Liputan Rapat Koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Provinsi Sumatera Barat
Padang, djpbn.kemenkeu.go.id,- Dalam rangka tindak lanjut road map penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh pada tahun 2015 mendatang, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Provinsi Sumatera Barat (Rabu, 30 April 2014). Bertempat di Hotel Axana Padang, rakor dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumbar yang bertindak selaku UAPPA-W.

Mengawali acara, Kepala Kanwil DJPB Prov. Sumbar, Wiwin Istianti, membuka dan menyampaikan sambutannya, sesuai tema rakor yakni “Dengan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Kita Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian” diminta kesiapan seluruh KPA selaku UAPPA-W dalam menerapkan penyajian laporan keuangan berbasis akrual secara penuh pada 2015 mendatang secara berkualitas dengan target opini WTP. Hal utama yang mendapat perhatian dari Wiwin dan perlu diprioritaskan oleh UAPPA-W dalam tahapan ini adalah adanya komitmen dari pimpinan, terutama dalam mempersiapkan sumber daya manusia khususnya di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Dalam acara yang juga diliput-tayangkan TVRI nasional ini, juga memberikan apresiasi berupa Piagam Penghargaan kepada 10 (sepuluh) UAPPA-W sebagai penyusun LKKL TA 2013 terbaik. Peringkat pertama pada kesempatan ini diraih oleh Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat. UAPPA-W Kemenag Prov. Sumbar layak memperoleh penghargaan karena dengan jumlah satker sebanyak 316 yang dikoordinirnya mampu menyusun laporan keuangan K/L tingkat UAPPA-W dengan berkualitas dan tepat waktu.

Pada kesempatan lain, Kanwil DJPB juga memberikan apresiasi dan semangat kepada LPP TVRI Sumbar yang berhasil masuk 10 terbaik walaupun DIPA 2014 masih dalam kondisi terblokir.

Disamping mempersiapkan diri menghadapi penerapan akuntansi akrual, para nara-sumber juga menyampaikan pentingnya mengamankan pelaporan untuk tahun anggaran 2014, didukung dengan materi PER-57/PB/2013 dan Permenkeu 210/PMK.05/ 2013.

Sementara itu, terkait akuntansi akrual, Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK), Tisari Yona Geumila, selaku salah satu narasumber menyampaikan beberapa hal antara lain implikasi atas perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual, dan adanya kemungkinan penurunan opini LKPP, serta bagaimana langkah antisipasi yang bisa dilakukan oleh UAPPA-W.

Acara ditutup dengan harapan seluruh UAPPA-W di lingkup Provinsi Sumatera Barat siap menyongsong penerapan akuntansi akrual pada 1 Januari 2015.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumbar

Liputan Kegiatan Capacity Building KPPN Tanjungbalai dan KPPN Rantauprapat 2014
Asahan, djpbn.kemenkeu.go.id - “Pelayanan prima? Yes!, Gratifikasi? No!” dengan penuh semangat seluruh peserta mengepalkan tangan ke atas, dipimpin Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Utara mengawali Kegiatan Capacity Building yang diselenggarakan di Pesona Wisata Hotel & Resort, Kabupaten Asahan. Kegiatan Capacity Buildingsekaligus family gathering tersebut diikuti oleh seluruh keluarga besar KPPN Tanjungbalai dan KPPN Rantauprapat, Kamis (1/4).

Pagi itu seluruh pegawai KPPN Tanjungbalai dan KPPN Rantauprapat dapat berkenalan dengan Mirza Efendi yang baru sekitar satu bulan memimpin Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Utara, didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Syahril Anwar. Dalam sambutannya Mirza meng-internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, antara lain nilai integritas yang merupakan penjelmaan dari rasa kesetiaan yang merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas. Lebih lanjut, ia juga berpesan agar dalam bertugas setiap pegawai meningkatkan komunikasi dan koordinasi baik intern maupun eksternal termasuk kantor wilayah dan kantor pusat, di samping perencanaan yang baik dalam bekerja. Menutup sambutan sekaligus membuka secara resmi Kegiatan Capacity Building ia berpesan agar kegiatan ini memupuk sinergi sehingga pelayanan kepada stakeholder semakin baik, sesuai tema kegiatan yaitu “Meningkatkan Semangat Kebersamaan Meraih Prestasi”.

Sebelumnya, Kepala KPPN Tanjungbalai, Sri Murtini memberikan sambutan dengan penuh semangat. Beliau berpesan agar nilai-nilai positif dari kegiatan Capacity Building ini dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kepala KPPN Rantauprapat, Wahjudi Sugiharto dalamsambutannya menegaskan, “Kami siap berkompetisi”.

Ice breaking penuh tawa dan keceriaan dilanjutkan dengan berbagai permainan untuk memupuk kekompakan dan kerjasama kelompok dipandu oleh Tim Outbound berlangsung hingga jam 12.00 WIB. Enam kelompok saling berkompetisi melalui lima permainan yang disiapkan tanpa menghiraukan terik mentari dan keringat yang membasahi badan. Seluruh pegawai dan pejabat termasuk Kepala Kanwil berbaur dalam kesetaraan dan kekompakan. Rasa capek terbayar dengan kecerian dan pembagian hadiah kepada para pemenang. Semangat yang luar biasa dilanjutkan dalam sesi ramah tamah dan bernyanyi bersama. Masing-masing menunjukkan kebolehannya dalam membawakan lirik lagu beraneka genre musik.Lagu berjudul kemesraan dilanjutkan dengan deretan lagu bertemakan keakraban menutup kegiatan capacity building pada sore hari yang indah itu. 

Oleh: Kontributor KPPN Tanjungbalai

Liputan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepulauan Riau

Tanjungpinang, djpbn.kemenkeu.go.id, - Untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam hal pengumpulan dan inventarisasi data keuangan daerah serta meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyelenggarakan acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah (29/04/2014) di hotel Aston Tanjungpinang. Rapat koordinasi dimaksud mengambil tema “Membangun Sinergi untuk Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Pusat dan Daerah bagi Provinsi Kepulauan Riau”.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Daerah kabupaten/Kota, dan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau serta Regional Economist untuk Kepulauan Riau dari Universitas Negeri Riau.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah, sepakat untuk melaksanakan pertukaran data dan informasi keuangan dalam pelaksanaan anggaran pusat dan daerah dengan menandatangani Nota Kesepahaman Pelaksanaan Pertukaran Data dan Informasi Keuangan dalam Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah.

Dalam Nota Kesepahaman tersebut, Pemerintah Daerah bersedia menyampaikan data keuangan daerah secara berkala dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau akan menyampaikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Setelah pemaparan materi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Badan Keuangan dan Kekayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Regional Economist Provinsi Kepulauan Riau, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi. Beberapa catatan penting dan kesimpulan dari sesi diskusi tersebut adalah: 

pertama, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menyambut baik sinergi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka kerja sama peningkatan kinerja pembangunan dan tata kelola keuangan pusat dan daerah; keduaPemerintah daerah juga membutuhkan data/informasi keuangan pusat/APBN yang dilaksanakan di daerah dan diskusi tata kelola keuangan negara, serta media konsultasi permasalahan transfer ke daerah yang lebih dekat dan intensif dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; ketigaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada dasarnya dapat memenuhi harapan pemerintah daerah terkait dengan sinkronisasi anggaran pusat daerah dan tata kelola keuangan negara; keempatKhusus untuk media konsultasi permaslahan transfer ke daerah, peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan kiranya lebih optimal dengan operasionalisasi sinergi antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam bentuk penetapan perdirjen bersama dan penyaluran transfer ke daerah melalui Kanwil/KPPN; kelimaSinergi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang optimal, serta hubungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Pemerintah Daerah yang lebih tertata, kiranya dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Kementerian Keuangan dalam meningkatkan peran sebagai pengelola fiskal dan Bendahara Umum Negara untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran negara.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

Bantaeng, djpbn.kemenkeu.go.id, - Sebagai bentuk kebersamaan dan wujud implementasi dari nilai-nilai Kementerian Keuangan, Lima KPPN lingkup Sulawesi Selatan bersinergi, bersatu, dan berpadu dengan mengadakan kegiatan Capacity Building dan Pertandingan Persahabatan. KPPN tersebut adalah KPPN Watampone, KPPN Bantaeng, KPPN Pare-Pare, KPPN Benteng, dan KPPN Sinjai. Kegiatan ini terselenggara atas prakarsa para Kepala KPPN serta dukungan dari Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Kelima rombongan berpartisipasi dengan penuh semangat dan dipimpin langsung oleh para Kepala KPPN-nya. Pada kegiatan ini, KPPN Bantaeng ditunjuk sebagai tuan rumah dan koordinator kegiatan. Jarak dan waktu perjalanan yang cukup jauh dari tiap-tiap KPPN tidaklah menghalangi semangat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan di KPPN Bantaeng dan Tanjung Bira kab. Bulukumba.

Kegiatan berlangsung pada tanggal 26 dan 27 April 2014. Pada hari pertama, kegiatan diawali dengan senam bersama seluruh peserta yang dipandu oleh Tim Poco-poco KPPN Bantaeng. Selanjutnya sambutan dari Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel, Nursaid, mewakili Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel yang berhalangan hadir sekaligus membuka acara secara resmi.

Didalam sambutannya Nursaid menyampaikan bahwa seluruh pegawai dan pejabat agar senantiasa menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM.

“Kegiatan seperti ini dilakukan untuk menjalin silahturahmi dan mempererat tali persaudaraan/kebersamaan sebagai wujud implementasi dari nilai-nilai Kementerian Keuangan.” Ungkap Nursaid mengawali sambutannya.

“Semangat SPAN Go Go Go Go Live” yang merupakan yel yel SPAN sebagai simbol bahwa kami siap dan sangat bersemangat menyambut piloting SPAN Tahap IIB.

Kegiatan selanjutnya adalah materi Capacity Building bertemakan Service Excellent yang disampaikan oleh narasumber dari Bank Mandiri, Siti Arfah Santari, di Aula Serba Guna KPPN Bantaeng. Materi dan games disampaikan oleh narasumber ditujukan untuk menambah kapasitas peserta sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih prima kepada stakeholders.

Setelah materi Capacity Building selesai, kegiatan pertandingan persahabatan yaitu Tenis Meja Ganda Putra dan Ganda Putri, dan Bola Volley. Pertandingan Tenis Meja Ganda Putra dimenangkan oleh KPPN Benteng dengan runner up KPPN Pare-Pare, pertandingan Tenis Meja Ganda Putri dimenangkan oleh KPPN Watampone dengan runner up KPPN Bantaeng. Sedangkan pertandingan Bola Volley, Tim KPPN Benteng berhasil menjadi Juara I setelah mengalahkan KPPN Sinjai di partai final.

Dihari kedua kegiatan dilanjutkan di Pantai Bira di Kabupaten Bulukumba, dengan mengadakan perlombaan balap karung yang berhasil dimenangkan oleh Tim Putri dari KPPN Bantaeng dan Tim Putri dari KPPN Sinjai sebagai peringkat kedua. Sedangkan Tim KPPN Sinjai dan Parepare berhasil menjadi juara pertama dan kedua balap karung putra.

Dipenghujung acara Kepala Bagian Umum Kanwil DJPB Prov. Sulsel memberikan apresiasi atas suksesnya kegiatan ini serta semangat kebersamaan dari seluruh peserta. Nursaid juga berharap agar kedepannya kegiatan seperti ini dapat terselenggara guna memupuk kebersamaan dan akan terbawa ke dalam suasana pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dikantor.

“Semoga kegitan ini dapat menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan kinerja sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Ditjen Perbendaharaan dapat terwujud.” Tutupnya.

Oleh: Ghul – Ardinal Kontributor KPPN Bantaeng

Liputan Bimtek Akuntansi Pemerintah Daerah Transaksi Berbasis Akrual sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Babel Pangkal Pinang, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung melaksanakan Bimbingan teknis (bimtek) Akuntansi Keuangan Berbasis akrual sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Bimtek dilaksanakan pada hari Selasa (22/04/2014) di Santika Hotel. Peserta yang hadir adalah perwakilan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) se-Provinsi Kepalauan Bangka Belitung.

Acara dibuka oleh Plh. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Azwar, yang sekaligus memberikan pemaparan bahwa latar belakang Kanwil DIitjen Perbendaharaan memberikan bimtek akuntansi akrual ini adalah merupakan salah satu amanah dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah untuk melakukan pembinaan ke pemerintah daerah.

“Dan kegiatan ini harus kita laksanakan secepatnya karena Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual akan dilaksanakan mulai tahun 2015.” Imbuhnya dalam sambutannya.

Materi bimtek simulasi transaksi akrual pemda disusun oleh Bidang Pembinaan AKLAP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami tentang akuntansi akrual pemerintah daerah, sehingga kegiatan ini lebih ditekankan pada simulasi pembukuan laporan keuangan daerah berbasis akrual mulai dari proses jurnal umum sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan permintaan dari Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bangka Barat dalam pembicaraan sebelumnya mengatakan bahwa bimtek yang langsung praktek simulasi penyusunan laporan keuangan dan tidak hanya melalui teori-teori tentang akrual saja.

Simulasi dipandu oleh Kepala Bidang Pembinaan AKLAP, Azwar, dan dibantu oleh Sugino staf Bidang Pembinaan AKLAP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. Peserta Bimtek sangat antusias dan banyak terdapat diskusi terkait dengan transaksi akrual sehingga makin menambah wawasan dan sekaligus sebagai masukan bagi tim penyusun materi simulasi untuk membenahi beberapa hal yang belum terakomodasi.

Peserta Bimtek mengapresiasi dan berharap dapat diadakan Bimtek seperti ini lagi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Babel disamping itu juga berharap adanya aplikasi sederhana dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Babel

Liputan Penyerahan Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Triwulan I Tahun Anggaran 2014 lingkup KPPN Makassar II
Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id, - Bertempat di Aula KPPN Makassar II Gedung Keuangan Negara I, KPPN Makassar II Selaku Kuasa BUN di daerah melaksanakan acara Penganugerahan Piagam Penghargaan dan Kartu Prioritas Bebas Antrian kepada Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Triwulan I Tahun Anggaran 2014. Acara ini dikemas bersamaan dengan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 162/PB.05/2013, Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2014 sekaligus Sosialisasi Modul Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) pada aplikasi SPM serta Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2).

Dalam acara yang mengundang 10 (sepuluh) Kuasa Pengguna Anggaran Satker Berkinerja terbaik dan seluruh Bendahara Pengeluaran Satker, turut hadir Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan (Alfiker Siringoringo) yang secara khusus memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi acara pada Selasa pagi tanggal 29 April 2014 tersebut.

Kepala KPPN Makassar II, Teddy, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kinerja seluruh satker terkait target penyerapan anggaran Triwuan I yang ditetapkan pemerintah sebesar 15 % telah dilampui, dimana secara agregat realisasi anggaran seluruh satker mitra KPPN Makassar II telah mencapai 15,71 %, sementara realisasi anggaran dalam periode yang sama lingkup Provinsi Sulawesi Selatan 11,14 %, sedangkan nasional 10,17%. Berdasarkan data yang diterima dari Dit. Pelaksanaan Anggaran bahwa terdapat 14 (empat belas) KPPN yang mencapai realisasi anggaran melebihi target nasional, dimana KPPN Makassar II menempati urutan ke-6.

Disamping itu, terkait kewajiban rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara, Satker dalam wilayah bayar KPPN Makassar II telah menunjukkan hasil maksimal, yaitu mencapai 100% atau semua satker telah melaksanakan kewajibannya. Capaian kinerja satker tersebut secara tidak langsung telah memberikan dampak positif terhadap capaian Kontrak Kinerja KPPN Makassar II pada Triwulan I Tahun Anggaran 2014, yang semuanya dapat memenuhi target (berwarna hijau). Oleh karenanya, sebagai wujud apresiasinya, KPPN Makassar II memberikan Piagam Penghargaan kepada 10 (sepuluh) satker berkinerja terbaik dan extra reward berupa Kartu Prioritas Bebas Antrian kepada 3 (satker) berkinerja terbaik yaitu : BPK Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan, Polres Gowa dan Pengadilan Negeri Maros. Kartu Prioritas tersebut akan berlaku selama Triwulan II dan akan di dievaluasi kembali setiap akhir Triwulan.

Senada dengan Kepala KPPN Makassar II, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Alfiker Siringoringo, juga menyampaikan penghargaan dan apresisasi yang tinggi kepada seluruh pengelola keuangan Satker atas kinerja yang telah dicapainya. Ucapan terimakasih juga disampaikannya atas kontribusi Satker di lingkup KPPN Makassar II yang merupakan salah satu obyek kegiatan Survey Kepuasan Pengguna Layanan di tahun 2013, yang telah menempatkan Ditjen Perbendaharaan sebagai peringkat ke - 3 tertinggi dari 10 unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan dengan Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 4,09 (skala 5), bahkan kota Makassar dan Surabaya sebagai obyek survey mendapatkan nilai indeks tertinggi yaitu 4,23.

Mengakhiri sambutannya, Alfiker Siringoringo, berharap ke depannya agar kinerja yang telah diraih tersebut dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Setelah menyampaikan sambutannya, beliau berkenan menyerahkan Piagam Penghargaan dan Kartu Prioritas Bebas Antrian kepada Satker berkinerja terbaik, setelah sebelumnya dipaparkan secara singkat oleh Kasi Pencairan Dana (Dody Prihardi) terkait kriteria penilaian kuantitatif (pelaksanaan pencairan dana serta pelaksanaan verifikasi dan akuntansi) dan penilaian kualitatif (penilaian terhadap petugas satker) sebagai dasar penetapan satker berkinerja terbaik.

Acara dilanjutkan dengan Sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang disampaikan oleh Kepala Seksi Verak KPPN Makassar II (Bapak Kasbullah), Sosialisasi Modul Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) pada aplikasi SPM oleh Supervisor dari Seksi MSKI (Bapak Dory Sukma W.P) dan diakhiri dengan paparan mengenai Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2) oleh staf pada Seksi Bank KPPN Makassar II (Bapak Junet Sanyata). Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi ini para Bendahara Pengeluaran satker dapat segera memahami, mempedomani dan mengimplementasikan berbagai peraturan/ketentuan, aplikasi terbaru serta memanfaatkan MPN G-2 secara maksimal dalam proses penyetoran penerimaan negara.

Oleh : E.y.u, Kontributor KPPN Makassar II

Liputan Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan di KPPN Kolaka
Kolaka, djpbn.kemenkeu.go.id – Sebagai tindak lanjut TRAINING OF TRAINER (TOT) CHANGE AGENT DALAM RANGKA SOSIALISASI & INTERNALISASI NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pengembangan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Manado pada tanggal 25-26 April 2014, maka KPPN Kolaka menyelenggarakan Sosialisasi dan Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan pada tanggal 29 April 2014 bertempat di Aula KPPN Kolaka. Sosialisasi tersebut disampaikan Bambang Sadewo dan dihadiri seluruh pejabat eselon IV dan pegawai di lingkungan KPPN Kolaka. Sosialisasi Internalisasi Nilai-Nilai kementerian Keuangan ini diharapkan dapat membangun pemahaman yang sama mengenai pengertian Budaya organisasi dan mengapa Transformasi Budaya Kementerian Keuangan penting serta Membangun pemahaman yang sama mengenai makna Nilai-Nilai & Perilaku Utama Kementerian Keuangan lingkup KPPN Kolaka.

Dalam penyampaian materi, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kolaka, Bambang Sadewo mengajak seluruh jajaran pimpinan dan pegawai KPPN Kolaka untuk mewujudkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan menjadi suatu ciri yang menyatu dan melekat pada diri seluruh PNS Kementerian Keuangan umumnya dan khususya pada diri seluruh pegawai KPPN Kolaka, maka kita mulai dari diri sendiri harus dapat mengenali, memahami dan bertekad untuk melaksanakannya serta mengimplementasikan nilai-nilai kementerian keuangan kedalam perilaku kita baik pada saat bertugas sehingga mencapai kinerja bernilai maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sosialisasinya, disampaikan nilai-nilai kementerian keuangan Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan mulai dari makna yang terkandung dari nilai-nilai kementerian keuangan tersebut, perilaku utama dan panduan perilaku utama. Untuk lebih menarik dalam penyampaian nilai-nilai kementerian keuangan disampaikan kisah-kisah orang sukses dan juga disampaikan tips sehubungan dengan penerapan nilai sinergi dan pelayanan dimana dalam berkomunikasi selain perlu memperhatikan etika dalam berkomunikasi, juga perlu difahami kata-kata ajaib (Magic words) dan kata-kata yang membunuh (Killer words) menurut Inge Hutagalung dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kepribadian (2007:68), disampaikan juga agar seluruh pegawai melaksanakan Program Budaya Kementerian Keuangan Tahun 2013.

Pada penghujung acara diminta seluruh pegawai untuk menuliskan perilaku-perilaku pegawai pada umumnya yang tidak selaras dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan perlu segera dihentikan, perilaku-perilaku yang selaras dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang belum dijalankan dan perlu segera dibangun atau mulai ditumbuhkembangkan, serta perilaku-perilaku pegawai pada umumnya yang selama ini sudah dijalankan secara konsisten, selaras dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan perlu untuk terus dijaga konsistensinya, bahkan terus diperkuat. Perilaku-perilaku ini menjadi kesepakatan seluruh pegawai KPPN Kolaka untuk mencapai kinerja bernilai dalam mewujudkan visi baru Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kontributor KPPN Kolaka

Liputan Kegiatan Rakorwil Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Sejalan dengan arahan Menteri Keuangan M. Chatib Basri untuk terus meningkatkan kompetensi SDM Ditjen Perbendaharaan pada Rapimnas Ditjen Perbendaharaan tanggal 2 April 2014 berkaitan dengan visi baru Ditjen Perbendaharaan yaitu, “Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Unggul di Tingkat Dunia,”
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan tema “Membangun Komitmen untuk Meningkatkan SDM yang Profesional dan Kompeten lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11-13 April 2014 di Hotel Griya Persada Kaliurang, dengan peserta seluruh pejabat eselon III dan IV, serta para penyuluh perbendaharaan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Adapun maksud dan tujuan rakorwil kali ini adalah mempersiapkan kompetensi untuk semua pegawai, yang dimulai dari para pejabat, karena pejabat adalah leader dan pemimpin yang harus menjadi contoh bagi pegawai di tingkat pelaksana.

Dalam sambutannyam, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, Alfiah menyampaikan bahwa tahun 2014, merupakan tahun yang berat. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 ini merupakan tahun politik yang sekaligus tahun dimana terdapat tantangan-tantangan yang berat seperti kebijakan penurunan lifting minyak, upaya pemerintah untuk menstabilkan kurs dolar, juga realisasi penerimaan triwulan I yang masih belum sesuai harapan. Di sinilah tantangan berat sebenarnya, yaitu implikasi terhadap pengelolaan kas yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ditjen Perbendaharaan. Saat itu, Ditjen Perbendaharaan dituntut untuk dapat mengelola kas dengan baik dan melaksanakan anggaran secara tepat waktu dan akuntabel. Dalam kondisi seperti inilah dibutuhkan kompetensi SDM Ditjen Perbendaharaan yang profesional dan kompeten.

Alfiah juga menyatakan, ke depan, Treasury Dealing Room (TDR) akan mengoperasionalkan uang yang ada di Kas Umum Negara (KUN), dimana uang tersebut akan dikelola secara optimal. Perencanaan kas yang baik sangat diperlukan agar dapat diprediksi kebutuhan uang satu bulan ke depan, sehingga ketersediaan kas dapat dipersiapkan oleh KUN, dan sisanya dapat di lempar ke pasar bebas disamping juga dapat memprediksi kekurangan uang yang diperlukan.

“Oleh sebab itu rekan-rekan satuan kerja diwajibkan untuk membuat perencanaan kas yang baik, untuk dapat dilakukan identifikasi berapakah kebutuhan satker setiap minggu, setiap bulan, supaya dapat diprediksi uang yang ada di KUN untuk kebutuhan satu bulan ke depan,” ungkap Alfiah. Saat ini uang yang ada di KUN adalah sebesar Rp. 136 triliun, yang berasal dari hutang dan penerimaan negara. Dengan posisi uang di Bank Indonesia tersebut kita hanya memperoleh 65% dari suku bunga BI, sehingga uang tersebut menjadi tidak optimal.

Proses pelaporan juga menjadi tantangan bagi Ditjen Perbendaharaan agar laporan menjadi akuntabel dan saat ini sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) masih mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk BA BUN. Tahun 2015 juga akan memasuki accrual basis, tentunya dibutuhkan perubahan mindset dan peningkatan kompetensi untuk mempersiapkannya, yaitu dengan penyelenggaraan PPAKP yang mulai tahun 2014 akan ditangani oleh BPPK dan dilaksanakan di daerah-daerah, baik di KPPN maupun di Balai Diklat Keuangan.

Program SPAN telah berjalan di seluruh KPPN lingkup Kanwil DJPBN Provinsi DI Yogyakarta, walaupun masih ditemui banyak kendala. Alfiah mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Kepala KPPN beserta jajarannya atas kesungguhannya dalam melaksanakan program SPAN dengan baik, dan dapat menyelesaikan kendala-kendala yang ada dengan senantiasa berkoordinasi dengan helpdesk Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Alfiah juga menegaskan bahwa program SPAN harus berjalan terus dan tidak boleh mundur, karena SPAN akan memberikan dampak perubahan yang revolusioner.

Beberapa waktu lalu, telah dilakukan launching MPN G2, yang harus dipelajari dan diketahui perubahan-perubahannya. Selain itu telah terdapat aplikasi baru terkait LPJ bendahara yang harus diinformasikan kepada satuan kerja, dimana semua itu akan dipelajari dengan mengundang narasumber langsung dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Alfiah meminta kepada seluruh peserta rakorwil untuk memanfaatkan paparan dari kantor pusat dan BPPK dengan sebaik-baiknya untuk berdiskusi tentang hal-hal yang masih menjadi kendala di lapangan sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi.

Di akhir sambutannya, Alfiah mengajak seluruh peserta rakorwil untuk memajukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta dengan mengukir prestasi yang menggembirakan, dengan bekerja keras, kerja cerdas, dan bekerja dengan niat semata-mata untuk ibadah, agar dapat mewujudkan dan memperoleh kinerja yang terbaik. Kegiatan rakorwil selanjutnya dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta dengan pemukulan gong dan dilanjutkan dengan pemaparan materi.

Menyesuaikan dengan tema rakorwil kali ini, format acara sengaja disusun berbeda dengan kegiatan rakorwil-rakorwil sebelumnya. Apabila biasanya format rakorwil diisi dengan rapat-rapat komisi, untuk kali ini rakorwil diisi dengan paparan materi-materi peningkatan kompetensi. Kanwil DJPBN Provinsi DI Yogyakarta mengundang narasumber dari kantor pusat dan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Untuk narasumber dari kantor pusat Ditjen Perbendaharaan terdiri atas narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Direktorat APK), Direktorat Transformasi Perbendaharaan (Direktorat TP), dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Direktorat PKN).

Pelaksanaan rakorwil hari kedua dimulai pukul 06.00 dengan kegiatan senam pagi bersama. Udara sejuk lereng Merapi menambah semangat peserta rakorwil untuk memulai hari mempersiapkan kompetensi dengan paparan materi yang pertama yaitu tentang Strategi Implementasi SPAN dan SAKTI yang disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Transformasi Sistem Aplikasi, Achmad Reynaldi Hidayat. Pada materi ini, dijelaskan tentang tahapan-tahapan implementasi SPAN dan hasil evaluasi terhadap implementasi SPAN tersebut.

Paparan materi yang kedua adalah tentang Persiapan Pengelolaan Keuangan Negara Berbasis Akrual yang disampaikan oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Yuniar Yanuar Rasyid. Pada materi ini dijelaskan tentang definisi akrual basis hingga contoh kasus penerapan akrual basis. Selanjutnya, pemaparan materi selanjutnya adalah tentang LPJ Bendahara dan MPN G-2 yang disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat PKN, Yuni Wibawa. Seluruh materi terkait MPN G-2 dan LPJ bendahara seperti aplikasi SILABI, penertiban rekening, tugas dan kewenangan bendahara, peran dan keunggulan MPN G-2, dikupas tuntas di sini.

Materi yang tak kalah menariknya adalah Tata Cara Presentasi (Presentasi Efektif) yang disampaikan oleh Widyaiswara BDK Yogyakarta, Budi. Pada sesi ini disampaikan materi terkait bagaimana menjalani presentasi dengan baik.

Begitulah, pada setiap sesi paparan, seluruh peserta sangat antusias sekali dan berperan aktif terbukti dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari peserta rakorwil. Beberapa pertanyaan bahkan harus ditampung untuk diteruskan kepada pimpinan pusat Ditjen Perbendaharaan dan pihak berwenang, seperti terkait Retur SP2D, dan permintaan tinjauan ulang untuk IKU perencanaan kas yang akurat terkait implementasi SPAN.

Rakorwil Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta ditutup oleh Kepala Kanwil DJPBN Provinsi DI Yogyakarta dengan acara ramah tamah serta pada pagi harinya dilaksanakan jalan sehat dan untuk lebih mengenal sifat, perilaku dan sejarah salah satu gunung teraktif di dunia yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta yaitu Gunung Merapi peserta rakorwil dengan dipandu oleh petugas menyusuri museum dan menyaksikan film pendek yang menjadi salah satu wahana yang terdapat di Museum Gunungapi Merapi.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen PBN Prov. D.I. Yogyakarta, Erli Murti