Liputan Rapat Koordinasi penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dalam Kerangka Roll Out SPAN dan Penyusunan Government Finance Statistics (GFS)
Denpasar,perbendaharaan.go.id - “Dalam rangka pengembangan dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.”, demikian disampaikan Ida Bagus Gde Kartika Manuaba, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali pada sambutan sekaligus membuka acara “Rapat Koordinasi Menyongsong penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dalam Kerangka Roll Out SPAN dan Penyusunan Government Finance Statistics (GFS) Tingkat Wilayah melalui Sinergi Pemangku Kepentingan dan Optimalisasi Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan(06/03).”

Dalam kaitannya dengan sinergi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam implementasi akuntansi berbasis akrual, Ida bagus Gde Kartika Manuaba menambahkan bahwa, “Khusus untuk Pemerintah Pusat, pemerintah mencanangkan implementasi akuntansi akrual sejalan dengan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Implementasi tersebut menuntut adanya perubahan, diantaranya adalah tuntutan perubahan dari sisi ketersediaan infrastruktur dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dengan Statistik Keuangan Pemerintah tersebut mengacu kepada manual Government Finance Statistics (GFS) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara.”

Rapat Koordinasi ini begitu istimewa karena mengundang narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yaitu Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Yuniar Yanuar Rasyid dan Kepala Seksi Pelaporan Managerial Perbendaharaan Mei Ling. Dihadiri sebanyak 69 peserta yang merupakan gabungan dari 21 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali, 26 peserta Penanggungjawab UAPPA-W dan 22 peserta lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.

Penyampaian materi Persiapan menghadapi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual yang disampaikan oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan moderator Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali . Materi selanjutnya yaitu Penyusunan dan Pelaporan GFS Tingkat Wilayah yang dibawakan oleh Kepala Seksi Pelaporan Managerial Perbendaharaan dengan moderator Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sugiyana.

Kegiatan Rapat Koordinasi berjalan interaktif dengan adanya beberapa pertanyaan dari peserta tentang beberapa permasalahan baik tentang akrual maupun tentang GFS dan ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Dalam sesi penutupan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali menyampaikan harapan agar lebih mempersiapkan diri menghadapi implementasi Sistem Akuntansi berbasis Akrual dan dapat lebih intensif dalam melakukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses penyusunan dan pelaporan GFS.

Oleh : Kontributor Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Liputan Acara Serah Terima Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai POLRI
Tanjungbalai, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Tanjungbalai telah melaksanakan serah terima kartu pegawai dan dokumen pendukung kepegawaian dalam rangka pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai POLRI kepada Polres Kota Tanjungbalai dan Polres Kabupaten Asahan, Senin (24/2). Acara serah terima disaksikan langsung oleh Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal (SKKI) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi. Kartu pegawai dan dokumen pendukung kepegawaian PNS/Anggota POLRI yang diserahterimakan untuk Polres Kota Tanjungbalai sejumlah 337 pegawai dan Polres Asahan 654 pegawai.

Kepala Bidang SKKI, Imam Subagyo, dalam sambutannya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada KPPN Tanjungbalai dan Polres Tanjungbalai serta Polres Asahan yang telah bekerja keras mempersiapkan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai POLRI sehingga proses serah terima dapat dilaksanakan lebih cepat di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Utara. “Pengelolaan belanja pegawai POLRI diharapkan akan lebih baik dan lebih mudah dengan dukungan Aplikasi BPP yang dikelola oleh masing-masing Polres”, demikian harapannya menutup sambutan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala KPPN Tanjungbalai, Sri Murtini, berterimakasih atas kesediaan Kepala Bidang SKKI memberikan sambutan dan menyaksikan penandatanganan Berita Acara Serah Terima. Kepala KPPN Tanjungbalai menegaskan kembali amanat peraturan terkait pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai POLRI. Pesan utama beliau, “jangan ragu-ragu datang ke KPPN Tanjungbalai, kami selalu siap membantu Polres jika mengalami kendala dalam proses pengelolaan belanja pegawai”.

Pada kesempatan sebelumnya, Kepala KPPN Tanjungbalai telah melakukan kunjungan ke seluruh Polres untuk memastikan kesiapan masing-masing Polres dalam melaksanakan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai POLRI. Kerja keras KPPN Tanjungbalai disambut baik oleh Polres Tanjungbalai dan Polres Asahan sehingga tercipta sinergi antara KPPN dan Satker. Perwakilan dari Polres, Ipda Basrun Siagian, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada KPPN Tanjungbalai yang secara pro aktif mempersiapkan dan membantu mulai dari kunjungan sampai dengan bimbingan teknis aplikasi. “Tolong jangan bosan mengajar dan membantu kami”, tutupnya.

Oleh : Wahyu Widhianto- Kontributor KPPN Tanjungbalai

Liputan Diseminasi Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 dan PMK nomor 7/PMK.02/2014
Mamuju, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk menyeberluaskan pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN dan PMK nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan Sosialisasi/Diseminasi Bertempat di aula Gedung Keuangan Negara Mamuju, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat(25/02) .

Mengingat keterbatasan anggaran yang ada, maka upaya meningkatkan kualitas belanja negara terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Kebijakan anggaran yang ada juga mengedepankan alokasi belanja modal untuk mendukung pendanaan infrastruktur, dan mengurangi belanja yang kurang produktif. Alokasi belanja modal yang meningkat terutama untuk menjaga ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan dan komunikasi, serta alokasi belanja barang yang menurun. " Satker agar melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar dan konsinyering, serta pengendalian belanja barang operasional" kata Plt. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat Catur Ariyanto Widodo.

Pada tahun 2013 raihan pelaksanaan di Provinsi Sulawesi Barat, di mana penyerapan anggaran pada KPPN Mamuju mencapai 95%, sementara KPPN Majene mencapai 96%, ke semuanya di atas target nasional sebesar 90%, dengan total realisasi belanja APBN mencapai Rp2,5 triliun. Hal ini membawa optimisme bagi pembangunan yang lebih baik di Sulawesi Barat, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.

Menandai komitmen bersama untuk mewujudkan good governance and clean government di wilayah Sulawesi Barat, pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas yang diwakili oleh lima Kuasa Pengguna Anggaran satker, yaitu BPK, Polres Mamuju, Kanwil Kemenag, Pengadilan Negeri, dan Dinas Sosial Provinsi.

Paparan mengenai PP nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN dipaparkan oleh Agung Yulianta Kepala Bidang PPA I. dijelaskan dengan gamblang hal-hal baru yang ada dalam PP tersebut, antara lain mengenai sertifikasi bendahara, pengenaan denda kepada negara atas keterlambatan pembayaran atas tagihan negara, dan hal-hal yang harus dilakukan apabila satker dilikuidasi. Kasubdit Data dan Bimbingan Teknis Direktorat Pelaksanaan Anggaran Tri Budhiyanto, menyampaikan materi mengenai PMK nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Tahun Anggaran 2014 dengan penekanan pada revisi anggaran yang menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Pada sesi tanya jawab, terlihat antusiasme para peserta yang sangat tinggi untuk lebih mendalami kedua paparan dari penyaji. Mereka antara lain menanyakan mengenai implikasi penerapan UU ASN terhadap pembayaran gaji, pembedaan pengaturan kewenangan revisi, dan kasus-kasus aktual yang terjadi dalam proses revisi anggaran. Seluruhnya dapat dijawab dengan jelas oleh para penyaji.

Dari dialog dengan para KPA/PPK yang hadir, mereka sangat mengapresiasi dan menyambut baik berdirinya Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, karena mempercepat proses revisi anggaran, konsultasi dan pelayanan lain tanpa harus ke Makassar yang berjarak sekitar 9 jam dari Mamuju.

Acara sosialisasi yang merupakan kegiatan pertama bersama satuan kerja tersebut, setidaknya telah cukup memperkenalkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat beserta pelayanannnya kepada satuan kerja demi tercapainya pelaksanaan APBN yang profesional, moderen, dan akuntabel. Salama’ tau Su’be di Tampo’na Manakarra, Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Selamat Datang di Mamuju.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat

Liputan Sosialisasi dan Serah Terima Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai anggota Polri dan PNS Polri
Raha, djpbn.kemenkeu.go.id —KPPN Raha punya gawe berupa Sosialisasi dan Serah Terima Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai anggota Polri dan PNS Polri dari KPPN Raha kepada Polres Muna(26/02). Kegiatan yang digebrak oleh segenap pegawai KPPN Raha ini disutradarai secara langsung oleh Kepala Kantor Haryono Efendi.

Acara yang merupakan salah satu momen penting dalam pengelolaan administrasi Keuangan Negara ini tidak hanya dihadiri oleh Wakapolres Muna Kompol Danang Kuswoyo, juga menghadiri acara tersebut adalah seluruh pasukan pada Polsek Kab. Muna. Acara tersebut semakin lengkap karena dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Drs. Tiarta Sebayang, MM dengan didampingi oleh Kepala Bagian Umumnya.

Dalam kesempatan tersebut Haryono Efendi menyampaikan bahwa pengalihan administrasi belanja pegawai Polri dan PNS Polri ini merupakan salah satu amanat UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan menindaklanjuti Perdirjen Perbendaharaan No. PER-38/PB/2012 serta surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-7866/PB/2013 tanggal 4 Desember 2013.

Pembagian tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dala Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, menempatkan kewenangan administratif diserahkan kepada Menteri/Ketua Lembaga dan penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan kepada Menteri Keuangan.

Sebagai konsekuensi kewenangan tersebut di atas, Kementerian Negara/Lembaga harus melakukan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Keuangan Negara yang menjadi tanggung jawabnya termasuk pengelolaan administrasi belanja pegawai Polri dan PNS Polri di lingkungan satuan kerjanya.

“Pengalihan administrasi belanja pegawai Polri ini lebih cepat dua bulan dari deadline yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Kesuksesan ini tak lain berkat kerja keras dan sinergi antara para pegawai KPPN Raha dengan jajaran Polres Muna serta dukungan proaktif dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tenggara.” ungkap pria yang pernah bertugas di Kanwil Surabaya itu. Di akhir sambutannya Haryono Efendi mengucapkan terima kasih atas percepatan penyelesaian pengalihan ini kepada semua pihak yang telah terlibat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandantanganan Berita Acara Serah Terima Database dan Dokumen Kepegawaian. Prosesi penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kepala KPPN Raha dan Kapolres Muna dengan disaksikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Polres Muna Kompol Danang Kuswoyo dengan bangganya mengucapkan terima kasih atas layanan prima yang telah ditunjukkan oleh para pegawai KPPN Raha. Kapolres Muna berharap semangat pelayanan prima KPPN Raha dapat menjadi contoh bagi semua kantor di Kab. Muna.

“Tugas amanat dari Per-38/PB/2012 ini merupakan tanggung jawab bersama antara Polres dan KPPN. Untuk itu, sinergi yang dinamis mutlak diperlukan demi tercapainya tujuan bersama” tegas Kakanwil DJPBN Prov Sultra, Tiarta Sebayang. Pada kesempatan itu, sebagai bentuk apreasiasi terhadap Polres Muna yang telah perpartisipasi aktif dalam proses ini, beliau memberikan penghargaan kepada Ka Polres Muna.

oleh : Kontributor KPPN Raha

Liputan, rapat koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
mamuju, djpbn.kemenkeu.go.id- Dalam rangka konsolidasi internal dan untuk lebih memantapkan sinergi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada tanggal 29 s.d. 30 Januari 2014. Rapat tersebut diselenggarakan sebagai ajang untuk mengevaluasi program-program kerja KPPN di tahun 2013 dan pemaparan program-program kerja Kanwil dan KPPN di tahun 2014.

Sebagaimana diketahui Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk dengan PMK nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah beroperasi mulai Januari 2014. Kanwil ini membawahi KPPN Mamuju dan KPPN Majene dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar. Semua wilayah tersebut terjalin dan dikenal dengan nama Bumi Manakarra, yang berarti tanah pusaka.

filesSebagai provinsi ke-32 di Indonesia, harus diakui bahwa Provinsi Sulawesi Barat perlu mengejar ketertinggalannya dibandingkan provinsi-provinsi lainnya yang lebih dulu terbentuk. Oleh karena itu, rapat koordinasi kali ini mengangkat tema "Memantapkan Sinergi, Bersama Membangun Bumi Manakarra" sebagai penyemangat agar kehadiran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat dan kedua KPPN mampu mendorong percepatan pembangunan di Sulawesi Barat.

Dalam sambutannya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan mengenai tantangan pelaksanaan anggaran di tahun 2014 dan upaya-upaya untuk mengamankannya. Lebih lanjut, beliau juga memaparkan mengenai hasil-hasil Rapimtas I Ditjen Perbendaharaan tahun 2014. Secara khusus, beliau menekankan pada peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang makin strategis dan pentingnya koordinasi dengan stakeholders untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Selanjutnya, masing-masing Kepala Bidang memperkenalkan tugasnya dan memaparkan program kerjanya. Kabid PPA I menguraikan rencana untuk memperbaiki kualitas penyerapan anggaran pada satker melalui pembinaan yang bersifat tematik dengan memperhatikan kebutuhan satker. Kabid PPA II menyampaikan upaya-upaya percepatan koordinasi dengan pemerintah daerah agar proses pembinaan pelaksanaan anggaran daerah dapat berjalan dengan baik. Kabid PAPK menyampaikan hasil evaluasi singkatnya terhadap LKPP Tingkat Kuasa BUN, dan mengutarakan kesiapannya untuk menyukseskan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual. Pada bagian akhir, Kabid SKKI menyampaikan tekadnya agar kinerja KPPN di lingkungan Kanwil meningkat dan mampu bersaing menjadi yang terbaik di antara KPPN lainnya.

Pada segmen berikutnya, para Kepala KPPN menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan tugas tahun 2013 dan program kerja tahun 2014. Hasil evaluasi yang ada, capaian penyerapan anggaran pada KPPN Mamuju mencapai 95% dari total pagu sebesar Rp1,9 triliun, sementara KPPN Majene mencapai 96% dari total pagu sebesar Rp713 miliar. Lebih jauh para Kepala KPPN menyampaikan program kerja untuk mengatasi permasalahan umum yang masih terjadi seperti lambatnya penyerapan anggaran, masih ditemuinya retur, dan rendahnya kualitas pengelola keuangan. Para Kepala KPPN juga berharap dengan hadirnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat dapat mengakselerasi proses pembinaan kepada satker.

Sebagai penutup, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan apresiasi atas semangat dari seluruh jajaran dalam membangun sinergi dan optimis bahwa ke depan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat mampu berkinerja baik seperti Kanwil yang lebih dulu terbentuk. Selanjutnya beliau juga meminta kepada KPPN Mamuju dan KPPN Majene, agar mempertahankan prestasi yang telah dicapai dan berkomitmen menjadi jembatan bagi pembangunan di Bumi Manakarra.

Oleh: Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat

Liputan Soialisasi&Serah Terima Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai/Anggota Polri.
Barabai, djpbn.kemenkeu.go.id,- ‘’Ini adalah pekerjaan lama yang baru diselesaikan pada saat ini. Lama, bukan berarti menunda penyelesaiannya. Akan tetapi demikianlah, diperlukan sinergi dan koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam menyelesaikan amanah ini”, demikian kutipan sambutan Kepala KPPN Barabai, Khairil Indra, yang mengawali kegiatan sosialisasi dan serah terima pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai/anggota Polri di hadapan 3 (tiga) pimpinan yaitu, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Tri Yunianto, Kapolres Hulu Sungai Tengah AKBP Iwan Sonjaya, dan Kapolres Tapin AKBP Namora L.U. Simanjuntak yang dipusatkan di Aula KPPN Barabai.

Kegiatan ini merupakan amanah yang telah dituangkan dalam PMK 133/PMK.05/2008. Hal tersebut berarti sejak lima tahun yang lalu pekerjaan ini telah menjadi agenda nasional. “ ini tidak berarti menambah/pengalihan pekerjaan aparat kepolisian, melainkan pengalihan/penyerahan kewenangan sekaligus tanggung jawab pengelolaan administrasi belanja pegawai sebagaimana yang diamanatkan oleh tiga paket undang-undang, UU No.17 tahun 2013, UU No.1 tahun 2004 & UU No.15 tahun 2004 dan merupakan sebuah penyederhanaan proses bisnis dalam tata kelola belanja pegawai pada satker POLRI, sebagaimana yang telah berjalan pada satuan kerja instansi vertikal lainnya. KPPN hari ini akan lebih berperan dalam wewenangnya sebagai Kuasa BUN di daerah. Pengelolaan administrasi belanja pegawai/anggota Polri, pasti lebih baik, karena garis koordinasinya menjadi lebih pendek, pesan Kepala KPPN Barabai.

Pada kesempatan berikutnya, satuan kerja Polres Hulu Sungai Tengah dalam hal ini diwakili oleh Kapolres HST, Iwan Sonjaya, menyampaikan terima kasih atas kerja sama, dan kerja tuntas KPPN Barabai dalam mewujudkan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai/anggota Polri ini. Kedepannya, diharapkan sinergi dalam wujud komunikasi dan koordinasi antara pimpinan, pejabat pengelola keuangan, dan operator di kedua belah pihak dapat ditingkatkan, menutup sambutannya.

Kegiatan dilanjutkan pada sesi fungsional yang meliputi pemaparan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai pada Satker Polri. Sesi ini diikuti oleh pejabat pengelola keuangan, bendahara, dan operator seluruh satker Polri di wilayah KPPN Barabai.

Poin penting dari diterbitkannya perdirjen tersebut adalah adanya pengalihan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan belanja pegawai/anggota polri yang sebelumnya berada di KPPN kepada 

satker Polres, demikian paparan Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Barabai, Parji. Semua petugas Front Office dan Costumer Service siap membantu petugas satker polres jika menemukan hambatan dan permasalahan dalam penerapan aplikasi BPP/GPP Polri dalam menutup paparannya. 

Suasana hangat penuh keakraban dalam kegiatan ini ditutup dengan dan over view aplikasi BPP/GPP Polri dan aplikasi SPM BPP/GPP Polri oleh Tim Aplikasi KPPN Barabai.

Amran Sakiran – kontributor KPPN Barabai.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, -Seiring dengan tuntutan kemajuan teknologi tranformasi di Kementerian Keuangan terus bergulir, seperti saling berlomba, setiap Eselon I di Kementerian Keuangan melakukan terobosan terutama dalam penyederhanaan proses bisnis dan pelayanan. Tuntutan global yang tidak mungkin terelakan, semua proses bisnis, baik di sektor swasta maupun birokrasi menuju ke satu arah, dari direct system menjadi “online system”. Pada pertengahan Oktober 2013 Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan E-Billing Pajak, kemudian Ditjen Perbendaharaan juga merilis proyek prestisius di bidang Sistem Keuangan, yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN.

Sistem SPAN akan menjadi tonggak awal pengintegrasian semua proses bisnis dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban anggaran. Pelaksanaan piloting SPAN Tahap I sudah diterapkan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II dan Pinjaman dan Hibah, dilanjutkan piloting tahap II meliputi Kanwil dan KPPN lingkup wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta (selain KPPN Tahap I) dan termasuk KPPN Jakarta IV yang akan diimplementasikan pada 03 Februari 2014, kemudian akan berlanjut pada Kanwil dan KPPN di seluruh Indonesia.

Dalam rangka menyongsong piloting tersebut, hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014, jajaran pegawai KPPN Jakarta IV dengan semangat bergotong royong melakukan penataan layout ruangan dengan mengusung tema “indahnya kebersamaan. Semua pegawai, termasuk Kasubag Umum Sriyanto, dan tidak ketinggalan Kepala KPPN Jakarta IV Zaid Burhan Ibrahim turun tangan ikut mengangkat dan memindahkan meja, lemari serta kabel jaringan. Semua bahu membahu penuh semangat menyelesaikan setiap tahap pekerjaan tersebut.

Pada hari Minggu kegiatan dilanjutkan kembali untuk melakukan pemasangan kembali jaringan listrik dan komputer. Kegiatan penataan layout tersebut juga tidak luput dari perhatian Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta Bapak Hendro Baskoro yang hadir langsung sekaligus memberikan semangat dan arahan kepada para pegawai KPPN Jakarta IV. Kegiatan tersebut berakhir bertepatan dengan berkumandangnya adzan ashar, dan para pegawai bergegas untuk melaksanakan sholat ashar di masjid As- Syuhada di lantai dasar (satu).

Kemudian pada hari Senin, 20 Januari 2014 dilaksanakan acara sosialisasi Implementasi SPAN Pilot Phase II bertempat di Aula Lantai II KPPN Jakarta IV Jl.Juanda No.19 Jakarta Pusat. Sosialisasi dihadiri oleh 242 Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) Satuan Kerja wilayah kerja KPPN Jakarta IV. Acara dibuka oleh Kepala KPPN dan sebagai nara sumber langsung dari Tim Direktorat Transformasi Perbendaharaan dan Tim Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Sosialisasi menuntut satker Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Pejabat PPSPM harus mempersiapkan data awal (data supplier) dan data kontrak yang valid, dan mengirimkan ke KPPN sebagai data awal SPAN. Komponen pokok data supplier minimal memuat nama supplier, kode NPWP, dan nomor rekening yang semuanya akan dibaca dan diverifikasi by system SPAN sehingga dalam penginputan tidak boleh terjadi kesalahan sekecil apapun, termasuk titik, koma, maupun spasi. Untuk pengajuan SPM Kontraktual hanya dapat dilakukan setelah data supplier dan data kontrak terdaftar di KPPN dengan mengirimkan ADK SPM, kemudian ADK SPM akan dikonversi menjadi ADK Resume Tagihan untuk proses penerbitan SP2D.

Sosialisasi dilakukan mengingat keberhasilan implementasi SPAN tidak dapat digantungkan hanya kepada satu institusi di Ditjen Perbendaharaan, tetapi wajib menjadi bagian semangat seluruh pegawai Kementerian/Lembaga untuk selalu mendukung transformasi di semua sistem keuangan negara kita. Suatu saat kita akan bangga, tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dalam membangun sistem baru, meninggalkan manual system, direct payment, dan multy business process, yang sangat tidak efisien, menuju era baru sistem keuangan negara yang integrated, online payment, dan accountable.

Oleh: Tri Priyatmo, kontibutor KPPN Jakarta IV

Liputan Seminar Peningkatan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Kanwil Ditjen PBN Prov. Kepulauan Riau
Tanjungpinang-Batam, djpbn.kemenkeu.go.id, - Untuk lebih meningkatkan peran APBN guna mendorong percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan acara Seminar dan Lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2014. Seminar dilakukan dua kali, di Tanjungpinang pada Selasa, (11/02) dan di Batam pada Kamis, 13 Februari 2014.

Seminar dan lokakarya dikemas berbeda, dengan menggabungkan konsep seminar dengan sosialisasi. Seminar dengan pleno level kebijakan pusat dan daerah di Provinsi Kep. Riau, melibatkan unsur Ditjen Perbendaharaan, unsur kementerian/kembaga dan unsur pemerintah daerah. Sedangkan sosialisasi difokuskan pada pemaparan teknis pengelolaan keuangan seperti revisi DIPA, perencanaan penarikan dana, dan peningkatan kualitas LKPP.

Pada acara di Tanjungpinang, diikuti oleh 329 peserta dari para kepala satuan kerja (satker) dan pengelola keuangan di wilayah kerja KPPN Tanjungpinang. Acara seminar di Tanjungpinang melibatkan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kepala kanwil Kementerian Agama, dan Kepala Satker Listrik Pedesaan, serta Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan acara seminar di Batam, diikuti 120 peserta mitra kerja KPPN Batam, dan melibatkan Karorena Polda Kep. Riau, Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kep. Riau, Kepala Bappeda Kota Batam dan Kepala Biro Keuangan BP Batam.

Kepala kanwil DJPBN Prov. Kep. Riau, Didyk Choiroel, dalam kesempatannya mempaparkan bahwa alokasi APBN di Prov. Kepulauan Riau sebesar Rp3,377 Triliun, yang tersebar pada 379 satker. Penggunaan belanja untuk mendukung operasional pemerintahan dan pembangunan tercermin dari alokasi pada komposisi alokasi Belanja Barang sebesar 35,58% dan Belanja Modal sebesar 32,64%. Alokasi belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur perhubungan dan energi, yaitu pembangunan jalan provinsi, pembangunan bandara dan pelabuhan serta pembangunan jaringan listrik pedesaan. Sedangkan penggunaan belanja barang sebagian bersar digunakan untuk operasional TNI-AL, Bea Cukai dan imigrasi perbatasan. Hal ini sesuai dengan kondisi geopolitik Provinsi Kep. Riau yang menjadi daerah terdepan NKRI. Namun demikian sekitar 23% dana masih diblokir.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Prov. Kepri memaparkan bahwa anggaran yang dimillikinya adalah sebesar Rp215,56 Miliar yang dilaksanakan oleh 73 satker. Program strategis Kemenag antara lain, penyelengaran MTQ Nasional 2014 di Batam, penyelenggaraan haji, dan peningkatan kualitas pendidikan keagamaan. Permasalahan yang dihadapi antara lain, lokasi satker yang tersebar di pulau-pulau, revisi yang cukup sering, dan keterbatasan sumber daya. 

Dikesempatan yang sama Kakanwil Kemenkum HAM Prov. Kepri menyampaikan bahwa anggaran yang dikelolanya adalah sebesar Rp 147,153 miliar yang dilaksanakan oleh 4 divisi dan 19 satuan kerja, diantaranya 9 Kantor Imigrasi dan 7 Lapas/Rutan. Program strategis yang dilaksanakan antara lain mengembangkan program unggulan di divisi imigrasi dan lembaga pemasyarakatan dan menyusun target penyerapan anggaran. Masalah yang dihadapi adalah masalah revisi DIPA dan pengelolaan PNBP.

Sedangkan Kepala Satker Listrik Pedesaan Kepulauan Riau memaparkan mengenai program strategis yang dilaksanakannya diantaranya adalah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi yang saat ini hanya 82%, serta rasio desa berlistrik. Program tersebut didukung anggaran sebesar 49,23 miliar untuk pembangunan gardu distribusi 2,4 MVA, pembangunan jaringan TM dan TB 181 KMS, dan pembangunan instalasi rumah sederhana 2.360 PLG. Masalah yang dihadapi adalah ketergantungan PLTD pada BBM bersubsidi, hambatan geografis, dan permasalahan pengadaan barang/jasa.

Sedangkan dari paparan Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik khusus, karena terdiri dari 2.042 pulau, diantaranya 52 pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Secara administratif, terdiri dari 7 kabupaten/kota, dan 96 % dari luas wilayah 251,81 ribu terdiri dari lautan. APBD Provinsi tahun 2014 mencapai Rp 3,495 Triliun, dengan APBD Kabupatan/Kota berkisar antara Rp 700 Miliar s.d Rp 1,2 Triliun, dengan terbesar Kab, Natuna dan terkecil Kab. Lingga. Dengan kondisi tersebut, pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan pada isu konektivitas, yaitu pembangunan dermaga/pelabuhan yang reprensentatif, perluasan bandara perintis dan peningkatan infrastruktur dasar di kepulauan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, kebijakan pusat yang sulit diimplementasikan di daerah, dan keterbatasan infrastruktur energi dan transportasi.

Sementara itu, dua hari berikutnya seminar yang sama diselenggarakan di Batam. Acara di Batam menghadirkan Karorena Polda Kep. Riau, Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kep. Riau, Kepala Bappeda Kota Batam dan Kepala Biro Keuangan BP Batam. 

Berdasarkan paparan Karorena, Polda Kep. Riau memiliki program strategis untuk memberikan jaminan keamanan dalam rangka mendorong investasi dan ketertiban wilayah. Belanja pegawai yang sangat besar (Rp 339 Miliar) didominasi Belanja Pegawai, menunjukkan besarnya kebutuhan aparat kepolisian untuk memelihara kemanan dan ketertiban.

Dari paparan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kep. Riau, akuntabilitas pengelolaan keuangan harus berjalan seimbang dengan percepatan penyerapan anggaran. Sistem pengendalian internal yang memadai dan kepathan atas peraturan pengelolaan keuangan merupakan prasyarat akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Sedangkan Kepala Bappeda Kota Batam menyajikan kondisi ekonomi daerah Batam yang terus tumbuh pesat dari waktu ke waktu. Ekonomi tumbuh di atas 7% per tahun dan penduduk tumbuh 9-10 % per tahun. Sementara itu terdapat 5.582 perusahaan di Batam yang menyerap 353,436 ribu tenaga kerja. Sedangkan wisatawan asing yang berkunjung ke Batam sekitar 1,2 juta jiwa per tahun. Dengan kondisi tersebut masalah yang dihadapi oleh Kota batam adalah kesenjangan yang tinggi, dengan gini rasio sebesar 0,3590, keterbatasan infrastruktur dasar dan layanan dasar seperti air minum, permukiman dan jalan raya, kelembagaan yang mendorong iklim investasi yang kondusif, dan kesiapan kapasitas ekonomi dan SDM dalam menyongsong penerapan masyarakat ekonomi ASEAN Tahun 2015.

Pada sesi terakhir, Kepala Biro Keuangan BP Batam memaparkan program strategis BP Batam. Dengan anggaran sekitar Rp 1,1 Triliun, diantaranya Rp 800 Miliar merupakan PNBP yang dikelola secara pengelolaan keuangan BLU, BP Batam terus berupaya mewujudkan visinya menjadi pengelola kawasan tujuan investasi terkemuka di Asia Pasifik. Namun demikian, BP Batam memiliki konstrain kelembagaan yang tergantung pada Dewan Kawasan yang dipimpin oleh Gubernur dan keterkaitan dengan kementerian teknis dalam pengelolaan bandara dan pelabuhan, serta belum adanya pemisahan regulator dan operator; Pada sisi pengelolaan keuangan, BP Batam masih berjuang untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang masih menyandang opini Disclaimer pada tahun 2013.

Pada kedua acara seminar, setelah sesi pleno pertama, selalu diikuti pleno kedua, yaitu Sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA, Tata Cara Perencanaan Penarikan Dana dan Kas, serta Peningkatan Kualitas LKPP. Sesi sosialisasi menghadirkan narasumber dari kanwil dan KPPN di Provinsi Kepulauan Riau . Sosialisasi diakhiri dengan diskusi teknis dengan para satuan kerja peserta seminar.

Konsep acara seminar dan lokakarya tersebut ternyata memberikan manfaat yang besar bagi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau yang baru beroperasi di awal tahun 2014 ini. Manfaat secara internal adalah: Kanwil dapat lebih cepat mengetahui situasi, kondisi/permasalahan, dan data ekonomi dan keuangan baik di lingkungan K/L maupun pemda setempat. Hal ini sangat berguna untuk melakukan review pelaksanaan anggaran dan kajian fiskal regional. Sedangkan manfaat eksternal: Kanwil dapat memperkenalkan diri kepada para stakeholders, sehingga jajaran pimpinan K/L dan pemerintah daerah dapat mengetahui posisi strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kep. Riau. Dari pelaksanaan seminar tersebut, pihak stakeholders memberikan sambutan dan apresiasi yang baik terhadap keberadaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepulauan Riau