Liputan Rapat Evaluasi Bank Persepsi dan BO I serta Kegiatan Capacity Building KPPN Sragen
Sragen, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Sragen menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi dengan bank/pos dengan tajuk evaluasi pelaksanaan layanan dan penilaian kinerja Bank/Pos Persepsi dan Bank Operasional I Mitra Kerja KPPN Sragen pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 29-30 Juni 2013 di Tawangmangu Karanganyar Jawa Tengah. Kegiatan ini dirancang oleh Kepala Seksi Bank, Noorlina Hidayati sebagai upaya meningkatkan pelayanan Bank/Pos Persepsi dalam hal penerimaan negara serta pelayanan BO I mitra kerja KPPN Sragen dalam hal ketepatan dan kecepatan penyaluran dana kepada rekening bendahara satker di wilayah pembayaran KPPN Sragen.

Dalam kegiatan tersebut, KPPN Sragen memberikan penghargaan kepada Bank Persepsi dan Bank Operasional dengan layanan terbaik tahun 2013. Pemberian penghargaan tersebut didasarkan pada beberapa aspek penilaian antara lain untuk bank persepsi adalah ketersediaan loket khusus penerimaan negara, kuantitas petugas loket penerimaan negara dan ada tidaknya unit penerimaan lain di unit-unit pembantu cabang, sedangkan bagi BO I diantaranya adalah kecepatan pendebetan rekening RPK BUN, penyelesaian rekening retur, ketiadaan pembebanan biaya transfer atas SP2D, dan lain-lain. Disamping itu juga dilakukan monitoring langsung dipusat-pusat layanan bank persepsi mitra kerja KPPN Sragen serta pengisian quesioner oleh satuan kerja pengguna layanan bank persepsi. Partisipasi pengisian quesioner ini mencapai 70% dari seluruh satker diwilayah kerja KPPN Sragen.

Tepat pukul 10.15 WIB, rapat evaluasi dibuka oleh Setyarta selaku Kepala KPPN Sragen. Dalam sambutannya Kepala KPPN Sragen menyampaikan bahwa layanan bank persepsi dan bank opersional merupakan bagian dari pengabdian pada negara dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan penghargaan yang akan diberikan kepada bank persepsi dan bank operasional diharapkan dapat menjadi penyemangat dan memberikan pelayanan kepada stakeholder KPPN Sragen. Kemudian dilanjutkan dengan sesi paparan evaluasi pelaksanaan layanan penerimaan negara dan penyaluran dana SP2D/SPT oleh Bank/Pos Mitra Kerja dan dilanjutkan dengan sesi pemaparan evaluasi pelaksanaan layanan penerimaan negara dan penyaluran dana SP2D/SPT, pemaparan mengenai kriteria penilaian serta pengumuman hasil penilaian pelaksanaan layanan Bank/Pos Persepsi dan BO I Mitra Kerja KPPN Sragen. Berdasarkan Keputusan Kepala KPPN Sragen Nomor KEP-336/WPB.14/KP.0430/2013 tanggal 25 Juni 2013 di tetapkan Bank Jawa Tengah Cabang Karanganyar sebagai Bank/Pos Persepsi Terbaik dan Bank BRI Cabang Sragen sebagai Bank Operasional I Terbaik. Acara diakhiri dengan penyerahan plakat penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Sragen.

Di sore hari, acara dilanjutkan dengan kegiatan capacity building dengan tema “Membangun integritas, mengembangkan sinergi untuk profesionalisme dan pelayanan terbaik” . Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan menjaga semangat kerja dan kebersamaan dengan mengusung slogan Holobis Kuntul Baris yang artinya Bergerak bersama, bahu membahu untuk mencapai tujuan bersama. Konon slogan tersebut merupakan teriakan orang-orang terdahulu sebagai penyemangat kekompakan dalam bergotong royong. 

Pada kegiatan ini, disamping diikuti oleh para pegawai juga diikuti oleh keluarga para pegawai. Dimana kegiatannya dibagi menjadi dua yaitu untuk pegawai yang terdiri dari sesi motivasi dan outbond. Sedangkan untuk keluarga mengikuti kegiatan fun game dan kunjungan ke kebun tanaman dan obat tradisional milik Balai Besar Penelitian dan Pengawasan Tanaman Obat Obat Tradisional (BPPTOOT) Tawangmangu.

Kegiatan Capacity Building ini dipandu oleh Trainer dari Bagian Pengembangan Pegawai Setditjen Perbendaharaan yaitu Novri Hendri Subara Tanjung dan Sugeng Wistriono. Pada sesi motivasi banyak disampaikan mengenai cara-cara memotivasi diri sendiri sehingga diharapkan para pegawai dapat bekerja dengan kinerja yang tinggi.

Keesokan harinya, kegiatan outbond yang di tunggu-tunggu pun dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Taman Wisata Balekambang Tawangmangu. Sebelum memasuki permainan, sebagai pemanasan peserta diajak melakukan peregangan otot dan otak. Permainan yang dimainkan berupa permainan cari kawan, balap balon, sarong pass, glass on the sarong, pull rope, dan membalik alas.

Hikmah yang dapat dipetik dari beberapa permainan tersebut yakni kerjasama antar anggota tim, pemimpin yang bisa mengkomando dan kesabaran dalam mencapai tujuan. Seluruh permainan dapat berhasil dimainkan hingga pukul 10.30 WIB

Selesai kegiatan outbond, acara dilanjutkan dengan kegiatan keluarga peserta (gathering) dengan melaksanakan permainan-permainan keluarga. Suasana kegiatan sangat hangat dan penuh keakraban. Satu hal yang penting dalam mewujudkan implementasi nilai-nilai kementerian keuangan adalah keluarga, tanpa keluarga yang harmonis mustahil pegawai dapat bekerja secara optimal.

Oleh: Nasrudin n Suwignyo (Kontributor KPPN Sragen)

Liputan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
Kuala Tungkal, djpbn.kemenkeu.go.id - Sebagai instansi yang mendukung pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan gratifikasi, maka KPPN Kuala Tungkal menghelat acara Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kamis (30/5) di Aula KPPN Kuala Tungkal. Acara tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.01/2013 tanggal 12 April 2013 dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3517/PB/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Tujuan utama pelaksaaan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada semua pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal tentang program pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementeria Keuangan serta secara praktis mengingatkan kembali semua pegawai untuk tetap menjaga reputasi Ditjen Perbendaharaan sebagai institusi Pemerintahan yang berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati dan disegani serta bebas dari korupsi/gratifikasi.

Sosialisasi dihadiri oleh semua pegawai. Pada saat menginisiasi acara, kepala KPPN Kuala Tungkal, Toriq Bin Zihad terlebih dahulu menyegarkan kembali semua pagawai atas komitmen yang telah disepakati bersama untuk tetap menjaga nama baik institusi Ditjen Perbendaharan yang bebas korupsi, pungli, gratifikasi dan sejenisnya. Salah satu intrument yang harus dipegang teguh untuk mewujudukannya adalah dengan melaksanakan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, tambah beliau.

Selanjutnya, Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal, Jakson Sunario Panjaitan berkesempatan untuk menyampaikan materi. Dalam pengantar pemaparannya sebelum menyampaikan materi inti dijelaskan kembali bahwa masalah penanganan korupsi, gratifikasi, pungli bukanlah sesuatu yang baru bagi para pegawai khususnya bagi pegawai yang bertugas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Sejak dilaunching sebagai kantor layanan unggulan, KPPN telah melaksanakan berbagai cara strategis dalam memberantas Korupsi, Gratifikasi dan sejenisnya. Dari segi Sumber daya manusia, Ditjen Perbendaharana telah melaksanakan assessment untuk memperoleh pelayan unggulan yang sepenuhnya mendukung keberhasilan reformasi birokrasi. Dari segi business proses dan kelembagaan, telah dilaksanakan pemberian layanan dengan Standar Operating Prosedur (SOP) yang jelas dengan konsep one stop service pada front office. Disamping hal tersebut di atas, berbagai sarana pendukung yang informatif seperti pamplet, brosur, janji layanan terus dipampangkan di daerah strategis baik di dalam maupun luar kantor dengan maksud untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada stakeholders. Berbagai usaha yang telah dilaksanakan tersebut tentunya tidak berhenti sampai di situ saja, namun tetap dilakukan berbagai pengendalian baik pengendalain internal maupun eksternal.

Narasumber memaparkan dengan terperinci mengenai konsep Gratifikasi dalam arti luas dan gratifikasi dalam kedinasan. Selanjutnya ia memberikan contoh-contoh konkret tentang jenis-jenis gratifikasi dalam arti luas dan gratifikasi dalam kedinasan, khususnya yang dimungkinkan terjadi dalam penyampaian layanan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal. Terakhir, ia mengingatkan semua pegawai agar segera melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban/tugasnya atau melapor ke atasan langsungnya apabila menerima gratifikasi dalam kedinasan. Dalam penjelasannya ditambahkan pula bahwa dalam program pengendalian Gratifikasi, ada hal baru terkait gratifikasi yang perlu diketahui bersama yaitu istilah gratifikasi dalam kedinasan. Contoh gratifikasi dalam kedinasan adalah fasilitas resmi yang diterima dalam suatu kegiatan tertentu seperti honorarium mengajar apabila diundang menjadi narasumber di satuan kerja atau fasilitas penginapan. Atas gratifikasi kedinasan tersebut maka semua pegawai dengan sepakat untuk melaporkan secara langsung kepada atasan langsungnya namun tidak perlu dilaporkan ke KPK. Berbagai contoh gratifikasi yang sangat rentan terjadi menjadi topik menarik di antara pegawai yang hadir pada saat sesi diskusi berlangsung. Pada akhir acara, Kepala KPPN Kuala Tungkal menutup acara Sosialisasi ini dan menyampaikan pesan agar selalu bekerja dengan baik, jujur dan tetap menjaga keberhasilan yang telah dicapai dan berusaha terus untuk memperbaiki diri dalam bekerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sangat dinamis demi perbaikan yang semakin mumpuni. Semoga Pelaksanaan Sosialisasi ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, tutupnya.

Oleh: Jakson Sunario Panjaitan, Kontributor KPPN Kuala Tungkal, Jambi

Liputan Pelatihan Service Excellence
Wates, djpbn.kemenkeu.go.id - Tuntutan untuk terus meningkatkan pelayanan, KPPN Wates mengambil langkah aktif dengan menggelar Pelatihan Service Excellence kepada para Pejabat/Pegawai dan honorer, Senin (24/6), di Aula Gedung KPPN Wates. Hal itu dilakukan sebagai langkah nyata dalam upaya peningkatan pelayanan.

Acara ini merupakan hasil kerjasama antara KPPN Wates dengan Bank Mandiri Cabang Yogyakarta. Bertindak sebagai narasumber adalah dari Bank Mandiri Cabang Yogyakarta untuk memberikan semangat, motivasi dan inspirasi kepada seluruh karyawan KPPN Wates.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Wates Lili Khamiliyah memberikan semangat dengan bersama-sama melakukan tepuk semangat. Sebagai upaya peningkatan kinerja layanan kepada seluruh Pejabat/Pegawai dan honorer KPPN Wates mengadakan service excellence diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan dan memberikan kinerja terbaik sesuai dengan Motto layanan KPPN Wates yaitu SMART (Semangat, Melayani, Amanah, Ramah dan Tulus) serta Janji Layanan KPPN Wates yaitu PASTI (Profesional, Akurat, Senyum, Transparan, dan Ikhlas).

Selanjutnya narasumber dari Bank Mandiri Cabang Yogyakarta, Santi memberikan paparannya terkait Service Excellence.

Dalam materinya, Santi memaparkan Perlunya mengembangkan secara terus-menerus Innovasi Layanan dengan contoh Perusahaan Teknologi yang terus mengembangkan produknya dengan tayangan video kehidupan masa depan. Service adalah layanan yang dengan ruang lingkup Internal dan Eksternal, Pelayanan kepada stakeholder maupun pelayanan internal dalam kantor (kepada Pegawai) harus mengedepankan pelayanan prima;

Santi melanjutkan, Persepsi yang terbentuk terhadap Pelayanan yang baik memberikan citra positif akan layanan yang diberikan, senantiasa memberikan pelayanan yang lebih dari yang diharapkan oleh satker, karena akan memberikan nilai tambah dalam kepuasan stakeholder. Sebuah harapan yang menjadi kenyataan akan memberikan kepuasan.

Menurutnya, hal yang harus dilakukan dalam meningkatkan layanan adalah pelopori untuk membuat suasana harmonis dan bersih, ciptakan suasana yang nyaman, refresing para pegawai, beri kebebasan berbicara dengan cara yang santun, Libatkan seluruh anggota Tim dalam (Pembuatan Program, Enggagement, Analisis SWOT, Grapping Wilayah, Sharing), Berusaha untuk tetap tersenyum kepada pelanggan.

Penutupan Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan Service Excellence ditandai dengan pemberian Plakat kepada Bank mandiri oleh Lili Khamiliyah sebagai apresiasi kepada Bank Mandiri Cabang Yogyakarta. Lili mengharapkan bahwa KPPN Wates selalu menjaga dan meningkatkan pelayanannya baik dilingkungan Eksternal (kepada Satker dan Mitra Kerja) juga pelayanan Internal KPPN Wates, agar Pejabat/Pegawai selalu searah dan selaras untuk bersinergi dalam melaksanakan tugas KPPN Wates sesuai dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan. KPPN Wates tak pernah surut tetap bersemangat untuk selalu memberikan layanan yang terbaik bagi para stakeholder. Diharapkan dengan kegiatan service excellence ini akan dapat meningkatkan kinerja layanan KPPN Wates. Diakhir acara dilanjutkan dengan ramah tamah Pejabat/Pegawai dan Honorer KPPN Wates dengan Bank Mandiri Cabang Yogyakarta.

Oleh: Imam Tri Wibowo – Kontributor KPPN Wates

Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id –Suasana syahdu melingkupi Kota Samarinda senin (8/7) itu. Lalu lalang kendaraan, tidak mampu membangunkan mentari dari peraduannya. Memang beberapa hari ini, cuaca Samarinda cukup berawan, sambil sesekali turun rintik hujan. Mungkin saja, ini caranya alam berdzikir menyambut Ramadhan yang akan menjelang.

Sementara itu, didalam ruang bernuansa biru dengan desain minimalis, Nampak berkumpul puluhan orang yang tengah asyik mendengarkan nasihat. Mimik wajah yang semula serius, berubah menjadi senyum simpul, dan sesekali dihiasi tawa. Nampaknya memang ustadz yang diundang tersebut pandai mempermainkan psikologi pendengarnya.

”Ingin naik derajatnya, bangkitkan energi positif yang ada,” ungkap Natsir Kadri, salah seorang ulama di Kota Samarinda. Caranya, lanjut beliau, optimalkan puasa ramadhan yang akan segera tiba. ”Karena puasa, mampu melejitkan energi positif setiap manusia. Menekan hawa nafsu (makan, minum dan birahi, red), maka yang muncul adalah energi untuk dekat dengan Tuhan YME,” papar beliau.

Menit demi menit dilalui oleh peserta ta’lim dalam rangka menyambut ramadhan 1434 H. sekitar 40 pegawai/pejabat Kanwil Ditjen PBN Kaltim dan KPPN Samarinda, nampak tersihir dengan wejangan narasumber. Pertanyaan yang hilir mudik dari para peserta, tuntas dijawab dengan bijak oleh pemberi taujih.

Menutup acara , Kakanwil Ditjen PBN Prov. Kaltim berpesan bahwa bulan ramadhan seharusnya mampu memberikan semangat seluruh pejabat dan pegawai untuk meningkatkan kualitas kerja dan kinerjanya.

”Pengekangan hawa nafsu selama ibadah puasa, akan mampu menguatkan sisi spiritualitas sekaligus memfokuskan akal manusia untuk melakukan hal-hal bermanfaat. Apabila energi positif mampu dibangun, maka kerja-kerja kita akan berkualitas,” pesan Mirza Effendi pada seluruh peserta. 

Acara yang dihelat di aula Kanwil Ditjen PBN ini merupakan kegiatan pembuka dari rangkaian kegiatan Ramadhan 1434 H di Lingkup Kanwil Ditjen PBN Provinsi Kalimantan Timur. Sore harinya dilangsungkan bekam massal untuk pejabat/pegawai Kanwil dan KPPN Samarinda. Selain itu, secara rutin dilaksanakan pembacaan Rhiyadus Shalihin menjelang doa pagi yang selama ini telah berjalan. terakhir, pejabat dan pegawai juga telah dijadwalkan untuk menyampaikan kuliah singkat setiap ba’da ashar secara bergantian. Semua dilakukan untuk mengoptimalkan bulan ramadhan sekaligus membangun energi positif seluruh pejabat dan pegawai. 

Laporan : Fajar Sidik, kanwil Kaltim

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ke KPPN Bau-Bau
BauBau, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tiarta Sebayang, mengadakan kunjungan kerja ke KPPN Baubau, Senin (13/05). Kedatangan Kakanwil dan rombongan dari Bagian Umum tersebut dalam rangka meninjau kondisi kantor KPPN Baubau yang masih relatif baru.

Di kantor yang terletak di Pulau Buton itu, Kepala Kanwil meninjau seluruh ruangan gedung baru KPPN, mulai dari front office, middle office, hingga back office. Di front office, ia menyempatkan diri berdialog dengan petugas FO dan satuan kerja yang sedang dilayani. Selain itu, Kepala Kanwill juga melihat pos satpam, halaman, serta tempat parkir kendaraan yang masih dalam proses pengerjaan.

Setelah meninjau kondisi kantor, Tiarta memberi pengarahan kepada seluruh pegawai KPPN terkait pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN sesuai dengan PMK 169/PMK.01/2012. “Kita harus bisa menikmati penempatan tugas yang telah diberikan oleh Kantor Pusat dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga, nantinya kita bisa bekerja dalam suatu zona aman. Hal tersebut memberikan efek positif baik bagi diri bapak dan ibu maupun bagi organisasi Ditjen Perbendaharaan,” tuturnya memotivasi. Lebih lanjut, Tiarta menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Kanwil dan KPPN ke depannya akan lebih kompleks dan menantang khususnya terkait pelaksanaan spending review, Kajian Fiskal Regional, Government Finance Statistics (GFS), hingga konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sesi pengarahan ini dimanfaatkan oleh para pegawai KPPN untuk mengajukan pertanyaan kepada Kakanwil terkait pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN.

Tidak hanya memberi pengarahan dalam bentuk tanya-jawab, Kepala Kanwil dan rombongan pun turun langsung membantu para pegawai KPPN mengatasi kesulitan atau gangguan yang ditemui. Pejabat dan staf dari Bagian Umum Kanwil turut membantu menyelesaikan masalah mesin handkey dan aplikasi Sistem Informasi Kehadiran (SIK) KPPN yang sempat rusak. Selain itu, mereka juga memberikan pendampingan bagi Subbag Umum KPPN dalam pelaporan keuangan instansi dan pelaporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

Kunjungan kerja tersebut akhirnya ditutup dengan penyerahan Kontrak Kinerja Tahun 2013 oleh Kakanwil kepada Kepala KPPN Baubau, Budiman. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diikat sebagai kontrak kinerja antara Kepala KPPN dengan Kakanwil tersebut diharapkan dapat dimaknai sebagai penyemangat bagi para pegawai KPPN Bau-Bau dalam meningkatkan kinerjanya.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPPN Bau-Bau

Liputan Seminar Kebijakan Fiskal Tahun 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pangkalpinang, djpbn.kemenkeu.go.id - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung menyelengggarakan Kegiatan Seminar Kebijakan Fiskal Tahun 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (30/5), di Hotel Santika Pangkalpinang. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta antara lain dari Instansi vertikal Kementerian Keuangan, Instansi vertikal Non Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi, BUMN/BUMD dan Swasta serta beberapa media lokal di Pangkalpinang.

Dalam laporannya, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Winarto menyampaikan bahwa Seminar ini merupakan kick off dalam mewujudkan nilai sinergi dalam forum bersama di bidang keuangan antara pemerintah daerah dan representasi Kementerian Keuangan di daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Negeri Serumpun Sebalai). Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan APBN baik dari sisi belanja maupun pendapatan.

Seminar ini juga merupakan instrumen untuk mengimplementasikan nilai - nilai profesionalisme dari pengelola anggaran, dengan tujuan memberikan informasi kepada berbagai kalangan mengenai kebijakan fiskal dan ekonomi terkini; memberikan masukan terkait dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang besifat strategis, berdampak luas dan mempunyai kepentingan terhadap daerah; dan mengidentifikasikan masalah-masalah bidang ekonomi sesuai kondisi daerah; serta melakukan pertukaran informasi serta pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imam Mardi Nugroho dalam keynote speech-nya sekali lagi menyampaikan bahwa seminar ini sangat amat bermanfaat sebagai sarana untuk sharing informasi terkait kebijakan ekonomi dan fiskal serta isu-isu lain yang berkembang baik di pemerintah pusat maupun di daerah.

Seminar dipandu oleh Regional Economist untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Bernadette Robiani dengan dihadiri oleh tiga narasumber yang kompeten dibidangnya masing-masing, antara lain dari Kepala Pusat Kebijakan Makro Badan Kebijakan Fiskal, Luky Alfirman, Konsultan Asian Development Bank (ADB), Harmawan Rubino Sugana, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , Nazalyus.

Luky Alfirman dalam paparannya menyampaikan topik Perkembangan Perekonomian Terkini dan Outlook 2013 dengan Pokok Bahasan Perkembangan Ekonomi Global; Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Outlook 2013; Masalah Utama Saat Ini; Tantangan ke Depan; Subsidi BBM dan APBNP 2013. Adapun Harmawan Rubino Sugana memaparkan mengenai Pengelolaan PBB P2 oleh Pemda dengan Pokok Bahasan Seputar Pengalihan PBB P2; Tantangan dan Solusi Implementasi; Starategi Implementasi dan Target Pengembangan Implementasi. Sedangkan Nazalyus memaparkan tentang Potensi Ekonomi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Setelah paparan dari ketiga narasumber dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta. Peserta terlihat sangat antusias terbukti dengan banyaknya pertanyaan sehingga

Liputan Rapat Koordinasi Bersama Kementerian/Lembaga Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bersama Kementerian/Lembaga, Selasa (25/6), di di Aula Lantai 3 Balai Diklat Keuangan Makassar. Acara dihadiri oleh sekitar 450 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Makassar I dan KPPN Makassar II serta seluruh Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel. Acar tersebut digelar sebagai upaya pemberian pemahaman kepada satker terkait tugas-tugas Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN dengan terbitnya PMK No.169/PMK.01/2012 perihal Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulsel Bilmar Parhusip sangat mengharapkan peningkatan kerjasama yang baik dan positif antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan para satuan kerja Kementerian/Lembaga, sebagaimana tema rapat koordinasi, “Sinergi Pelaksanaan Anggaran dan Rekonsiliasi Menuju Tata Kelola dan Peyusunan Laporan Keuangan yang Berkualitas” khususnya yang terkait dengan penyaluran APBN, penyusunan Kajian Fiskal Regional, Laporan Konsolidasian antara LKPP dengan LKPD, penyaluran APBN, Revisi DIPA, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan.

Menurutnya, terkait pelaksanaan anggaran, mulai tahun anggaran 2013 pengesahan DIPA dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Sedangkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan lebih fokus pada monitoring dan evaluasi anggaran. Khusus Penyaluran APBN, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi kinerja para Kepala KPPN karena adanya sinergi dengan satker. Hal ini terbukti terdapat penurunan yang cukup signifikan dalam hal jumlah SPM pada bulan Desember 2012 yang berkurang 16% meskipun dengan pola penyerapan anggaran yang masih mengikuti pola seperti tahun-tahun sebelumnya yang masih bertumpuk pada akhir tahun anggaran, namun pada tahun anggaran 2012 sudah lebih baik dari tahun anggaran 2011.

Sebelum memasuki penyampaian materi oleh para narasumber, dilaksanakan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan secara simbolis antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel dengan satuan kerja yang diwakili oleh tiga perwakilan KPA, yakni Kepala TVRI, Kepala BKKBN dan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan rapat koordinasi ini, dihadirkan beberapa narasumber dan dilakukan dalam dua sesi panelis. Sesi pertama, Kasubdit Data dan Bantuan Teknis Tri Budianto yang mewakili Direktur PA menyampaikan meteri Spending Review, dilanjutkan oleh pemaparan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel Bilmar Parhusip, dengan materi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran 2013 dan rencana tindak atas permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya, Kepala Kanwil DJKN Provinsi Sulselbartra Thaufik, menyampaikan materi Konsep Dasar Pengelolaan BMN.

Sesi kedua menghadirkan narasumber Kabid PP Farhan Fatnanto materi Perdirjen No 22 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil. Kepala KPPN Makassar II Sukemi Mumpuni, menyampaikan materi Tata Cara Penyaluran APBN, Kabid Aklap Edy Nuryadi, menyampaikan materi Penyusunan Laporan Keuangan dan temuan-temuan BPK tahun anggaran 2012 dan tindak lanjut. Terakhir, Kabid Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Provinsi Sulselbartra Bula, menyampaikan materi Pengelolaan BMN dan Rekonsiliasi Pelaporan.

Pada sesi tanya jawab beragam permasalahan dan pertanyaan dilontarkan oleh peserta rapat, diantaranya terkait aturan yang selalu berubah-ubah bahkan kadang-kala menimbulkan multi tafsir, adanya peminjaman/hibah tanah/gedung pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk operasional kantor baru untuk membantu pemerintah daerah tersebut serta permasalahan lain yang sangat antusias disampaikan audiens. Narasumber menanggapi terkait aturan yang cepat berubah, dimaksudkan untuk menjawab beberapa tuntutan akan perlunya pemenuhan transparansi dan akuntabilitas, proses bisnis juga berubah karena tuntutan perkembangan, bila bisnis proses berubah maka SOP berubah bahkan aplikasi juga mengikuti untuk semakin disempurnakan.

Diakhir acara, penutupan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih kepada para peserta rapat atas kesediaan mengikuti rapat sampai berakhir dan harapan agar satuan kerja berkomitmen untuk melaksanakan penyerapan anggaran belanja negara sesuai ketentuan yang berlaku dan bersinergi serta berkoordinasi dengan Kanwil/KPPN sehingga kualitas output menjadi lebih baik dan realisasi belanja meningkat dan proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih baik yang pada akhirnya berdampak pada kualitas Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Tahunan.

Kontributor Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan

Liputan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Tahun 2013
Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id – Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Jumat (5/7), di Hotel Aston Natsepa Ambon. Seminar tersebut dipenuhi sekitar 300 orang undangan terdiri dari unsur civitas Akademika Universitas Pattimura dan tiga kampus perguruan tinggi lainnya, para Pejabat Eselon II, Kepala Dinas/SKPD pemda propinsi dan kota, tokoh pemuda, pemuka masyarakat dan pekerja pers.

Diskusi sempat memanas dalam dialog dua arah antara peserta dan narasumber disekitar masalah defisit anggaran lebih banyak membiayai subsidi selama ini termasuk subsidi BBM dan subsidi energy listrik, namun subsidi ini banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat kelas menengah keatas. “Ini yang bikin cilaka”, celetuk salah satu peserta. “Kalangan menengah dikepulauan Maluku beta bisa itung jari, tapi harga bensin dan solar naik yang menderita semua masyarakat Maluku, katong mo bikin apa”.

Berdasarkan kesimpulan diskusi, sektor manufaktur di Prov Maluku baru tumbuh 1%, paling rendah di seluruh provinsi. Untuk itu semua kalangan perlu mempromosikan kelebihan dan potensi Provinsi Maluku yang berbasis kepulauan. Perlu pembangunan infrastruktur transportasi dan listrik serta semua pihak yang berkepentingan menjaga keamanan dan stabilitas politik.

Seminar dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Maluku, Mattaro Nurdin Arta, sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan. Dalam sambutannya ia menyampaikan, bahwa kegiatan seperti ini diperlukan sebagai media komunikasi antara Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) dengan Pemerintah Daerah, Civitas Akademika, tokoh masyarakat, pemuka masyarakat untuk membicarakan bersama isu-isu penting yang tersirat ataupun tersurat dalam APBN serta arah kebijakan APBN dan pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi di Provinsi Maluku.

Selanjutnya Mattaro Nurdin Arta menyampaikan Arah Kebijakan Fiskal 2013, empat pilar pembangunan untuk memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya penyehatan fiskal. Ia juga mengharapkan agar pertemuan diskusi seperti ini menjadi suatu model media komunikasi. Perlu upaya membiasakan diri yang akhirnya menjadi suatu budaya. Fiskal sehat, politik sehat, ekonomi maju, katong ikut sejahtera.

Seminar sehari menampilkan pembicara dari peneliti senior Badan Analisa Fiskal Makmun dan Kasubdit pada Direktorat Jenderal Anggaran Yonathan, yang juga berlatar belakang penyusun kebijakan fiskal. Sedangkan pembicara ketiga Kepala KPP Pajak Pratama Aly Rahmat Saleh yang berbicara seputar penyerahan ke Pemda PBB-P2. Seminar juga menampilkan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Patimura, Dr. Stella Maris Metekohy yang bertindak sebagai moderator.

Dalam seminar terungkap bahwa masalah utama subsidi BBM adalah harga yang murah, uncontrollable, tidak tepat sasaran, sehingga akan berdampak ke beban fiskal (defisit APBN), defisit current account, opportunity loss, ketidakadilan, dampak lingkungan, praktek penyelundupan dan menghambat pengembangan energi alternatif.

Selanjutnya dipaparkan latar belakang perlunya APBN-P 2013. Hal ini dilakukan karena munculnya beberapa indikator tidak sehat seperti krisis global yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, harga lifting minyak yang cenderung menurun, nilai tukar rupiah terdepresi, ICP berada pada level tinggi, volume BBM bersubsidi meningkat tajam, oleh karena itu diperlukan langkah pengamanan APBN untuk pengendalian defisit, quality spending, menjaga ketahanan perekonomian nasional.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku