SATKER PINTAR PEKERJAAN LANCAR
Liputan Sosialisasi PMK Nomor 190/PMK.05/2012 dan PER-55/PB/2012
Manna, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Manna melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PM.05/2012, PER-55/PB/2012 dan bimbingan aplikasi KPPN di aula KPPN Manna, Rabu (30/1). Sosialisasi dan bimbingan ini bertujuan membekali dan meningkatkan pengetahuan satuan kerja dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, baik tugas-tugas internal mereka maupun tugas-tugas yang berhubungan dengan KPPN.

Kegiatan dihadiri oleh para bendahara dan operator aplikasi satker. Dalam pembukaannya, Kepela KPPN Manna, Gustani menyampaikan kepada satker agar mereka tidak bosan-bosan untuk mempelajari dan meng-update pengetahuan mereka terhadap peraturan-peraturan terkini, dua diantaranya adalah PMK 190/PM.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN dan PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Berikutnya dilakukan paparan PMK 190 dan bimbingan aplikasi KPPN oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Abdul Latif dan tim. Selain itu, para peserta mendapat paparan PER-55 oleh Kepala Seksi Vera, Bilson Sirait dan tim. Kegiatan diakhiri dengan paparan tentang pengetahuan perpajakan yang disampaikan oleh petugas dari KP2KP Manna.

KPPN Manna mengharapakan satker menjadi lebih pintar. Jika satker lebih pintar, tugas dan pekerjaan pun menjadi lancar.

Oleh: Abdul Latif – Kontributor KPPN Manna

Liputan Sosialisasi Percepatan Penyaluran APBN melalui BO I di KPPN Batam
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka mempercepat penyaluran dana APBN Tahun Anggaran 2013, KPPN Batam mengadakan Sosialisasi Percepatan Penyaluran APBN melalui BO (Bank Operasional) I, Selasa (22/1) di Aula KPPN Batam. Sosialisasi tersebut mengundang seluruh satuan kerja di lingkup pembayaran KPPN Batam.

Sosialisasi kali ini menghadirkan narasumber pimpinan BO I Mitra Kerja KPPN Batam, yaitu Dondy Ernesto (Kepala Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja), Diana Djamal (BNI Regional Sales Manager Kanwil Padang), Eddy Iskandar (AMO Bank BRI Kantor Cabang Batam), dan Teki Danardono (Deputy Branch Manager Commercial BTN KC Batam).

Kepala KPPN Batam, Fauzi Syamsuri, menyampaikan bahwa telah ditunjuknya empat Bank BUMN menjadi Bank Operasional I Mitra Kerja KPPN adalah langkah maju dan dirasa sangat penting. Menurutnya, hal ini akan membuat penyaluran dana APBN menjadi lebih cepat dan tentunya akan mempermudah pekerjaan para Bendahara Satker. Di akhir sambutannya, Kepala KPPN Batam menghimbau, baik perwakilan Satker maupun perwakilan BO I, agar tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber dengan moderator Bapak Deny Hariansyah, selaku Kepala Seksi Bank. Masing-masing perwakilan BO I menyampaikan kelebihan dan layanan unggulannya untuk melayani bendahara dalam rangka penyaluran APBN. Kegiatan berlangsung menarik karena mereka tidak mau kalah satu sama lain. Keempatnya ingin memberikan pelayanan terbaik untuk para bendahara. Meski demikian sosialisasi tetap berjalan tertib dan hangat karena moderator tetap menjaga rasa kekeluargaan dari semua pihak. Sesekali juga diiringi canda dari narasumber.

Memasuki sesi diskusi, banyak sekali yang ingin ditanyakan perwakilan satker, baik terkait permasalahan yang selama ini terjadi dalam hal penyaluran dana APBN maupun kemudahan apa saja yang akan mereka terima selama bermitra dengan pihak perbankan. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengapa dana SP2D sampai kepada penerima tiga hari setelah SP2D diterbitkan. Selain pertanyaan juga muncul permintaan dari bendahara agar pihak perbankan menyediakan loket khusus untuk melayani bendahara. Permintaan pun sedikit meluas terkait penerimaan negara, terutama terkait penyetoran PNBP Satker agar lebih dipermudah. Mendapat banyak pertanyaan dan permintaan seperti itu, para narasumber menanggapi dengan positif. Ada beberapa hal yang langsung disanggupi, namun ada beberapa hal lain yang masih perlu pembahasan lebih lanjut.

Sosialisasi ini ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan kepada narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan materi dalam sosialisasi ini. KPPN Batam mengharapkan dengan sosialisasi ini akan dapat mempercepat penyaluran dana APBN dan dapat mewujudkan sinergi antara KPPN, Satker serta Bank Operasional I.

Oleh: Indra Yusak Ardianto - Kontributor KPPN Batam

Liputan In-House Training, Public Speaking and Presentation Skills di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id - Sebuah terobosan baru dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo di awal tahun 2013 ini, dengan menyelenggarakan In-House Training tentang Public Speaking and Presentation Skills. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 23 Januari 2013 di aula kanwil dengan diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan dalam hal public speaking, khususnya presentasi.

Hal ini didasari pada kenyataan bahwa tuntutan kegiatan pekerjaan sehari-hari sangat memerlukan keahlian public speaking dan presentasi, terutama dalam memberikan pemahaman kepada para stakeholder terkait kebijakan maupun ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu, banyak pegawai yang selama ini belum memiliki pemahaman tentang sikap dan teknik yang baik ketika berbicara di depan publik maupun ketika membawakan presentasi. Hal tersebut pada dasarnya merupakan fenomena yang wajar, mengingat masih banyak di antara mereka yang selama ini belum pernah mengikuti pelatihan seperti ini.

Satu hal yang menarik, panitia tidak mendatangkan trainer dari luar tetapi justru mendaulat “orang dalam”, yaitu Jamaluddin Ambo Dai, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dalam kapasitasnya sebagai public speake. Jamal, panggilan akrabnya, juga sering menjadi Master of Ceremony (MC) untuk berbagai acara ketika masih bertugas di Kupang, Merauke, Jakarta, maupun di Gorontalo saat ini. Ketika di Kupang dan Merauke selain sebagai MC, pria kelahiran Niki Niki ini juga aktif sebagai penyiar radio.

Kemampuan public speaking, khususnya presentasinya semakin terasah ketika menjabat sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana I di KPPN Jakarta IV periode tahun 2008-2011, karena sering diberi kesempatan menjadi narasumber bagi satuan kerja mitra KPPN Jakarta IV. Selain itu, selama periode tersebut, Jamaluddin juga beberapa kali berkesempatan menjadi MC pada acara Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, misalnya Grand Final Cepat-Tepat dalam rangkaian kegiatan Pekan Kompetensi dan Kreativitas DJPBN tahun 2009 dan Treasury Idol tahun 2011, serta MC di berbagai acara di luar kedinasan.

Atas dasar pengalaman serta pendalaman terhadap teori-teori public speaking dan presentasi dari berbagai literatur, dilandasi semangat berbagi, ia akhirnya mantap melangkah menjadi trainer.

Tiga materi pokok yang diberikan dalam In-House Training ini adalah Teknik Menghadapi dan Mengatasi Ketakutan Berbicara di Depan Umum, Teknik Merancang Presentasi (termasuk Merancang Slide Presentasi yang Menarik), dan Teknik Membawakan Presentasi dengan Memukau. Kegiatan yang berlangsung selama 2 jam tersebut diikuti secara antusias oleh seluruh audiens karena materi yang disampaikan cukup mudah dipahami dan dipraktikkan, selain diselingi dengan tips-tips praktis. Sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa waktu pelatihan yang hanya dua jam serasa berlalu begitu cepat karena presentasi yang dibawakan dengan metode yang sangat menarik dan didukung oleh teknik audio visual yang sangat menghibur.

Dalam reviu pada akhir acara, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Rina Robiati menyampaikan apresiasinya terhadap acara tersebut, dan mengakui banyaknya ilmu dan pelajaran berharga yang dapat diperoleh. Rina yang duduk di barisan belakang bersama Kepala Bagian Umum serta para Kepala Bidang juga menyampaikan bahwa selama pelatihan, hadirin tampak terpukau dengan presentasi yang disampaikan, sebagaimana pengamatan beliau. Ia menegaskan pula bahwa kegiatan ini tidak akan berhenti di sini, tetapi akan secara rutin dilaksanakan setiap hari Rabu melalui kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Selain sebagai media pembelajaran terhadap berbagai aturan dan kebijakan, juga sekaligus sebagai sarana latihan public speaking dan presentasi bagi para pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

“Apalah artinya ilmu presentasi yang sudah didapatkan, kalau ilmu itu tidak dipraktikkan,” pungkasnya.

Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

Liputan Sosialisasi Perdirjen nomor Per-55/PB/2012 di KPPN Makassar I
Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id, - Upaya menuju kualitas LKPP terbaik merupakan tanggung jawab bersama Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan kementerian/ lembaga selaku pengguna anggaran. Kualitas LKKP sangat ditunjang oleh kualitas Laporan Keuangan Kuasa BUN (KPPN) dan Laporan Keuangan Tingkat Satun Kerja (UAKPA) kementerian/ lembaga. Memahami hal tersebut, di tengah kesibukan menyusun Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN tahun 2012, KPPN Makassar I menyempatkan diri untuk menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan no. Per-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2013 bertempat di Hotel Kenari Tower, Pantai Losari, Makassar dan diikuti oleh sekitar 200 petugas penyusun laporan keuangan tingkat UAKPA mitra kerja KPPN Makassar I. Acara dibuka oleh Bambang Hartono, Kepala KPPN Makassar I yang baru. Dalam sambutannya, Bambang Hartono menyampaikan pentingnya sinergi antara satker dengan KPPN dalam upaya menggapai cita-cita bersama, yaitu mewujudkan LKPP yang berkualitas dengan opini WTP. Ia juga memberikan apresiasi kepada mitra kerja atas kerjasamanya yang baik selama ini.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Budi Lesmana, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Makassar 1. Ia menyampaikan latar belakang Per-55/PB/2012 sebagai pengganti Per-65/PB/2010, yang antara lain telah dikeluarkannya peraturan-peraturan terbaru terkait penyusunan laporan keuangan satker. Pada kesempatan itu pula dilakukan praktik penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Laporan Keuangan Satker dengan mengacu kepada peraturan terbaru.

Dengan kegiatan ini diharapkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA tidak hanya sekedar formalitas semata, namun dapat disajikan informasi yang berkualitas sebagai wujud pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran. KPPN Makassar I dengan dukungan seluruh mitra kerja bertekad untuk mewujudkan LKPP 2012 yang WTP.

Budi Lesmana (Kontributor KPPN Makassar I)

Kunjungan Kerja Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
Kuala Tungkal, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Kiswandoko, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal, Rabu (23/1). Kiswandoko bertemu langsung dengan Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. Usman Ermulan, M.M. yang juga mantan anggota DPR RI selama 3 periode.

Dalam kunjungannya, turut serta mendampingi Kepala Kantor Wilayah adalah kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Conny Anonom Sitinjak, Kepala KPPN Kuala Tungkal, Toriq Bin Zihad, Kepala KPP Pratama Kuala Tungkal, Ngadenan, Kepala Subbagian Umum KPPN Kuala Tungkal Heru Purnomo, dan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Kuala Tungkal, Jakson Sunario Panjaitan.

Pertemuan berlangsung sekitar satu jam dengan topik pembicaraan seputar pengelolaan keuangan negara. Kepala Kanwil, Kiswandoko, mengutarakan bahwa dalam waktu dekat akan ada terobosan baru yaitu suatu sistem penyusunan laporan keuangan yang terkonsolidasi antara laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan konsep GFS (Government Finance Statistic). Lebih lanjut ia memaparkan bahwa konsep GFS itu sendiri secara umum masih sangat awam sehingga perlu sosialisasi yang lebih intensif kepada pihak terkait agar dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Belum terkonsolidasinya laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu tantangan besar dan sangat memerlukan kerja keras dan sinergi dari pihak terkait. Kedepan, dalam praktiknya tentu akan menemui beberapa kendala karena saat ini sistem penyusunan laporan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, perbedaan bagan akun standar dan tentunya kualitas sumber daya manusia yang beragam. Oleh karena itu Kepala Kanwil meminta dukungan dan sekaligus mengajak dari sejak awal agar nantinya dapat secara bersama-sama untuk berpartisipasi aktif dalam mengeksekusinya.

Pada kesempatan yang sama, tidak ketinggalan juga Kepala Kanwil menjelaskan secara rinci bahwa pada Tahun Anggaran 2013, dana yang dialokasikan di wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebesar Rp114.941.527.000,00 di luar dana perimbangan dengan uraian untuk alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp13.861.824.000,00 alokasi dana urusan bersama sebesar Rp14.279.920.000,00 dan alokasi dana kantor daerah sebesar Rp86.799.783.000,00.

Menyoroti tren realisasi anggaran yang cenderung baru terlaksana pada triwulan IV, khususnya pada dana tugas pembantuan dan urusan bersama, Kiswandoko dan Usman Ermulan sepakat mengatakan bahwa hal tersebut agar tidak terulang lagi pada pelaksanaan anggaran 2013 ini sehingga harapan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan instrument stimulus fiskal dapat tercapai sesuai dengan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang Pro Job, pro Growth dan pro Poor.

Kesempatan selanjutnya, Kepala KPP Kuala Tungkal, Ngadenan turut serta menyampaikan tentang gambaran umum realisasi penerimaan pajak di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk beberapa tahun yang sudah berjalan. Ngadenan secara tegas mengatakan untuk memohon dukungan Bupati dan jajarannya dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan. Pada tahun 2012, target penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Kuala Tungkal hanya tercapai sebesar 92% dari yang ditargetkan. Untuk merespon hal tersebut maka dalam memberikan pencerahan Pajak, Usman Ermulan, menyambut langkah positif atas hal tersebut dan perlu dilaksanakan hal-hal yang kreatif dalam menggali potensi perpajakan seperti sosialisasi masyarakat sadar pajak, penunjukan orang pribadi atau perusahaan sebagai icon wajib pajak unggulan dan cara-cara kreatif dan efektif lainnya .

Sebelum menutup pertemuan, Kiswandoko mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakan, bak gayung bersambut, Bupati juga mengucapkan terima kasih telah pro aktif menginisiasi momen penting tersebut sebagai langkah awal yang sangat baik di awal tahun anggaran 2013. Akhirnya Bupati berpesan bahwa seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat siap bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel demi mewujudkan masyarakat Jambi yang adil dan makmur.

Setelah melaksanakan kunjungannya dengan Bupati, Kepala Kanwil Ditjen perbendaharaan, Kiswandoko juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal. Sebagaimana biasanya, ia dengan ramah menyalami semua pegawai. Berinteraksi dengan tamu yang sedang berada di ruang front office sudah menjadi salah satu ciri khas beliau di setiap melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Oleh : Jakson Sunario Panjaitan, Kontributor KPPN Kuala Tungkal, Jambi

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Provinsi Bengkulu ke KPPN Manna.
Manna, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Supriyo melaksanakan kunjungan kerja ke KPPN Manna (22/1). Setelah meninjau kantor, Supriyo memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh personil KPPN Manna di ruang treasury learning centre.

Dalam menghadapi tugas-tugas yang semakin menantang, bersinergi menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan, demikian paparnya. “Dengan sinergi 1 + 1 > 2, bisa jadi 3,4, atau lebih banyak lagi,” Supriyo melanjutkan.

Menurut Supriyo, Kantor Wilayah sebagai instansi Pembina KPPN wajib bersinergi dengan KPPN agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dengan hasil yang memuaskan. Dalam satu bulan ini, setidaknya ada empat agenda yang perlu diselesaikan diantaranya, monitoring pelaksanaan DIPA 2013 beserta permasalahan yang muncul dalam implementasinya, penyerapan DIPA catur wulan pertama, capacity building tugas-tugas baru kantor wilayah, serta penyelesaian revisi DIPA pagu minus.

Pada akhir arahan, Kepala Kanwil menyampaikan piagam penghargaan sebagai apresiasi kepada KPPN Manna, yang telah menyelesaikan LKP secara tetap waktu. Harapannya KPPN Manna dapat mempertahankan kinerja tersebut atau meningkatkannya di waktu-waktu mendatang. Menanggapi apresiasi ini, Gustani, Kepala Kantor KPPN Manna mengatakan, apa yang telah diraih merupakan hasil kekompakan semua personil KPPN Manna. Keberhasilan ini bukanlah hasil orang per orang, tetapi hasil kerja seluruh komponen KPPN Manna sebagai sebuah tim yang solid.

Oleh: Abdul Latif – Kontributor KPPN Manna

Muara Sabak, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk pertama kalinya di Tahun 2012, KPPN Kuala Tungkal melakukan Bimbingan teknis di luar wilayah Kuala Tungkal yaitu di Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam salah satu wilayah kerja KPPN Kuala Tungkal disamping Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kota Muara Sabak merupakan ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dipimpin oleh Bupati yang berasal dari kalangan selebritis yaitu Zumi Zola. Pada kesempatan tersebut KPPN Kuala Tungkal melaksanakan bimbingan teknis kepada mitra kerjanya yaitu semua satuan kerja dan Bank Persepsi, Rabu (19/12). Setelah menempuh perjalanan dari Kuala Tungkal sekitar 2,5 jam lamanya, Tim dari KPPN Kuala Tungkal yaitu Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Jakson Sunario Panjaitan), Kepala Seksi Bank/Giro Pos ( Djunarko) dan Staf pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Romeo Junianto) tiba di Muara Sabak.

Tepat pada pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, acara bimbingan teknis dilaksanakan dan diikuti oleh Bendahara dan operator dari sekitar 26 satuan kerja di wilayah tersebut. Teknik penyampaian materi bimtek yaitu dengan melaksanakan diskusi secara langsung terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing satuan kerja/tanya jawab. Pada kesempatan tersebut cara ini dipandang lebih efektif daripada sekedar pemaparan secara teoritis / pemaparan aturan-aturan terkait. Setiap satuan kerja diberikan kesempatan untuk menyampaikan semua permasalahannya dan dibahas secara langsung di forum diskusi untuk mendapat penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi.

Pada kesempatan tersebut satuan kerja yang hadir sangat antusias mengikuti acara dan terkesan lebih berani dalam menyampaikan permasalahannya pada forum diskusi. Terhadap permasalahan yang dialami oleh satuan kerja terkait akan memperoleh tanggapan/masukan atau testimony dari satuan kerja lainnya berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dialami disamping solusi yang diberikan oleh Tim dari KPPN Kuala Tungkal. Momen ini sangat penting karena pada forum tersebut terjadi share of knowledge, experience dan sekaligus mencari solusi atas permasalahan yang dialami.

Beberapa poin penting yang dibahas pada forum diskusi tersebut antara lain:
1. Inventarisasi transaksi pendapatan dan belanja acrual pada penyusunan laporan keuangan Satuan kerja pada akhir tahun anggaran 2012. Hal in sangat penting didiskusikan kembali karena secara umum bahwa suplemen laporan keuangan akhir tahun berupa informasi pendapatan dan belanja secara acrual untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 dibuat hanya pada akhir tahun saja. Target utama pada diskusi tersebut untuk mengingatkan kembali / merefresh satuan kerja atas pentingnya laporan tersebut.
2. Memberikan bimbingan dan strategi pada semua mitra kerja dalam melakukan penyetoran sisa UP tahun anggaran 2012. Hal ini menjadi poin penting karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya masih terdapat beberapa masalah dalam penyetoran sisa UP/TUP seperti kesalahan setor, kelebihan setor, kesalahan akun dan kesalahan kodefikasi. Target utama pada pembahasan ini adalah agar Kas di Bendahara Pengeluaran yang tersaji di neraca menjadi NIHIL.
3. Utang kepada pihak ketiga yang tersaji di neraca tidak luput dari pembahasan tersebut. Adanya utang kepada pihak ketiga karena beberapa retur SP2D seperti kesalahan nomor rekening, rekening yang inaktif, ketidaksamaan nomor dan nama rekening. Oleh karena itu diadakan secara langsung memberikan arahan pada satuan kerja untuk menyelesaikan retur tersebut dengan segera. Sasaran utama penyelesaian retur ini agar utang pihak ketiga yang tersaji pada neraca menunjukkan angka nihil.
4. Di bidang penerimaan Negara , Kepala Seksi Bank/Giro Pos melakukan monitoring secara langsung ke Bank persepsi ( Bank 9 Jambi Cabang Muara Sabak). Kendala-kendala yang masih sering dihadapi pada penerimaan negara pada Bank persepsi di akhir tahun anggaran adalah tingginya transaksi penyetoran sehingga kemungkinan kesalahan semakin tinggi. Oleh karena itu dalam pemaparannya dijelaskan kembali tentang strategi-strategi penting bagi satuan kerja dan Bank Persepsi agar penerimaan Negara dapat berjalan lancar dan aman.

Pada akhirnya, KPPN Kuala Tungkal, satuan kerja dan Bank Persepsi secara bersama-sama membuat komitmen bersama untuk berbuat yang terbaik dalam pelaksanaan penataausahaan penerimaan Negara dan dengan sepakat untuk terus berkarya dalam memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Semoga dengan adanya forum diskusi ini dapat membantu mitra kerja dalam melaksanakannya tugasnya dan tentunya akan berpengaruh terhadap akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara.
Reported by: Jakson Sunario Panjaitan, Kontributor KPPN Kuala Tungkal, Jambi

Liputan Rakor Penyelesaian TUP pada Akhir Tahun Anggaran 2012 Lingkup Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka memberikan pemahaman terhadap pengelolaan dana TUP (Tambahan Uang Persediaan) kepada KPA/PPK satuan kerja yang mengajukan TUP pada akhir tahun anggaran 2012, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Rakor Persiapan Penyelesaian TUP Akhir TA 2012, Rabu (13/12). Rakor diikuti oleh 40 satker yang mengajukan TUP pada akhir bulan November sampai dengan batas akhir pengajuan TUP yaitu tanggal 7 Desember 2012. Jumlah TUP yang terjadi pada kurun waktu tersebut adalah sebanyak 40 TUP dengan nilai 80,7 milyar rupiah.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro menyampaikan pesan agar dana TUP tersebut dapat dikelola dengan baik, tertib, efisien dan akuntabel.

“Komitmen KPA/PPK sangat diperlukan untuk menggunakan dana TUP tersebut sesuai dengan Rincian Penggunaan Dana (RPD).” papar beliau.

Lebih lanjut Hendro Baskoro menegaskan bahwa tidak ada dispensasi perpanjangan batas waktu pengajuan SPM GUP Nihil yaitu paling lambat disampaikan ke KPPN tanggal 4 Januari 2013, dan apabila terdapat sisa dana TUP, agar disetorkan paling lambat tanggal 28 Desember 2012. Kepala Kanwil mengharapkan agar hal tersebut menjadi pehatian seluruh satker dan penyelesaian TUP dapat berlangsung dengan baik seperti tahun sebelumnya.

“Kalau TUP ini aman, Anda (satker) nyaman, kami juga nyaman” imbuh Hendro Baskoro

Selanjutnya rakor diisi dengan pemaparan materi oleh narasumber yaitu M.I. Sri Nuryati (Kabid PP I) dengan moderator Arief R. (Kasi PP IIC).

Sri Nuryati menyampaikan tiga materi sekaligus yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan TUP selama tahun 2012, bagaimana melakukan penyerapan anggaran yang berkualitas dan pokok-pokok PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN yang baru diterapkan mulai pelaksanaan TA 2013.

Terdapat hal yang cukup menonjol dalam evaluasi terhadap TUP yaitu seringnya dispensasi perpanjangan yang disebabkan oleh pejabat perbendaharaan tidak berada di tempat baik karena DL, cuti maupun halangan lainnya.

“Surat Dirjen PBN Nomor : S-9288/PB/2012 sudah menegaskan bahwa
kalau ada pejabat yang berhalangan, agar dibuatkan penggantian sementara yang dilengkapi dengan Berita Acara dan khusus untuk Bendahara Pengeluaran dilengkapi dengan BAPKR, sehingga tidak mengganggu operasional kegiatan kantor.” demikian ditegaskan oleh Sri Nuryati. Direncanakan pada bulan Januari 2013 sosialisasi PMK-190 ini akan mengundang seluruh pejabat yang terkait mulai dari KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara sehingga diperoleh pemahaman yang sama atas apa yang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing. Rakor ditutup oleh Kabid PP I dengan harapan agar para peserta rakor mampu menyelesaikan kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan TUP secara amanah, tertib, efisien, akuntabel dan tepat pada waktunya serta tidak terjadi sisa dana UP yang tidak digunakan, belum dipertanggungjawabkan.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY