Liputan Acara Serah Terima Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Polri dari KPPN Saumlaki Kepada Satker Polres MTB
Saumlaki, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka percepatan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Polri sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No. 38/PB/2012 tentang Juknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Polri/PNS Polri dari KPPN kepada Satker Polri.

KPPN Saumlaki menyelenggarakan acara Serah Terima Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai POLRI dari KPPN Saumlaki Kepada Satker Polres Maluku Tenggara Barat (MTB), Jumat (3/1), di Aula Gedung KPPN Saumlaki, yang dihadiri oleh Kapolres MTB, AKBP A.R. Tatuh beserta tim Bensat Polres MTB, dan seluruh pegawai KPPN Saumlaki.

Acara diawali dengan sambutan dari Kepala KPPN Saumlaki, Yohanis Mendila. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polres MTB khususnya tim Bensat yang telah bekerja sama dan bekerja keras bersama seksi PDMS KPPN Saumlaki sehingga berhasil menyelesaiakan semua tahapan proses persiapan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Polri. Ia juga menyampaikan bahwa Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Mattaro Nurdin Arta mengucapan selamat dan appresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolres Maluku Tenggara Barat dan Kepala KPPN Saumlaki yang telah berhasil melaksanakan serah terima pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Polri di lingkungan Polres Maluku Tenggara barat.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Maluku Tenggara Barat, AKBP A.R. Tatuh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik dan harmonis antara tim Bensat Polres MTB dengan Seksi PDMS KPPN Saumlaki sehingga semua tahapan proses pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Polri dapat diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga memberikan appresiasi yang setinggi-tingginya atas keberhasilan Polres MTB bersama KPPN Saumlaki dalam menyelesaikan Pengalihan Pengelolaan administrasi belanja pegawa Polri di MTB. Walaupun dengan sejumlah 17 Kepolisian Sektor yang tersebar pada pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan perairan Australia dan Timor Leste, tidak menyurutkan semangat dan kerja keras Polres MTB bersama KPPN Saumlaki untuk segera menyelesaikan proses pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Polri. Keberhasilan ini adalah Kado di awal tahun bagi Polri khususnya Polres MTB, ini akan menjadi pilot project di wilayah Polda Maluku karena Polres MTB adalah Satker Polri pertama yang berhasil menyelesaikan proses pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai di wilayah Kepolisian Daerah Maluku, paparnya.

Acara selanjutnya adalah penyerahan secara simbolik dokumen pendukung kepegawaian dan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Kesesuaian database pegawai, Berita Acara Serah Terima Database dan Dokumen Pendukung Kepegawaian serta Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan antara Kepala KPPN Saumlaki dengan Kapolres Maluku Tenggara Barat. Jumlah database Pegawai Polri/PNS Polri pada Polres MTB hasil rekonsiliasi adalah sebanyak 596 pegawai berikut dengan kelengkapan dosir pegawai dan karwas belanja pegawai perorangan.

Dalam kata penutupnya, Yohanis Mendila menyampaikan bahwa terhitung sejak ditandatanganinya berita acara serah terima ini, tanggung jawab formil dan materil atas pengelolaan administrasi belanja pegawai Polri beralih kepada Satker Polres MTB. Namun ia mengatakan KPPN Saumlaki tetap akan membantu/memberikan bimbingan dan konsultasi kepada Satker Polres MTB apabila di kemudian hari terdapat kendala/permasalahan berkaitan dengan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Polri.

Kontributor KPPN Saumlaki : Yofi Habibie Adnan

Liputan serah terima DIPA 2014 dan pencanangan KPPN Barabai menjadi Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Barabai, 23 Desember 2013, djpbn.kemenkeu.go.id,- Sebagai wujud implementasi semangat Reformasi Birokrasi yang tercermin dari nilai-nilai kementerian keuangan, KPPN Barabai melakukan terobosan melalui pencanangan KPPN Barabai menjadi Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Bersih dan Melayani. Kegiatan launching ini dirangkaikan dengan acara serah terima DIPA 2014 khusus satuan kerja wilayah pembayaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berlangsung di Aula KPPN Barabai.

Dalam sambutannya pada kegiatan tersebut, Kepala KPPN Barabai, Khairil Indra, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah wujud komitmen yang kuat, KPPN Barabai harus berani tampil ke depan dalam melaksanakan semangat reformasi birokrasi yang tercermin dalam nilai-nilai kementerian keuangan, tegas beliau.

Bersamaan dengan itu, dilakukan launching mobil KPPN dengan wajah baru. mengusung tema semangat perubahan yang tercermin dari balutan cat berwarna biru dengan list berwarna kuning. Warna biru memiliki identitas sebagai insan Ditjen Perbendaharaan, adapun warna kuning mewakili institusi Kementerian Keuangan. Yang berbeda dari mobil KPPN ini adalah terpampangnya motto pelayanan KPPN Barabai ” layanan Ikhlas, Cerdas, Tuntas, dan Berintegritas”. Motto ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan KPPN beserta staf. Lebih lengkap lagi pada sisi belakang mobil KPPN tertera saluran hotline pengaduan yang langsung terhubung kepada Kepala KPPN Barabai. “Jika ada pelayanan kami yang terkesan mempersulit satker Bapak/Ibu semua, jangan ragu, silahkan hubungi saya melalui nomor tersebut”, pesan Kepala KPPN Barabai. Di mobil tersebut juga terdapat nilai-nilai kementerian keuangan serta logo SPAN yang menunjukkan komitmen dan spirit SPAN.

Pada penghujung kegiatan tersebut, dilakukan serah terima DIPA Petikan 2014 dan penandatanganan pakta integritas kepada 68 satuan kerja wilayah pembayaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam hal ini, Khairil Indra, berpesan kepada seluruh satker bahwa dalam rangka mensukseskan program pemerintah yang tertuang dalam DIPA tersebut agar memaksimalkan penyerapan anggaran di awal tahun sehingga terhindar dari penumpukan penyerapan pada akhir tahun anggaran. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam penyerapan anggaran: 1.Tinggi/rendahnya penyerapan anggaran; 2.Cepat/lambatnya penyerapan anggaran.

Penyerapan yang rendah berarti ada program pemerintah yang tidak jalan. Lambatnya penyerapan anggaran berarti program pemerintah tidak berjalan optimal. Salah satu tujuan diserahterimakannya DIPA lebih cepat adalah untuk menghindari hal tersebut, kata beliau. Rangkaian kegiatan KPPN diakhiri dengan acara ramah tamah bersama dengan seluruh satuan kerja sembari melihat layout baru ruang pelayanan KPPN Barabai.



Amran Sakiran – kontributor KPPN Barabai.

Liputan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD TA 2014 Lingkup Provinsi Jawa Timur
Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id,- Hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 merupakan hari yang menjadi tonggak penanda bahwa para pengelola keuangan negara di wilayah Provinsi Jawa Timur akan memulai siklus pelaksanaan anggaran. Pada hari itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar acara “Penyerahan DIPA APBN dan DPA APBD Tahun 2014”, sebagai langkah akhir dari siklus perencanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2014. Acara yang dihadiri oleh Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur serta segenap kepala satuan kerja unit instansi vertikal k/l dan kepala satuan kerja perangkat daerah, dilaksanakan di Aula Gedung Grahadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam pembukaan acara tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Pardiharto, menyampaikan bahwa jumlah alokasi dana APBN TA 2014 untuk Provinsi Jawa Timur sebesar Rp89,539 triliun. Jumlah tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp34,139 triliun yang dialokasikan kepada satuan kerja unit instansi vertikal k/l, serta Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp55,4 triliun yang dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya Pardiharto juga menyampaikan beberapa langkah inovasi yang disiapkan untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran khususnya yang bersumber dari APBN TA 2014, yang diantaranya berupa proses penelaahan RKA yang dilaksanakan secara on-line dan juga penetapan DIPA TA 2014 tanpa blokir.

Penyerahan DIPA APBN dan DPA APBD TA 2014 lingkup wilayah Provinsi Jawa Timur dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur yang didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur kepada Forum Pimpinan Daerah, para Kepala Daerah, serta para Kepala Dinas penerima DPA APBD.

Dalam sambutannya setelah menyerahkan DIPA dan DPA tahun 2014, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Soerkarwo, atau biasa dipanggil Pak dhe Karwo, meneruskan pesan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa sistem pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan berbasis akrual ditargetkan mulai diimplementasikan tahun 2015, sehingga tahun 2014 merupakan jembatan menuju sistem yang baru (akrual-red) yang sebelumnya masih menerapkan sistem cash toward accrual.

“Terkait perubahan yang demikian (sistem akrual-red), maka setiap kepala daerah wajib menyusun strategi terutama yang menyangkut upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia” pesan Pak Dhe Karwo.

Sedangkan terkait dengan pelaksanaan anggaran tahun 2013 Pak dhe Karwo menyampaikan bahwa rendahnya penyerapan belanja modal TA 2013 untuk Provinsi Jawa Timur lebih dikarenakan perilaku rekanan yang rata-rata mengeluarkan tagihan di akhir tahun anggaran berjalan, karena lebih memprioritaskan penggunaan pinjaman dari bank daripada menggunakan dana APBD. Kemudian koordinasi antara SKPD juga menjadi faktor penghambat penyerapan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, maupun Urusan Bersama di Provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut, Gubernur juga menghimbau agar setiap pengelola keuangan meningkatkan kualitas belanja dengan melakukan prioritasi belanja di sektor produktif (non konsumtif).

Dipenghujung sambutannya, Pak dhe Karwo mengingatkan bahwa TA 2014 merupakan tahun politik dimana nilai ambang kepekaan menjadi lebih tinggi. Dan untuk itu diminta sinergi dari semua pihak agar tetap menjaga momentum kondisi makro ekonomi Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi dikisaran 6,8%-6,9%, yang bahkan melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada akhirnya, melalui momen penyerahan DIPA dan DPA TA 2014 diharapkan pokok-pokok kebijakan belanja pemerintah yang dituangkan dalam APBN TA 2014 dapat benar-benar efektif sehingga pada gilirannya dapat memajukan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara.

Oleh : kontributor Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur

Liputan Penyerahan DIPA TA. 2014 wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro
Bojonegoro, djpbn.kemenkeu.go.id, - “Secara umum alokasi dana DIPA APBN TA 2014 untuk wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro yaitu Kab. Bojonegoro dan Kab. Lamongan sebesar Rp.888.845.419.000,- atau turun sebesar Rp.89.972.950.878,- (9,19%) dibanding Pagu APBN-P Tahun Anggaran 2013...”, demikian pembukaan yang disampaikan Kepala KPPN Bojonegoro, Bustami, pada acara Kegiatan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2014 dan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Pengelolaan DIPA Tahun Anggaran 2014.

Bustami menambahkan pagu DIPA untuk Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.397.484.258.000,- atau turun sebesar Rp.96.678.484.759,- (21,76%) dibanding Pagu APBN-P TA 2013 sedangkan untuk Kabupaten Lamongan sebesar Rp.491.361.161.000,- atau turun sebesar Rp.43.294.466.119,- (8,09%) dibanding Pagu APBN-P TA 2013.

Penyerahan DIPA TA 2014 KPPN Bojonegoro kali ini mendapatkan dukungan dari pihak Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro dan berlokasi di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Jalan P. Mas Tumapel nomor 1, Bojonegoro (23/12).

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan DIPA TA 2014 secara simbolis oleh Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro, Setyo Hartono kepada 9 satuan kerja yang mewakili Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan yang terdiri dari : 1) Pengadilan Negeri Bojonegoro 2) Pengadilan Negeri Lamongan 3) Kejaksaan Negeri Bojonegoro 4) Kejaksaan Negeri Lamongan 5) Polres Bojonegoro 6) Polres Lamongan 7) Kemenag Bojonegoro 8) KPP Pratama Bojonegoro 9) KPP Pratama Lamongan. Kemudian selanjutnya dilakukan dengan pendatanganan Berita Acara Serah Terima DIPA.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kab. Bojonegoro, Setyo Hartono, menyampaikan bahwa penyerapan anggaran yang baik dan tepat sasaran adalah merupakan tanggung jawab dan tugas dari masing-masing pengelola keuangan pada satker demi mencapai tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Tidak lupa pula Setyo Hartono menekankan pentingnya faktor kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan. Setiap permasalahan atau hambatan hendaknya dikomunikasikan untuk dicarikan solusinya bersama-sama. 

Acara kemudian diteruskan dengan sambutan Bupati Kab. Bojonegoro, Suyoto, yang menyampaikan mengenai paparan Gubernur Jawa Timur yang menyatakan bahwa ekonomi Jawa Timur meningkat dengan salah satu indikasi perdagangan antar pulau Jatim sekitar Rp. 500 Triliun dengan kondisi neraca perdagangan terkait barang keluar dan masuk Jatim (termasuk ekspor dan impor) dengan surplus Rp. 56 Triliun.

Kemudian terkait DIPA, Suyoto juga menyampaikan beberapa pesan dari Gubernur Jawa Timur sebagai lanjutan dari pesan Presiden bahwa memasuki tahun anggaran 2014, agar pengololaan DIPA dilakukan dengan sebaik-baiknya dilaksanakan tepat waktu, transparan dan akuntabel. Belanja negara yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi sangat penting dan diharapkan menjadi pemicu (trigger) dalam meningkatkan konsumsi nasional. Diharapkan di Bojonegoro khususnya, pengelola keuangan mempunya semangat di TA 2014 dana yang dikelola dapat langsung digunakan pada awal tahun dan dapat menjadi stimulan ekonomi dan pajak juga sudah dapat disetor ke negara.

Sebagai penutup, Suyoto menyampaikan bahwa para pengelola keuangan khususnya pemegang DIPA harus merasa bersyukur telah mendapatkan amanah dan kepercayaan dari negara. Sudah sepatutnya kepercayaan itu dijaga demi kohormatan diri, bangsa dan negara dengan wujud nyata yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. 

Selanjutnya acara Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Pengelolaan DIPA TA 2014 dilaksanakan dengan penyaji dari KPPN Bojonegoro, dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa materi sosialisasi dibagi menjadi 3 bidang yaitu :

1. Bidang Pengeluaran:
a) Melakukan pencocokan surat konfirmasi dengan DIPA petikan dan data dalam database Satker
b) Meneliti kebenaran isian DIPA terkait:
c) Dalam hal pencocokan data telah sesuai, KPA menandatangani surat konfirmasi untuk selanjutnya disampaikan ke kepala KPPN pada saat mengajukan SPM-UP
d) Dalam hal hasil pencocokan data dimaksud tidak sesuai, KPA dapat menghubungi pusat layanan DJA, mengunduh ulang data ADK dari web service dengan alamat rkaldipa.anggaran.depkeu.go.id dan atau melakukan koordinasi dengan eselon I dalam rangka penyesuaian DIPA petikan
e) Menghitung besaran UP untuk segera diajukan SPM-UP ke KPPN
f) Mengajukan SK & spesimen tandatangan pejabat pengelola keuangan apabila ada perubahan
g) Mengajukan permohonan pembuatan KIPS TA 2014 bagi petugas pengantar SPM dan pengambil SP2D satker.

2. Bidang Penerimaan:
a) Setoran sisa UP/TUP TA 2013 mohon disetorkan paling lambat tanggal 27 Desember 2013 dan dikonfirmasikan ke KPPN
b) Mengajukan permohonan pembukaan rekening bagi satuan kerja baru
c) Pimpinan bank/pos persepsi memastikan LHP dan dokumen sumber dikirimkan ke KPPN Bojonegoro paling lambat pukul 18.00 hari kerja bersangkutan dan pelimpahannya ke Sub-RKUN BI (KPPN Surabaya I) pukul 17.30 hari kerja yang bersangkutan
d) Pimpinan bank/pos persepsi memastikan jam buka layanan loket persepsi pukul 08.00-15.00 (bank persepsi) dan pukul 08.00-14.00 (pos persepsi)

3. Bidang Pelaporan:
a) Melakukan rekonsiliasi bulan Desember 2013 segera apabila sudah tidak ada transaksi
b) Berita acara rekonsiliasi (BAR) Desember 2013 dan kelengkapannya yang sudah ditandatangani harus segera dikembalikan ke KPPN sebagai bahan lampiran LKPP TA 2013
c) Menyampaikan LPJ Desember dan rekening koran Desember bendahara penerimaan/pengeluaran 2013 (wajib nihil)
d) Menyampaikan laporan akrual satker

Dipenghujung acara, Bustami kembali menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam mensukseskan terselenggaranya acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Bojonegoro.

“Semoga pelaksanaan anggaran di Tahun 2014 dapat berjalan lebih baik lagi demi suksesnya pembangunan yang merupakan bentuk pertanggung jawaban atas uang rakyat yang telah dipercayakan kepada kita”. Harap Bustami.

“Semoga permasalahan dan kendala yang dihadapi mitra kerja dan KPPN Bojonegoro di TA 2014 dapat terselesaikan dan dihadapi bersama demi terciptanya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan transparan demi menuju Indonesia yang lebih baik”. Pungkas Bustami.

Kontributor KPPN Bojonegoro - Pandu Esmana RHP

Liputan penyerahan DIPA 2014 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara
Medan, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kumandang lagu “Indonesia Raya” mengawali acara serah terima DIPA Tahun Anggaran 2014 Provinsi Sumatera Utara di Aula Martabe – Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Desember 2014.

Acara penyerahan DIPA Tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara ini dihadiri oleh Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara, para Kepala KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DItjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, serta para Kuasa Pengguna Anggaran satker mitra kerja KPPN Medan I dan KPPN Medan II.

Penyerahan DIPA dilakukan secara simbolis kepada satker yang mewakili unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan beberapa satker berdasarkan pengguna dana DIPA. Berjajar menerima DIPA secara simbolis diantaranya Wakapolda Sumatera Utara, Danlantamal I Belawan, Pangkosek Hanudnas III, Dan Lanud, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kakanwil Kementerian Agama, Kepala Kejaksaan Tinggi ,Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Bappeda Provinsi, Ketua BPKP Provinsi, Rektor Unimed, Kepala KPPN Medan I dan Kepala KPPN Medan II.

Dalam laporannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Pardiharto, menyatakan bahwa khusus untuk Provinsi Sumatera Utara total DIPA Petikan tahun anggaran 2014 adalah 1.216 DIPA Petikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp45,252 triliun, dengan rincian :
• Satker Vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp14.860,85 milyar;
• SKPD dalam rangka Dekonsentrasi sebesar Rp300,55 milyar;
• SKPD dalam rangka Tugas Pembantuan sebesar Rp384,36 milyar;
• SKPD dalam rangka Urusan Bersama sebesar Rp510,17 milyar;
• Transfer ker Daerah untuk Provinsi sebesar Rp3.460,48 milyar;
• Transfer ke Daerah untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp25.736,44 milyar.

“Penyerahan DIPA kepada masing-masing pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dilaksanakan lebih awal, sebelum Tahun Anggaran 2014 dimulai. Hal ini merupakan komitmen kita bersama untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya. Dengan demikian, seluruh Satuan Kerja dapat segera mengeksekusi rencana-rencana yang sudah ditetapkan dalam DIPA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing” lanjut beliau.

Terkait dengan rendahnya daya serap anggaran, Pardiharto menyatakan bahwa untuk tahun 2014, telah disiapkan beberapa langkah dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran, antara lain :

Pertama, meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan pada satker dalam menyusun rencana penarikan dana (disburshment plan) dan pelaksanaan seta pelaporan anggaran. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi bimbingan teknis kepada Satker di daerah dan pendampingan yang akan dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di daerah. Kedua, menyempurnakan regulasi, khususnya terkait tata cara revisi anggaran tahun 2014 yang memberi kewenangan lebih besar kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyelesaikan revisi. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Satker dan penyerapan anggaran pada tahun 2014 diharapkan dapat berjalan lebih baik dan merata.

Ketiga, meningkatkan peran Aparat Pengawasan Internal Kementerian/Lembaga maupun unit-unit pengendalian internal di setiap Kementerian/lembaga dalam melakukan monitoring terhadap Satker/SKPD yang kinerja penyerapan anggarannya rendah. Kendala-kendala yang menjadi penyebab lambatnya penyerapan anggaran, segera diidentifikasi dan dirumuskan solusinya. Selain itu, aparat pengawas intern juga diharapkan dapat membina Satker-satker di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing sehingga penggunaan anggaran dijamin lebih efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dalam sambutannya mengingatkan kepada para Bupati/Walikota, untuk senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, baik dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah; melakukan harmonisasi peraturan di daerah agar sejalan dengan kebijakan nasional; maupun mengendalikan dan memperbaiki pemberian izin usaha pengelolaan sumber daya alam di daerah, agar lebih selektif serta memberikan manfaat yang maksimal bagi Negara.

“Pemanfaatan dana dalam DIPA tahun 2014 menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari saudara-saudara sebagai pengguna anggaran. Oleh karena itu, saya minta saudara-saudara untuk memanfaatkan secara maksimal anggaran negara melalui program-program pembangunan yang saudara laksanakan, baik untuk pembangunan Infrastuktur; ketahanan pangan dan energi; transportasi publik; program perlindungan sosial, seperti Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan; maupun dalam menjaga pelaksanaan Pemilu tahun 2014 agar berjalan demokratis, lancar, aman, jujur, dan adil” lanjut beliau. 

Disamping itu juga ditekankan oleh Gubernur bahwa satker harus menggunakan anggaran secara efisien dan tepat guna sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. “Mari kita cegah penyalahgunaan dan kebocoran anggaran, melalui perencanaan yang kredibel, pelaksanaan yang akuntabel, dan pengawasan yang penuh disiplin. Mari kita tingkatkan pula kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah; meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; serta meningkatkan pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan”.

Balige, djpbn.kemenkeu.go.id, - KPPN Balige yang telah ditetapkan sebagai KPPN Percontohan sejak tanggal 01 Oktober 2012 menjalankan visi dan misi berdasarkan kepada perubahan proses bisnis (SOP), perubahan mindset sumber daya manusia, perbaikan sarana prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan.

Sebagai bukti ketulusan dan kesungguhan KPPN Balige dalam melayani pemangku kepentingan atau mitra kerja, KPPN Balige terus berupaya melakukan pembenahan baik dalam hal sarana prasarana maupun kualitas layanan terhadap mitra kerja. Inovasi layanan yang dilakukan oleh KPPN Balige selalu disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan menciptakan keseimbangan baik internal maupun eksternal KPPN Balige.

Pada tanggal 13 November 2013, bertempat di aula KPPN Balige telah dilaksanakan pembahasan dan penandatangan Memorandum Of Understanding (MOU) antara KPPN Balige dengan mitra kerja tentang “Loket Layanan Terpadu”.

Loket Layanan Terpadu pada KPPN Balige merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam bidang pelayanan antara KPPN Balige dengan BRI Balige, BNI Balige, Bank Sumut Balige, Bank Mandiri Balige, KPKNL Pematangsiantar, KPP Pratama Balige, Kantor Pos Balige, PT. Taspen Pematangsiantar dan PT. Askes Pematangsiantar. Tujuan dari Loket Layanan Terpadu ini adalah (1) meningkatkan kemampuan dan pengetahuan satuan kerja/mitra kerja KPPN Balige dalam hal perpajakan, penyelesaian retur SP2D, pelayanan kesehatan pada PT. Askes, pelayanan pada PT. Taspen dan pengelolaan BMN (2) memudahkan satuan kerja/mitra kerja KPPN Balige untuk berkonsultasi secara langsung dengan pihak perbankan, Kantor Pos, KPKNL, KPP, PT. Taspen dan PT. Askes dan (3) meningkatkan koordinasi antara KPPN Balige dengan mitra kerja.

Tepat pada tanggal 28 November 2013, BRI Balige telah memulai layanan ini dengan menempatkan petugas BRI pada loket layanan terpadu KPPN Balige. Sedangkan untuk jadwal layanan terpadu tahun 2013, khususnya pada bulan November dan Desember 2013 telah disusun sesuai kesepakatan KPPN Balige dengan mitra kerja.

Liputan Rapat Koordinasi Kanwil DJPBN Provinsi Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah
Pangkalpinang, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung mengadakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Bangka Belitung guna membahas peningkatan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada hari selasa (29/10) lalu. Hadir dalam rapat tersebut pejabat dan petugas dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) baik yang ada di pulau Bangka maupun DPPKAD yang berasal dari pulau Belitung.

Mengawali sambutannya, Sakop, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung menyampaikan bahwa rapat ini merupakan lanjutan dari rapat-rapat sebelumnya yang telah dilakukan dan bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Kanwil Ditjen Perbendaraan sebagai wakil Kementerian Keuangan di daerah dengan pemerintah daerah. Sebagaimana salah satu fungsi dari Kanwil DJPBN yang baru adalah pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, maka diharapkan Kanwil DJPBN dapat berperan dalam meningkatkan kualitas LKPD yaitu dengan pemberian opini WTP oleh BPK, yang selama ini opini WTP baru diraih oleh Kab. Bangka dan Kab. Bangka Tengah, sementara Pemerintah Provinsi dan 5 Pemda kab/kota masih WDP.

Sesi selanjutnya adalah pemaparan oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Azwar. Dalam paparannya Azwar menyampaikan bahwa pemerintah daerah (pemda) tidak perlu lagi mencari-cari atau juga membayar konsultan untuk menyusun LKPD karena sekarang sudah ada Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang siap membantu pemda terkait laporan keuangan tanpa dipungut bayaran alias free. Untuk itu perlu peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pemangku jabatan agar tujuan tersebut tercapai. Selanjutnya dipaparkan juga bahwa perlu dilakukan pertukaran data guna menunjang GFS yaitu data LKPD baik semesteran maupun tahunan. Disamping itu kanwil DJPBN juga memberikan data pagu dan realisasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ada di Prov/kab/kota. Sesi ini diakhiri dengan tanya jawab terhadap kendala yang dihadapi Pemda serta temuan oleh BPK terhadap LKPD. Masing-masing pemda memberikan pertanyaan sehubungan dengan adanya temuan BPK yang rata-rata adalah terkait dengan aset yang pencatatannya belum wajar. Masih terdapat aset yang bernilai nol atau belum di nilai ataupun masih terdapat aset yang belum jelas akibat pelimpahan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Disamping itu hampir sebagian besar pemda mengharapkan adanya petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah mengingat banyak pemda yang akan menjadikan RSUD yang ada didaerahnya menjadi BLUD. Selain itu, pemerintah daerah mengharapkan diadakannya sosialisasi laporan keuangan berbasis akrual terkait dengan implementasi laporan keuangan berbasis akrual yang akan laksanakan secara penuh pada tahun 2015.

Acara rakor ini diakhiri dengan acara ramah tamah dan makan siang bersama. Disampaikan bahwa dalam jangka pendek akan dilakukan pembinaan oleh Bidang Aklap ke beberapa kabupaten untuk melihat secara langsung permasalahan yang dihadapi. Acara serupa akan dilakukan secara periodik agar hubungan formal dan informal terjalin semakin baik dan pada akhirnya kualitas LKPD dapat meraih opini WTP.