Workshop Tata Cara Penyaluran Dana Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Kudus, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Kudus menggelar acara workshop Tata Cara Penyaluran Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) satuan kerja lingkup KPPN Kudus, Kamis (21/2), di Hotel Griptha.

Acara dibuka secara langsung oleh Kepala KPPN Kudus, Saritano.  Dalam sambutannya ia menghimbau kepada pengelola keuangan satker yang hadir untuk memulai penyerapan anggaran dari sekarang agar realisasi tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Saritano juga berharap agar tidak ada lagi ada retur SP2D akibat kesalahan rekening.

Dalam kesempatan tersebut, Selain dihadiri dua orang dari 104 satuan kerja lingkup KPPN Kudus, acara workshop juga dihadiri perwakilan dari empat bank operasional I mitra kerja yaitu : Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BTN cabang Kudus. Dengan demikian, permasalahan satuan kerja terkait dengan bank operasional I mendapat tindak lanjut dari perwakilan bank operasional I yang hadir.

Materi yang disampaikan terdiri dari 3 sesi dari KPPN Kudus dan 4 sesi disampaikan oleh masing-masing bank. KPPN Kudus menyampaikan PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disampaikan oleh Maitimu Alfret, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-14/PMK.05/2013 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara disampaikan oleh Sudarsih dan Materi Penatausahaan Kas dan Penyusunan LPJ Bendahara Instansi oleh Sri Isnaeni.

Perwakilan bank yang hadir dalam acara workshop menyampaikan program-program mereka dalam mengelola retur dan menghindari retur sp2d. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah retur. Masing-masing bank operasional memberikan contact person yang dapat membantu segala permasalahan berkaitan dengan pencairan SP2D maupun penerimaan Negara di bank mitra kerja KPPN Kudus.

Setelah perwakilan bank operasional menyampaikan paparannya, Kepala KPPN Kudus mengumumkan satuan kerja berprestasi berdasarkan 2 kategori:

Sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja tersebut KPPN Kudus memberikan kartu MURIA (MUdah, Ramah, dan tanpa bIayA). Dengan kartu Muria ini, petugas satker memiliki prioritas, yaitu: tanpa antri pada semua layanan di KPPN Kudus dan bebas memilih petugas di front office.

Di akhir acara di sediakan waktu khusus untuk Forum Discussion Group (FDG) antara KPPN Kudus, satuan kerja dengan Bank Operasional I mitra kerja KPPN Kudus, dengan moderator Saritano yaitu untuk membahas permasalahan terkait pencairan anggaran dari tingkat satuan kerja ke KPPN Kudus sampai dengan pencairan anggaran di Bank Operasional I dan membahas permasalahan di Satuan Kerja.

oleh : kontributor KPPN Kudus

Liputan Penyerahan  LKKL Award Tahun 2012 Kanwil DJPB Provinsi DIY dan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 dan PER-1/PB/2013
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  mengundang 137 UAPPA-W dan para Kepala DPPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada acara Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan LKKL, dan PER-1/PB/2013 tentang Penyesuaian Sisa  Pagu DIPA  Terkait  SSPB. Kegiatan tersebut digelar bersamaaan dengan Penyerahan

Penghargaan kepada Pemenang LKKL Award Tingkat  UAPPA-W TA 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Pebruari 2013 di Aula lantai 3 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY.

LKKL Award  ini merupakan apresiasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan  kepada seluruh  UAPPA-W yang telah  menyusun dan  menyajikan laporan keuangan dengan kualitas baik sebagaimana diamanatkan  dalam peraturan-peraturan terkait penyusunan LKKL. Seiring dengan penambahan tugas baru pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang berhubungan dengan Pemda terutama  terkait konsolidasi  laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah, di masa yang akan datang Kanwil berharap dapat memberikan apresiasi tidak hanya kepada UAPPA-W pengelola dana APBN namun juga kepada Pemda selaku Pengelola APBD,  demikian sambutan Kepala Kaneil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Hendro Baskoro sekaligus membuka acara sosialisasi tersebut.

 Kegiatan Sosialisasi tersebut selain dihadiri oleh  seluruh  Pimpinan  UAPPA-W  sebanyak 137 UAPPA-W, juga dihadiri 6 Pimpinan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPAKD) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kepala KPPN, dan 3 Kasi Vera KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Pemberian penghargaan kali ini dilakukan berdasarkan penilaian kualitas LKKL yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori UAPPA-W Kecil (dengan jumlah satker sampai dengan 3), dan kategori  UAPPA-W Besar (dengan jumlah satker lebih dari 3).

Selanjutnya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga tugas tambahan Kanwil Ditjen Perbendaharaan di masa depan, yaitu pertama, pembinaan dan bimtek pen

gelolaan keuangan daerah (termasuk BLU daerah), pelaksanaan anggaran daerah dan pengelolaan kas daerah.

Tugas kedua adalah melakukan kompilasi data APBD, pengelolaan manajemen pemerintah daerah dalam rangka spending review, pemantauan laporan realisasi penggunaan dana transfer dan melakukan fasilitas penyampaian informasi keuangan daerah.

Sedangkan tugas yang  ketiga, yaitu membimbing K/L agar laporan keuangan  ke depan diharapkan semakin baik, tidak hanya dari sisi penyajian, namun sekaligus dapat menjadi cerminan berkualitasnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, pembenahan tata kelola aset negara ke arah yang lebih tertib dan akuntabel.

Disamping itu, Hendro juga menjelaskan bahwa di sisi lain perlu digarisbawahi pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Penerapan penyelenggaraan SPIP menekankan pentingnya komitmen dari pimpinan instansi pemerintah sekaligus akan menjadi bukti nyata penyelenggaraan pemerintah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan menjamin akuntabilitas pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah negara.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, materi Implementasi PER-55/PB/2012 dan PER-01/PB/2013 disampaikan Kabid Aklap-- Endah Martiningrum, dan dilanjutkan  dengan sharing dan motivasi dari Kepala Dinas DPPKAD Kota Yogyakarta, Kadri Renggono.

Tidak kalah pentingnya acara Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor               PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan LKKL, dan PER-1/PB/2013 tentang Penyesuaian Sisa Pagu DIPA terkait SSPB, sekaligus Penyerahan Penghargaan kepada Pemenang LKKL Award Tingkat  UAPPA-W Tahun 2012  diliput dan disiarkan oleh TVRI Jogja.

Sosialisasi pada hari kedua, Kamis, tanggal 28 Pebruari 2013, diikuti oleh 137 orang staf operator/ penyaji  laporan  tingkat UAPPA-W dan 6 orang operator/penyaji laporan Koordinator Wilayah. Adapun pelaksanaannya dibagi menjadi dua sesi,  masing-masing sesi diikuti oleh 73 dan 70  orang dengan nara sumber para Kepala Seksi di Bidang Aklap.

Kanwil Ditjen Pertbendaharaan Provinsi DIY mengharapkan Forum Sosialisasi tersebut dapat membangun sinergi dan komunikasi dengan para Kepala DPPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota se-DIY dalam rangka mewujudkan Laporan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Daerah serta penyusunan GFS.

Kontributor Kanwil DJPB Provinsi DIY : Martina Sri Mulyani

Liputan sosialisasi tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN KPPN Sibolga
Sibolga, djpbn.kemenkeu.go.id - Upaya peningkatan kualitas penyerapan dana APBN oleh seluruh satuan kerja kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan APBN terus digalakkan. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pencairan dana dan keakuratan penarikan dana satker serta perkiraan dana harian KPPN dan untuk mewujudkan kesamaan pemahaman dan terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN di wilayah pembayaran KPPN Sibolga, maka dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi kepada kantor/satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Sibolga. Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Bimbingan teknis Aplikasi Petunjuk Operasional Kegiatan 2013 dan Aplikasi SPM 2013 juga dipandang perlu untuk memperkenalkan aplikasi yang berkaitan dengan rencana penarikan dana harian satker dan untuk memperlancar proses pencairan dana.

Pada tanggal 6 Februari 2013, KPPN Sibolga menyelenggarakan acara sosialisasi PMK 190/PMK.05/2012 dan bimbingan teknis Aplikasi POK 2013 dan Aplikasi SPM 2013. Acara tersebut diselenggarakan di Graha Aulia Bank Indonesia Sibolga.Tujuan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini adalah dapat  memberikan kesamaan pemahaman tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan PMK 190/PMK.05/2012, meningkatkan kelancaran pelaksanaan pencairan dana dan keakuratan penarikan dana satker serta perkiraan pencairan dana harian KPPN. Peserta penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini adalah para Pejabat Perbendaharaan Negara Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan operator komputer masing-masing satuan kerja. Peserta yang hadir dari 60 satker di wilayah pembayaran KPPN Sibolga.

Kegiatan ini dibuka Kepala KPPN Sibolga, yang oleh beliau dilanjutkan dengan pandangan umum dasar PMK Nomor 190/PMK.05/2012. Dalam sambutannya Kepala KPPN Sibolga menyampaikan bahwa PMK 190/PMK.05/2012 diharapkan benar-benar dipahami oleh para pejabat perbendaharaan negara terutama pada saat pengajuan tagihan dari PPK sampai diajukannya SPM ke KPPN. Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga diharapkan sampai triwulan I tahun 2013 dapat mencapai realisasi belanja modal dan belanja barang sampai 20%. Beliau juga kembali menegaskan bahwa layanan KPPN Sibolga transparan, tepat waktu, pasti dan tanpa biaya. Sesi berikutnya adalah sosialisasi PMK 190/PMK.05/2012  yang disampaikan oleh Tengku Yustisia (Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Sibolga) dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya kegiatan bimbingan teknis Aplikasi POK 2013 dan Aplikasi SPM 2013 disampaikan oleh Fazrul Ichsan (Staf Front Office dan Supervisor KPPN Sibolga) yang langsung dipraktekkan oleh para operator masing-masing satuan kerja. Pada kegiatan ini, Bank Indonesia Sibolga yang diwakili oleh Bapak Andi, juga menyampaikan materi tentang Uang Rupiah dan Keaslian Uang Rupiah.

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku 1 Januari 2013, pada saat PMK ini mulai berlaku maka PMK 134/PMK.06/2005 dan PMK 170/PMK.05/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Satuan Kerja berkewajiban menyampaikan rencana penarikan dana harian, mingguan dan bulanan. Satker diharapkan agar pada akhir kuartal I tahun realisasi belanja modal dan belanja barang bisa mencapai 20%. Secara umum penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis ini berjalan dengan baik dan lancar serta mendapatkan respon positif dari para peserta.

Oleh : Tengku Yustisia – kontributor KPPN Sibolga
Editor : Bambang Kismanto

Liputan KPPN Jambi Award III
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Jambi seolah tiada kenal lelah untuk meneruskan karyanya di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah , dengan mengambil tempat di aula KPPN Jambi pada tanggal 28 Februari 2013 kembali mengadakan Sosialisasi Pelaporan Keuangan , Aplikasi SAKPA dan Penganugerahan KPPN Jambi Award 2012 dengan dihadiri 400 undangan yang terdiri dari bendahara pengeluaran dan petugas SAKPA.

Dalam sambutannya membuka acara Kepala KPPN Jambi, Kukuh Setiawan mengatakan bahwa KPPN Jambi di tengah kesibukannya dengan tugas pokok sebagai Bendahara Umum Negara tidak pernah lupa untuk terus membekali satker dengan kemampuan dan ketrampilan yang memadai sebagai pengelola keuangan. Terlebih saat ini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sedang berjalan di dua tahun pelaporan yaitu tahun pelaporan 2013 yang sementara bergulir dan tahun 2012 dalam kerangka mempersiapkan LKPP Audited. Persoalan pagu minus, ralat SPM dan SSBP / SSPB yang tinggi , revisi RKAKL / POK / DIPA yang tidak melihat realisasinya dan penyelesaian UP/TUP yang belum tuntas masih merupakan permasalahan yang dominan di tahun 2012. Artinya permasalahan tersebut sebenarnya ada di tingkat satker namun terbawa ke KPPN karena muara semua transaksi keuangan akan mengalir ke Bendahara Umum Negara. Artinya para pengelola keuangan harus cerdas memahami , mendalami dan melaksanakan semua prosedur terkait perencanaan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran. “Semoga dengan sosialisasi dan bimbingan teknis serta pemberian apresiasi oleh KPPN Jambi satker dapat lebih meningkat pemahamannya terhadap Pertanggungjawaban anggaran khususnya pelaporan keuangan,” tutup beliu mengakhiri sambutan.

Acara dilanjutkan dengan Sosialisasi Mekanisme Rekonsiliasi TA.2013 dan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-55/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang menggantikan Perdirjen Perbendaharaan Per-65/PB/2013 serta Bimbingan teknis Aplikasi SAKPA 2013 oleh narasumber Nugroho dan Rocky Zaky Vijay. Pada kesempatan itu KPPN Jambi juga meluncurkan layanan khusus Hallo Rekon yang berada di nomor 081274968382 yang dapat digunakan oleh satker untuk berkonsultasi jarak jauh terkait permasalahan rekonsiliasi , laporan keuangan dan LPJ bendahara sehingga diharapkan satker yang mengalami permasalahan pelaporan keuangan dapat dibantu dengan layanan komunikasi jarak jauh.

Di penghujung acara sebelum dilakukan penyerahan penghargaan kepada satker , Kasi Vera menjelaskan criteria penilaian pemberian award tahun 2012 diantaranya adalah satker yang sepanjang tahun tidak pernah terlambat menyampaikan Laporan keuangan bahkan selalu tercepat setiap bulannya , tidak memiliki pagu minus, paling sedikit melakukan ralat SPM, Uang persediaan tahun 2012 telah nihil pada 31 desember 2012, untuk LPJ benlu ditambah kesinambungan saldo LPJ selalu sesuai pertanda benlu secara tertib dan teratur melakukan pembukuan dan tidak pernah melakukan ralat LPJ.

Adapun pemenang KPPN Jambi award untuk kategori rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan adalah

Untuk Kategori Partisipasi LPJ Bendahara Pengeluaran adalah

Acara pada hari itu juga mendapat kejutan dari TVRI Jambi yang melakukan liputan acara dan wawancara dengan Kepala KPPN Jambi untuk disiarkan pada Berita Jambi jam 17.00 dalam segmen “Forum SKPD”. Ini menambah gembira seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk suksesnya acara tersebut. Jerih lelah sepanjang hari menjadi sirna melihat KPPN jambi mengudara di TVRI . B

Ole: Rocky dan Rinto – Kontributor KPPN Jambi
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan sosialisasi Sistem Akuntasi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, djpbn.kemenkeu.go.id - Itulah tema besar yang diusung oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) ketika melakukan sosialisasi Sistem Akuntasi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) kepada instansi vertikal kementerian negara/ lembaga lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013, bertempat di Hotel Orchardz Pontianak.

Acara sosilalisasi tersebut diikuti oleh para pejabat eselon IV yang menangani perencanaan, pelaksanaan anggaran, atau akuntansi dan pelaporan dari satker lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat, dengan narasumber dari Kantor Pusat dan Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat. Adapun maksud dan tujuan acara sosialisasi adalah untuk memberikan pembelajaran kepada satker dan pegawai Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan di bidang akuntansi dan pelaporan pada pemerintah pusat.

Dalam acara sosialisasi tersebut juga disampaikan pemberian piagam penghargaan oleh Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Kalbar kepada enam satker UAPPAW terbaik dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan penyampaian LKKL tingkat UAPPAW tahun 2012. Adapun keenam satker yang menerima penghargaan tersebut, antara lain: BPS Prov. Kalbar (Peringkat I), Dinas Budpar Prov. Kalbar (Peringkat II), Kanwil Kemenag Prov. Kalbar (Peringkat III), sedangkan TVRI Stasiun Pontianak (Harapan I), BPOM Pontianak (Harapan II), dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak (Harapan III).

Acara diawali dengan pembukaan yang berisi pengarahan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Marni Misnur yang mengharapkan kepada seluruh peserta sosialisasi untuk dapat menggali ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya dari para narasumber sehingga dapat memperoleh manfaat dan bekal yang cukup untuk dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Acara dilanjutkan dengan Pelaksanaan Sosialisasi dengan narasumber dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan (Dit. APK) dengan susunan materi: Gambaran Umum SAP (Indra Soeparjanto), Interpretasi Pernyataan SAP no. 02 dan no. 03 (Hamim Musthofa), Buletin Teknis no. 11 dan no. 12 (Masta Manurung), Bagan Akun Standar (Hamim Musthofa), dan Mekanisme Pengelolaan Hibah pada Pemerintah Pusat (Hamim Musthofa).

Sosialisasi ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Kalimantan Barat. Kakanwil menyampaikan apresiasinya atas kesetiaan para peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian acara sampai akhir. Selain itu disampaikan juga agar peserta sosialisasi sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan keuangan satker dapat memastikan semua elemen data yang tercantum dalam Laporan Keuangan adalah data yang andal dan akurat.

Dalam acara penutupan sosialisasi tersebut, kakanwil juga menyampaikan pemberian sertifikat kepada seluruh peserta, serta memberikan hadiah berupa souvenir bagi enam peserta yang mendapatkan hasil terbaik dalam pre-test dan post-test.

Kaswiyono dan Maryono (Kontributor Kanwil Djpbn Pontianak)

 

Liputan Pengambilan Sumpah PNS di KPPN Batam
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id -KPPN Batam mengambil  sumpah pengangkatan tiga PNS baru, Jumat (22/2), di Aula KPPN Batam. Pegambilan sumpah dilakukan oleh Kepala KPPN Batam Fauzi Syamsuri. Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji dan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 3 disebutkan bahwa salah satu kewajiban setiap PNS adalah mengucapkan sumpah/janji, oleh karena itu KPPN Batam mengadakan pengangkatan tersebut bagi pegawainya yang belum disumpah PNS.

Pelaksanan sumpah yang dihadiri oleh saksi-saksi yang juga merupakan pegawai KPPN Batam ini berlangsung khidmat. Selesai acara pengangkatan PNS ini, dilanjutkan dengan pengarahan dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau R.M. Wiwieng Handayaningsih yang bertempat di Ruang Rapat KPPN Batam.

Wiwieng berpesan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, “Kita sudah komit dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang sudah ditetapkan sejak tahun 2011, artinya bukan hanya dihafal, tetapi sudah seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jika kita benar-benar menjalankan ke-5 poin dari Nilai-Nilai Kementerian Keuangan tersebut, dijamin kita semua masuk surga. Iya benar, bisa masuk surga semuanya”, ujarnya diikuti dengan senyuman dari seluruh pegawai KPPN Batam.

Selain itu, Kepala Kanwil memberikan selamat kepada KPPN Batam atas pencapaian survey kepuasan yang menduduki peringkat ke-2 . Dari seluruh KPPN yang disurvey, KPPN Batam memperoleh nilai 4,12. Ini merupakan capaian yang sangat positif karena KPPN Batam dapat melebihi nilai minimal yaitu 4,10. Dirinya pun berpesan, agar capaian ini semakin ditingkatkan lagi. Salah satunya dengan lebih sering melaksanakan Gugus Kendali Mutu (GKM). Karena pada saat GKM inilah seluruh pegawai dapat saling men-sharing pengetahuan jangan sampai mutitafsir. Sehingga pelayanan yang diberikan sama rata. Khususnya untuk petugas FO (Front Office). Karena petugas FO ini mewakili kantor, di FO inilah tercermin representasi kantor. Jadi pengetahuan di FO harus sama, jika ada yang belum paham harus samakan persepsi, dan dalam acara GKM lah semua pegawai dapat saling berbagi untuk menyamakan persepsi. Selain itu, Ibu Kanwil pun mendengarkan penjelasan tugas, pokok dan fungsinya dari seluruh Kepala Seksi yang ada di KPPN Batam.

Oleh: Nike C. Yuda – Kontributor KPPN Batam

Liputan Sosialisasi PMK Nomor 190/PMK.05/2012 di KPPN Makale
Makale, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Makale menggelar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, (6/2), di Aula KPPN Makale. Dalam kesempatan tersebut, KPPN Makale mengundang para Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatangan SPM satuan kerja wilayah pembayarannya untuk mendapat sosialisasi tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Adanya peraturan-peraturan terbaru mengenai mekanisme pencairan dana menjadi alas an utama penyelenggaraan acara tersebut. KPPN Makale memandang perlu adanya penjelasan lebih lanjut dan terukur, agar peraturan-peraturan tersebut dapat diterapkan secara optimal baik oleh KPPN maupun satuan kerja. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Makale yang baru, Syafrial mengungkapkan bahwa Toraja adalah kabupaten yang luar biasa, yang merupakan salah satu icon kebudayaan dan pariwisata di Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia, Sehingga diharapkan satuan kerja yang luar biasa menjadi harapan Kepala KPPN Makale.

KPPN Makale berupaya memberikan gambaran umum tentang mekanisme pencairan dana, memberikan gambaran tugas pokok dan fungsi pejabat-pejabat pengelola keuangan, menyampaikan perubahan-perubahan atas aturan sebelumnya (PMK 134/PMK.06/2005, PER 66/PB/2005 dan PER-11/PB/2011), memberikan gambaran tentang penyelesaian tagihan negara, menyampaikan tata cara pengujian SPP dan penerbitan SPM, menginformasikan penyelesaian retur SP2D dan permintaan pengembalian penerimaan, menjelaskan tata cara pembayaran tagihan yang bersumber dari dana PNBP dan PHLN serta menyampaikan mekanisme koreksi/ralat SPP, SPM dan SP2D.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Sardju. Selama acara berlangsung para peserta mengikuti dengan antusias, hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang hadir dan partisipasi peserta dalam sesi tanya jawab. Pada akhir acara, Kepala KPPN Makale menyampaikan yel-yel sebagai penyemangat dan bentuk interaksi antara KPPN Makale dengan stakeholdernya. Syafrial menyerukan, “SEMANGAT SIANG!,” dengan kompak peserta menyambut, “TORAJA LUAR BIASA.”

Kontributor KPPN Makale : Andi Ramlan PL & LaLu Fauzul Muna

Watampone, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk meningkatkan pemahaman satuan kerja mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, KPPN Watampone mengadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-190/PMK.05/2012 dan Bimtek Aplikasi SPM 2013 pada tanggal 19-20 Februari 2013 di Kota Watampone, yang juga dikenal sebagai Bumi Arung Palakka.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan selama dua hari mengingat banyaknya jumlah peserta yang diundang dan berasal dari satuan kerja lingkup KPPN Watampone yang meliputi tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo (BOSOWA). Sosialisasi dimaksud dihadiri oleh para Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Operator SPM dari masing-masing satuan kerja.

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dimaksud diawali dengan Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Kasubbag Umum, Mardiono SH, dilanjutkan dengan Pengarahan oleh Kepala KPPN Watampone, Mushlih S.Kom, MM., sekaligus membuka secara resmi Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-190/PMK.05/2012 dan Bimtek Aplikasi SPM 2013.

Dalam pengarahannya, Kepala KPPN Watampone mengingatkan kepada seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan penyerapan anggaran tanpa melupakan control dan pengendalian intern pada diri satuan kerja masing-masing. Aspek perubahan yang diusung oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-190/PMK.05/2012, dimana kelengkapan SPM yang diajukan oleh satuan kerja ke KPPN menjadi lebih sederhana, tentunya menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari satuan kerja, dan merupakan tugas dari satuan kerja masing-masing agar fungsi Otorisator dan fungsi Ordonatur sudah terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KPPN Watampone senantiasa mengadakan kegiatan serupa terhadap peraturan-peraturan dalam pelaksanaan APBN yang perlu mendapat perhatian baik dari satuan kerja maupun dari KPPN selaku Kuasa BUN Daerah. (aw)

Oleh: Kontributor KPPN Watampone.