Liputan Capacity Building Pegawai KPPN Nabire dan Rakor Hasil Monev Bank Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Nabire
Nabire, djpbn.kemenkeu.go.id - Slogan penyemangat tersebut mengawali pembukaan acara Capacity Building pegawai KPPN Nabire dengan tema: Meningkatkan Kualitas Layanan Menuju Kesempurnaan Pelayanan (Perfect Service)”.

Acara ini diadakan hari Rabu (29/10), satu hari menjelang Hari Keuangan ke-67 sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan Hari Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang Trainer yaitu Iswandi (Pinca) dari PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Nabire.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Nabire, Eko Wahyu. B mengingatkan kembali 3 pilar reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Salah satu pilar reformasi birokrasi tersebut adalah pengembangan SDM. Selanjutnya ia mengharapkan bahwa sesuai dengan temanya yang sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, acara ini juga harus dapat meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai KPPN Nabire dalam memperbaiki dan terus meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.

“Dengan diadakannya acara ini semoga akan muncul semangat baru semangat perubahan menuju yang lebih baik, semangat untuk memperbaiki diri, menyesuaikan diri sehingga akan dapat mengadaptasi perubahan, meskipun sebagian besar (75 %) pegawai sudah mendekati masa pensiun” tutur Eko Wahyu dalam pengarahannya.

Diiringi dengan suara musik yang menyemangati, Trainer mencoba mengajak para pegawai untuk bersama sama dalam satu kata ”NABIRE” Nothing Achievement Before Implementing, Running, Executing”. Kali ini para pegawai untuk terlibat dalam game dan simulasi “perubahan diri” menuju yang lebih baik, peserta diajak untuk kontemplasi dan refleksi diri dan tidak terlena dalam “comfort zone” dan bekerja akan membahagiakan apabila dapat memberi kebaikan kepada banyak orang.

Dalam sambutan menutup kegiatan ini, Kepala KPPN Nabire mengharapkan para pegawai membawa energi positif dalam memberikan pelayanan lebih baik kepada stakeholder dan menjadi bukti nyata kontribusi kepada organisasi dan pembangunan di Papua.

Pada hari yang sama juga dilaksanakan Rakor Bank Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Jasa Layanan Perbankan Sebagai Bank Persepsi /Devisa Persepsi sehingga didapat kesamaan pemahaman antara KPPN selaku Kuasa BUN di daerah dan Bank/Pos Persepsi Mitra kerja terhadap butir-butir perjanjian yang telah ditandatangani.

Bapak Endarto selaku Kepala Seksi Bank KPPN Nabire mengingatkan kembali agar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya, membayar setoran kepada negara (Pajak dan PNBP) secara mudah dan aman sekaligus untuk maksud penghimpunan setoran penerimaan negara untuk menjamin ketersediaan kas tepat waktu,cukup (providing cash, timely and sufficiently), Bank/Pos Persepsi diharapkan menindaklanjuti hasil monev dan survey KPPN Nabire.

Pada kesempatan ini Kepala KPPN Nabire menyerahkan Penghargaan kepada Bank Persepsi yang memiliki kinerja layanan terbaik berdasarkan hasil Monev dan survey kepatuhan layanan Bank Persepsi. Dimana Terbaik I di serahkan kepada PT.POS Indonesia Nabire, terbaik II kepada Bank Papua Cab. Nabire dan Terbaik III kepada PT. Bank Mandiri Tbk. Cabang Nabire.

Oleh : Endarto, Kontributor KPPN NABIRE

Padang, djpbn.kemenkeu.go.id, - Sebagai organisasi yang dinamis dan inovatif, Kementerian Keuangan sedang dan terus menjalankan proses transformasi kelembagaan khususnya pada unit-unit vertikal di daerah. Salah satu wujud dari transformasi kelembagaan tersebut adalah penguatan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di Daerah di bidang Fiskal. Peran dimaksud dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Fiskal di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjalankan Fungsi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 30/PB/2013 tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Tujuan pembinaan pelaksanaan anggaran daerah adalah untuk meningkatkan standardisasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan kualitas penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan pusat dan daerah, serta meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan membutuhkan beberapa data keuangan daerah. Seluruh data tersebut juga sangat penting untuk mendukung akurasi dan tepatnya rekomendasi yang pada gilirainnya disajikan dalam Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Barat.

Pembentukan Forum Komunikasi seluruh Pemerintah Daerah di Sumatera Barat dan seluruh elemen Kementerian Keuangan sebagai salah satu sarana media komunikasi dan tukar menukar informasi, diperlukan sejalan dengan upaya pembinaan pelaksanaan anggaran daerah tersebut serta untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pelaksanaan rapat koordinasi ini diselenggarakan pada hari Selasa 12 November 2013 bertempat di Sati II Room, Hotel Pangeran Beach-Padang. Rakor mengambil tema “Melalui Sinergi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah, Kita Tingkatkan Kualitas Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Sumatera Barat” dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat yaitu Bapak Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, MSc. yang dihadiri oleh para undangan yaitu Para Sekretaris Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Para Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, serta Para Pejabat lingkup Kementerian Keuangan se-Sumatera Barat.

Dalam sambutannya Bapak Gurbernur menyambut baik adanya rapat koordinasi yang bersifat bantuan dan asistensi dalam rangka evaluasi, sinergi dan peningkatan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga sejalan dengan kegiatan rutin berupa evaluasi pengelolaan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota/Kab) secara triwulan. Lebih lanjut dikatakan bahwa, pengelolaan keuangan daerah yang baik diharapkan dapat mengatasi permasalahan seperti mengurangi pengangguran, kemiskinan dan peningkatan pembangunan yang pada gilirannya mensejahterahkan masyarakat.. Pelaporan pengelolaan keuangan daerah yang sudah ada sekarang telah dilaksanakan dengan baik melalui mekanisme dan aturan yang ada sehingga data-data ekonomi daerah yang diminta dapat dipenuhi. Kendala atau permasalahan yang ada antara lain berkaitan dengan penyerapan anggaran yang belum maksimal tidak sepenuhnya diakibatkan oleh kesalahan Pemda, akan tetapi dikarenakan persetujuan alokasi dana yang terlambat dari tingkat pusat. Selain itu, aturan pelaksanaan (juklak/juknis) sebagai petunjuk pelaksanaan/pembayaran juga terlambat disahkan/diterima. Oleh karena itu, diharapkan melalui rapat koordinasi ini selanjutnya menjadi forum/wadah sinergi yang baik antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat selaku perwakilan Kementerian Keuangan di Bidang Fiskal dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pengelola fiskal di daerah.

Selanjutnya, pada waktu yang sama diserahkan Kajian Fiskal Regional Sumatera Barat Semester I 2013 oleh Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Bapak Totok Suyanto kepada Gubernur Sumatera Barat.

Kegiatan rapat koordinasi ini diawali dengan pemaparan materi tentang Peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan dalam bidang fiskal di daerah oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat Bapak Mulyo Slamet, dan paparan Perkembangan Fiskal Terkini di Sumatera Barat oleh Regional Economist Bapak Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA (sekaligus publikasi Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Barat Semester I). Rapat koordinasi dilanjutkan dengan pemaparan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran Pusat dan Daerah oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (dalam hal ini oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Bapak Zainuddin) dan Peranan Pajak Bagi Pembangunan Daerah di Sumatera Barat oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumatera Barat dan Jambi Bapak M. Ismiransyah M. Zain. Rapat Koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah ditutup oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Bapak Dr. Ali Asmar, M.Pd.

Liputan Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran dan Implementasi SPAN dan SAKTI
Ternate, djpbn.kemenkeu.go.id- “Penyerapan anggaran yang lebih baik akan dapat menunjang peningkatan pembangunan ekonomi di wilayah Maluku Utara tercinta ini,” demikian pesan Gubernur Maluku Utara yang disampaikan oleh Asisten III Provinsi Maluku Utara, Ir. Amran Mustari dalam sambutan pembukaan Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran dan Implementasi SPAN dan SAKTI yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Selasa (29/10), di Bella International Hotel.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara mengundang seluruh Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna dana APBN lingkup Provinsi Maluku Utara untuk menghadiri sosialisasi pelaksanaan Anggaran, khususnya PP nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, dan Implementasi SPAN dan SAKTI. SPAN dan SAKTI merupakan Sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis pengelolaan anggaran sehingga pengelolaan dana APBN secara lebih profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.

Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara yang juga selaku Ketua Tim Perumus RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN ini, menyampaikan bahwa PP Nomor 45 Tahun 2013 merupakan pengganti dari Keppres nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang selama ini masih berlaku. Dalam PP Nomor 45 Tahun 2013 telah diatur secara jelas kewenangan dan tanggungjawab dari pejabat perbedaharaan sehingga dapat menghilangkan keragu-raguan para pejabat perbendaharaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

Kanwil Ditjen perbendaharaan provinsi maluku utara sangat mengapresiasi seluruh satker pengguna dana APBN yang telah mengelola dana APBN dengan baik. Sebagai salah satu bentuk apresiasi, Kanwil Ditjen perbendaharaan provinsi maluku utara memberikan penghargaan ”Satker Terbaik” kategori pengelolaan dan pertanggungjawaban dana APBN Tahun Anggaran 2012. Penghargaan yang secara langsung diserahkan oleh Ir. Amran Mustari ini, diharapkan dapat menjadi pemicu semangat seluruh Satker Instansi Vertikal dan Daerah lingkup Provinsi Maluku Utara untuk dapat mengelola dana APBN sesuai prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku dengan lebih baik lagi.

Penghargaan diberikan kepada 20 Satker Instansi Vertikal dan Daerah lingkup Provinsi Maluku Utara. Rincian dari 10 wilayah pemerintahan yang ada di Maluku Utara akan dipilih satu Satker Instansi Vertikal (Satker Pusat) terbaik dan satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Satker Daerah) Terbaik. Yang menarik dari penghargaan “Satker Terbaik” tahun ini adalah Satker Unit Penyelenggaran Pelabuhan mendominasi perolehan penghargaan dengan 4 Unit Penyelenggaran Pelabuhan, yaitu Pelabuhan Jailolo, Pelabuhan Gebe, Pelabuhan Sanana, dan Pelabuhan Daruba. Secara lengkap penghargaan “Satker terbaik” diberikan kepada satker Pengembangan LLAJ Maluku Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku Utara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, LPMP Maluku Utara, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan, Unit Penyelenggara Pelabuhan Jailolo, Dinas Pertanian Kab.Halmahera Barat, Unit Penyelenggara Pelabuhan Gebe, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Halmahera Tengah, Polres Halmahera Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Timur, Bandar Udara Kuabang di Kao, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Utara, Unit Penyelenggara Pelabuhan Laiwui, Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Selatan, Unit Penyelenggara Pelabuhan Daruba, Badan pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepulauan Morotai, Unit Penyelenggara Pelabuhan Sanana, Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Sula.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara

Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka mewujudkan percepatan penyusunan dan kualitas laporan keuangan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan bekerja sama dengan KPPN Batam mengadakan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat bagi satuan kerja lingkup KPPN Batam, Kamis (24/10), di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam. Acara ini dihadiri oleh para pejabat satuan kerja yang menangani perencanaan, pelaksanaan anggaran atau akuntansi dan pelaporan keuangan.

Mengawali acara ini, Kepala KPPN Batam Mir Azwan membuka dan menyampaikan keynote speech yang bertemakan “Sinergitas Penyusunan Laporan Keuangan”. Ia menyampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi untuk menjaga semangat dalam menyusun laporan keuangan agar terwujud laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam kesempatan tersebut, Mir Azwanmelakukan penyematan pin kepada perwakilan peserta sosialisasi sebagai tanda sosialisasi ini resmi dibuka.

Memasuki acara yang pertama, Kasubdit SAP - Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan R. Wiwin Istanti menyampaikan materi tentang Gambaran Umum SAP dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 02 dan 03. Dalam pemaparannya ia menjelaskan perkembangan SAP dari yang semula berpedoman pada PP No. 24 Tahun 2005, berganti dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Pemaparan materi selanjutnya yang disampaikan oleh Kasi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Pusat (DISALPPU) Tio Novita E. Ia menyampaikan materi mengenai Buletin Teknis No.11 dan 12. Tio menyampaikan bahwa tujuan dari terbitnya bulletin teknis 11 ini adalah untuk memberikan pedoman perlakuan akuntansi atas Aset Tidak Berwujud yang tidak secara khusus diatur pada satu standar atau buletin teknis lainnya, sedangkan tujuan dari bulletin teknis 12 adalah membantu entitas pelaporan pemerintah dalam mencatat dan melaporkan transaksi dalam mata uang asing dalam laporan keuangan pemerintah berbasis Kas Menuju Akrual.

Sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan Kebijakan Akuntansinya dan materi tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga (PMK. No. 198/PMK.05/2012). Pada sesi kali ini, para peserta khususnya yang mendapatkan hibah begitu serius mendengarkan pemaparan Kepala Seksi Sistem Akuntansi Pemerintah Sunaryo.

Oleh: Nike.C.Yuda – Kontributor KPPN Batam

Liputan Rapat Koordinasi PK-BLU lingkup Provinsi Gorontalo
Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menggelar acara bertajuk Rapat Koordinasi PK-BLU (Pengelola Keuangan-Badan Layanan Umum) lingkup Provinsi Gorontalo, Senin (30/9).

Dalam acara tersebut hadir seluruh stakeholder pengelolaan BLU dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) di Provinsi Gorontalo, yaitu pimpinan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang merupakan BLU Pusat; para Direktur dan Pejabat Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten/kota baik yang sudah menjadi Sarker BLUD maupun yang belum, Pimpinan Taksi Mina Bahari yang merupakan Satker BLUD pemerintah Provinsi Gorontalo yang memberikan jasa layanan di bidang kelautan dan perikanan, pimpinan Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo yang merupakan pembina keuangan BLUD, pimpinan SKPD Dinas Kesehatan serta Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai pembina teknis BLUD.

Acara dibuka oleh Plt. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Sudarso. Selanjutnya Sudarso menyampaikan paparannya yang berjudul “Peran Strategis BLU dalam rangka Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Publik”. Dalam paparannya, ia, menyampaikan bahwa latar belakang implementasi BLU diawali pada era New Public Management dengan salah satu bentuknya berupa agencification pada tahun 1980-an dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh barang/jasa publik dengan kualitas yang baik dan biaya yang wajar. BLU merupakan model agencification yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, dan yang menjadi tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Ia juga memaparkan mengenai peran strategis BLU karena sebagian besar memberikan layanan yang berhubungan denganhajat hidup orang banyak, yaitu bidang kesehatan dan pendidikan, yang sangat terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) dan capaian Millenium Development Goals (MDGs). Implementasi BLU telah berhasil meningkatnan kualitas layanan yang diberikan dan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemampuan dalam pembiayaan. Namun demikian, di samping keberhasilan tersebut, saat ini diakui masih terdapat beberapa kendala dalam regulasi, perubahan mindset pengelola BLU, dan kurangnya komitment kementerian/lembaga. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial bidang kesehatan yang secara bertahap mulai dilaksanakan tahun 2014 akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi BLU Rumah Sakit. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk menyambut implementasi JKN dimaksud.

Sesi berikutnya dilanjutkan dengan sharing session oleh salah satu BLU Pusat dan yang bertindak sebagai narasumber adalah dr. Nina Susana Dewi, SpPK(K), M.Kes, Direktur Keuangan RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Latar belakang menghadirkan pejabat pengelola dari RSHS Bandung sebagai nara sumber adalah karena sebagian besar BLUD di Provinsi Gorontalo adalah RSUD, implementasi JKN mulai tahun 2014, dan karena RSHS Bandung merupakan salah satu RS BLU Pusat yang mempunyai kinerja baik.

Dalam paparannya, yang berjudul “Implementasi Pengelolaaan Keuangan BLU di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung”, ia memaparkan bahwa sejak impelementasi BLU pada tahun 2006 telah banyak keberhasilan yang dicapai, antara lain: peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat inap/jalan, peningkatan sarana/instalasi/alat kesehatan, satu-satunya pusat unggulan nasional kedokteran nuklir, Instalasi Pelayanan Terpadu Pasien Jamkesmas/Jamkesda yang representatif, peningkatan PNBP dari Rp.214 Miliar tahun 2008 menjadi Rp.498 Miliar tahun 2012, serta meningkatkan cost recovery PNBP terhadap total pembiayaan.

Di samping keberhasilan tersebut tersebut di atas, saat ini masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu terkait dengan fleksibilitas yang memerlukan kejelasan dalam regulasi dalam bidang utang jangka panjang dan penghapusan piutang yang berasal dari layanan kepada pasien miskin yang tidak ter-cover Jamkesmas/Jamkesda.

Terakhir, dirinya menyampaikan mengenai perkembangan kebijakan tarif Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) dalam implementasi JKN beserta peluang dan tantangannya.

Acara diakhiri dengan tanya jawab dengan peserta. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Pratanto, yang memandu acara rakor ini mampu menghidupkan suasana di antara seluruh peserta acara sehingga peserta rakor banyak bertanya terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan BLU/BLUD di unit kerjanya masing-masing.

Dari pelaksanaan rakor ini, terdapat beberapa hal yang berhasil dicapai, yaitu adanya kesamaan persepsi bahwa tujuan BLU adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan bukan semata penggunaan langsung PNBP/PAD yang diterima, selama good governance dapat dijaga maka implementasi BLU tidak perlu dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas opini LKPD yang telah berhasil dicapai, implementasi BLU pada RSUD dan langkah antisipasinya merupakan salah satu upaya untuk menangkap peluang dari impelementasi JKN tahun 2014, dalam konteks BLUD maka kendala regulasi dapat lebih mudah diatasi karena semuanya merupakan kewenangan kepala daerah.

Acara ini merupakan tindak lanjut dari Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo yang dibentuk pada tanggal 09 September 2013 yang lalu. Acara serupa dengan tema yang berbeda direncanakan akan diadakan secara periodik, sehingga diharapkan terjalin hubungan kerja formal dan informal yang semakin baik dan pada gilirannya pengelolaan keuangan BLU/BLUD khususnya dan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya akan makin berkualitas.

Oleh : Kontributor Tim PPA Kanwil DJPBN Provinsi Gorontalo

Liputan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pertukarana Data dan Informasi Keuangan
Singkil, djpbn.kemenkeu.go.id – Program pemerintah yang bersifat pro poor, pro job, dan pro growth diyakini Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh, Bakhtaruddin, dapat dibantu dengan adanya kajian fiskal regional (KFR). Hal tersebut diungkapkan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman Pertukarana Data dan Informasi Keuangan antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, Selasa (17/9) lalu.

“Kajian (KFR,red) ini nantinya bisa menjadi masukan terutama bagi pimpinan, Bapak Bupati, Wakil Bupati, unsur Muspida untuk melihat sejauh mana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan, pengurangan tenaga pengangguran dan kemiskinan,” ungkap mantan Kepala KPPN Padang ini.

Bakhtaruddin yang berbicara di Aula Kantor Bupati Aceh Singkil menyampaikan, kajian tersebut dapat dilakukan dan dianalisa setelah pihak Kanwil DJPB Propinsi Aceh menerima data posisi keuangan dari pemda setempat. Sehingga, pertukaran informasi yang dilegalisasi dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) senantiasa bertujuan positif. “Pertukaran data bukan dimaksud untuk mencari kesalahan dan kelemahan,” tegas orang nomor satu di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh tersebut.

Bakhtaruddin juga menambahkan bahwa KFR hanya sebatas pada penerimaan dan pengeluaran negara sebagaimana tertuang dalam APBN. Sedangkan yang terkait dengan suku bunga dan nilai tukar rupiah merupakan ranah Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter. “Kalau kajian tentang moneter, nilai tukar dan kestabilan tingkat inflasi merupakan otoritas Bank Indonesia,” tambahnya.

Seiring dengan adanya transformasi kelembagaan sesuai amanat PMK 169/MK.01/2012, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mendapat tugas untuk melakukan analisa dalam bentuk Kajian Fiskal Regional. Kajian yang sejatinya merupakan output dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dilimpahkan kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia. Sebagai kepala kantor wilayah yang baru menjabat pada 1 Juli 2013 lalu, Bakhtaruddin sangat concern terhadap analisa dan kajian tersebut.

Di lain pihak, Bupati Aceh Singkil, Safriadi, sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas upaya kerja sama yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh dan berharap pihak Kementerian Keuangan dapat membantu pemerintah daerah setempat dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. “Kita jangan segan-segan nantinya untuk melakukan, meminta (hasil kajian, red) terhadap kelemahan kita,” ujar Safriadi.

Pada acara yang dihadiri jajaran Muspida, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas, Bupati yang baru dilantik pada tahun 2012 lalu juga menaruh harapan yang besar agar pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan secara optimal. “Kami hanya ingin merubah daerah ini seperti daerah maju lainnya,” papar Safriadi di depan para peserta rapat.

Turut hadir dalam rombongan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh yakni tim monitoring dan evaluasi yang terdiri dari Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran, Muliasyah, Kepala KPPN Tapaktuan, Poerfika Agus Bachtiar, Kepala Subbagian Keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh, Arif Bakhri, dan Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Tapaktuan, Teguh Wrihatno.

Seusai acara tersebut, Bupati beserta jajaran dan rombongan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh melakukan monitoring terhadap salah satu satuan kerja lingkup KPPN Tapaktuan khususnya Kabupaten Aceh Singkil dengan penyerapan yang masih rendah. Hal itu dilakukan untuk menginventarisir kendala yang terjadi di lapangan berikut dengan solusi yang bisa ditempuh demi percepatan penyerapan anggaran.

Oleh: Gigih Alfian Pratama Putra – Kontributor KAnwil DJPBN Prov. NAD

Liputan Bimtek Penyusunan RKA-K/L 2014 Format Baru dan Peran APIP Dalam Reviu RKA-K/L
Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id – Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-K/L 2014 dan Sharing Session peran APIP dalam reviu RKA-K/L, Kamis (10/10), di Hotel Clarion Makassar. Bimbingan Teknis ini dihadiri 250 satker dan APIP perwakilan dari 34 Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Direktorat Jenderal Anggaran di Makassar.

Bimtek tersebut diawali dengan pengarahan sekaligus pembukaan Bimtek oleh Dwi Pudji Astuti Handayani Direktur Anggaran II DJA. Dwi Pudji dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan bimtek ini adalah melaksanakan salah satu tupoksi DJA yaitu memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL dan juga sosialisasi terkait peraturan-peraturan terbaru mengenai penyusunan RKA-KL. Dengan terbitnya PMK-194/PMK.02/2013 tentang Pedoman Penyusunan RKA-K/L tahun 2014 maka terdapat beberapa perubahan paradigma antara lain penekanan fungsi penganggaran pada kementerian/lembaga dan peran APIP dalam reviu penyusunan RKA-K/L.

Bimtek dilaksanakan dengan dua sesi yaitu sesi pemaparan materi narasumber dan sesi bimbingan teknis pendalaman materi penyusunan RKA-K/L 2014. Sesi pemaparan materi menghadirkan 3 narasumber yaitu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan yang membawakan materi Spending Reviu, Kasubdit Sistem Penganggaran DJA dengan materi Penyusunan RKA-KL dan Sharing Session Peran APIP Kementerian/ Lembaga dalam Reviu RKA-KL oleh Inspektorat VI Itjen Kementerian Keuangan yang diwakili oleh auditor madya inspektorat Kementerian Keuangan.

Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sulsel, Bilmar Parhusip dalam materinya menyampaikan bahwa Penyerapan anggaran diharapkan mempercepat pencapaian output guna mewujudkan outcome. Namun faktanya, penyerapan anggaran selalu menumpuk diakhir tahun anggaran. Kinerja anggaran bukan hanya diukur dari sekedar penyerapan anggaran saja tetapi akan turut dibobot melalui kualitas output dan outcome. “Bukan hanya anggarannya habis tapi yang terpenting adalah tercapainya kinerja. Untuk itu Spending Review diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga dapat dipastikan antara lain tercapai belanja yang berkualitas,” ujar Bilmar.

Narasumber kedua, Kasubdit Sistem Penganggaran, Made Arya Wijaya menyampaikan latar belakang terbitnya PMK tentang penyusunan RKA-K/L yaitu penyempurnaan penerapan anggaran berbasis kinerja, penyempurnaan pemisahan peran antara Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO), Kementerian Perencanaan sebagai Chief Planning Officer (CPO) dan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO) serta menyediakan payung hukum terkait keterlibatan unit Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga (API K/L) dalam meneliti RKA-K/L sebagai quality assurance. Melalui PMK Penyusunan RKA-K/L ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas RKA-K/L dan DIPA dalam rangka meningkatkan kualitas belanja serta menjamin tersedianya data anggaran yang valid melalui penyederhanaan dokumen penelaahan dan minimalisir blokir.

Narasumber ketiga, Heru Sutanto, auditor madya Inspektorat Kementerian Keuangan menyampaikan latar belakang perlunya APIP dalam reviu RKA-K/L. Dijelaskan latar belakang adanya reviu penyusunan RKAKL sebagai amanah PMK-94/PMK.02/2013 antara lain karena permasalahan dalam anggaran. Tujuan Reviu RKA-K/L adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-K/L.

Setelah pemaparan materi selesai, dilanjutkan oleh sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator Sudadi, Kasubdit Anggaran II-C Direktorat Jenderal Anggaran. Sebagian besar pertanyaan peserta adalah terkait tugas APIP dalam reviu RKA-K/L karena merupakan hal yang baru dan terdapat saran dari auditor KPU agar dapat kiranya diberikan juga bimtek kepada para satker oleh Ditjen Perbendaharaan terkait dengan Spending Reviu.

oleh : Kontributor Kanwil Prov. Sulawesi Selatan

Liputan Focus Group Discussion (FGD) SKPD BLUD TA 2013 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi D.I Yogyakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) SKPD BLUD pertama sejak implementasi PMK 169/2012, Kamis (26/9), di Ruang Rapat Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I Yogyakarta. Para peserta secara bertubi-tubi menyampaikan pertanyaan dan permasalahan yang terjadi di unitnya masing-masing kepada pihak Ditjen Perbendaharaan. Narasumber menanggapi secara detil setiap pertanyaan peserta, bahkan sesi diskusi sampai melewati batas waktu yang direncanakan. FGD SKPD BLUD merupakan model pengembangan dari tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai amanat PMK 169/2012, sebelumnya sukses diimplementasikan pada satker BLU Pusat. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum komunikasi dan sharing session pola pengelolaan keuangan BLUD, menyamakan pemahaman dalam penerapan PPK BLUD serta mengidentifikasi berbagai kendala serta strategi menuju peningkatan kualitas PPK BLUD.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I. Yogyakarta, Alfiah menyampaikan konsepsi model BLU dalam perspekstif pengelolaan keuangan negara pada umumnya dan pengelolaan keuangan satuan kerja pada khususnya.

”Ujung dari arah yang diharapkan dengan pembentukan BLU sesuai amanat UU 1/2004 adalah peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” tutur Alfiah.

FGD SKPD BLUD pertama Tahun 2013 diikuti oleh 7 BLUD di wilayah DIY yaitu : Kantor Taman Pintar Yogyakarta, RSUD Kota Yogyakarta, RSUD Sleman, RSUD Bantul, RSUD Wates, RSUD Kulon Progo dan RSUD Prambanan serta melibatkan para pembina/regulator BLUD di Pemda masing-masing, antara lain Dinas Pendapatan, Dinas Kesehatan dan Bagian Organisasi Setda.

Pada FGD kali ini diisi dengan penyampaian materi oleh dua orang narasumber yaitu : Sulistyowati dari DPDPKD Kota Yogyakarta dan Catur Ariyanto Widodo Kasubdit PK BLU, dengan dipandu moderator M.I. Sri Nuryati Plt Kabid PPA II. Narasumber pertama menyampaikan sharing bagaimana pengelolaan BLUD di lingkungan Pemkot Yogyakarta, berbagai kiat dan permasalahan yang dialami oleh satker BLUD. Hal menonjol yang dikemukakan Sulis antara lain kebijakan 1 BLU 1 program dan 1 kegiatan sulit dilaksanakan karena terganjal oleh RPJM yang ditetapkan mengikuti irama politik Kepala Daerah masing-masing.

Di awal paparan kedua, Catur menyampaikan apresiasi atas semangat pemerintah daerah khususnya di DIY dalam pengelolaan BLUD termasuk dalam melengkapi infrastruktur peraturan dan kebijakan BLUD. Narasumber juga menyinggung maksud tujuan pembinaan yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan adalah upaya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai PP 74 Tahun 2012. Sedangkan terkait kebijakan operasional dari BLUD menjadi kewenangan masing-masing Pemda. Pada kesempatan itu juga dipaparkan model-model kebijakan BLU Pusat yang diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kebijakan BLUD.

Dalam penutupannya, Alfiah mengharapkan pertemuan ini dapat membawa manfaat bagi semua peserta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada guna mewujudkan tujuan pembentukan BLUD. Menyambut antusiasme SKPD BLUD yang sangat tinggi diluar perkiraan sebelumnya, Kanwil DJPBN akan menggelar FGD berikutnya dengan mengangkat tema tertentu secara lebih mendalam.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil Yogyakarta