Liputan Pengukuhan Change Agent Nilai-nilai Kementerian Keuangan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalselz
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Elin Sumarlina, mengukuhkan 41 pegawai sebagai “Change Agent” di lingkup kanwil, Selasa (9/4), di Aula Kanwil. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan pula internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan kepada 109 pegawai kanwil. Pengukuhan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pegawai dalam membangun pemahaman yang sama mengenai makna nilai-nilai dan perilaku utama Kementerian Keuangan.

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil diawali dengan menyanyikan “Lagu Indonesia Raya”. Sosialisasi dan Internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan disampaikan oleh tiga orang Change Agent yang telah dikukuhkan oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara pada bulan Februari 2013, yaitu Teddy (Kepala Bidang PA), Mimbar Ali Sakti (Kepala Bidang PP) dan Wardaya (Kepala Bidang Aklap). Dilakukan pula Pembacaan dan penandatangan dekalrasi Change Agent. Acara tersebut dikemas dalam suasana yang penuh keakraban dan santai sehingga lebih mudah diresapi oleh seluruh pegawai.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil menyampaikan khusus bagi pegawai yang dikukuhkan sebagai Change Agent pada masing-masing Bagian Umum dan Bidang, agar bisa menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di unit masing-masing dalam mengimplimentasikan Nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Dalam acara Sosialisasi dan Internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan setiap kepala bidang berlomba-lomba untuk memberikan motivasi, diselingi canda tawa, namun tidak mengurangi subtansi materi yang disampaikan, sehingga semua pegawai dapat menyampaikan aspirasi dan keinginan untuk meningkatkan kedisiplinan dan perubahan.

Dari hasil diskusi panjang, disepakati bersama untuk Stop: main game, Start : selalu di tempat kerja, Continuous : IKU tercapai. Saat pemilihan Change Agent, para pegawai sangat antusias untuk menerapkan Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang lebih mendalam lagi dan dengan sukarela mengajukan diri menjadi Change Agent untuk kemajuan Kanwil Kalsel khusunya dan kementerian keuangan pada umumnya.

Acara sosialisasi dan internalisasi diakhiri dengan penyematan PIN Change Agent sebagai simbol bahwa sebagai Change Agent akan selalu berpegang teguh pada Nilai-nilai Kementerian Keuangan, dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi Change Agent secara serempak oleh seluruh pegawai, dan ditutup dengan penandatangan deklarasi Change oleh seluruh pegawai yang disaksikan oleh Kakanwil Kalsel dan para Kepala Bidang. (bram/kalsel).

Liputan Sosialisasi Tatacara Revisi Anggaran TA 2013
Parepare, djpbn.kemenkeu.go.id – Sebanyak 300 orang yang berasal dari 148 Stakeholders KPPN Parepare mengikuti acara Sosialisasi Tatacara Revisi Anggaran TA 2013, Senin (22/4) di Ballroom Dinasty Restaurant. Pada kesempatan ini Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Bilmar Parhusip membuka resmi acara dan memberi  pengarahan kepada seluruh peserta yang hadir.  Bilmar memaparkan tingkat perkembangan capaian realisasi penyerapan anggaran satker pada triwulan I TA 2013 dan perbandingan capaian realisasi penyerapan anggaran  satker pada triwulan I TA 2013 dengan Triwulan I TA 2012, “capaian realisasi penyerapan anggaran satker yang ada di Wilayah KPPN Parepare pada triwulan pertama ini cukup membanggakan karena diatas rata-rata komulatif capaian realisasi penyerapan anggaran yang ada di wilayah sulawesi selatan,” Ucap Bilmar Parhusip yang disambut dengan aplaus dari peserta.

Acara yang bertajuk “Segera Realisasikan Anggaran Dan Wujudkan Pengelolaan Belanja Negara Yang Efektif, Efisien Dan Tepat Sasaran,” juga memaparkan beberapa materi penting, diantaranya Penyampaian Materi Penyerapan Anggaran yang dibawakan oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemaparan Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-32/PMK.02/2013 tentang Tatacara Revisi Anggaran TA 2013, Perdirjen Perbendaharaan No : PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan TA 2013 dan juga demo Aplikasi RKAKLDIPA Online yang dibawakan Oleh Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, tidak ketinggalan Pemaparan Progress Kesiapan Implementasi SPAN yang dibawakan Oleh Ketua KISS KPPN Parepare Tamiru ,  yang didampingi Oleh DSU KPPN Parepare.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala KPPN Parepare Tamiru, juga memberikan Penghargaan KPPN PAREPARE AWARDS untuk Stakeholders Berprestasi, “KPPN PAREPARE AWARDS adalah salah satu bentuk apresiasi kami kepada para Stakeholders,  berkat kerjasama yang baik selama ini sehingga  KPPN Parepare mendapatkan Anugerah Penghargaan sebagai KPPN Percontohan Terbaik Pertama Tipe A1 Non Provinsi Tahun  2012, dan kami harapkan Sinergi yang baik ini dapat lebih  ditingkatkan untuk yang masa akan datang” ucap Tamiru

Adapun Ragam Penghargaan KPPN PAREPARE AWARDS yang diberikan langsung Oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel kepada Stakeholders berprestasi terdiri dari dua kategori antara lain :

KPPN PAREPARE AWARDS untuk Satuan Kerja Terbaik dengan Kriteria Ketepatan Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2012 diberikan kepada :

KPPN PAREPARE AWARDS Untuk Satuan Kerja Terbaik dengan Kriteria Ketepatan Pelaksanaan Rekonsiliasi Tahun Anggaran 2012 diberikan kepada :

Setelah pemberian penghargaan KPPN PAREPARE AWARDS, acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Satuan Kerja antara lain diwakili oleh KPA Polres Barru, KPA Kejaksaan Negeri Sidrap, KPA Pengadilan Negeri Parepare, KPA Rutan Pinrang dan KPA KP2KP Enrekang

Sebelum mengakhiri acara, Plt. Kepala KPPN Parepare berpesan kepada seluruh peserta untuk senantiasa Proaktif untuk belajar mendalami pengetahuan dibidang perbendaharaan “Zaman sudah canggih, Perkembangan Tekhnologi Informasi begitu pesat, oleh karena itu mari kita bersama senantiasa meningkatkan kemampuan up to date mengenai perkembangan IT yang canggih ini terutama dalam menghadapi Implementasi SPAN, jangan sampai Gagap Tekhnologi / Gaptek, Karena pada saat Implementasi SPAN pekerjaan kita akan menjadi lebih simple dan mudah” Ucap tamiru mengakhiri sambutan Penutupan dihadapan ratusan peserta.

Dilaporkan Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare

Liputan Focus Group Discussion (FGD) Triwulan I TA 2013 Satker BLU lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prozvinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Triwulan I TA 2013 Satker BLU lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta, Senin (25/3), di Ruang Bulat Gedung Administrasi Utama RS Dr Sardjito Yogyakarta. Acara tersebut diikuti oleh lima satker BLU yaitu RS. Dr. Sardjito, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga dan Poltekkes Yogyakarta. Selain itu, hadir pula Kepala KPPN Yogyakarta dan Pejabat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Acara dibuka oleh Direktur Utama RS Dr Sardjito Yogyakarta, dr. Mochammad Syafa Hanung, Sp.A. Dalam sambutannya, ia menilai pentingnya kegiatan seperti ini dalam meningkatkan kinerja satker BLU, apalagi kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rangka update knowledge dan sharing isu-isu strategis terkait pengelolaan BLU.

“Hari ini RS Sardjito telah menjadi saksi sejarah perjalanan satker BLU, khususnya di wilayah D.I. Yogyakarta,” terang dokter spesialis anak ini.

FGD BLU kali ini merupakan pelaksanaan yang keempat kalinya sejak pendelegasian fungsi pembinaan PK BLU kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Pada tahun 2013 ini, FGD Satker BLU direncanakan dilaksanakan setiap triwulan . FGD ini menjadi terasa spesial karena untuk pertama kalinya dilaksanakan diluar Kanwil Ditjen Perbendaharaan, sebagai bagian dari kesepakatan para peserta FGD untuk menjadi tuan rumah secara bergiliran. FGD BLU ini juga menjadi akhir kenangan manis Bidang Pembinaan Perbendaharaan (PP) Kanwil, mengingat sesuai PMK 169/PMK.01/2012, pembinaan BLU Pusat selanjutnya akan dilaksanakan oleh Bidang PPA I. Terkait dengan hal tersebut, sebagai pelaksanaan suksesi dan transisi fungsi, panitia FGD merupakan gabungan pejabat/staf Bidang PP dan PA.

Agenda utama FGD Triwulan I Tahun 2013 ini adalah evaluasi pengelolaan keuangan satker BLU wilayah D.I. Yogyakarta TA  2012 dan paparan terkait isu strategis PK BLU. Evaluasi disampaikan oleh Kepala Bisdang Perbendaharaan I – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D. I. Yogyakarta, M.I. Sri Nuryati. Evaluasi mencakup dua hal yaitu pengelolaan RM dan PNBP, dimana berdasarkan data yang ada secara umum hasilnya cukup baik, namun terdapat beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan proses di masa mendatang antara lain pelaksanaan dana APBN-P terkait modal fisik yang belum sesuai ketentuan.

Selanjutnya narasumber kedua, Kasubdit PK BLU, Catur Ariyanto Widodo memaparkan isu-isu strategis terkait pengelolaan keuangan BLU, dari filosofis sampai dengan perkembangan terkini, termasuk terkait tarif dan remunerasi. Catur memberikan pemahaman dengan begitu jelas baik secara konseptual maupun teknis terkait pengelolaan BLU.

Sesi ketiga diisi dengan diskusi dan tanya jawab seputar pengelolaan keuangan BLU. Seluruh satker BLU yang hadir diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, usulan, masukan dan saran kepada kedua narasumber. Sesi yang dipandu oleh Evan Himawan ini berjalan dengan menarik dan hidup sehingga acara melebihi waktu yang telah diagendakan. Selanjutnya FGD ditutup dengan pengarahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro.  

Beberapa hal yang menjadi sorotan Hendro antara lain: terkait temuan BPK terhadap pengelolaan keuangan satker BLU agar dapat dicarikan titik temu sudut pandangnya sehingga sinkron antara kebijakan pemerintah dengan BPK. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dari satker BLU. Terkait sukses tidaknya sebuah BLU, selain pengelolaan kinerja dan keuangan, beliau menambahkan salah satu tolok ukur keberhasilan yaitu tingkat ketergantungan terhadap APBN (RM) yang semakin mengecil.

“Kalau tidak berhasil, satker BLU akan dikembalikan lagi kepada khittahnya, yaitu sebagai satker pengguna PNBP,”  terangnya.

Lebih lanjut Hendro mengharapkan agar hasil diskusi ini bisa menjadi masukan penyempurnaan pengelolaan keuangan BLU yang menjadi kebijakan secara nasional sehingga tujuan utama pembentukan BLU dapat tercapai dengan baik.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil  Yogyakarta

Liputan Sosialisasi Tata Cara Revisi DiPA TA2013 dan Bimbingan Teknis Aplikasi SPM Satker 2013
Mamuju, Perbendaharaan.go.id- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan KPPN Mamuju menyelenggarakan Sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA TA 2013 dan Bimbingan Teknis Aplikasi SPM Satker 2013 yang dilaksanakan di Mamuju pada tanggal 17 April 2013. Sosialisasi dan bimtek tersebut diikuti sebanyak 248 orang peserta, yang tengah bertugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Operator SPM. Sosialisasi dibuka oleh Kepala KPPN Mamuju Nurhidayat.

Penyelenggaraan sosialisasi dan bimtek tersebut dilatarbelakangi, antara lain dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-12/PB/2013 tanggal 8 April 2013 tentang PetunjukTeknis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Ditjen Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013.

Dalam arahannya Nurhidayat menyatakan agar setiap satuan kerja agar selalu tanggap terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan prioritas kebutuhan.  Menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan, dan mempercepat pencapaian kinerja K/L, untuk itu diharapkan dengan terbitnya peraturan tentang tata cara revisi agar setiap satuan kerja membuat perencanaan. Apabila ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka secepatnya dilakukan revisi. Pastikan bahwa tahapan-tahapan proses yang tercermin dari kegiatan-kegiatan berjalan sesuai rencana, agar target yang diharapkan dapat dicapai tepat pada waktunya untuk memaksimalkan pencapaian kinerja sehingga anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dapat segera diserap.

Penyajian materi sosialisasi dan bimtek dibagi dalam dua format penyajian. Format pertama mengenai Tata Cara Revisi DIPA disampaikan oleh narasumber dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Format kedua adalah materi yang bersifat teknis yaitu tentang Aplikasi SPM 2013, disampaikan oleh narasumber dari KPPN Mamuju.

Kegiatan sosialisasi dan bimtek tersebut ditutup oleh Nurhidayat. Dalam arahannya ia  mengajak seluruh peserta untuk menjaga kesinambungan dan persamaan persepsi. KPPN Mamuju telah membentuk tim yang sewaktu-waktu dapat dihubungi dan secara rutin akan mengunjungi satuan kerja, khususnya yang pagu DIPA-nya besar namun penyerapannya rendah. Tujuannya adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi satker.

Oleh : Sapto Dwi N. dan Wisnu Sri Baroto (Kontributor KPPN Mamuju)

Liputan Sosialiasi Aplikasi SAKPA, SIMAK BMN dan Penyusunan Laporan Keuangan
Purwodadi, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Purwodadi menggelar kegiatan sosialisasi aplikasi SAKPA, SIMAK BMN dan penyusunan laporan keuangan, Selasa (19/3). Kegiatan tersebut dilakukan mengingat adanya pergantian operator SAI yang baru pada satker-satker dalam wilayah kerja KPPN Purwodadi, ditambah masih terjadi keterlambatan dalam penyampaian berkas laporan keuangan bulanan satker ke KPPN. Sampai dengan periode Februari 2013 tingkat rekonsiliasi elektronik (via email) pada KPPN Purwodadi mencapai 81%.

Sebanyak 53 peserta hadir pada acara tersebut, yang terdiri dari seluruh satker mitra KPPN Purwodadi dari Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora. Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala KPPN Purwodadi, Sri Utami. Dalam sambutannya ia memberikan semangat dan motivasi kepada peserta agar senantiasa menyampaikan rekonsiliasi dan laporan keuangan secara tepat waktu dengan data yang akurat. Selanjutnya bagi peserta diberikan pre test dan dilanjutkan dengan materi yang terdiri dari dua sesi. Sesi pertama disampaikan tentang mekanisme rekonsiliasi, aplikasi SAKPA dan SIMAK BMN oleh Khusnul Fuad dan sesi kedua tentang pedoman penyusunan laporan keuangan oleh Sri Pujiati. Sesi materi ini dipandu oleh moderator yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor.

Dengan berpedoman pada PMK No.171/PMK.06/2007 yang telah diubah dengan PMK No. 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat , Perdirjen Perbendaharaan no. PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN dan Perdirjen Perbendaharaan no. PER-19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian LK sesuai dengan PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, para peserta diingatkan bahwa rekonsiliasi ke KPPN adalah suatu kewajiban, dan akan diberikan sanksi bagi yang telambat. Selain itu dihimbau kepada para peserta agar dapat menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK) melalui email terlebih dahulu dan mengirimkan berkas melalui sarana tercepat. Sebagai tambahan, diberikan materi tentang rekonsiliasi online yang diharapkan kedepan untuk rekonsiliasi lebih mudah dan cepat. Untuk aplikasi SAKPA diberikan update terbaru dan SIMAK BMN diberikan materi tentang penyusutan. Pada sesi kedua, peserta diberikan materi tentang tata cara penyusunan Laporan Keuangan sesuai PER-55/PB/2012, hal ini terkait penyampaian laporan keuangan satker ke KPPN yang belum 100%, ditambah lagi masih banyak yang belum memenuhi pedoman terbaru tersebut. Pada sesi diskusi peserta memberikan pertanyaan tentang kemudahan dalam pengambilan data SP2D untuk input pada aplikasi SAKPA.

Pada akhir acara sebelum post test, diberikan doorprize bagi peserta yang mendapat nilai pre test tertinggi yaitu MIN Gubug Kab. Grobogan dan peserta teraktif dari MTSn Jepon Kab. Blora.  Dari hasil pre test dan post test didapatkan hasil peningkatan nilai peserta yang menunjukkan bahwa penyampaian materi dapat diterima oleh peserta dan semoga dapat memberikan manfaat bagi semuanya.

Oleh: K. Fuad - Kontributor KPPN Purwodadi

Liputan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-55/PB/2012, Penyegaran SAI, dan LPJ Bendahara
Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id -Penyerapan Anggaran Cepat, Laporan Keuangan Tepat, ungkapan itu secara tidak langsung merupakan output yang diharapkan oleh KPPN Sekayu dari kegiatan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-55/PB/2012, Penyegaran SAI, dan LPJ Bendahara, Rabu (20/3). Acara diikuti oleh 65 peserta dari 60 satker di lingkup wilayah kerja KPPN Sekayu. Kepala KPPN Sekayu, Ander, mengungkapkan pentingnya pemahaman yang lebih akan peraturan tersebut demi terwujudnya kelancaran pelaksanaan mekanisme pencairan dana dan pertanggungjawaban laporan keuangan.

“Dalam rangka terlaksananya ketepatan laporan keuangan dan percepatan penyerapan anggaran Kementerian Keuangan /Lembaga, Ditjen Perbendaharaan, sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Perbendaharaan Negara,” kata Ander saat membuka acara. “Hal ini sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Menurut penyelenggara, penyampaian LPJ Bendahara yang kurang tepat dan lambat, serta penyerapan anggaran yang masih tersendat di awal tahun ini merupakan latar belakang diadakannya sosialisasi tersebut. Pemahaman yang kurang mengenai peraturan terkini, terutama mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan, merupakan salah satu faktor penghambat akan penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban laporan keuangan. “Ibarat perang, kita ini adalah prajurit, dan peraturan adalah perisai, peraturan diciptakan untuk melindungi kita, maka pahami dan aplikasikan dengan benar sebagai bekal kita di medan perang ” kata Kepala KPPN Sekayu mengibaratkan.

Sosialisasi diadakan dari pukul 09.00 WIB s.d 15.00 WIB. Materi disampaikan oleh Kepala KPPN Sekayu, Kepala Seksi Verak, dan Pelaksana dari Seksi Verak. Pemateri pertama adalah Kepala KPPN Sekayu yang menjelaskan gambaran mengenai Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Pemateri kedua adalah Kepala Seksi Verak, Teguh Budiarto yang menyampaikan secara detail mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan sampai dengan permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Ruben Fabian Posma, pelaksana seksi verak kemudian melanjutkan dengan penjelasan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban LPJ Bendahara secara detail, dimulai dari pembukuan Buku Kas Umum (BKU), penjabaran transaksi –transaksi ke dalam buku-buku pembantu (seperti Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu UP, dan Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan Dinas dan Buku Pembantu Lain-lain), dan tatacara penyusunan LPJ Bendahara. Penjelasan mengenai LPJ Bendahara sekaligus menutup acara sosialisasi dan bimtek sore itu.

“Diharapkan setelah mengikuti sosialisasi ini, satuan kerja semakin mumpuni dalam menyusun laporan keuangan, khususnya LPJ Bendahara, dengan begitu setidaknya telah hilang satu faktor penghambat penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban laporan keuangan,” ungkap Kepala KPPN Sekayu, mengakhiri acara sosialisasi.

Oleh: Stephanus Kukuh Dewanto

Liputan Rapt dan Sosialisasi Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Jember
Jember, djpbn.kemenkeu.go.id - Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi dalam rangka pelaksanaan TSA (Treasury Single Acount) antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Pimpinan Bank Umum Nasional yang ditetapkan sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi, harus benar-benar dipahami khususnya berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini antara Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN dengan KPPN setempat sebagai Kuasa BUN di Daerah. Demikian Kepala KPPN Jember Darmawan didampingi Kepala KPP Pratama Jember Junanda saat menyampaikan sambutan rapat dan pemaparan sosialisasi Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Jember pada Hari Rabu Tanggal 17/4 di Ruang Rapat KPPN Jember.

“Apa artinya penyerapan dana APBN maksimal kalau tidak diimbangi dari sisi penerimaan Negara yang optimal untuk itu peran Bank/Pos persepsi terhadap penerimaan Negara harus dioptimalkan, kami akan dorong terus agar penerimaan Negara maksimal antara lain dengan monitoring langsung terhadap pelaksanaan jam buka dan jam tutup di loket layanan Bank/Pos Persepsi, demikian juga status Bank/Pos Persepsi menyangkut ijin operasional untuk menerima setoran penerimaan Negara.” Tegas Darmawan.

Dalam kegiatan yang dihadiri 15 pimpinan Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Jember tersebut juga dilakukan reviu terhadap capaian kinerja Bank/Pos Persepsi TA 2012 dan Triwulan I TA 2013 oleh Kepala Seksi Bank sebagai upaya evaluasi sehingga potensi Bank/Pos persepsi bisa ditingkatkan dalam rangka penerimaan negara termasuk meminimalisasi terjadinya kesalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Sementara Kepala KPP Pratama Jember Junanda mengingatkan batas akhir penyampaian PPH Badan dan sanksi denda keterlambatan sehingga diharapkan Bank/Pos persepsi memperhatikan betul jam layanan di loket, termasuk para petugas cermat menginput data baik NPWP, Akun maupun data terkait sehingga tidak terjadi kesalahan yang merugikan wajib pajak.

Dalam kegiatan tersebut juga diberikan reward kepada Bank/Pos Persepsi terbaik TA 2012 yang dibagi dalam 3 kategori. Untuk Kategori Penerimaan daatas 100 Miliar diraih Bank BRI Lumajang, Kategori sampai dengan 100 Miliar Bank Jatim Lumajang, serta kategori sampai dengan 25 Miliar diarih Bank Bukopin.

Diakhir acara dilakukan pembentukan Forum Komunikasi Bank/Pos Persepsi ( FKBPP) Jember. Dalam kesempatan tersebut, secara aklamasi terpilih sebagai Koordinator Kepala KPPN Darmawan dan Kepala Cabang Bank BNI Jember Stefanus Darsono. kegiatan pertemuan rapat koordinasi direncanakan setiap tiga bulan sekali dengan tempat penyelenggaraan secara bergilir.

Oleh: Budiarto Widodo, Kontributor KPPN Jember

Liputan Rapat Koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat
Bukittinggi, djpbn.kemenkeu.go.id - Memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2013 serta sebagai tindak lanjut dari Rapat Pimpinan yang dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu lalu, Kanwil Ditjen Pebendaharaan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi bersama enam KPPN lingkup Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 s.d. 21 April 2013 di Kota Bukittinggi. Rakor kali ini mengusung tema “Mewujudkan Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sebagai Representasi Perwakilan Kementerian Keuangan Bidang Fiskal di Daerah”. Agenda Rapat ini berfokus pada tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan Kanwil dan KPPN sesuai dengan PMK 169/PMK.01/2012 serta pemecahan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pebendaharaan Provinsi Sumatera Barat Suharyanto, menyampaikan bahwa dalam rangka memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2013, serta sebagai tindak lanjut dari Rapat Pimpinan Nasional yang dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu lalu, maka rakor ini digelar.

Selanjutnya, Rakor dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Pebendaharaan Provinsi Sumatera Barat Muhson. Dalam sambutannya, Muhson menyampaikan hal-hal terkait penambahan tugas dan fungsi baru yang akan diemban oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan perannya yang cukup strategis sebagai perwakilan kementerian keuangan di daerah, juga adanya struktur baru pada KPPN sesuai PMK 169/PMK.01/2012.

Bertepatan dengan Pelaksanaan Rapat Koordinasi, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (PUSHAKA) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan juga mengadakan kegiatan Penilaian Kinerja Kementerian Keuangan di kota Bukitinggi. Dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Ki Agus Badaruddin menyampaikan beberapa hal penting, yaitu mengenai pelimpahan tugas dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Kebijakan fiskal yang akan dilaksanakan di daerah. Selain itu para peserta rapatpun mendapatkan informasi tentang cikal bakal lahirnya PMK 169/PMK.01/2012. K. A. Badarudin menyampaikan juga mengenai pentingnya fungsi Kepatuhan Internal sebagai sebuah struktur baru pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan maupun KPPN.

Sebelumnya, Jumat (19/4) pagi, Sekretaris Jenderal menyempatkan diri untuk bertemu dengan jajaran pimpinan Kanwil DJPB Prov. Sumatera Barat, KPPN Se-Sumatera Barat, KPP Pratama Bukittinggi dan KPKNL Bukittinggi, di aula KPPN Bukittinggi. Pertemuan tersebut dimoderatori oleh Kepala KPPN Bukittinggi selaku tuan rumah, Ahmad Fahmi dan dibuka oleh Bapak Muhson. Dalam pertemuan tersebut K. A. Badarudin menyampaikan mengenai pentingnya Sinergi antar Pimpinan dan Kantor di daerah sehingga Kementerian Keuangan dapat semakin solid dan dapat memberikan pelayanan secara sempurna.

Rakor selanjutnya melakukan pembahasan dan pencarian solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi serta strategi dan rencana kerja yang akan dilaksanakan ke depan demi pelayanan yang semakin baik kepada stakeholders cukup memakan waktu dan energi pada hari kedua pelaksanaan Rapat Koordinasi. Pada hari terakhir setelah penyelenggaraan penutupan Rapat Koordinasi diadakan Capacity Building berupa Permainan Manajemen di alam terbuka yang diikuti oleh seluruh peserta Rakor, baik Pejabat maupun pelaksana yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para peserta khususnya dalam meningkatkan rasa kebersamaan, tanggung jawab dan kerjasama tim. Pada acara tersebut semua peserta terlibat aktif dan sangat antusias mengikutinya.

Oleh: Dicky – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat