Liputan Penyerahan DIPA 2013 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
Pekanbaru, djpbn.kemenkeu.go.id –Dari Rokan ke Indragiri membawa titah Si Putri Raja, APBN 2013 telah menanti semoga Riau tambah Sejahtera. Sebuah untaian bait pantun tersebut dibaca mengawali kata sambutannya. Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Iskandar, berkesempatan membuka acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2013 di Provinsi Riau. Acara yang berlangsung di gedung Daerah Serindit Pekanbaru, pada tanggal 18 Desember 2012 tersebut dihadiri oleh para kepala satuan kerja di wilayah Kota Pekanbaru, para bupati/walikota se Provinsi Riau, kapolda Riau, ketua DPRD Riau dan pejabat lainnya.

Iskandar memaparkan bahwa jumlah DIPA 2013 yang diserahkan sebanyak 578 buah dengan nilai keseluruhan 5.718 milyar rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari DIPA Kantor Pusat yang berlokasi di daerah dan Instansi vertikal kementerian/lembaga sebanyak 423 buah dengan nilai 5,1 triliun rupiah, DIPA Dekonsentrasi untuk SKPD Propinsi berjumlah 68 buah dengan nilai 286,6 milyar rupiah. Sementara DIPA Tugas Pembantuan untuk SKPD di Propinsi/Kabupaten/Kota berjumlah 73 buah dengan nilai 219,87 milyar rupiah dan DIPA Urusan Bersama untuk SKPD Kabupaten/Kota berjumlah 14 buah dengan total nilai 93,2 milyar rupiah.

Dalam kesempatan tersebut Iskandar juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran tahun 2012 belum mencapai hasil optimal. Ia berharap tahun 2013 dapat diperbaiki.

“Kami telah menyiapkan beberapa langkah dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang di antaranya, meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan satker, menyempurnakan regulasi, dan meningkatkan peran aparat pengawas internal kementerian/lembaga,” kata Iskandar.

Secara simbolis, Gubernur Provinsi Riau, HM Rusli Zainal, menyerahkan DIPA TA 2013 kepada sepuluh satuan kerja yaitu yaitu Kejaksaan Tinggi Riau, Universitas Riau, Lanud Pekanbaru, Polda Riau, Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Pekanbaru, Gabrah 5, Badan Pemeriksa Keuangan, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Selain itu juga diserahkan secara simbolis DIPA TA 2013 untuk Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, dan Dekonsentrasi kepada para bupati/walikota se Provinsi Riau.

Dalam kata sambutannya, HM Rusli Zainal, mengatakan, “Dengan telah diterimanya DIPA TA. 2013, saya berharap pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau, dapat menjalankan berbagai program pembangunan yang direncanakan,” kata Rusli Zainal.

"Penyerahan DIPA ini merupakan cerminan dan keinginan kita bersama, agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung dengan tepat waktu, lebih merata dan memberikan multiplier effect yang besar, kepada kegiatan perekonomian Provinsi Riau," tambah sang gubernur mengakhiri sambutannya.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan penyerahan DIPA 2013 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara
Medan, djpbn.kemenkeu.go.id – Senin ( 17/12 ) bertempat di Aula Martabe lantai dua Kantor Gubernur Sumatera Utara dilaksanakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 oleh Plt Gubernur Sumatera Utara H. Gatot Pudjo Nugroho, ST didampingi Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Abdullah Nanung, kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Acara tersebut dihadiri oleh Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provsu, Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara, dan Kepala Satuan Kerja dan Satuan Kerja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Penyerahan DIPA dilakukan secara simbolis kepada 16 satker yang mewakili unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan beberapa satker berdasarkan pengguna dana DIPA. Berjajar menerima DIPA secara simbolis diantaranya Pangdam Bukit Barisan, Kapolda, Danlantamal I Belawan, Pangkosek Hanudnas III, Dan lantamal, Dan Lanud, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Dinas Pertanian, Direktur RSUP Adam Malik Medan, Kakanwil Kementerian Agama, Kepala Kejaksaan Tinggi,Keala Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I (ESDM), Kepala Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Medan (PU), Kepala Bappeda Provinsi, Ketua BPK Provinsi, Kepala KPPN Medan I dan Kepala KPPN Medan II selaku Kuasa BUN.

Dalam acara tersebut, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Utara Abdullah Nanung dalam laporannya menyampaikan bahwa khusus untuk Provinsi Sumatera Utara, alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 42.676,3 miliar, dengan rincian :

• Satker Vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp.14.380,4 miliar;
• SKPD dalam rangka Dekonsentrasi sebesar Rp.692,9 miliar;
• SKPD dalam rangka Tugas Pembantuan sebesar Rp. 465,1 miliar;
• SKPD dalam rangka Urusan Bersama sebesar Rp. 509,3 miliar;
• Transfer ke Daerah untuk Provinsi sebesar Rp. 3.394,5 miliar;
• Transfer ke Daerah untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp. 23.234,1 miliar.
Berkaitan dengan DIPA TA 2013 yang diserahkan dikatakan bahwa jumlah seluruhnya sebanyak 1.198 DIPA, dengan total pagu sebesar Rp.16.047,7 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

• DIPA Satker K/L sebanyak 948 DIPA, total pagu sebesar Rp. 14.380,4 miliar.
• DIPA Dekonsentrasi sebanyak 70 DIPA, total pagu sebesar Rp. 692,9 miliar.
• DIPA Tugas Pembantuan sebanyak 140 DIPA, total pagu sebesar Rp. 465,1 miliar.
• DIPA Urusan Bersama sebanyak 40 DIPA, total pagu sebesar Rp. 509,3 miliar.

Selain itu, Kakanwil DJPBN Provinsi Sumatera Utara juga menyampaikan bahwa penyerahan DIPA kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena mulai DIPA Tahun Anggaran 2013, seluruh proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Dikatakan bahwa berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir dan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran yang dilakukan masing-masing satker belum optimal walaupun berbagai upaya terobosan telah dilakukan. Serapan anggaran umumnya rendah awal tahun dan sangat tinggi di akhir tahun sehingga kurang baik dari sisi perencanaan dan manajemen kas anggaran. Ke depan diminta kepada satker penerima DIPA untuk melakukan langkah perbaikan. Untuk tahun 2013, telah disiapkan beberapa langkah oleh pemerintah dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran antara lain :
1. meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan Satker melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka menyusun Rencana Penarikan Dana (disbursement plan) dan Perencanaan Pengadaan (procurement plan).
2. menyempurnakan regulasi, yaitu dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah diharapkan menjadi lebih cepat.
3. meningkatkan peran dan fungsi unit-unit pengawasan internal maupun unit-unit pengendalian mutu di setiap Kementerian/Lembaga khususnya dalam melakukan monitoring terhadap Satker-Satker yang kinerja penyerapan anggarannya rendah.

Dalam kesempatan ini, Plt Gubernur Sumatera Utara H. Gatot Pudjo Nugroho, ST menyampaikan harapannya agar bupati dan walikota sebagai pelaksana pembangunan di daerah dapat mendukung pencapaian target pembangunan. Kepala daerah diminta sesegera mungkin menyampaikan DIPA ke satuan kerja terkait di wilayah masing-masing. Pelaksanaannya agar terus dikawal agar perekonomian rakyat lebih cepat berjalan. Untuk mempercepat implementasi kegiatan yang tertuang di DIPA 2013, Gatot meminta Desember 2012 langsung dimulai persiapan proses tender agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggran dapat tepat waktu, merata, dan memberikan dampak lebih besar bagi kegiatan perekonomian di Sumatera Utara.

Oleh : Ma’ruf – Kontributor kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Penyerahan DIPA TA 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jogjakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertempat di Bangsal Kepatihan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, DIPA TA 2013 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta diserahterimakan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada para Kuasa Pengguna Anggaran satker dan SKPD di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin 17 Desember 2013.

Iringan gamelan (musik tradisional jawa) melengkapi suasana penyerahan DIPA TA 2013 yang dimulai tepat pukul 09.30 WIB. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan laporan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Hendro Baskoro, yang melaporkan alokasi dana APBN TA 2013 untuk D.I. Yogyakarta sebesar Rp 14, 74 triliun terdiri dari dana untuk satker Kementerian/Lembaga dan SKPD di D.I. Yogyakarta sebesar Rp 8,37 triliun dan alokasi Dana Transfer ke Daerah untuk Provinsi/Kab/Kota sebesar Rp 6,37 triliun.

Berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir dan hasil monev yang telah dilakukan terhadap penyerapan anggaran oleh satker K/L maupun SKPD yang melaksanakan kegiatan dalam rangka DK, TP, dan UB menunjukan bahwa penyerapan anggaran di D.I. Yogyakarta masih belum menunjukan hasil optimal. Penyerapan anggaran cenderung rendah di awal tahun, kemudian menumpuk di akhir tahun. Pola penyerapan anggaran tersebut tentu saja kurang baik dari sisi perencanaan maupun manajemen kas.

Secara keseluruhan realisasi belanja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta TA 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp 6,14 triliun atau 69,5 % dari keseluruhan pagu sebesar Rp 8,84 triliun. Dari nilai tersebut realisasi untuk belanja barang sebesar Rp 1,32 triliun atau 47,1 % dari pagu dan belanja modal sebesar Rp 1,32 triliun atau 66,2 % dari pagu.

Penyerahan DIPA TA 2013 dilakukan secara simbolis kepada Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk DIPA DK dan TP, Bupati/Walikota untuk DIPA TP dan UB, serta satker K/L dan SKPD teladan TA 2012. Tidak seperti biasanya penyerahan DIPA kali ini disertai dengan pemberian penghargaan kepada satker K/L dan SKPD teladan dengan kriteria berdasarkan tingkat proporsionalitas penyerapan anggaran disetiap triwulannya dan kualitas laporan keuangannya.

Berikut ini adalah satker dan SKPD yang mendapatkan predikat satker teladan tingkat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta :

Peringkat 5 Besar satker kewenangan Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan :
1. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Dinas PU, Perumahan dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peringkat 5 Besar satker kewenangan Kantor Pusat / Kantor Daerah :
1. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

Dalam sambutannya Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan beberapa instruksi, antara lain :
• - Kepada semua pemegang anggaran agar penggunaan anggaran difokuskan untuk mendukung meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan;
• - Hindari penyimpangan, jangan sampai anggaran negara dipakai untuk melakukan celah korupsi, “jika saya temukan indikasinya, saya tidak akan ragu untuk segera menindaknya, baik dengan sanksi administratif maupun menyerahkan kasusnya ke aparat penegak hukum”
• - Seluruh jajaran Bappeda agar melakukan koordinasi sehingga pengentasan kemiskinan pada tahun 2013 nanti bisa berkurang hingga 2%;
• - Untuk pengentasan kemiskinan harus dicari korelasi sinergi antara pertumbuhan ekonomi, penambahan tenaga kerja baru, dan pengurangan kemiskinan. Konsekuensinya pembangunan harus didekatkan pada kantong-kantong kemiskinan yang petanya sudah tersedia;
• - Para pemimpin di semua eselon agar menjadi pemimpin pekerja yang turun ke lapangan, tidak sekedar duduk di meja. “Selama ini kita terlalu percaya pada judul kegiatan dan tidak punya waktu memeriksa kegiatan itu sendiri. Kita butuh birokrat yang berpikir dan bekerja sebagai government entrepeneur di lapangan sehingga peningkatan serapan anggaran dan kualitas laporan keuangan dapat berimbas pada penurunan tingkat kemiskinan”;
• - Jangan lagi ada kemandegan, tidak terlambat, dan lebih dipercepat, tetapi juga penggunaannya harus tepat, transparan dan akuntabel.

Evan Himawan, kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Liputan Penyerahan Dipa Tahun Anggaran 2013 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
Pangkalpinang, djpbn.kemenkeu.go.id. – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung menyerahkan DIPA (Daftar Isisan Pelaksanaan Anggran) Tahun Anggaran (TA) 2013 kepada satuan kerja lingkup Provinsi Bangka Belitung, Senin (17/12), di Kantor Gubernur. Kegiatan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2013 kali ini dihadiri oleh 268 Satker lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelum acara inti dimulai, diperdengarkan latunan Lagu Nilai-Nilai Kementerian Keuangan oleh salah satu pegawai KPPN Tanjung Pandan Tri Septiarini.

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wakil pemerintah yang menerima pendelegasian kekuasaan atas pengelolaan keuangan dari Presiden, Eko Maulana Ali dalam sambutannya menyampaikan arahan presiden agar jajaran pemerintahan lebih fokus dalam melaksanakan tugas.

Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan lebih awal adalah cerminan dari keinginan bersama agar proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih tepat waktu sehingga masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan lebih cepat. Untuk meningkatkan kualitas penyerapan dan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2013, Gubernur mengingatkan agar setiap satuan kerja segera manfaatkan anggaran secara efektif dan efisien sesuai prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Ia mengintruksikan Bupati/Walikota dan Instansi Vertikal agar secepat mungkin melaksanakan kegiatan.

Gubernur menambahkan, bahwa semua satuan kerja harus menyusun disbursement plan dan procument plan dengan baik. Terakhir, ia meminta seluruh satuan kerja untuk berpedoman dengan seksama kepada peraturan pengadaan barang/jasa dan susun procument plan serta optimalkan penggunaan e-procument.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Winarto dalam sambutannya menyampaikan asumsi dasar ekonomi makro yang dijadikan acuan dalam penyusunan APBN 2013 dan besaran APBN Tahun Anggaran 2013. Peningkatan kualitas pelayanan kepada stakeholder yang diwujudkan dengan adanya perubahan proses bisnis penyusunan RKAKL dan Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh satu eselon I di Kementerian Keuangan yaitu Ditjen Anggaran.

Winarto menjelaskan DIPA Tahun Anggaran 2013 lingkup wilayah Provinsi Bangka Belitung terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.996.764.032.000,- dan Transfer ke Daerah adalah sebesar Rp. 4.684.134.394.242,-. Menurutnya, Forum komunikasi pemerintah daerah dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan hendaknya lebih ditingkatkan untuk menghadapi tantangan berat di bidang keuangan dalam kurun waktu yang sangat dekat. Tantangan tersebut antara lain penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara pusat dan daerah, penyusunan laporan keuangan accrual basis dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Financial Statistic) sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pada kesempatan penyerahan DIPA TA. 2013 dimaksud juga disampaikan data realisasi penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp. 1.534,1 milyar atau 69% dari pagu sebesar Rp. 2.208,8 milyar. Melihat dari realisasi penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2012 tersebut, menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2013 perlu ada komitmen bersama untuk melakukan upaya konkrit guna mendorong pertumbuhan perekonomian melalui perencanaan dan penyerapan anggaran yang proporsional, antara lain :
a. Para KPA sungguh-sungguh menyusun rencana penarikan dana (disbursement plan) dan rencana pengadaan barang dan jasa (procurement plan) yang dapat dipertanggungjawabkan.
b. KPA dan PPK diharapkan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan belanja yang menjadi tanggungjawabnya secara berkala sejak awal tahun, sehingga tidak terjadi penumpukan SPM pada akhir tahun.
c. Proses pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan lebih cepat.
d. Implementasi Nilai-Nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan di bidang keuangan agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta tidak terlibat dengan perkara hukum.
Di penghujung acara Winarto menyampaikaan sebait pantun, Air mengalir disukai ikan sepat, Bisa dipakai mencuci kain belikat, Kalau pencairan dana sudah tepat, Pertumbuhan ekonomi Insya Allah akan meningkat.

Oleh : sakop-dwi Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

Liputan Rakor Evaluasi dan Pengamanan Penerimaan Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2012 Lingkup Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id -Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengamanan Penerimaan Negara pada Akhir Tahun Anggran 2012, Rabu (12/12). Hadir pada kegiatan tersebut 70 orang dari jajaran Kementerian Keuangan yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Pajak, KPPN, KPP, KPBC, KPKNL serta dari jajaran Perbankan yaitu Bank Indonesia, Bank/Pos Persepsi dan Bank Operasional III. Misi yang diusung adalah mengamankan penerimaan negara khususnya di akhir tahun anggaran 2012 melalui sinergi seluruh unsur terkait sebagaimana tema Rakor yaitu “ Satukan Langkah dan Sinergikan Gerak dalam Mengamankan Penerimaan Negara”  

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro menegaskan bahwa dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan agar penerimaan negara dikelola secara tertib, cermat, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan amanat tersebut, semua pihak yang terkait diharapkan memiliki pemahaman/persepsi yang sama terhadap tata kelola penerimaan negara tersebut, khususnya di akhir tahun dimana volume transakasi maupun nilai rupiahnya menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan.

“Disinilah letak pentingnya forum komunikasi seperti ini, jika ada permasalahan yang mungkin akan terjadi di lapangan nantinya, cepat ditemukan solusi dan koordinasinya.” lanjut Hendro.

Pada kesempatan tersebut Hendro Baskoro memaparkan progres report penerimaan negara baik pajak maupun PNBP di wilayah D.I. Yogyakarta, termasuk perbandingan dengan belanja negara yang dibayarkan melalui APBN. Sampai dengan bulan November 2012, dari total 5,1 triliun rupiah yang sudah dibelanjakan, penerimaannya berjumlah 2,7 triliun rupiah (52%). Jika dilihat komposisi per bulannya, hanya di bulan Januari terjadi surplus penerimaan sebesar enam miliar rupiah, bulan selebihnya terjadi defisit dengan rata-rata 50%.

Selanjutnya materi rakor diisi oleh penyampaian dua orang narasumber yaitu Kabid PP I,  M.I. Sri Nuryati dan Kasubdit Penerimaan Negara Direktorat PKN, Taukhid dengan moderator Kabag Umum Bayu Andy Prasetya.

Sri Nuryati menyampaikan materi evaluasi terhadap layanan bank/persepsi selama tahun 2012 dan langkah-langkah strategis dalam menghadapi akhir tahun anggaran di bidang penerimaan Negara sebagaimana amanat PER-37/PB/2012.

“Ketentuan jam buka dan tutup loket sesuai ketentuan harus betul-betul dilaksanakan oleh Bank/Pos Persepsi, sehingga wajib setor dapat terlayani dengan baik,” demikian ditegaskan Sri Nuryati.

Sementara itu, Taukhid memaparkan Sistem Penerimaan Negara : Visi, Misi dan Pengelolaan Layanan Serta Pengembangannya. Dalam paparannya, narasumber menyampaikan prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan penerimaan negara sesuai tujuan pembentukan negara RI, perkembangan sistem layanan penerimaan sejak kemerdekaan sampai dengan visi dan misi yang akan diimplementasikan ke depannya. Pada sesi evaluasi layanan bank/pos persepsi terdapat hal menarik yang disampaikan beliau, yaitu perlunya ketegasan dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan bank/pos persepsi, DJPBN tidak perlu khawatir terhadap bank/pos persepsi yang akan mundur, karena banyak fihak lain yang siap untuk memberikan layanan tersebut.

“Alfamart sudah menyatakan kesiapannya untuk menerima setoran Negara,” ujar Taukhid.

Terlihat para peserta rakor sangat antusias dalam menyimak paparan yang disajikan secara mendalam oleh para narasumber, dan beberapa pertanyaan pun segera meluncur begitu sesi diskusi dibuka moderator.

“Harapan kami agar rakor ini dapat memberikan pemahaman bersama yang benar dan komitmen untuk mengamankan penerimaan negara khususnya di akhir TA 2012 ini dapat terwujud,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbensdaharaan dalam penutupan rakor.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY

Liputan Rapat Koordinasi Tingkat Wilayah (Rakorwil) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Sumsel
Ogan Komering Ilir, djpbn.kemenkeu.go.id -Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sumsel melaksanakan rapat koordinasi tingkat wilayah lingkup Kanwil Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sumsel yang diikuti oleh seluruh pejabat eselon III dan IV Kanwil dan KPPN lingkup Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sumsel, pada tanggal 30 Nopember s.d. 2 Desember 2012, di Parai Lake Resort, Teluk Gelam, Ogan Komering Ilir. Rakorwil dihadiri  42 orang pejabat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen PBN Sumsel, Iskandar.

Rakorwil kali ini mengambil tema “Mewujudkan penyerapan anggaran TA.2012 yang optimal dan akuntabel, serta menyongsong TA.2013 dengan semangat integritas dan profesionalisme, guna mencapai sinergi serta kesempurnaan dalam pelayanan perbendaharaan”. Acara diawali dengan pemaparan Kakanwil Ditjen PBN Provinsi Sumsel, Iskandar mengenai intisari hasil dan materi Rapimnas Ditjen PBN Nopember 2012 yang lalu. Dalam pemaparan tersebut, Iskandar menekankan bahwa seiring berkurangnya tugas administratif seperti pengesahan DIPA, instansi vertikal Ditjen PBN di daerah, khususnya dalam hal ini Kanwil Ditjen PBN justru akan bertambah perannya melalui fungsi-fungsi baru yang lebih strategis dan bersifat analitis yang dibebankan kepadanya seperti fungsi spending review, penyusunan GFS, pembinaan BLU di daerah, dan beberapa tupoksi lainnya.

Topik lain yang juga digarisbawahi oleh Iskandar adalah perlunya kesiapan segenap jajaran Kanwil Ditjen PBN Prov.Sumsel dalam menyongsong TA. 2013 yang diwarnai dengan sejumlah perubahan dan dinamika seperti restrukturisasi organisasi Kanwil dan KPPN, kemudian peningkatan status beberapa KPPN di lingkup Kanwil Ditjen PBN Prov.Sumsel dari A2 menjadi A1. Kesemuanya ini selain berarti adanya tugas baru seperti pelaksanaan kepatuhan internal, juga jelas mengisyaratkan adanya tanggung jawab yang lebih dibanding yang telah dijalankan di masa lalu.

Karenanya, Kakanwil Ditjen PBN Prov.Sumsel mengingatkan pentingnya perubahan paradigma dari sekedar business as usual menjadi inovatif, intens mencari peluang dan alternatif solusi atas permasalahan, mau menciptakan dan menampilkan prestasi serta berorientasi pada pencapaian visi-misi organisasi, bukan hanya mengejar kepentingan individu/kelompok. Juga ditekankan bahwa keterbatasan SDM, sarana-prasarana serta keterbatasan kondisi lainnya jangan menjadi masalah yang dijadikan bahan keluhan, tetapi hendaknya dijadikan sebagai tantangan untuk disiasati dan diantisipasi. Pengembangan kompetensi merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai prasyarat mutlak bagi terlaksananya peran/fungsi baru serta peningkatan tanggung jawab unit vertikal DJPBN di daerah, utamanya Sumatera Selatan. Seluruh tuntutan dinamika ini juga hendaknya dihadapi dengan bermodalkan mindset positif bahwa apa-apa yang telah digariskan pucuk pimpinan sesungguhnya dimaksudkan untuk membawa Ditjen PBN ke arah yang lebih baik.  

Pada rakorwil kali ini, Kanwil Ditjen PBN Sumsel juga mencoba melakukan hal baru dalam me-review pelaksanaan tugas KPPN-KPPN dalam lingkupnya dengan adanya penilaian/pemeringkatan. Dalam pemaparan Kepala Bidang PP I Kanwil Ditjen PBN Prov.Sumsel, Heru Kutanto, seluruh KPPN di-review dan diperingkat dengan konsep, indikator dan metode pemeringkatan yang mengacu pada apa yang dilakukan kantor pusat terhadap kinerja Kanwil dan dipaparkan hasilnya dalam Rapimnas/Rapimtas. Diharapkan dengan adanya review semacam ini, KPPN-KPPN yang ada dapat saling melihat posisinya masing-masing berdasarkan perbandingan kinerja, sekaligus memacu semangat perbaikan, membuka wawasan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman antar KPPN, dan tidak gampang puas dengan capaian prestasi kerja masing-masing selama ini.

Rakorwil kemudian dilanjutkan dengan pemaparan inventarisasi permasalahan dan usulan alternatif solusi dari tiap-tiap Kepala KPPN dilanjutkan dengan sesi-sesi diskusi sampai dengan finalisasi hasil yang dipandu oleh para Kepala Bidang Aklap, Tiarta Sebayang dan Kepala Bidang PA, M.Muslim. Hasil pembahasan dalam rakorwil kali ini diantaranya adalah beberapa konsensus perlakuan/tindak lanjut yang sama dalam mengatasi beberapa problem teknis yang dihadapi oleh KPPN-KPPN di lingkup Kanwil Ditjen PBN Prov.Sumsel, kemudian beberapa usulan/masukan penyempurnaan terkait ketentuan/SOP yang direkomendasikan untuk nantinya diteruskan ke Kantor Pusat Ditjen PBN, serta tentunya pernyataan kesiapan dan komitmen segenap jajaran Ditjen PBN Prov.Sumsel untuk merapatkan barisan, mengamankan tutup tahun anggaran 2012 sekaligus siap menyongsong tahun anggaran 2013 dengan segala dinamikanya.

 Sebagai wujud nyata inovasi, rakorwil kali ini juga diperkaya dengan sesi demo/presentasi sejumlah aplikasi penunjang tupoksi yang dirancang secara mandiri oleh tim aplikasi KPPN Palembang, meliputi aplikasi sistem informasi peraturan berbasis web, aplikasi monitoring dan penyelesaian retur, forecasting satker berbasis SMS gateway, aplikasi arsip elektronik (e-filing) modifikasi, dan aplikasi validasi coding satker dan Bagian Anggaran. Presentasi ini direspon positif oleh para pejabat dari KPPN lainnya karena aplikasi yang dirancang dianggap relatif simpel dalam penggunaan, tetapi berpotensi signifikan membantu pelaksanaan tugas di KPPN. Karenanya, ke depan rangkaian aplikasi ini disepakati akan digunakan di seluruh KPPN yang ada di lingkup Kanwil Ditjen PBN Prov.Sumsel sesuai kebutuhan masing-masing KPPN.

Karena juga dimaksudkan sebagai suatu ajang silaturahmi menjalin kekeluargaan, dimana baru pada tahun 2012 inilah Rakorwil lingkup Kanwil Ditjen PBN Sumsel dapat dihadiri seluruh pejabat eselon di dalam lingkupnya, rakorwil juga diisi dengan sesi malam ramah-tamah, para peserta bernyanyi bersama, termasuk Kakanwil Ditjen PBN Prov.Sumsel, serta diakhiri dengan kegiatan outbound yang diikuti seluruh peserta dengan semangat, ceria, penuh interaksi personal yg hangat dan akrab. Sesi ramah tamah dan outbond ini dirasakan betul oleh peserta rakorwil sebagai selingan (refreshing) atas rutinitas bekerja dan suasana kantor/pekerjaan selama ini, termasuk sejenak lepas dari pola interaksi formal yang berlangsung sehari-hari.

Oleh : Purwo Widiarto - Kontributor Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sumatera Selatan.

Ternate, perbenharaan.go.id - Pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2013 bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan acara Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2013, Selasa (18/12), di Kantor Gubernur Maluku Utara. Penyerahan DIPA dilakukan oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara kepada seluruh satuan kerja/SKPD dalam lingkup Provinsi Maluku Utara. Selain itu juga diserahkan pula Daftar Alokasi Dana Transfer Daerah kepada para Bupati dan Walikota.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sahat M.T. Panggabean dalam laporannya mengungkapkan bahwa Mulai Tahun Anggaran 2013, proses penyusunan sampai pengesahan DIPA tidak lagi dilakukan di daerah, akan tetapi dilakukan Kementerian/Lembaga di Jakarta dan disahkan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta.

Selain itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara melaporkan pula jumlah Alokasi anggaran TA 2013 meliputi dana DIPA dan alokasi Dana Transfer Daerah sebagai berikut :
a. Alokasi anggaran untuk Provinsi Maluku Utara TA 2013 melalui DIPA sebesar Rp 3,5 triliun lebih dengan jumlah DIPA sebanyak 410 terdiri dari :
1. DIPA Satker Kantor Daerah 244 DIPA Rp 1.572,4 milyar
2. DIPA Satker Kantor Pusat 25 DIPA Rp 1.398,1 milyar
3. DIPA Dekonsentrasi 65 DIPA Rp 216,8 milyar
4. DIPA Tugas Pembantuan 68 DIPA Rp 248,3 milyar
5. DIPA Urusan Bersama 8 DIPA Rp 107,4 milyar

b. Alokasi Dana Transfer ke Daerah untuk Provinsi Maluku Utara per Pemerintah Daerah dengan total sebesar Rp 5.8 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut :
1. ProvinMaluku utara : Rp1.110, 4 milyar
2. Kota Ternate : Rp 605,8 milyar
3. Kota Tidore Kepulauan : Rp 562, 5 milyar
4. Kab. Halmahera Barat : Rp 491,4 milyar
5. Kab. Halmahera Tengah : Rp 471,7 milyar
6. Kab. Halmahera Selatan : Rp 631,9 milyar
7. Kab. Kepulauan Sula : Rp 540,8 milyar
8. Kab. Halmahera Utara : Rp 505,4 milyar
9. Kab. Halmahera Timur : Rp 512,4 milyar
10. Kab. Pulau Morotai : Rp 425,4 milyar

Sahat M.T Panggabean, mengatakan bahwa Penyerapan anggaran cenderung rendah di awal tahun, dan kemudian menumpuk di akhir tahun dan selalu berulang pada setiap tahun anggaran. Pola penyerapan anggaran tersebut tentu saja kurang baik dari sisi perencanaan dan manajemen kas. untuk itu beliau mengharapkan kepada seluruh satuan kerja/SKPD yang telah menerima DIPA TA 2013 dapat segera menyusun rencana kerja, rencana kegiatan, rencana penyerapan anggaran, tanpa adanya rencana-rencana tersebut mustahil dana dalam DIPA TA 2013 dapat direalisasikan dengan efektif dan efisien.

Sejalan dengan itu pula, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan mulai tahun ini akan mengadakan kegiatan spending review atas pelaksanaan dan penggunaan belanja untuk setiap kementerian/ lembaga. Spending review adalah evaluasi penggunaan dana yang diarahkan kepada penilaian apakah suatu program, suatu kegiatan, atau suatu output yang dibiayai oleh APBN dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hasil akhir yang ingin dicapai dari spending review adalah adanya rekomendasi pemotongan anggaran (cutting) terhadap program yang tidak efektif dan efisien dan realokasi anggaran (realocation) untuk program yang lebih bermanfaat. ungkap Sahat M.T Panggabean.

Pada kesempatan yang sama, dalam sambutan Presiden yang dibacakan oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara, Bapak H. Thaib Armaiyn, Presiden berpesan kepada para Gubernur, untuk disampaikan kembali kepada para Bupati/Walikota untuk dapat dipedomani, antara lain :

Pertama, para kepala daerah agar sesegera mungkin menyampaikan DIPA kepada satuan kerja perangkat daerah di wilayah masing-masing, agar pelaksanaan kegiatan dimulai sejak awal tahun anggaran, agar perekonomian rakyat bergerak lebih cepat.

Kedua, tingkatkan kualitas belanja APBD dengan memastikan, alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program- program dan kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat. Saya harapkan agar kesenjangan ekonomi antardaerah dapat diminimalisasi melalui peningkatan kualitas belanja APBD.

Ketiga, agar memberikan porsi yang lebih besar kepada belanja yang lebih produktif, seperti belanja modal dan infrastruktur. Lakukan efisiensi terhadap belanja operasional, seperti belanja pegawai dan belanja barang, khususnya belanja perjalanan dinas.

Keempat, upayakan peningkatan pendapatan asli daerah, dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah. Perlu saya ingatkan kembali, agar perda terkait pajak dan retribusi daerah tidak bertentangan dengan pajak pusat dan menimbulkan disinsentif pada investasi di daerah.

Kelima, agar kompetensi dari segenap aparatur dapat ditingkatkan dalann kaitannya dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tingkatkan jumlah daerah yang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan pemerintah daerah, sebagai wujud peningkatan transparansi claim pengeiolaan keuangan negara.

Keenam, manfaatkan dana otonomi khusus secara optimal untuk mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat. Kebijakan yang diambil harus selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Ketujuh, pastikan pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium guru, serta dana BOS kepada sekolah-sekolah segera dilaksanakan tepat waktu, mengingat program di bidang pendidikan merupakan prioritas nasional dan Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar.

Kedelapan, tingkatkan kualitas sumber daya di daerah, sehingga dapat bersaing pada tingkat nasional maupun global. Hal itu perlu juga didukung oleh perbaikan sistem administrasi kependudukan, sehingga kebijakan terkait kependudukan dapat dilakukan dengan optimal. Seusai menyampaikan sambutan, Bapak H. Thaib Armaiyn, Gubernur Provinsi Maluku Utara berkesempatan menyerahkan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah 2013 kepada para Bupati dan Walikotase Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, Bapak Gubernur juga menyerahkan DIPA secara simbolis dan pengharagaan kepada 10 satuan kerja sebagai pengelolaan keuangan yang baik tahun 2012 antara lain :
1. Stasiun Meteorologi Sanana
2. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Falabisahaya Maluku Utara
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri Babang
4. Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara
5. Kantor Kementerian Agama Kab. Kepulauan Sula
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara
7. Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
8. Polres Ternate
9. Pengadilan Negeri Labuha
10. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Maluku Utara

Oleh : dmash2000, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara

Liputan penyerahan DIPA 2013 Provinsi NTB
Mataram, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat Mataram, kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 di Provinsi NTB oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Desember 2012. Acara yang merupakan tindak lanjut penyerahan DIPA TA 2013 di Istana Negara oleh Presiden ini dimulai tepat pukul 08.30 WITA, dipimpin oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi NTB, Dra. Alfiah, wakil Gubernur NTB, Ketua DPRD Provinsi NTB, forum pimpinan musyawarah daerah NTB, dan para Kuaasa Pengguna Anggaran satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah NTB.

Diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh tamu dan undangan, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi NTB kemudian menyampaikan laporannya. Pada kesempatan tersebut, Dra. Alfiah secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Gubernur sekaligus menyampaikan data alokasi anggaran untuk Provinsi NTB pada tahun anggatan 2012 yang mencapai Rp. 15, 7 triliun satker vertikal K/L, SKPD Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, Urusan Bersama, serta transfer ke daerah untuk provinsi, kabupaten/kota. Dra Alfiah berpesan bahwa pola penyerapan anggaran selama ini yang selalu berulang setiap tahunnya, cenderung rendah di awal tahun dan kemudian menumpuk di akhir tahun anggaran. Hal ini selain menunjukkan kurang baiknya sisi perencanaan dan manajemen kas, juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah NTB, sehingga perlu komitmen semua pihak untuk melakukan langkah-langkah dalam percepatan penyerapan anggaran.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan DIPA secara simbolis kepada 22 pimpinan daerah/satuan kerja secara langsung oleh Gubernur NTB. Penyerahan DIPA secara simolis tersebut diberikan kepada seluruh Walikota dan Bupati di wilayah NTB, dan beberapa satker yang dinilai memiliki prestasi dalam pengelolaan keuangannya.

Dalam sambutannya Gubernur NTB menyatakan bahwa kegiatan penyerahan DIPA ini bukan hanya kegiatan seremonial belaka, tapi lebih kepada tanda bahwa APBN tahun 2013 siap dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta merupakan wujud komitmen nyata pimpinan instansi dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Gubernur menambahkan, dengan meningkatnya alokasi dana DIPA serta transfer daerah untuk NTB menandakan bahwa postur APBN semakin mengakomodir kepentingan di daerah untuk itu dituntut pula peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Pada sambutannya pula, Gubernur NTB menyampaikan kembali delapan pesan Presiden kepada para Bupati/Walikota terkait pelaksanaan perekonomian daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian nasioanal.

Di akhir sambutannya, Gubernur meminta sekaligus ‘mengancam’ kepada Bupati/Walikota agar seluruh pimpinan daerah dapat hadir pada penyerahahan DIPA di daerahnya masing-masing, karena kegiatan tersebut maknanya selain simbolik juga substantif.

“Apabila terdapat Bupati/Walikota yang tidak hadir pada penyerahan DIPA tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dana DAU, DAK dan DBH untuk wilayahnya akan saya tahan,” ucap Gubernur yang mendapat aplaus panjang dari seluruh undangan.

Oleh : Iman Santosa – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan