Liputan Forum Group Discussion Koordinasi Satker di KPPN Sampit
Sampit, djpbn.kemenkeu.go.id. Koordinasi adalah jenis kata yang sangat mudah diucapkan namun susah untuk dilaksanakan. Kali ini KPPN Sampit ingin membuktikan bahwa koordinasi itu mudah dilakukan dan perlu. Menyadari pentingnya posisi KPPN dalam pelaksanaan APBN, di mana KPPN Sampit memainkan peran penting bahkan bisa dikatakan startegis dalam melayani satuan kerja (satker) yang tersebar di tiga kabupaten dengan jarak tempuh berjam-jam, KPPN Sampit harus mempunyai solusi cerdas untuk membantu satker dalam menyelesaikan permasalahan perbendaharaan yang berujung pada tingkat penyerapan anggaran.

Ada dua strategi yang diterapkan oleh KPPN Sampit dalam rangka koordinasi tersebut, yaitu: (1) pembinaan ke satker (on the spot), khusus untuk satker yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur atau di sekitar KPPN Sampit, serta (2) Focus Group Discussion (FGD) bagi satker di wilayah Kab. Katingan dan Kab. Seruyan.

Mengambil momen awal bulan di mana satker melakukan rekonsiliasi, KPPN Sampit mengundang pengelola keuangan (KPA, PPK, dan PP SPM) dari satker yang mempunyai jarak tempuh kurang lebih antara 2-4 jam untuk melakukan FGD. Meskipun hanya diawaki empat orang staff, Seksi Pencairan Dana mampu mengefektifkan waktu antara FGD, dan penyelesaian SP2D. Minimal satu orang dari staf seksi pencairan dana mengawaki diskusi yang dipimpin kepala kantor dengan tim pengelola keuangan dari 5 satker untuk masing-masing sesi. Setiap sesi memakan waktu lebih dari satu jam, satu jam di pagi hari dan satu jam di sore hari. Empat puluh tim pengelola keuangan dari 40 satker berhasil berdiskusi intensif tentang permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan keuangan di tingkat satker.

Irwan Wahyu Basuki, Kepala KPPN Sampit, selalu mengawali acara dengan mengatakan bahwa KPPN Sampit sengaja mengundang sedikit-sedikit biar bisa berdiskusi lebih intensif dan juga bisa lebih saling mengenal. Karena dengan keintensifan ini, beberapa problem akan mudah terpecahkan, dan dengan bersedikit akan lebih saling mengenal. Serta yang terpenting akan memudahkan koordinasi, sehingga ke depannya segala problem akan lebih mudah di atasi atau dicegah lebih dini. Ternyata, rasa terpendam selama ini mampu tercurahkan melalui acara diskusi ini. Sambutan antusias para KPA, PPK dan PP SPM merupakan bukti nyata bahwa mereka haus akan bimbingan dari KPPN.

Hampir semua satker tidak sungkan-sungkan lagi mengemukakan problem dan keberhasilan mereka dalam mengelola keuangan yang bersumber dari APBN ini. Sebagaian besar satker menyampaikan permasalahan penyerapan dana mereka, Berbagai penyebab mereka kemukakan, mulai dari masalah keterbatasan personal, kendala belum adanya SK yang menjadi dasar pembayaran, pemblokiran dan juga sebagian kegiatan yang memang belum dijalankan. Problem belanja pegawai yang minus merupakan problem umum yang dimiliki oleh satker di wilayah pembayaran KPPN Sampit tahun ini. Problem lain yang tak kalah menarik adalah prinsip kehati-hatian. Begitu hati-hatinya satker sehingga mereka lebih memilih untuk tidak melakukan penyerapan dana daripada ada sesuatu yang mereka takutkan. Semua problem ini kita diskusikan dengan tuntas dan para satker pun puas, dan berharap ada kelanjutan diskusi yang sama di lain kesempatan.

Kedua belah pihak berharap, sebelum terjadi permasalahan sudah bisa didiskusikan untuk mencari jalan keluar. Forum seperti ini menjadi alternatif bagi mereka.

Oleh: Isti’anah (KPPN Sampit)

Liputan Pelatihan Excellent Service KPPN Medan I
Medan,perbendaharaan.go.id – Reformasi Birokrasi DJPBN telah benar-benar merubah mindset para pegawainya. Dulu kita dilayani oleh mitra kerja, bak raja yang dibutuhkan dan dicari keberadaannya, namun mindset itu berubah seiring dengan bergulirnya angin reformasi. Kita sebagai pelayan, kita ada karena stakeholders ada. Reformasi birokrasi didukung oleh Nilai-nilai Kementerian Keuangan antara lain : Integritas tercermin pada kejujuran dan ketulusan, Profesionalisme pada kompetensi dan kecakapan, Sinergi dalam kerjasama dan saling mendukung, Pelayanan pada penampilan, percakapan, sikap, tingkah laku maupun pengetahuan, dan Kesempurnaan sebagai usaha perbaikan dan peningkatan terus-menerus dalam segala hal.

“Untuk mendukung Reformasi Birokrasi dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan, KPPN Medan I proaktif berusaha maksimal untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanannya. Melalui Pelatihan Excellent Service ini diharapkan adanya peningkatan keahlian pegawai dalam menyampaikan layanan prima. Pelayanan prima mulai dari middle office, back office, terutama front office,” kata Kepala KPPN Medan I, Ria Hot Juanita Simbolon, saat memberikan arahan pada pembukaan pelatihan.

Pelatihan diadakan pada hari libur, Sabtu tanggal 29 September 2012 jam 08.30 s.d. jam 14.00 di Aula KPPN Medan I, bekerja sama dengan PT. BNI Kantor Wilayah Medan.

Tiga hal yang diperlukan untuk mengembangkan Excellent Service yaitu, penampilan, sikap perilaku, dan pengetahuan yang luas.

Jalinan komunikasi dengan mitra kerja baik secara verbal maupun non verbal harus hangat dan ramah. Senyum tulus ikhlas akan memberi kesan sentuhan yang mendalam. Kontak mata dan pengungkapan maaf serta penawaran bantuan harus selalu disuguhkan. Standar berkomunikasi melalui telepon, cara memulai dan bagaimana menjawabnya.

Standar pelayanan yang diberikan dalam menerima tamu dengan mengucapkan salam “Selamat Pagi/Siang/Sore”, “ada yang bisa dibantu”, menyampaikan ucapan “terima kasih” dan “senang bisa melayani Bapak/Ibu”, hingga penawaran “ada lagi yang bisa dibantu”. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan secara langsung menjadi contoh riil dalam memberikan layanan maka dilaksanakan role play.

Pada awalnya terasa kaku dan sedikit membingungkan karena tips dan triks tersebut belum membumi. Namun dengan adanya pembekalan Excellent Service tersebut maka menambah wawasan pengetahuan pegawai sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat. Secara keseluruhan, acara pelatihan tersebut berlangsung sekitar 4 Jam. Para pegawai begitu antusias dalam mengikuti acara tersebut.

Dalam acara penutupan, Kepala KPPN Medan I, berpesan kepada semua pegawai agar terus berlatih dan berupaya dalam memberikan layanan terbaik kepada mitra kerja. Ke depan pelayanan diharapkan akan semakin baik dan melampaui harapan semua stakeholders. Bekerja adalah ibadah, oleh karena itu lakukanlah dengan tulus dan ikhlas. Dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk membumikan 4 S : Senyum, Sapa, Salam, dan Senang, yang merupakan motto layanan KPPN Medan I. Dengan janji layanan : Transparan, Tepat Waktu, Pasti, dan Tanpa Biaya.

Kontributor : Warnoto KPPN Medan I
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan soft launching KPPN Percontohan Ende
Ende, djpbn.kemenkeu.go.id – Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2012, diperingati dengan sangat luar biasa oleh KPPN Ende. Bertempat di aula KPPN Ende, Hari Kesaktian Pancasila diperingati dengan launching KPPN Percontohan. KPPN Percontohan adalah bentuk nyata reformasi birokrasi yang dilakukan oleh jajaran Ditjen Perbendaharaan. Tidak ada kecurangan, tidak ada gratifikasi, tidak ada birokrasi yang berbeli-belit, semua transparan, semua dilaksanakan dengan cepat, dan semua stakeholder puas terlayani dalam prosesnya melaksanakan amanah APBN.

Hadir dalam acara tersebut, para pimpinan kepala daerah yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, serta kuasa pengguna anggran lingkup KPPN Ende.

Kepala KPPN Ende, Suhardjono, dalam sambutan pertama, menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan memiliki peran penting dalam pelaksanaan APBN, khususnya menyangkut tiga aspek utama, yaitu: pertama, penatausahaan pendapatan negara, kedua, pengelolaan kas dan penyaluran dana belanja negara, dan ketiga, penyusunan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

“Untuk mewujudkan layanan unggulan, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, berupa konsep one stop service, pemanfaatan single database, dukungan SDM yang berkualitas, serta pemanfaatan teknologi informasi,” kata Suhardjono mengomentari tentang bagaimana mengoptimalkan ketiga peran tersebut.

Sementara itu, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Nugroho, dalam arahannya menyampaikan bahwa terwujudnya good governance dan clean governance ditandai dengan peningkatan kinerja yang disertai perubahan mindset seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Posisi Kementerian Keuangan selain sebagai pengguna anggaran/pengguna barang, juga sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara, menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pengelolaan APBN, yang dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya. Bertitik tolak dari hal tersebut, reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan dengan baik, benar dan sukses.

“Dengan tekad dan kerja keras baik jajaran Kementerian Keuangan maupun Kementerian Negara/lembaga, kami yakin bahwa upaya perbaikan yang telah dilakukan sebelumnya dan yang hari ini kita luncurkan akan berhasil sebagaimana yang kita harapkan,” tegas Adi Nugroho.

Sementara itu Kepala KPP Pratama Ende, Saripudin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPPN Ende memiliki komitmen untuk melakukan transfer knowledge bidang pelaksanaan anggaran. Dia berharap komitmen tersebut didukung oleh semua satker dengan bersungguh-sungguh untuk terus belajar, sehingga dapat terwujud pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bertanggung jawab.

Acara dimeriahkan oleh kelompok paduan suara karyawan dan karyawati serta Darma Wanita KPPN Ende. Tepukan menggema setelah dinyanyikan Lagu “Ende Deku Dengu” dan “Hole-Hole” yang menjadi hit lagu KPPN Ende.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Ende, Don Bosco M. Wanggai, menyampaikan ucapan selamat kepada 5 KPPN yakni KPPN Ende, KPPN Waingapu, KPPN Larantuka, KPPN Atambua, dan KPPN Ruteng yang telah ditetapkan sebagai KPPN Percontohan. “Dengan mengucapkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya resmikan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ucap Bupati Ende meresmikan KPPN Ende menjadi KPPN Percontohan yang diikuti dengan pemukulan gong dan tepukan tangan dari tamu undangan sebagai tanda dimulainya era baru implementasi KPPN Percontohan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Oleh : Kontributor KPPN Ende
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Pembekalan Service Excellence Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jateng
Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id - Lagu Insan Perbendaharaan dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang dibawakan Tim Paduan Suara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng menjadi pembuka acara pembekalan service excellence hari itu, Selasa (25/9). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Kanwil serta perwakilan dari KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah .

Acara dibuka oleh Bjardianto Pudjiono, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya ia menyampaikan, “kegiatan ini merupakan media pembelajaran bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan kepada stakeholder. Bukan hanya baik, karena baik saja tidak cukup. Harus bisa memberikan Wow effect atas pelayanan yang kita berikan. Dan untuk hal tersebut dibutuhkan upaya, kerja keras, komitmen yang kuat dan keikhlasan untuk dapat memberikan pelayanan dari hati kita. Kita harus melakukan perbaikan diri secara terus menerus, bersikap proaktif dan kreatif agar dapat memenuhi standar pelayan yang diinginkan dan sesuai dengan perilaku utama yang diharuskan dalam Nilai-Nilai Kementerian Keuangan”.

Narasumber pembekalan service excellence , Haryanto, dari Learning Center Group Bank Mandiri Pusat menyampaikan materi dalam suasana santai penuh joke segar. Peserta terlihat begitu asyik menuntaskan keingintahuan tentang bagaimana memberikan layanan yang tidak sekedar senyum saja. Menurutnya, Pembangunan service adalah proses jangka panjang, yang membutuhkan waktu tahunan. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan service ini perlu ditunjuk role model atau change agent. Haryanto menambahkan, setiap role model harus mampu menyebarkan virus service excellence kepada teman-teman disekitarnya, karena dengan sekedar teori layanan saja tidak akan menyegerakan perubahan service yang diharapkan oleh organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Para peserta diajarkan pula etika menerima tamu,etika bertelepon dan bagaimana berpenampilan yang baik mulai dari cara duduk, berjalan, tersenyum, jabat tangan, kontak mata dan sebagainya. Penyajian materi tersebut tak henti mengundang gelak tawa peserta karena kekakuan yang ditimbulkan oleh para

peraga ketika harus bersimulasi. Para peserta tampak terus berusaha untuk mencoba. Kontribusi : Tim Reportase Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jateng

LIPUTAN PENGAJARAN PPAKP MATERI SPAN DAN SAKTI LOKASI MAKASSAR TA 2012
Makassar.perbendaharaan.go.id – Sejumlah 40 Peserta PPAKP Kelas B Angkatan II Lokasi Makassar mengikuti pelatihan dengan materi SPAN dan SAKTI yang disampaikan Oleh Duta SPAN Unit KPPN Parepare, Imam Saroni. Acara yang berlangsung selama tujuh jam tersebut mendapatkan sambutan yang hangat dari Peserta. Berbagai pertanyaan, kritik, saran dan testimony datang dari peserta yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut DSU KPPN Parepare, membawakan materi Overview dasar SPAN, IT, Perubahan Proses Bisnis SPAN, serta materi SAKTI dan Implementasinya, “Materi ini saya sampaikan agar para peserta yang hadir dapat memiliki pemahaman mendasar tentang SPAN dan SAKTI sehingga mereka (peserta-red) yang kebanyakan berlatar belakang sebagai Operator Keuangan mempunyai semangat untuk belajar dan menggali informasi SPAN dari berbagai sumber, sehingga pada akhirnya nanti saat implementasi mereka sudah tidak canggung dalam mengoperasikannya karena sebelumnya telah ditunjang oleh wawasan yang cukup” ucap Imam Saroni.

Proses Belajar Mengajar dilakukan secara interaktif. Narasumber yang juga selaku DSU KPPN Parepare dalam sela-sela pemberian materi juga melemparkan pertanyaan mengenai materi yang disampaikan sehingga kelas menjadi hidup, tidak monoton, serta peserta tidak mengantuk. Sebagai “imbalan” atas keberhasilan menjawab pertanyaan tersebut, Narasumber memberikan Hadiah / doorprize berupa merchandise SPAN ( gantungan kunci, layer, bingkisan kecil, flashdisc, mouse, dll), “Pemberian Doorprize tersebut saya berikan untuk memberikan rangsangan kepada peserta agar memperhatikan materi saya dan memberikan masukan atau mengajukan pertanyaan atas materi yang saya sampaikan” ucap DSU KPPN Parepare

Tak hanya memberikan materi secara Slide, DSU KPPN Parepare selaku Narasumber juga memberikan brosur kepada Peserta yang hadir. Selain itu, narasumber menampilkan video animasi SPAN yang mendapatkan aplaus atas Perubahan Proses Bisnis SPAN, “Video yang ditampilkan oleh narasumber sangat bagus dan menarik sehingga kami mendapat gambaran yang gamblang mengenai perubahan proses bisnis SPAN yang akan dilaksanakan” Ucap Riski Amalia, Staf Keuangan Satker Otoritas V Bandara Makassar.

Pada Akhir kegiatan Belajar Mengajar, Narasumber membagikan Evaluasi untuk mengukur kegiatan Belajar Mengajar serta menampung testimony dari Peserta. Dari hasil testimony peserta, disimpulkan bahwa 95 persen para peserta PPAKP Kelas B menyatakan Sudah Tidak Sabar untuk Mendalami SPAN dan SAKTI serta menjalankan Implementasinya secara Penuh di Instansi masing-masing, “saya sudah sangat ingin tahu kelanjutan materi SAKTI ini secara mendalam, serta kami juga tidak sabar untuk Praktek langsung Aplikasi SAKTI jadi kami harapkan kepada Kementerian Keuangan agar segera merealisasikan Pelatihan Aplikasi SAKTI secara Professional dan dikemas yang baik” Ucap Juniar Operator keuangan Satker Polres Pangkep.

Dari hasil testimony peserta dan beberapa masukan dari para pegawai KPPN Parepare, maka DSU KPPN Parepare berharap nantinya Pelatihan SPAN maupun Pelatihan SAKTI hendaknya dikemas yang sangat menarik dan Professional sehingga tidak mengecewakan Para User yang telah menanti dengan harapan yang indah yang pada akhirnya Kita Semua Dapat Menjalankan Implementasi SPAN dan SAKTI secara Sempurna.

Dilaporkan Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare

Yogyakarta, perbendaharaan. go.id - KPPN Wates ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan Soft Launching KPPN Percontohan Tahap VI untuk wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin, (1/10). Acara tersebut sebagai tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-163/PB/2012 tentang Penetapan KPPN Percontohan di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahap VI.

Dipilihnya kota Wates yang mempunyai julukan “The Jewel of Java” sebagai tempat dilaksanakannya Soft Launching KPPN Percontohan Tahap VI,memberikan makna tersendiri bagi para pegawai KPPN Wates. Hal ini terlihat dari semangat dan antusiasme para pegawai beberapa bulan terakhir untuk menyiapkan KPPN Wates hingga layak disebut sebagai KPPN Percontohan baik dari segi sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun proses bisnis, dibalas dengan kepercayaan sebagai lokasi Soft Launching KPPN PercontohanTahap VI. Kepercayaan itu pula lah yang memberikan motivasi bagi seluruh pegawai KPPN Wates untuk rela mengorbankan waktu liburnya sebelum acara dimulai, untuk bahu membahu mempersiapkan segala sesuatu demi suksesnya acara dimaksud.

Acara yang dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Wates serta jajaran Pimpinan Bank Mitra kerja KPPN Wates berlangsung dalam suasana yang meriah dan penuh kekeluargaan. Tepat pukul 10.00 WIB rangkaian acara dimulai dan diawali dengan tampilan video dan slide show tentang Nilai-nilai Kementerian Keuangan, sejarah singkat KPPN Wates, capaian kinerja, dan profil kantor. Hal ini dimaksudkan agar para undangan mengetahui secara jelas tentang perjalanan sejarah KPPN Wates dan perubahan-perubahan mendasar yang telah dilakukan hingga akhirnya di-launching menjadi KPPN Percontohan.

Kepala KPPN Wates, Lili Khamiliyah mengawali acara dengan memberikan sambutan dan menyampaikan sekilas sejarah perjalanan KPPN Wates mulai dari awal berdiri sampai dengan ditetapkan menjadi KPPN Percontohan. Lebih lanjut Lili Khamiliyah menghimbau agar apa yang telah diperjuangkan oleh para pimpinan pendahulu hingga wajah KPPN Wates menjadi baik seperti saat ini, dapat terus dipertahankan, dipelihara, dan ditingkatkan pada seluruh aspek. Disamping itu juga dikatakan bahwa jauh sebelum penetapan sebagai KPPN Percontohan, KPPN Wates dan KPPN Wonosari telah mengimplementasikan SOP KPPN Percontohan pada tahun 2010 yang lalu. Tak lupa, ia juga menyampaikan Janji Layanan KPPN Wates yang mempunyai motto SMART (Semangat, Melayani, Amanah, Ramah dan Tulus) serta himbauan anti gratifikasi.

Sambutan berikutnya oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten KulonProgo, Ir. Bambang Tri Budi Harsono, yang mewakili Satuan Kerja yang menyampaikan kesannya yang cukup baik atas pelayanan yang di berikan oleh KPPN Wates, antara lain lokasi kantor yang strategis, sarana dan prasarana yang lengkap, kenyamanan ruang front office, serta dukungan sumber daya manusia yang mumpuni dalam membantu kelancaran proses pencairan dana dan penyusunan laporan keuangan.

Selanjutnya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro dalam sambutannya menjelaskan secara filosofis pembentukan KPPN Percontohan Tahap I s.d Tahap V yang sudah dirintis sejak tahun 2007. Launching KPPN Percontohan Tahap VI ini merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan yang never ending dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, kualitas layanan publik didasarkan atas 4 (empat) hal yaitu perubahan paradigma layanan, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, pemenuhan tuntutan publik untuk pelayanan yang lebih baik, dan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang profesional. Dalam kesempatanitu pula, Hendro Baskoro kembali menyinggung tentang prinsip-prinsip layanan KPPN Percontohan, yaitu Pelayanan satu tempat (one stop service), adanya kepastian waktu penyelesaian (certainty), bisnis proses yang sederhana, pemanfaatan teknologi informasi, memberikan informasi secara real time, transparan dan akuntabel, serta meminimalisir kontak dengan stakeholders (minimizing contact person).

Secara simbolis peresmian KPPN PercontohanTahap VI ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov DIY, Hendro Baskoro, yang didampingi oleh Kepala KPPN Yogyakarta, Kepala KPPN Wates dan Kepala KPPN Wonosari serta para undangan. Usai pengguntingan pita, selanjutnya Hendro Baskoro didampingi Kepala KPPN Wates mengajak seluruh hadirin untuk meninjau ruangan Front Office KPPN Wates. Di ruangan ini, seluruh fasilitas dan layanan yang diberikan oleh KPPN Wates dijelaskan secara rinci oleh Kepala KPPN Wates, Lili Khamiliyah. Beliau juga meminta petugas Front Office SPM mevisualisasikan proses penerimaan SPM hingga menjadi SP2D, serta petugas Front Office Rekon untuk mevisualisasikan rekonsiliasi laporan keuangan bulanan Satker (UAKPA) sampai proses rekonsiliasi selesai.

Sebagai akhir acara, dilakukan pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur atas diresmikannya KPPN Wates dan KPPN Wonosari sebagai KPPN Percontohan Tahap akhir. Semoga dengan predikat baru ini diharapkan dapat menjadikan titik awal bagi KPPN Wates dan KPPN Wonosari untuk menjadi pelayan masyarakat yang tidak berhenti berinovasi dan terus meningkatkan kinerjanya dengan tetap memegang teguh Nilai-nilai Kementerian Keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan).

Kontributor: Imam Tri Wibowo dan AmaliaPratiwi, KPPN Wates.

Liputan Soft Launching KPPN Percontohan
Bitung, djpbn.kemenkeu.go.id - Setelah menunggu selama tiga tahun, akhirnya tiga KPPN di Provinsi Sulawesi Utara diresmikan menjadi KPPN Percontohan. Peresmian tersebut secara simbolis dilakukan dengan menggunting pita di pintu utama KPPN Bitung oleh Walikota Bitung Hanny Sondakh, Senin (1/10). KPPN Bitung menjadi pusat Soft launching tiga KPPN di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara yaitu KPPN Bitung, KPPN Kotamobagu dan KPPN Tahuna.

Sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah Swt, acara diawali dengan pembacaan doa oleh Taher Mustafa dari Kementerian Agama Kota Bitung, dilanjutkan dengan laporan Kepala KPPN Bitung, Syaeful Hidayat. Dalam sambutannya Syaeful Hidayat mengucapkan terima kasih kepada Walikota Bitung bersedia hadir.

Lebih lanjut Syaeful menjelaskan sejarah pembentukan 45 KPPN Percontohan tahap I sampai dengan tahap V. Kemudian ia menjelaskan juga bahwa di tahun 2012 ini lonjakan yang signifikan dengan membentuk 134 KPPN Percontohan di seluruh Indonesia.

Syaeful Hidayat yang bertugas sejak tahun 2011 , menjelaskan model layanan KPPN percontohan mengutamakan layanan one stop service, penerapan proses bisnis sederhana, pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan Pengelolaan kinerja, transparansi dan tanpa biaya. Adanya SDM yang berkualitas pada KPPN akan membawa perubahan pola pikir para pegawainya.

Selama ini masyarakat mempunyai stigma bahwa layanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terkesan lamban, tidak transparan, bahkan diwarnai dengan pungutan tidak resmi. Menurut Syaeful, stigma itulah yang ingin diubah dengan pembentukan KPPN Percontohan. Dihadapan walikota dan para undangan Kepala KPPN Bitung melaporkan juga bahwa realisasi DIPA TA.2012 triwulan III Wilayah Kerja KPPN Bitung ( Kota Bitung, Kab.Minahasa Utara dan Kab.Kep Talaud) baru mencapai 64,67% ( target IKU 60%).

Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh kurangnya kualitas penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan, kurangnya perhatian atasan langsung dan aparat pengawasan internal terhadap kualitas rencana penyerapan anggaran. Ke depan langkah yang akan ditempuh KPPN Bitung Untuk mendongkrak realisasi anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun akan berkoordinasi dan bersinergi dengan kepala satker , walikota dan bupati.

Dalam sambutannya Hanny Sondakh berharap, tunjukan terus kerja yang lebih baik sebagaimana ciri khas KPPN yakni cepat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya serta gunakanlah potensi-potensi yang ada menggerakkan system perbendaharaan yang akurat dan tepat guna. Selanjutnya Hanny Sondakh menyarankan KPPN agar segera menyurati SKPD/ Instansi vertical jika anggarannya belum direalisasikan sesuai target.

Liputan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI Lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
Tanjung, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Tanjung menjadi pusat gelaran Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (1/10). Acara yang dipimpin oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Elin Sumarlina tersebut dihadiri pula oleh Bupati Tabalong.

Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan meliputi KPPN Pelaihari, KPPN Barabai, KPPN Tanjung, dan KPPN Kotabaru. Hal itu merupakan pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-163/PB/2012 serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-7935/PB/3012 tanggal 27 September 2012 tentang Penegasan Pelaksanaan Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI.

Acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala KPPN Tanjung, Arif Khuzaini, dalam sambutannya beliau melaporkan bahwa dibentuknya KPPN Percontohan merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan, Khususnya Ditjen Perbendaharaan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurutnya, Reformasi birokrasi menuntut kepada seluruh pegawai yang bertugas dalam pengelolaan Keuangan negara untuk memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu: integritas, profesionalisme, pelayanan, sinergi, dan kesempurnaan.

Selanjutnya Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi Kalsel, Elin Sumarlina menyatakan, guna mewujudkan tujuan peningkatan pelayanan KPPN telah dilakukan upaya penyempurnaan layanan, yang meliputi: transparansi proses bisnis internal, menetapkan dan mempersingkat norma waktu penyelesaian layanan, informasi kepastian persyaratan administrasi layanan, serta meningkatkan kualitas hasil layanan. Gambaran mengenai upaya penyempurnaan layanan dimaksud, yaitu pelayanan penerbitan SP2D pada KPPN percontohan sebelum reformasi lamanya 1 (satu) hari, setelah reformasi menjadi 1 (satu) jam. Bupati Tabalong dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Ditjen Perbendaharaan atas Soft Launching KPPN percontohan Tahap VI, khususnya kepada KPPN Tanjung. Bupati Tabalong berharap bahwa semoga ke depan layanan KPPN Percontohan dapat mempercepat penyerapan anggaran sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

Selanjutnya Bupati Tabalong, Drs H. Rachman Ramsyi Msi, meresmikan KPPN Percontohan lingkup Kanwil Dijen Perbendaharaan dengan pemukulan gong. Dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi Kalsel. Acara dilanjutkan dengan pembukaan tirai backdrop KPPN Tanjung dan peninjauan layanan front office KPPN Tanjung oleh Bupati Tabalong beserta unsur Muspida Kabupaten Tabalong, Pimpinan Bank/Pos mitra kerja KPPN Tanjung, dan Kuasa Pengguna Anggaran mitra kerja KPPN Tanjung, antara lain Kapolres Balangan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong.

Oleh: Eko Purwanto – Kontributor KPPN Tanjung