Liputan Acara Treasury Award 2013 Kanwil DJPBN Prov. Gorontalo
Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id. - Hari Senin, tanggal 9 September 2013 menjadi hari yang membanggakan bagi keluarga besar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Pada hari itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sukses menyelenggarakan acara Rapat Koordinasi Daerah dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Pemerintah Daerah se-Provinsi Gorontalo yang dikemas dalam sebuah acara bertajuk "Treasury Awards 2013". Dalam acara itu sekaligus dilakukan Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Provinsi Gorontalo, berupa penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah kabupaten/ kota lingkup Provinsi Gorontalo.

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Sistem Perbendaharaan dalam kapasitasnya mewakili Direktur Jenderal Perbendaharaan, Gubernur Gorontalo, para sekretaris daerah kabupaten/ kota lingkup Provinsi Gorontalo, serta para kepala satuan kerja instansi vertikal, kepala dinas, pejabat daerah Provinsi Gorontalo, dan pimpinan perbankan mitra kerja KPPN Gorontalo.

Dalam sambutannya pada awal acara, Plt. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Sudarso menyampaikan bahwa Treasury Awards merupakan bentuk apresiasi atas capaian yang telah diraih oleh sejumlah satuan kerja yang berprestasi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, serta agar dapat memacu satuan-satuan kerja lainnya untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Sudarso yang juga merupakan penanggung jawab tim penilai Treasury Awards Tahun 2013 mengutarakan bahwa jumlah kategori pada tahun ini sebanyak empat belas kategori dan turut melibatkan KPPN dalam memberikan penilaian, dengan tujuan agar mampu memberikan hasil yang lebih komprehensif sehingga kemungkinan terjadi bias dalam penentuan pemenang dapat dihindari. Terkait dengan pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Provinsi Gorontalo, ia menggarisbawahi bahwa pembentukan forum komunikasi tersebut merupakan salah satu wujud dari peran baru Kanwil DJPBN sebagai representasi Kementerian Keuangan di bidang fiskal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.02/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan. Forum komunikasi dimaksud diharapkan akan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi bagi Kanwil DJPBN Provinsi Gorontalo dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota dalam hal bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran sehingga tata kelola keuangan akan menjadi lebih baik dan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian regional.

Pada kesempatan berikutnya Direktur Jenderal Perbendaharaan yang diwakili oleh Direktur Sistem Perbendaharaan Iskandar menyampaikan bahwa peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan saat ini terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan fiskal, antara lain anggaran pemerintah pusat, anggaran pemerintah daerah, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Maka, ungkapnya, kajian fiskal yang akurat diharapkan dapat menjadi stimulan dalam mewujudkan peningkatan kinerja APBN melalui peningkatan tata kelola keuangan pusat dan daerah, serta terwujudnya standarisasi tata kelola keuangan pusat dan daerah. Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.02/2012 merupakan salah satu bagian dari upaya tersebut, khususnya sinergi dalam pelaksanaan perbendaharaan, penganggaran, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah di tingkat operasional.

Di tengah kesibukannya sebagai orang nomor satu di Provinsi Gorontalo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibi menyempatkan diri untuk turut hadir, walau di saat bersamaan beliau memiliki agenda menghadiri acara pelantikan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Rustam H.S. Akili. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pembinaan dari kanwil kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan anggaran negara dan pelaporan keuangannya. Beliau juga mengemukakan sering terlambatnya penyerapan anggaran di SKPD pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan karena terlambatnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pusat.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Gorontalo turut menyaksikan penandatanganan SKB pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan lingkup Provinsi Gorontalo antara sekretaris daerah kabupaten/ kota se-Provinsi Gorontalo dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Beliau juga berkenan untuk memberikan penghargaan Treasury Award kategori Koordinator UAPPA-W kepada Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Bone Bolango yang masing-masing menjadi pemenang I, II, dan III. Capaian yang diraih oleh Kabupaten Gorontalo ini merupakan kali ke-4 secara berturut-turut. Pada sesi acara berikutnya secara berturut-turut ditayangkan nominasi serta pemenang III, II, dan I yang dilanjutkan dengan penyerahan trofi setiap kategori dimulai dari kategori satuan kerja vertikal mitra kerja KPPN Marisa sampai dengan kategori UAPPA-W vertikal mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPBN Provinsi Gorontalo Jamaluddin Ambo Dai yang juga Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus bertindak sebagai Master of Ceremony (MC), berbekal pengalaman sebagai Professional MC selama ini, mampu menghadirkan suasana yang "menegangkan dan menghipnotis" seluruh audiens. Kemegahan acara semakin terasa karena perpaduan teknologi audio video yang dihadirkan dan tata lampu yang elegan serta trofi yang menawan, membuat kemasan acara ini mendapat apresiasi kekaguman dari seluruh audiens.

Acara ini merupakan agenda rutin tahunan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang telah diselenggarakan sejak tahun 2010, dan merupakan kali kedua untuk penggunaan istilah Treasury Awards. Setelah di tahun 2012 lalu panitia menyediakan 13 trofi kepada para pemenang terbaik untuk masing-masing kategori dan piagam untuk pemenang kedua dan ketiga, di tahun 2013 ini, disediakan 42 trofi yang diberikan kepada setiap pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Kinerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi tidak akan pernah terlepas dari kontribusi besar dari sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan apresiasi terhadap SDM, khususnya pegawai pelaksana, dalam kesempatan ini juga dilaksanakan pemberian penghargaan kategori pegawai pelaksana terbaik tahun 2012. Terpilih sebagai pegawai pelaksana terbaik di Kanwil DJPBN Provinsi Gorontalo adalah Sdri. Aryanti Saleh yang merupakan putra daerah Gorontalo. Sedangkan Sdr. Jaya Rahardja dan Sdr. Miftahur Rahman terpilih sebagai pelaksana terbaik untuk KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa.

Oleh Kontributor Kanwil DJPBN Provinsi Gorontalo

Liputan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keungan Pusat dan Daerah
Ternate, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keungan Pusat dan Daerah, pada tanggal 18 – 19 September 2013.Tema yang diangkat pada Rakor ini adalah "Membangun sinergi yang kuat antar Pengelola Keuangan Pusat dan Daerah untuk mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang profesional, kredibel dan akuntabel guna membangun perekonomian di Provinsi Maluku Utara".

Peserta Rakor adalah para pejabat pengelola keuangan pusat yang terdiri dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Perwakilan BPKP, KPPN dan KPKNL dan pejabat pengelola keuangan daerah yang terdiri dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dan BAPPEDA di Wilayah Maluku Utara. Acara yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Provinsi Maluku Utara yang mewakili Gubernur Maluku Utara ini turut dihadiri oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara, serta akademisi dari Universitas Khairun.

”Membangun sinergi yang kuat antara pengelola keuangan pusat dan daerah sangatlah penting, karena dengan sinergi yang kuat dapat meningkatkan perekonomian daerah yang kuat dan semakin terarah,” demikian pesan Gubernur Maluku Utara dalam pidato pembukaan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Provinsi Maluku Utara Ir. Amran Mustari. Hal ini sejalan dengan tututan pengelolaan keuangan negara kedepan antara lain penyusunan statistik keuangan sesuai dengan Government Finance Statistics (GFS) yang diperoleh dari kompilasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penerapan akuntansi berbasis Akrual pada 2015, serta penyusunan laporan realisasi dan kinerja anggaran belanja daerah yang membutuhkan komitmen bersama para pengelola keuangan pusat dan daerah agar dapat terlaksana dengan optimal.


Hal ini tentu saja tidak mudah untuk bisa diwujudkan apa lagi jika melihat fakta yang dikemukakan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara bahwa belum ada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2012 bahkan masih terdapat satu LKPD bersatus Disclaimer (TMP) oleh BPK. Oleh karena itu sinergi antara pengelola keuangan pusat dan daerah merupakan suatu kebutuhan.Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Haryana, bahwa salah satu terobosan yang bisa dilakukan dalam memitigasi permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melakukan komunikasi dan sinergi pengelola keuangan pusat dan daerah. ”Diharapkan dengan komunikasi dan sinergi, dapat menumbuhkan rasa saling membutuhkan sesama dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan, kerjasama, kemanfaatan bersama dan keterbukaan informasi.” tambahnya.

Untuk lebih menegaskan sinergi yang terbentuk, pada kesempatan Rakor ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pengelola keuangan pusat dan daerah. Dengan adanya Nota Kesepahaman ini terjalin komunikasi yang baik antara Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara

Liputan Roadshow Workshop Evaluasi Pelaporan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran TA 2013
Tojo Una Una, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Poso mengadakan roadshow ke satuan kerja di wilayah Tojo Una Una. Daerah tingkat II yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Poso pada tahun 2003 tersebut merupakan salah satu andalan wisata bahari di Provinsi Sulawesi Tengah. Di wilayah Touna – panggilan singkat Kabupaten Tojo Una Una. Salah satu spot yang banyak dikunjungi wisatawan manca negara untuk menikmati snorkeling dan diving.

Dari tiga puluh undangan yang disampaikan, tempat duduk yang disediakan hampir semuanya terisi. Acara diawali dengan sambutan dari Kepala KPPN Poso, Komar Tauchidi Sumiarsa yang menyampaikan apresiasi kepada satker yang telah mencapai target penyerapan anggaran. Dirinya juga memberikan motivasi kepada satker dengan realisasi yang masih dibawah target, sekaligus memaparkan beberapa kemungkinan solusi. Hal lain yang diingatkan oleh Komar adalah agar satker tetap mempertahankan konsistensi ketepatan waktu dalam melakukan rekonsiliasi dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan. Antisipasi retur SP2D juga perlu menjadi concern satker terutama untuk pembayaran kepada pihak ketiga. KPPN Poso senantiasa mengharapkan saran, masukan, kritik dari para stakeholder atas layanan yang telah diberikan. Mengakhiri sambutan, KPPN Poso memberikan reward berupa Kartu Bebas Antri kepada Satker Kejaksaan Negeri Ampana dan Cabang Kejaksaan Negeri Ampana atas kedisiplinan melakukan rekonsiliasi.

Sesi pertama yang dipimpin oleh Kasi Vera, Djoko Julianto memberikan paparan penyerapan anggaran dan evaluasi laporan keuangan. DJoko menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan sudah melakukan langkah-langkah agar penyerapan anggaran dapat start pada awal Januari. Namun sampai dengan akhir Agustus 2013, masih ada 3 (tiga) satker dengan penyerapan anggaran yang rendah. Hasil sharing dengan satker tersebut, didapatkan informasi bahwa rendahnya penyerapan tersebut disebabkan karena masih dalam proses pelelangan. Selanjutnya Penyuluh Perbendaharaan KPPN Poso yaitu Mabrur Dawami memimpin audiens untuk memperhatikan peraturan perjalanan dinas terbaru. Hal ini dirasa penting untuk meningkatkan akuntabilitas belanja perjalanan dinas dan masih banyak ditemukannya dokumen Surat Perintah Dinas yang belum sesuai dengan format baku yang telah ditentukan.

Rangkaian workshop dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Internal KPPN Poso Semester II untuk membahas berbagai hal terutama pelaksanaan KPPN Poso sebagai Kuasa BUN, tata kelola KPPN dan menggali inovasi layanan dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada para stakeholder.

Oleh: Djoko Julianto Kontributor KPPN Poso

Rapat Kerja Regional Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan APBN Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id—Hari-hari setelah reformasi telah mengubah banyak hal di negeri ini. Salah satunya, antrean yang ingin dijadikan pejabat keuangan tak lagi sesemarak era Orde Baru dulu. “Dulu, saat saya masih di kabupaten, banyak yang mendekati dan bilang ingin dijadikan PPK atau bendahara (satuan kerja). Sekarang, orang kalau ditunjuk jadi PPK atau bendahara, “Nanti dulu, Pak”, ada KPK katanya,” kelakar Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Moch. Saleh Lasata, saat membuka Rapat Kerja Regional Tahun Anggaran 2013, Selasa (10/9), di Kendari.

Tahun anggaran 2013 tinggal tersisa empat bulan, tetapi serapan anggaran hingga Agustus baik untuk dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, maupun urusan bersama di Provinsi Sulawesi Tenggara masih di bawah target nasional sebesar 55%. Menurut Lasata, capaian tersebut relatif mengkhawatirkan.

Banyak faktor yang jadi penyebab tersendatnya realisasi anggaran. Salah satu faktor yang terbanyak ditemui adalah dukungan administrasi yang terlambat. “Misalnya, faktor manusia. Dalam arti, adanya pergantian pejabat seperti bupati. Bupati ganti, lalu PPK dan bendahara terlambat ditentukan. Ini kadang jadi kendala,” tutur Lasata.

Lasata mengingatkan, penyerapan anggaran adalah ihwal bakti pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku wakil Kementerian Keuangan di daerah beserta seluruh kementerian/lembaga di Sulawesi Tenggara diharapkan agar berkoordinasi sehingga sampai akhir tahun nanti anggaran dapat terserap minimal 95%. “Buat langkah terobosan! Supaya anggaran dapat cepat terserap, dan tentunya dengan tetap memperhatikan koridor aturan yang ada dan tetap berkualitas,” imbau Lasata.

Senada dengan Lasata, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Penanggung Jawab Acara, Tiarta Sebayang, dalam keynote speech-nya menyampaikan, “Dengan adanya rapat kerja regional ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja dan pelaporan keuangan dana APBN Tahun Anggaran 2013 dalam rangka memperkuat kontribusi terhadap pembangunan di Sulawesi Tenggara.”

Dalam kesempatan yang sama, Saleh Lasata bersama dengan Tiarta Sebayang juga menyerahkan penghargaan Treasury Award kepada satuan-satuan kerja yang memiliki kinerja anggaran dan laporan keuangan terbaik. Sesuai penilaian Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, satuan kerja dengan laporan keuangan terbaik adalah Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, kinerja anggaran terbaik kategori belanja barang adalah Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sultra, kinerja anggaran terbaik belanja modal adalah Bandar Udara Beto Ambari di Buton, dan kinerja anggaran terbaik kategori belanja bantuan sosial adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kab. Buton.

Oleh: Agustina Rahayuningtyas dan Affandi Pattangai – Kontributor Kanwil DJPBN Prov. Sultra
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Bakti Sosial bersama
Ternate, djpbn.kemenkeu.go.id - Memperingati HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan Polda Maluku Utara dan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Ternate mengelar acara bakti sosial. Acara yang dihadiri oleh Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Drs. Machfud Arifin, SH ini juga didukung oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Ternate.

Kegiatan bhakti sosial berupa pengobatan umum, sunatan masal dan pelayanan KB ini diselenggarakan selama dua hari berturut-turut yakni tanggal 16 dan 17 Agustus 2013. Pembukaan secara resmi acara ini dilakukan di Komplek Perumahan Dinas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Maluku Utara di Keluarahan Jati Kota Ternate, pada hari Jumat 16 Agustus 2013 tepat pukul 11.00 WIT, yang sebelumnya telah diawali terlebih dahulu dengan kegiatan sunatan masal di tempat yang sama.

Dalam sambutanya Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Maluku Utara, Sulaimansyah menyatakan sangat mendukung kegiatan semacam ini. Lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa kegiatan yang merupakan hasil sinergi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Instansi Pemerintah lainnya ini merupakan wujud kepedulian dan dalam rangka mempererat hubungan dengan masyarakat umum di Kota Ternate khususnya. Selepas pembukaan rangkaian acara dilanjutkan dengan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Keluarahan Jati dan makan siang bersama dengan tokoh masyarakat dan warga sekitar.

Kegiatan sosial yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIT tersebut melibatkan beberapa tenaga dokter dan paramedis dari Lanal Kota Ternate. Untuk kegiatan pelayanan KB berupa KB inplant, pemasangan IUD dan pemberian suntikan KB diselenggarakan di Rumah Sakit Tentara Kota Ternate.

Dari catatan panitia diperoleh data jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengobatan gratis sebanyak 283 pasien dan sunatan masal diikuti oleh 200 anak. Sedangkan kegiatan pelayanan KB berupa KB inplant, suntik KB dan pemasangan IUD masing-masing diikuti oleh 56, 72 dan 2 pasien.

Beberapa peserta dan tokoh masyarakat mengaku sangat gembira dengan adanya kegiatan gratis ini, apalagi dengan adanya pemberian penyuluhan tentang perilaku hidup sehat dan reproduksi sehat akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan secara umum dan kesehatan reproduksi pada khususnya. Mereka berharap kedepan kegiatan semacam ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Oleh : Kontributor Kanwil Maluku Utara

Liputan Kunjungan Kerja Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah ke KPPN Sampit.
Sampit, djpbn.kemenkeu.go.id. Plt. Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah Ludiro melakukan kunjungan kerja ke KPPN Sampit didampingi oleh Kepala Bagian Umum Fanny Fariyanto dan Kasubag Kepegawaian Irwan Susanto pada tanggal 23 – 24 Agustus 2013. Kunjungan kerja keluar Palangkaraya ini merupakan kunjungan kali pertamanya sejak dilantik sebagai Plt. Kakanwil DJPBN Prov. Kalteng. Kunjungan ini dimulai dengan acara perkenalan dan arahan yang dipimpin oleh Kepala KPPN Sampit Ahmad Heryawan, dan dihadiri oleh para pegawai KPPN Sampit. Bertempat di Aula KPPN Sampit, Ludiro menyampaikan poin-poin penting di antaranya tentang program reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang terdiri dari 3 pilar utama, yaitu: Penataan Organisasi, Penyempurnaan Proses Bisnis, serta Peningkatan Disiplin dan Manajemen SDM.

Dalam kesempatan itu Plt. Kepala Kanwil meminta seluruh pegawai KPPN Sampit agar terus meningkatkan kenyamanan layanan kepada para stakeholder melalui berbagai inovasi layanan. Tak lupa, mantan Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian tersebut juga memberikan motivasi kepada pegawai KPPN Sampit yang berjumlah 15 orang agar tetap bersemangat dalam bekerja walau dengan jumlah SDM yang sangat terbatas. Dengan adanya tambahan pekerjaan baru, Ludiro berpesan untuk melakukan komunikasi yang baik dengan Pemda Kabupaten Katingan, Sampit, dan Seruyan. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sekaligus sebagai forum diskusi dan perkenalan para pegawai KPPN Sampit dengan pejabat kanwil.

Selanjutnya, setelah salat Jumat Kakanwil beserta rombongan dan Kepala KPPN Sampit melakukan kunjungan dinas ke Pemda Sampit guna membahas kerjasama terkait penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) dan bimbingan untuk peningkatan nilai Laporan Keuangan Pemrintah Daerah (LKPD). Kerjasama tersebut sebagai wujud sinergisitas Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah. Kunjungan itu diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sampit Putu Sudarsana.

Malam harinya kakanwil membuat kejutan dengan mengajak seluruh pegawai KPPN Sampit untuk makan malam bersama di sebuah rumah makan. Acara yang tidak biasa ini merupakan sarana agar pimpinan bisa lebih dekat dengan bawahan, begitu pun sebaliknya, bawahan bisa mengenali pimpinannya sehingga dapat terjalin suatu hubungan yang akrab, harmonis, dan saling pengertian satu sama lain.

Esok harinya, kakanwil beserta rombongan mengunjungi daerah kerja KPPN Sampit, di antaranya tempat wisata yang terkenal, yaitu Pantai Ujung Pandaran dan Pantai Sei Bakau di Kabupaten Seruyan. Dari blusukan tersebut para pejabat kanwil bisa memahami secara langsung kondisi geografis wilayah kerja KPPN Sampit yang sangat luas, selain juga bisa memahami kondisi internal KPPN Sampit, baik dari segi fisik bangunan maupun para pegawainya. Memang benar kata pepatah “tak kenal maka tak sayang” dan begitulah pelajaran berharga yang dapat diambil dari kunjungan kakanwil ke KPPN Sampit kali ini.

Oleh: Ahmad Heryawan, Emilia Agustina, dan Rifqi Akmal Syarif

Liputan Capacity Building KPPN Pontianak
Singkawang, djpbn.kemenkeu.go.id – “KPPN! Semangat!, Pontianak! Luar Biasa!” pekik para pegawai KPPN Pontianak yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat, Herman, dalam pembukaan acara Capacity Building yang bertajuk “Memperkuat Integritas, Membangun Sinergi, Menuju Kesempurnaan Pelayanan (Perfect Service)”. Acara ini diadakan hari sabtu lalu (7/9) di Pantai Pasir Panjang yang berlokasi di Kota Singkawang. KPPN Pontianak juga mengundang Tim Pengembangan Pegawai untuk menjadi trainer dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Herman, dikatakan bahwa diharapkan KPPN Pontianak dapat tetap mempertahankan dan terus meningkatkan pencapaian yang telah diraih yaitu sebagai Juara I KPPN Percontohan Tahun 2012. Sesuai dengan temanya yang sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, acara ini juga harus dapat mempengaruhi kinerja para pegawai KPPN Pontianak dalam memperbaiki dan terus meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. “Dengan diadakannya acara ini semoga akan muncul semangat baru dan memperkuat integritas yang dapat diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari” tutup Herman.

Diiringi suara ombak dan angin yang sepoi-sepoi, acara dilanjutkan dengan ice breaking dan permainan-permainan sederhana. Dalam permainan tersebut walaupun sederhana tetapi para pegawai dapat memetik nilai-nilai yang terkandung didalamnya, seperti kerjasama, koordinasi, konsentrasi, kreativitas dan kesabaran serta menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat yang secara tidak langsung dalam menstimulasi kekompakan para pegawai tersebut dalam pekerjaan sehari-hari dikantor. Cuaca yang cerah dan cukup terik tak menghalangi para pegawai untuk tetap semangat dan antusias dalam mengikuti acara ini. Tak jarang terdengar canda tawa yang renyah diantara para pegawai.

Setelah itu, siang harinya terdapat acara indoor, semacam motivation session, kali ini para pegawai ditemani dengan sejuknya udara AC dan slide-slide yang ditampilkan dilayar. Dalam sesi ini, para pegawai bertukar pikiran mengenai apa makna kebahagiaan yang sebenarnya. Dalam keseharian terkadang kita lebih berfokus pada apa yang tidak kita miliki sehingga energi dan pikiran kita habis untuk berangan-angan kosong dan tidak pernah terjadi bahkan menjadi orang yang tidak bersyukur. Sesi ini diharapkan para pegawai dapat lebih bahagia dan ikhlas dalam memberikan pelayanan dan melakukan pekerjaan yang menjadi bukti nyata kontribusi kepada organisasi.

Berbagai acara yang telah diikuti oleh pegawai KPPN Pontianak ini tentunya dapat memberikan banyak manfaat dan energi positif yang nantinya akan menjadi oleh-oleh sekembalinya ke kantor. “Dengan usia yang semakin bertambah tentunya dapat membuat kita semua menjadi insan yang lebih bijaksana dan mencintai pekerjaan kita. Tuhan memberikan kita akal yang membedakan kita dari makhluk hidup yang lain adalah untuk terus melakukan perbaikan diri dan bisa lebih menganalisa masalah-masalah yang kita hadapai dalam hidup ini” Tutup Pudji Ardi SusatyoAchmadi, Kepala KPPN Pontianak.

Cara KPPN Singkawang menyatukan pegawai: Pesta Durian Singkawang
Sementara itu, lain lagi cara KPPN Singkawang menyatukan dan membangkitkan gairah kerja bagi para pegawainya. Jumat (30/8), para pegawai KPPN Singkawang mengakhiri hari kerja bulan Agustus dengan menikmati buah durian bersama-sama. Tak tanggung-tanggung, hampir 20 buah durian dihabiskan bersama-sama sore itu. Kamisah, yang diberikan kepercayaan untuk membeli durian-durian tersebut.

Tampak dari luar warna kuning kehijau-hijauan kulit durian sudah menggugah selera para pegawai. Tak sabar salah satu pegawai, Fitri, langsung membuka durian yang sudah ada didepan matanya, terlihat daging buah durian yang solid berwarna kuning muda yang segar. Langsung semua pegawai berkumpul di depan aula KPPN Singkawang dan likut membuka dan menikmati buah durian bersama-sama.

Cuaca yang berawan dengan berhembus angin yang sejuk, tak menghalangi para pegawai untuk tetap menyantap durian sore itu. Kebersamaan yang menghangatkan mereka di tengah cuaca yang cukup dingin itu. Canda tawa dan obrolan ringan terus mengalir di antara mereka. Tak kurang dan tak berlebihan, sekitar 20 buah durian semua habis disantap.

Memang pada bulan-bulan ini sedang musim buah durian di Singkawang. Harga per buahnya berkisar Rp 5.000,00 sampai dengan Rp 25.000,00 tergantung ukuran durian itu sendiri. “Nggak afdol rasanya jika sudah sampai di Singkawang, tetapi tidak mencicipi buah duriannya,” aku Dhoni yang baru pertama kali mencoba buah durian di Singkawang. Ini sekaligus informasi bagi pegawai kantor pusat yang akan melakukan perjalanan dinas ke KPPN Singkawang atau sekitarnya, jangan tinggalkan dulu Singkawang sebelum menyantap durian Singkawang.

Oleh : Meyfira Intan – Kontributor KPPN Singkawang/Kanwil DJPB Prov. Kalbar
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Jaminan Uang Muka dan Penyelesaian Transaksi Reversal Penerimaan Negara
Malang, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala KPPN Malang, Suharyanto, membuka kegiatan Sosialisasi Jaminan Uang Muka dan Penyelesaian Transaksi Reversal Penerimaan Negara, Rabu, (28/8), di di Aula KPPN Malang. Kegiatan dihadiri oleh satuan kerja mitra KPPN Malang.

Dalam sambutannya, Suharyanto memaparkan daya serap anggaran yang telah dicapai satuan kerja mitra KPPN Malang pada semester pertama. Melihat daya serap yang telah dicapai dan sisa waktu yang tidak terlalu lama hingga menjelang akhir tahun anggaran 2013, diharapkan perubahan mindset dan usaha yang maksimal dari satuan kerja agar bisa mempercepat penyerapan anggaran sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

Selain itu Suharyanto juga mempromosikan kembali layanan drive thru yang telah dibuka sejak bulan Juli 2013. Jenis layanan yang dapat memanfaatkan drive thru adalah, pengambilan Berita Acara Rekonsiliasi, pengambilan SP2D, penyerahan LHP Bank/Pos Persepsi, konfirmasi Surat setoran menggunakan aplikasi konfirmasi.

Pada kesempatan itu pula KPPN Malang menyerahkan Buku Standar Pelayanan dan Jenis Layanan KPPN Malang secara simbolik kepada KPA Balai Besar Insemenasi Buatan Singosari. Selanjutnya, Suharyanto menyerahkan KPPN Malang Awards dan Kartu Layanan Prisma kepada lima satuan kerja dan lima Bank/Pos Persepsi terbaik periode semester I tahun 2013. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk lebih memacu lagi kinerja stakeholder agar berlomba-lomba menuju perbaikan.

Hadir sebagai peserta sosialisasi 150 orang dari 50 satuan kerja dan 30 Bank/Pos Persepsi. Pelaksanaan sosialisasi ini menyajikan dua permasalahan yang perlu diperhatikan oleh satuan kerja dan pihak perbankan. Sebagai narasumber pertama Kepala Seksi Pencairan Dana, Sutarno, menguraikan secara ringkas ketentuan mengenai jaminan uang muka dan kaitannya dengan pihak perbankan, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-19/PB/2013.

Adapun narasumber kedua Kepala Seksi Bank, Prasetyo Wibowo, menyegarkan kembali ingatan peserta tentang transaksi reversal dan tata cara pelaporan data transaksi reversal penerimaan negara sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan No. SE-36/PB/2011.