Liputan Seminar Kebijakan Fiskal Tahun 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pangkalpinang, djpbn.kemenkeu.go.id - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung menyelengggarakan Kegiatan Seminar Kebijakan Fiskal Tahun 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (30/5), di Hotel Santika Pangkalpinang. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta antara lain dari Instansi vertikal Kementerian Keuangan, Instansi vertikal Non Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi, BUMN/BUMD dan Swasta serta beberapa media lokal di Pangkalpinang.

Dalam laporannya, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Winarto menyampaikan bahwa Seminar ini merupakan kick off dalam mewujudkan nilai sinergi dalam forum bersama di bidang keuangan antara pemerintah daerah dan representasi Kementerian Keuangan di daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Negeri Serumpun Sebalai). Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan APBN baik dari sisi belanja maupun pendapatan.

Seminar ini juga merupakan instrumen untuk mengimplementasikan nilai - nilai profesionalisme dari pengelola anggaran, dengan tujuan memberikan informasi kepada berbagai kalangan mengenai kebijakan fiskal dan ekonomi terkini; memberikan masukan terkait dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang besifat strategis, berdampak luas dan mempunyai kepentingan terhadap daerah; dan mengidentifikasikan masalah-masalah bidang ekonomi sesuai kondisi daerah; serta melakukan pertukaran informasi serta pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imam Mardi Nugroho dalam keynote speech-nya sekali lagi menyampaikan bahwa seminar ini sangat amat bermanfaat sebagai sarana untuk sharing informasi terkait kebijakan ekonomi dan fiskal serta isu-isu lain yang berkembang baik di pemerintah pusat maupun di daerah.

Seminar dipandu oleh Regional Economist untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Bernadette Robiani dengan dihadiri oleh tiga narasumber yang kompeten dibidangnya masing-masing, antara lain dari Kepala Pusat Kebijakan Makro Badan Kebijakan Fiskal, Luky Alfirman, Konsultan Asian Development Bank (ADB), Harmawan Rubino Sugana, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , Nazalyus.

Luky Alfirman dalam paparannya menyampaikan topik Perkembangan Perekonomian Terkini dan Outlook 2013 dengan Pokok Bahasan Perkembangan Ekonomi Global; Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Outlook 2013; Masalah Utama Saat Ini; Tantangan ke Depan; Subsidi BBM dan APBNP 2013. Adapun Harmawan Rubino Sugana memaparkan mengenai Pengelolaan PBB P2 oleh Pemda dengan Pokok Bahasan Seputar Pengalihan PBB P2; Tantangan dan Solusi Implementasi; Starategi Implementasi dan Target Pengembangan Implementasi. Sedangkan Nazalyus memaparkan tentang Potensi Ekonomi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Setelah paparan dari ketiga narasumber dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta. Peserta terlihat sangat antusias terbukti dengan banyaknya pertanyaan sehingga

Liputan Rapat Koordinasi Bersama Kementerian/Lembaga Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bersama Kementerian/Lembaga, Selasa (25/6), di di Aula Lantai 3 Balai Diklat Keuangan Makassar. Acara dihadiri oleh sekitar 450 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Makassar I dan KPPN Makassar II serta seluruh Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel. Acar tersebut digelar sebagai upaya pemberian pemahaman kepada satker terkait tugas-tugas Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN dengan terbitnya PMK No.169/PMK.01/2012 perihal Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulsel Bilmar Parhusip sangat mengharapkan peningkatan kerjasama yang baik dan positif antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan para satuan kerja Kementerian/Lembaga, sebagaimana tema rapat koordinasi, “Sinergi Pelaksanaan Anggaran dan Rekonsiliasi Menuju Tata Kelola dan Peyusunan Laporan Keuangan yang Berkualitas” khususnya yang terkait dengan penyaluran APBN, penyusunan Kajian Fiskal Regional, Laporan Konsolidasian antara LKPP dengan LKPD, penyaluran APBN, Revisi DIPA, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan.

Menurutnya, terkait pelaksanaan anggaran, mulai tahun anggaran 2013 pengesahan DIPA dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Sedangkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan lebih fokus pada monitoring dan evaluasi anggaran. Khusus Penyaluran APBN, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi kinerja para Kepala KPPN karena adanya sinergi dengan satker. Hal ini terbukti terdapat penurunan yang cukup signifikan dalam hal jumlah SPM pada bulan Desember 2012 yang berkurang 16% meskipun dengan pola penyerapan anggaran yang masih mengikuti pola seperti tahun-tahun sebelumnya yang masih bertumpuk pada akhir tahun anggaran, namun pada tahun anggaran 2012 sudah lebih baik dari tahun anggaran 2011.

Sebelum memasuki penyampaian materi oleh para narasumber, dilaksanakan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan secara simbolis antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel dengan satuan kerja yang diwakili oleh tiga perwakilan KPA, yakni Kepala TVRI, Kepala BKKBN dan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan rapat koordinasi ini, dihadirkan beberapa narasumber dan dilakukan dalam dua sesi panelis. Sesi pertama, Kasubdit Data dan Bantuan Teknis Tri Budianto yang mewakili Direktur PA menyampaikan meteri Spending Review, dilanjutkan oleh pemaparan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel Bilmar Parhusip, dengan materi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran 2013 dan rencana tindak atas permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya, Kepala Kanwil DJKN Provinsi Sulselbartra Thaufik, menyampaikan materi Konsep Dasar Pengelolaan BMN.

Sesi kedua menghadirkan narasumber Kabid PP Farhan Fatnanto materi Perdirjen No 22 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil. Kepala KPPN Makassar II Sukemi Mumpuni, menyampaikan materi Tata Cara Penyaluran APBN, Kabid Aklap Edy Nuryadi, menyampaikan materi Penyusunan Laporan Keuangan dan temuan-temuan BPK tahun anggaran 2012 dan tindak lanjut. Terakhir, Kabid Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Provinsi Sulselbartra Bula, menyampaikan materi Pengelolaan BMN dan Rekonsiliasi Pelaporan.

Pada sesi tanya jawab beragam permasalahan dan pertanyaan dilontarkan oleh peserta rapat, diantaranya terkait aturan yang selalu berubah-ubah bahkan kadang-kala menimbulkan multi tafsir, adanya peminjaman/hibah tanah/gedung pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk operasional kantor baru untuk membantu pemerintah daerah tersebut serta permasalahan lain yang sangat antusias disampaikan audiens. Narasumber menanggapi terkait aturan yang cepat berubah, dimaksudkan untuk menjawab beberapa tuntutan akan perlunya pemenuhan transparansi dan akuntabilitas, proses bisnis juga berubah karena tuntutan perkembangan, bila bisnis proses berubah maka SOP berubah bahkan aplikasi juga mengikuti untuk semakin disempurnakan.

Diakhir acara, penutupan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih kepada para peserta rapat atas kesediaan mengikuti rapat sampai berakhir dan harapan agar satuan kerja berkomitmen untuk melaksanakan penyerapan anggaran belanja negara sesuai ketentuan yang berlaku dan bersinergi serta berkoordinasi dengan Kanwil/KPPN sehingga kualitas output menjadi lebih baik dan realisasi belanja meningkat dan proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih baik yang pada akhirnya berdampak pada kualitas Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Tahunan.

Kontributor Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan

Liputan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Tahun 2013
Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id – Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Jumat (5/7), di Hotel Aston Natsepa Ambon. Seminar tersebut dipenuhi sekitar 300 orang undangan terdiri dari unsur civitas Akademika Universitas Pattimura dan tiga kampus perguruan tinggi lainnya, para Pejabat Eselon II, Kepala Dinas/SKPD pemda propinsi dan kota, tokoh pemuda, pemuka masyarakat dan pekerja pers.

Diskusi sempat memanas dalam dialog dua arah antara peserta dan narasumber disekitar masalah defisit anggaran lebih banyak membiayai subsidi selama ini termasuk subsidi BBM dan subsidi energy listrik, namun subsidi ini banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat kelas menengah keatas. “Ini yang bikin cilaka”, celetuk salah satu peserta. “Kalangan menengah dikepulauan Maluku beta bisa itung jari, tapi harga bensin dan solar naik yang menderita semua masyarakat Maluku, katong mo bikin apa”.

Berdasarkan kesimpulan diskusi, sektor manufaktur di Prov Maluku baru tumbuh 1%, paling rendah di seluruh provinsi. Untuk itu semua kalangan perlu mempromosikan kelebihan dan potensi Provinsi Maluku yang berbasis kepulauan. Perlu pembangunan infrastruktur transportasi dan listrik serta semua pihak yang berkepentingan menjaga keamanan dan stabilitas politik.

Seminar dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Maluku, Mattaro Nurdin Arta, sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan. Dalam sambutannya ia menyampaikan, bahwa kegiatan seperti ini diperlukan sebagai media komunikasi antara Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) dengan Pemerintah Daerah, Civitas Akademika, tokoh masyarakat, pemuka masyarakat untuk membicarakan bersama isu-isu penting yang tersirat ataupun tersurat dalam APBN serta arah kebijakan APBN dan pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi di Provinsi Maluku.

Selanjutnya Mattaro Nurdin Arta menyampaikan Arah Kebijakan Fiskal 2013, empat pilar pembangunan untuk memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya penyehatan fiskal. Ia juga mengharapkan agar pertemuan diskusi seperti ini menjadi suatu model media komunikasi. Perlu upaya membiasakan diri yang akhirnya menjadi suatu budaya. Fiskal sehat, politik sehat, ekonomi maju, katong ikut sejahtera.

Seminar sehari menampilkan pembicara dari peneliti senior Badan Analisa Fiskal Makmun dan Kasubdit pada Direktorat Jenderal Anggaran Yonathan, yang juga berlatar belakang penyusun kebijakan fiskal. Sedangkan pembicara ketiga Kepala KPP Pajak Pratama Aly Rahmat Saleh yang berbicara seputar penyerahan ke Pemda PBB-P2. Seminar juga menampilkan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Patimura, Dr. Stella Maris Metekohy yang bertindak sebagai moderator.

Dalam seminar terungkap bahwa masalah utama subsidi BBM adalah harga yang murah, uncontrollable, tidak tepat sasaran, sehingga akan berdampak ke beban fiskal (defisit APBN), defisit current account, opportunity loss, ketidakadilan, dampak lingkungan, praktek penyelundupan dan menghambat pengembangan energi alternatif.

Selanjutnya dipaparkan latar belakang perlunya APBN-P 2013. Hal ini dilakukan karena munculnya beberapa indikator tidak sehat seperti krisis global yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, harga lifting minyak yang cenderung menurun, nilai tukar rupiah terdepresi, ICP berada pada level tinggi, volume BBM bersubsidi meningkat tajam, oleh karena itu diperlukan langkah pengamanan APBN untuk pengendalian defisit, quality spending, menjaga ketahanan perekonomian nasional.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku

Liputan Rakor & Sosialisasi RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Jogjakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Dalam rangka pelimpahan sebagian wewenang Direktorat Jenderal Anggaran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait dengan tugas di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013 bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Materi yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut adalah pelimpahan sebagian wewenang Direktorat Jenderal Anggaran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait dengan tugas di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan tindak lanjut persiapan implementasi PMK No. 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun sebagian kewenangan yang dilimpahkan DJA kepada DJPB antara lain identifikasi satker PNBP, monitoring dan evaluasi, serta bimbingan teknis yang nantinya akan dituangkan dalam peraturan bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Anggaran.

Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Alfiah, Kamis (27/6) di Aula Lantai III Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Acara diikuti oleh 34 satuan kerja PNBP lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dan satker Kementerian Keuangan wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta. Dalam sambutannya beliau memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Tim Direktorat Jenderal Anggaran karena Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mendapat kehormatan untuk mendapat kesempatan pertama Sosialisasi RUU Perubahan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.

Bertindak selaku narasumber adalah Amnu Fuady dan Diah Dwi Utami dari Direktorat Jenderal Anggaran serta Taukhid dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Acara yang dipandu oleh Evan Himawan selaku moderator berjalan menarik.

Sosialisasi diawali dengan paparan materi RUU Perubahan UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBP, diantaranya disampaikan 3 arah perubahan UU Nomor 20 Tahun 1997 yaitu : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (good governance), memastikan dan menjaga ruang lingkup PNBP sesuai Undang Undang Keuangan Negara (non tax coverage), dan mengoptimalkan pendapatan Negara dari PNBP guna mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Kemudian dilanjutkan dengan materi PMK Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan, dan terakhir disampaikan materi pelimpahan sebagian wewenang Direktorat Jenderal Anggaran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait dengan tugas di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dengan adanya sinergi antara Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pengelolaan PNBP diharapkan temuan BPK terkait pengelolaan PNBP seperti PNBP yang kurang/belum dipungut, PNBP yang digunakan langsung diluar mekanisme APBN, PNBP yang tidak disetor tepat waktu/terlambat setor, dan PNBP yang belum didukung dengan dasar hukum yang memadai dapat diminimalisir. Sehingga pengelolaan PNBP kedepan bisa lebih baik lagi agar fungsi PNBP sebagai sumber pembiayaan APBN dapat terus ditingkatkan mengingat tren yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam APBN tahun 2013 dari pendapatan negara sebesar Rp 1.529,7 triliun kontribusi pajak sebesar Rp 1.192,9 triliun, PNBP sebesar Rp 332,2 triliun dan hibah sebesar Rp 4,5 triliun. Belum dikelola dengan maksimal saja PNBP sudah bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan, apalagi kalau dikelola dengan lebih baik dan lebih serius seperti pajak yang dikelola oleh unit eselon I tersendiri dengan jumlah pegawai puluhan ribu (+31.000 pegawai). Bandingkan dengan PNBP yang saat ini dikelola oleh unit eselon II di Direktorat Jenderal Anggaran dengan jumlah pegawai yang hanya berjumlah kurang lebih 70, semoga…

Evan Himawan, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY.

KPPN BANDA ACEH AWARD Liputan KPPN Banda Aceh Award
Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Banda Aceh menggelar Sosialisasi/Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara dan Aplikasi SAKPA 2013, Selasa tanggal 28 dan 29 Mei 2013. Kegiatan tersebut diikuti oleh 516 Satker Kementerian/Lembaga sebagai stakeholder KPPN Banda Aceh yang diselenggarakan di Aula Gedung Keuangan Negara Lt.3 Banda Aceh.

Untuk pertama kalinya KPPN Banda Aceh memberikan apresiasi dan penghargaan kepada satker yang melakukan langkah nyata meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2012 dan triwulan I 2013, demikian dilaporkan oleh Kepala KPPN Banda Aceh Fauzil Amri selaku panitia penyelenggara kegiatan Sosialisasi PMK-73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L/Kantor/Satker dan Aplikasi SAKPA 2013 yang turut hadir Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, para Kepala Bidang dan Kabag Umum serta Bendahara Pengeluarandan Operator.

Sosialisasi Gebyar ini merupakana agenda pertama dari rencana awal memasuki tahun 2013. Hadir pada Sosialisasi tersebut untuk hari pertama (Selasa,28/5) sekitar 594 peserta yang terdiri dari bendahara dan operator SAKPA dan hari ke-dua (Rabu,29/5) sebanyak 438 peserta yang didominasi oleh Satker Kementerian Agama.

Sebelum acara sosialisasi, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Isnain Fikriansyah sebagai ketua tim penilai melaporkan bahwa dari 516 satker dalam wilayah kerja KPPN Banda Aceh dibagi menjadi tiga kategori penilaian, yaitu pertama satker dengan Pagu DIPA dibawah 1 Milyar, kedua Satker Pagu DIPA 1 s.d 4 Milyar dan Satker dengan Pagu DIPA diatas 4 Milyar, kriteria penilaian meliputi ketepatan rekonsiliasi, kecepatan penyampaian, keakuratan data, kelengkapan laporan berkas Rekon, penyerapan anggaran, dan pengurangan nilai antara lain adanya retur SP2D, perbaikan/ralat SPM, perbaikan LPJ.
Penyerahan Penghargaan dalam bentuk plakat kepada Sembilan satker (masing-masingperingkat 1, 2 dan 3 untuksetiapkatagori) danenamsatkerpenerimakartu MUTIARA (MudahTanpaIkutAntrianRealisasiAnggaran) yaitukartulayananprioritasbebasantrianselamatigabulan yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Achmad Saefudin dan Kepala KPPN Banda Aceh, Fauzil Amri.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dalam sambutan pada pembukaan sosialisasi LPJ BendaharadanAplikasi SAKPA 2013 menyampaikan selamat kepada satker terbaik yang menerima Plakat dan Kartu MUTIARA, agar prestasi yang diperolehtahun 2012 dapat dipertahankan dan ditingkatkant ahun-tahun mendatang dan kepada satker yang belum berhasil agar bekerja keras lagi meningkatkan Kinerjanya dalam Pengelolaan Keuangan Negara. 

Achmad Saefudin menyampaikan bahwa rendahnya realisasi anggaran sampai dengan 27 Mei 2013 baru mencapai 20% hal ini disebabkan banyaknya DIPA K/L tahun 2013 yang diblokir (*) yang pembukaan blokir/revisi baru dapat diajukan setelah terbit PMK Nomor : 32/PMK.02/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 tentang Tata Cara RevisiAnggaranTahunAnggaran 2013. Beliau mengharapkan kepada seluruh satuan kerja agar segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam POK/DIPA dan mengajukan permintaan pembayaran ke KPPN diharapkan sampai dengan semester I tahun 2013 Realisasi Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial dapat mencapai target yang ditentukan. Selain itu, Revisi Anggaran yang tidak terkait dengan kebijakan penghematan/pemotong ananggaran, untuk sementara prosesnya ditangguhkan sejak 22 Mei 2013 sampai dengan adanya peraturan lebih lanjut. Satker diharapkan senantiasa berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DitjenPerbendaharaandan KPPN Banda Aceh bilamana ada masalah/kendala dalam proses pencairan dana.

Sosialisasi/Bimtek kali ini menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu, Abdullah (Kepala Seksi Vera pada KPPN Banda Aceh), Ismail Manurung (Staf Seksi Vera), Alfa M.H. Simanungkalit (Staf Seksi Vera) dan dipandu oleh moderator Zakaria yang merupakan Staf Seksi Vera.

Abdullah (narasumber I) dengan materi Pembukuan Bendahara pada Instansi Pemerintah mengharapkan para peserta sebagai mitra kerja KPPN dengan pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan satker menjadi pengelola keuangan yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien. Harapan ke depan setidaknya tercipta keseragaman dalam pola pembukuan bendahara, sehingga perbedaan persepsi pada penerapan pembukuan oleh bendahara di tempat tugas dapat dihindari.

Rekonsiliasi adalah kewajiban setiap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), sesuai Pasal 10 ayat (1) PMK 190/PMK.05/2012, tentang Tatacara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, bahwa KPA yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya. Dan dalam Pasal 9 ayat (1) dari huruf "a" s.d huruf "h" yaitu tentang tanggung jawab KPA menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu semua UAKPA yang menerima DIPA wajib menyampaikan laporan keuangan setiap bulan secara tepat waktu ke KPPN.

Pada hari pertama pembukaan Kepala KPPN Banda Aceh, Fauzil Amri dalam laporannya menyatakan bahwa kompleksitas tugas pengelola keuangan kementerian/lembaga dituntut tidak hanya piawai dalam hal teknis sesuai tupoksi tetapi juga memahami kondisi perekonomian global dan juga bisa memenuhi harapan dalam rangka pelaksanan APBN dengan penyerapan anggaran yang proporsional. Artinya tidak terjadi realisasi anggaran yang menumpuk pada akhir tahun anggaran. Jika ini terjadi besar kemungkinan pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan serba terburu-buru, maka otomatis dapat dibayangkan bagaimana tentang kualitasnya.

Pemberian Reward telah diumumkan sbb :
A. Pemenang KPPN Award Tahun 2012 untuk kategori Satker dengan pagu DIPA 1 Milyar Rupiah adalah : 1). MIN Krung Raya Kab. Aceh Besar, 2). MIN LamteubaKab. Aceh Besar, dan 3). MIN Lampaku I Kab. Aceh Besar.
Untuk Kategori Satker dengan pagu DIPA 1 Milyar sampai dengan 4 Milyar Rupiah adalah : 1). MTsN Cut Glumpang Kab. Pidie, 2). MIN Tiba Kab. Aceh Pidie, dan 3). MIN Tijue Kab. Pidie.
Kemudian Katagori satker dengan pagu DIPA diatas 4 Milyar Rupiah adalah : 1). MTsNSigli Kab. Pidie, 2). KPU Kota Banda Aceh, 3). MTsN Meureudu Kab. Pidie.

B. Pemenang yang memperoleh Kartu MUTIARA untuk perioritas bebas antri adalah : Katagori I : adalah1). MTsN Lhoong, 2). MIN Kruengmak Kab. Aceh Besar. Katagori II :adalah : 1). MTsN Sabang, 2). MIN Tiba Kab. Pdie. Sedangkan untuk katagori III adalah : 1). Kejaksaan Negeri Sigli, 2). PTUN Banda Aceh.

Oleh: Abdullah – Kontributor KPPN Banda

Liputan Capacity Building KPPN Malang
Pasuruan, djpbn.kemenkeu.go.id – Menghadapi rangkaian penilaian lomba, KPPN Malang melakukan capacity building untuk memacu semangat berprestasi bagi para pegawainya di Tretes, Pasuruan. Dalam pelaksanaanya, KPPN Malang mengundang Tim Bagian Pengembangan Pegawai sebagai trainer. Kegiatan dilakukan dalam bentuk pembelajaran alam terbuka dan sesi motivasi, menggunakan experiential learning method.

Dalam waktu dekat, KPPN Malang akan mewakili Ditjen Perbendaharaan menghadapi penilaian WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dari Itjen – Kementerian Keuangan. Selain itu, KPPN Malang menjadi nominator Kantor Pelayanan Percontohan – Kementerian Keuangan tahun 2013. Untuk itu, Kepala KPPN malang Suharyanto mengharapkan jajarannya penuh semangat dan antusias dalam bekerja.

“KPPN Malang ini cukup unik, karena pegawainya didominasi oleh ibu-ibu. Semangat dan kebersamaan merupakan modal utama kita dalam bekerja,” ujar Suharyanto. 

Para pegawai KPPN Malang menyelesaikan berbagai permainan dalam sesi pembelajaran alam terbuka dengan semangat dan keceriaan. Selanjutnya, para pegawai mendiskusikan makna-makna permaianan yang dilakukan, untuk berkomitmen mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam sesi motivasi, para pegawai bertukar pikiran dan pandangan untuk menghasilkan semangat baru dalam bekerja. Para pegawai sepakat untuk mempertahankan kondisi ideal yang sudah ada, serta berusaha merealisasikan harapan-harapan baru. Semangat dan kebersamaan pegawai KPPN Malang menjadi bentuk kontribusi kinerja terbaik bagi organisasi serta upya pengembangan diri dalam berprestasi.

Berbagai tahapan persiapan telah dilakukan KPPN Malang dalam menghadapi rangkaian penilaian lomba. Menurut Suharyanto, selain sarana dan prasarana, semangat berprestasi dan pengembangan diri para pegawai menjadi bagian penting dalam kemajuan organisasi. 

Oleh : kontributor KPPN Malang

Liputan Rapat Koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Tahun 2013 Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka mengambil langkah-langkah strategis untuk mensukseskan dan mengupayakan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas baru sebagai Representasi Strategis Kementeriuan Keuangan di Daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh pada tanggal 30 Mei s.d. 31 Mei 2013 telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi I Tahun 2013 bertempat di Hotel Pade Kabupaten Aceh Besar. Tema yang diusung pada Rakor I tersebut adalah “ Mari Kita Bangun Sinergi Internal dan Eksternal Dalam Rangka Mewujudkan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Sebagai Representasi Strategis Kementerian Keuangan di Daerah ”.

Rapat koordinasi diikuti oleh seluruh para pejabat Eselon II, III dan IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh yang memiliki tugas baru sebagaimana ditetapkannya dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Achmad Saefudin dan dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi I Tahun 2013 ini diselenggarakan dalam rangka menyongsong tugas-tugas baru Kanwil dan KPPN sebagai akibat adanya reorganisasi dan revitalisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk menghadapi tugas-tugas baru tersebut, diperlukan sinergi baik Internal maupun eksternal.

Selanjutnya, beliau mengharapkan agar seluruh peserta Rapat Koordinasi I Tahun 2013 dapat secara aktif mencermati paparan yang akan disampaikan oleh masing-masing narasumber dan memberikan masukan yang positif sehingga Rapat Koordinasi I ini menghasilkan perumusan yang konstruktif dan aplikatif dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas baru Kanwil dan KPPN se-Aceh di masa mendatang.

Seusai acara pembukaan, rapat kordinasi pada hari pertama, dilanjutkan dengan paparan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh terkait dengan hasil Rapimnas DJPB Tahun 2013. Selanjutnya disampaikan paparan dari para Kepala Bidang/Bagian dan Kepala KPPN Banda Aceh, dengan topik mengenai strategi dan langkah-langkah menyongsong tugas baru Kanwil DJPB dan KPPN sebagai implementasi dari PMK-169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pada hari kedua, rapat koordinasi I dimulai dengan acara paparan yang disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dengan topik bahasan “ Strategi Penyusunan Kajian Ekonomi Regional“, sebagai bahan pembelajaran bagi para pejabat Kanwil DJPB dan KPPN terkait tugas barunya dalam pengelolaan fiskal di daerah. Paparan ini terkait dengan tugas baru Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal di daerah.

Kegiatan selanjutnya “Sinergi”, penandatanganan “Nota Kesepahaman Kerja Sama” antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dengan 7 (tujuh) Unit Instansi terkait.

Adapun 7 (tujuh) unit instansi tersebut adalah : (1) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, (2) Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, (3) Bappeda Provinsi Aceh, (4) Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, (5) Dinas Keuangan Aceh, (6) Kantor Wilayah Ditjen Pajak Aceh dan (7) Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara Aceh.

Bentuk kesepahanan dan kerja sama tersebut antara lain berupa pertukaran terkait dengan data-data, bimbingan teknis/penyuluhan, nara sumber, peraturan dan informasi lainnya berkaitan dengan tugas baru Kanwil DJPB.

Dalam keynote speech-nya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh menyampaikan bahwa mulai Tahun Anggaran 2013, Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah ditugaskan untuk mengemban tugas baru di bidang Pengelolaan Fiskal, Penganggaran dan Perimbangan Keuangan, termasuk mempertajam tugas di bidang Perbendaharaan seperti melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan BLU/BLUD, Manajamen Investasi Pusat/Daerah, dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, menyusun GFS dan tugas-tugas baru tersebut adalah dalam rangka membantu/memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga untuk pelaksanannya memerlukan kerjasama dan bantuan dari pihak-pihak yang terkait.

Disisi lain Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh beserta seluruh jajarannya, siap untuk membantu dan melakukan kerja sama, terhadap pertukaran data-data, pemberian bimbingan teknis /penyuluhan, pengiriman nara sumber dan informasi lainnya yang dibutuhkan, khususnya berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara baik yang dananya bersumber dari APBN maupun dari APBD.

Acara selanjutnya diisi dengan penandatanganan pembaharuan terhadap Pakta Integritas dari seluruh Kepala KPPN dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan yang dilanjutkan dengan kegiatan diskusi internal, khususnya untuk membahas permasalahan teknis yang terjadi di lapangan, guna diupayakan solusi penyelesaiannya, selanjutnya memberikan masukan dan alternatif penyelesaiannya kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan jika permasalahan tersebut bersifat Nasional, seperti permasalahan adanya Update Aplikasi SP2D yang berlaku surut dan ternyata mengakibatkan prosentase penerbitan SP2D pada hampir semua KPPN menjadi kurang dari 100% padahal IKU penerbitan SP2D telah ditargetkan 100%, perlu adanya modifikasi terhadap cheklist untuk penyelesaian SP2D agar tidak membebani KPPN, pengawasan terhadap pagu minus pada aplikasi SP2D tidak dapat dilakukan di front office karena pengujian terbatas 2 digit atau baru akan diketahui setelah dilakukan verifikasi oleh Seksi Verak dan hal-hal teknis lainnya yang ditemukan di lapangan.

Acara Rapat Koordinasi ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Ia memberikan arahan, mengharapkan hasil pemaparan, hasil pembahasan, nota kesepahaman yang telah ditandatangani dan rekomendasi hasil Rapat Koordinasi I dapat ditindaklanjuti oleh para Kepala Bidang dan para Kepala KPPN di wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dan terus mengupayakan agar seluruh tugas-tugas baru sebagai Representasi Strategis Kementerian Keuangan di daerah dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya pada akhir arahan, Beliau menyampaikan terima kasih kepada Panitia dan para Peserta Rakor I atas terselenggaranya rapat koordinasi ini dengan baik dan lancar.

Kontributor : Yasmi dan Maman Suparman (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh)

Liputan pelantikan pejabat baru KPPN Raha Raha, djpbn.kemenkeu.go.id – Kepala KPPN Raha, Herbudi Adrianto, melantik tiga pejabat eselon IV lingkup KPPN Raha, Rabu (26/6), di Raha. Pelantikan ini disaksikan oleh seluruh pegawai KPPN Raha dan rohaniwan.

Tiga pejabat yang dilantik tersebut yaitu Sriyono sebagai Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal, Azman sebagai Kepala Seksi Bank, dan Nursyamsi sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. Nursyamsi, sebelumnya bertugas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor, mendapat promosi dan menggantikan Kepala Seksi Pencairan Dana sebelumnya, Sri Budiyono Henricus, yang kini menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Bagian Umum Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Herbudi menyampaikan bahwa KPPN harus menjadi ujung tombak layanan perbendaharaan yang profesional dan modern.

“KPPN membutuhkan sumber daya manusia yang andal dan dukungan teknologi informasi yang maksimal,” kata Kepala KPPN Raha, Herbudi Adrianto.

Herbudi mengungkapkan, para pejabat yang dilantik tentunya telah melalui proses assessment/profiling dan dinyatakan telah memenuhi kualifikasi hard competency dan soft competency. Dengan kata lain, para pejabat tersebut sudah dinyatakan berintegitas, profesional, serta mampu menjawab tantangan untuk melaksanakan tugas Ditjen Perbendaharaan yang modern. Selain itu, para pejabat itu juga merupakan future leaders yang diharapkan mampu membangun sinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan.

“Saya berharap seluruh pegawai senantiasa mengingat kunci keberhasilan dalam mengemban amanah, yaitu perubahan pola piker,” pesan orang nomor satu di KPPN Raha tersebut.

Perubahan pola pikir ini perlu untuk menyadari bahwa sudah banyak yang berubah, yaitu antara lain sifat pekerjaan klerikal sudah menjadi analitikal, metode kerja prosedural sudah menjadi ilmiah, fokus kerja dari input based menjadi performance based, serta strategi pencapaian pasif-reaktif sudah menjadi proaktif dan responsif.

Oleh: Kontributor KPPN Raha
Editor : Agustina Rahayuningtyas (Kanwil DJPBN Sultra) dan Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan