 sebesar 4,56% (yoy), sejalan dengan target inflasi BI. Sementara itu, presentasi Kepala Kanwil DJPBN Kepri berfokus pada sektor fiskal. Dalam paparannya, disampaikan bahwa dana APBN-APBD yang disalurkan di Kepri mencapai 16,8 Trilun, dan sampai dengan Semester I terdapat penerimaan sebesar Rp 5,07 triliun dan belanja yang disalurkan Rp 4,83 Triliun.

Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPBN Kepri juga berharap agar mahasiswa-mahasiswi UMRAH kedepannya dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional dengan berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang unggul merupakan tantangan Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi dalam menghadapi persaingan di tingkat global yang semakin terbuka, yang dimulai dengan masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

Oleh : Muhamad Ameer Noor – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

Padang, djpbn.kemenkeu.go.id - ”Hasil akhir yang kita harapkan bersama adalah semakin optimalnya pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)/ Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) demi tercapainya tujuan dan misi pembentukan BLU/BLUD secara umum yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” Demikian harapan yang disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, R. Wiwin Istanti, S.E., Ak. M.Laws saat membuka acara Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD dan Pembentukan Forum Komunikasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dan Satker BLU Se-Provinsi Sumatera Barat, Kamis (14/8), di Aula Kanwil.

Acara yang berlangsung mengangkat tema “Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan BLU/BLUD Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Satker BLU/BLUD”. Acara yang dihadiri oleh 17 satker yang terdiri dari 3 satker BLU , 9 satker BLUD, 4 satker yang memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berpotensi menjadi BLU, 1 UPT Pengelola Dana Bergulir di Wilayah Sumatera Barat ini menghadirkan Muhammad Rusna dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, Ditjen Perbendaharaan sebagai narasumber.

Acara ini merupakan pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjadikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Penyelenggara Fungsi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan pendelegasian kewenangan dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.

Dalam upaya membangun komitmen dan sinergi yang kuat antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat sebagai institusi yang menyelenggarakan fungsi pembinaan pengelolaan keuangan BLU dan Satker BLU Se-Provinsi Sumatera Barat, pada kesempatan yang sama dilakukan pula penandatangan Nota Kesepahaman sebagai tanda telah dibentuknya Forum Komunikasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dan Satker BLU Se-Provinsi Sumatera Barat (Universitas Andalas , RS M.Djamil dan RS Stroke Bukittinggi). Selain Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumbar, hadir pada penandatanganan ini adalah Dirut RS M. Djamil Padang, Dirut RS Stroke Nasional Bukittinggi dan Wakil Rektor II Universitas Andalas Padang. Pembentukan Forum Komunikasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Satker BLU Lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2014 di tempat yang sama. Forum komunikasi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pihak untuk saling tukar informasi dan sebagai sarana komunikasi yang efektif dalam rangka peningkatan kinerja BLU/BLUD.

Materi yang disampaikan dalam acara sosialisasi ini meliputi Konsep dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan BLU, Langkah-langkah Setelah Ditetapkan Menjadi Satker PK BLU, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran BLU serta Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban BLU. Acara yang dikemas secara interaktif ini cukup memancing antusiasme para peserta. Umumnya para peserta menanyakan tentang petunjuk teknis pembinaan, perlunya bimbingan teknis lanjutan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU, masalah remunerasi BLU/BLUD dan hal-hal terkait pengaplikasian proses bisnis BLU pada satker.

Bagi satker BLUD dan satker yang berpotensi menjadi BLU kegiatan sosialisasi ini bukan hanya sebagai ajang pertemuan dengan berbagai satker BLU yang telah berpengalaman namun lebih dari itu acara ini merupakan sarana konsultasi, knowledge sharing, dan wadah komunikasi yang sangat efektif dalam peningkatan pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengelola keuangan BLU/BLUD. Para peserta berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara periodik.

Menanggapi berbagai pertanyaan dan masukan, Muhammad Rusna menuturkan bahwa hingga saat ini masih terus dilakukan penyempurnaan dalam berbagai aspek dan regulasi serta upaya agar pemahaman tentang BLU dapat tersosialisasikan kepada semua pihak yang terkait. Muhammad Rusna mensinyalir bahwa timbulnya berbagai permasalahan di BLU/BLUD dalam menjalankan proses bisnisnya adalah karena kurangnya pemahaman para pengelola keuangan BLU. Untuk itu diharapkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan lebih berperan aktif dan banyak mengambil inisiatif dalam pembinaan kepada para Pengelola Keuangan BLU/BLUD. (ts)

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

Tahuna, djpbn.kemenkeu.go.id- Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dengan Bupati Kabupaten Sangihe meneguhkan komitmen melakukan pendampingan dan asistensi pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liun Kendage Tahuna Kabupaten Sangihe menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding) (28/08).

Asistensi yang diberikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Utara kepada RSUD Liun Kendage sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum. Diharapakan RSUD Liun Kendage menjadi BLUD yang handal dalam penataan organisasi, penataan system, prosedur dan serta penataan Sumber Daya Manusia. Setelah Sosialisasi menyeluruh mengenai tahapan pembentukan BLUD disusunlah target dan time schedule yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selaku penanggungjawab tahapan-tahapan persiapan dan penyusunan ketentuan-ketentuan teknis pengelolaan BLUD di wilayah Kabupaten Sangihe.

Hadirnya MoU ini adalah keinginan semua pihak agar rumah sakit dikelola secara produktif dan efesien dengan mengedepankan praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Utara.

Liputan Penyerahan Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Triwulan II Tahun Anggaran 2014 Lingkup KPPN Makassar II
Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id,- Bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) II Lantai 6 Jalan Urip Sumoharjo Km 4 Makassar, KPPN Makassar II selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah melaksanakan acara Penganugerahan Piagam Penghargaan dan Kartu Prioritas Bebas Antrian Kepada Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Triwulan II Tahun Anggaran 2014. Acara ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Evaluasi Kinerja Semester I dan Evaluasi Implementasi SPAN (permasalahan dan solusi).

Pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 dalam nuansa halal bihalal setelah melaksanakan puasa dan Idul Fitri 1435 H, KPPN Makassar II mengundang 10 (sepuluh) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Triwulan IITA. 2014 dan seluruh Bendahara Pengeluaran satker mitra kerja KPPN Makassar II. Dalam acara tersebut turut hadir Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan,Alfiker Siringoringo, Kepala KPPN Makassar II, Kabag Umum dan para Kepala Bidang Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan.

Acara dimulai pukul 08.00 WITA dengan registrasi peserta dilanjutkan pembukaan, pembacaan doa, laporan ketua panitia , sambutan Kepala KPPN Makassar II, Sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan sekaligus membuka acara dan pengumuman dan penyerahan penghargaan satker terbaik triwulan II TA. 2014, Sosialisasi Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Implementasi SPAN (permasalahan dan solusi).

Kepala KPPN Makassar II,Teddy, dalam sambutannya diawali dengan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 H mewakili segenap pimpinan dan seluruh jajaran KPPN Makassar II. Selanjutnya Kepala KPPN Makassar II menyampaikan apresiasi atas kinerja satuan kerja terkait target penyerapan anggaran semester I TA 2014 sebesar 40% yang ditetapkan pemerintah telah terlampaui yaitu dicapai 40.82%. Terkait dengan pelaksanaan kewajiban rekonsiliasi dan LPJ Bendahara secara keseluruhan telah dilaksanakan 100%. Prosentase terjadinya retur juga berada di dibawah 2% yaitu 1.43%. Kinerja satker ini secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi capaian kontrak kinerja KPPN Makassar II, yang mana dari 14 item Indikator Kinerja Utama (IKU) pada triwulan II/semester I TA. 2014 semua berstatus hijau (target tercapai).

Oleh karenanya sebagai komitmen yang telah dicanangkan di awal tahun 2014, sebagai bentuk apresiasi kepada satuan kerja mitra kerja KPPN Makassar II, berdasarkan evaluasi dan penilaian dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN sampai dengan triwulan II TA. 2014 telah ditetapkan 10 satker berkinerja terbaik yang menerima penghargaan, dari 10 satker tersebut juga diberikan ekstra reward kepada 3 satker yang menerima “KARTU PRIORITAS” yaitu layanan bebas antrian untuk jangka waktu 2 bulan (Agustus – September 2014). Satker yang mendapatkan kartu prioritas tersebut adalah Pengadilan Negeri Maros, BPK RI Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan dan MTsN Turikale.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi terhadap seluruh pengelola keuangan satker atas kinerja yang telah dicapainya. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas kontribusi satker di lingkup KPPN Makassar II yang merupakan salah satu objek kegiatan survey kepuasan pengguna layanan di tahun 2013. Dari hasil analisa survey tersebut Ditjen Perbendaharaan juga berhasil meraih indeks persepsi korupsi sebesar 0% (zero cost) yang artinya tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna layanan saat mendapatkan layanan dari petugas KPPN. Terkait dengan pelaksanaan SPAN, beliau juga menyadari dan tidak bisa menghindari adanya permasalahan dalam proses SPM menjadi SP2D, mulai dari keterlambatan proses konversi ADK SPM, ADK kontrak/Suplier sehingga hal ini menyebabkan penumpukan petugas satker yang mengantri di loket FO KPPN. Dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil menyampaikan permohonan maaf dan mengharapkan pengertian dari para pemangku kepentingan dalam rangka menuju penyempurnaan proses bisnis SPAN. Mengakhiri sambutannya Kepala Kanwil berharap kedepannya agar kinerja yang telah diraih tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai evaluasi kinerja semester I oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Kasbullah) yang menjelaskan tentang kriteria penilaian kuantitatif (85%) yaitu berasal dari penilaian pelaksanaan anggaran pada Seksi Pencairan Dana dan pelaksanaan rekonsiliasi dan pertanggungjawaban bendahara dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Sedangkan penilaian kualitatif (15%) berdasarkan sikap dan perilaku petugas yang bertugas ke KPPN Makassar II. Berikutnya adalah Penyampaian materi Evaluasi Implementasi SPAN (permasalahan dan solusi) oleh Kepala Seksi Pencairan Dana,Dody Prihardi, yang juga didampingi oleh Kasi Pencairan Dana dari KPPN Makassar II,Jaka Sucipta, pada saat sharing session evaluasi implementasi SPAN. Diharapkan dengan kegiatan ini seluruh pemangku kepentingan dapat memahami berbagai permasalahan dan solusi / antisipasi yang harus menjadi perhatian satker agar pelaksanaan anggaran dalam implementasi SPAN berjalan lancar sekaligus terus meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi.

Oleh: Kontributor KPPN Makassar II