Liputan Sosialisasi PMK 190/PMK.05/2012 kepada seluruh Satker lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta menyelenggarakan sosialisasi tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN yang baru (PMK 190/PMK.05/2012) kepada seluruh satker di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sosialisasi dilakukan secara marathon dari tanggal 21 s.d. 31 Januari 2013. Sosialisasi yang dilaksanakan secara sinergis antara Kanwil dengan KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates tersebut mengundang 4 pejabat satker yang terkait dengan pengelolaan keuangan (KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran). Mengingat jumlah satker sebanyak 439 satker dan jumlah undangan mencapai lebih dari 1600 orang, pelaksanaan sosialisasi dibagi menjadi 14 sesi, yaitu 6 sesi di Kanwil (21-23 Januari 2013), 4 sesi di KPPN Yogyakarta (28-29/1) serta masing-masing 2 sesi di KPPN Wates (28-29 Januari 2013) dan 1 sesi KPPN Wonosari (30-31 Januari 2013).

Dalam overview tentang pengelolaan keuangan negara, Kepala Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro mengatakan bahwa dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 telah mengamanatkan mengenai sistem pembagian kewenangan di dalam pengelolaan Keuangan Negara dimana Presiden sebagai Kepala Pemerintahan mendelegasikan kewenangan tersebut kepada para pembantunya.

”Selanjutnya melalui PMK ini, pembagian kewenangan antara K/L sebagai Pengguna Anggaran (COO) dengan Menteri Keuangan sebagai BUN (CFO) menjadi semakin jelas dan tegas” demikian paparnya.

Lebih lanjut Hendro mengharapkan agar melalui sosialisasi ini dapat diwujudkan pemahaman dan persepsi yang sama tentang mekanisme pembayaran yang baru, khususnya bagi ke-4 pejabat pilar dimaksud, dimana ujung dari tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis kinerja sebagaimana tema kegiatan yaitu “Mewujudkan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Secara Tertib, Efektif, Efisien, Akuntabel Menuju Penyerapan Anggaran Yang Optimal”.

Dalam kegiatan tersebut selain disosialisasikan materi terkait mekanisme pembayaran sebagaimana diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012, kepada para peserta juga diperkenalkan dengan materi Spending Review sebagai salah satu Tupoksi Ditjen Perbendaharaan yang baru. Satker perlu diinformasikan lebih dini karena tugas ini terkait dengan satker dalam pelaksanaan anggarannya, sehingga dengan mengetahui akan dilakukan evaluasi atau kajian yang berimplikasi pada perencanaan TA berikutnya, satker dapat melaksanakan anggaran secara cepat, tepat, tertib, efektif dan efisien.

“Berhasil atau tidaknya PMK 190/PMK.05/2012 dan sosialisasi yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan ini akan diukur melalui alat evaluasi yang disebut dengan spending review di akhir TA atau awal TA berikutnya” demikian dijelaskan salah satu narasumber.

Bertindak sebagai narasumber materi PMK 190/PMK.05/2012 adalah M.I. Sri Nuryati (Kabid PP I), Istu Wahudi (Kabu), Endah Martiningrum (Kabid Aklap), D.Gatit H. (Kasi PP IIA), sedangkan narasumber materi Spending Review adalah Edy G (Kasi PA A), Evan H (Kasi PA B) dan Arief R (Kasi PP IIC). Untuk sosialisasi yang dilaksanakan di KPPN melibatkan narasumber para Kepala KPPN dan Kasi Pencairan Dana masing-masing KPPN.

Pelaksanaan sosialisasi berlangsung dengan lancar, terbukti adanya antusiasme para peserta yang cukup tinggi melalui pertanyaan dan tanggapan yang dilontarkan pada sesi diskusi. Hal ini dapat dimaklumi mengingat sosialisasi PMK ini sudah ditunggu-tunggu serta pemberlakuannya sejak tanggal 1 Januari 2013. Selanjutnya di setiap akhir sesi dilakukan post test guna mengukur kemampuan peserta dalam menyerap materi serta efektifitas sosialisasi yang dilakukan.

Oleh : Arief - Kontributor Kanwil Yogyakarta

Liputan Sosialisasi PMK-190/PMK.05/2012 dan PER-55/PB/2012 KPPN Samarinda
Samarinda,Perbendaharaan.go.id -Dalam rangka menghadapi tahun anggaran 2013 KPPN Samarinda menyelenggarakan sosialisasi PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran APBN dan PER-55/PB/2012 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan Kementerian /Lembaga pada Kamis 31 Januari 2013. Sosialisasi yang dilaksanakan di Ruang Serba Guna Bengkirai Bank Indonesia Samarinda ini diikuti oleh PPK dan PPSPM satuan kerja wilayah KPPN Samarinda.

Acara diawali dengan sambutan kepala KPPN Samarinda Dedy Sumantri. Dalam sambutannya, kepala KPPN menyampaikan beberapa hal diantaranya review realisasi tahun anggaran 2012, point-point penting PMK 190, PER-55 dan himbauan tentang tidak penipuan yang menyalah gunakan nama KPK. Dalam akhir sambutannya beliau menyampaikan pesan kepada PPK dan PPSPM untuk melaksanakan realisasi anggaran sesuai rencana yang telah disusun.

Sesi berikutnya adalah pemaparan materi PER-55 yang disampaikan oleh Heri Setya Budi dari seksi Verifikasi dan Akuntansi. Pemaparan PMK 190 disampaikan oleh Acil Novrianto dan Hanny Christovol Polla dari seksi Pencairan Dana.

Sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Peserta sangat antusias dalam mengikuti sesi ini, dapat dilihat dari banyaknya minat peserta untuk mengajukan pertanyaan kepada tim penyaji. Sosialisasi ini merupakan langkah awal KPPN Samarinda dalam mempersipakan kompetensi PPK dan PPSPM untuk melaksanakan pencairan APBN sesuai rencana dengan demikian akan tercipta realisasi anggaran yang proporsional sehingga pada akhirnya akan mempercepat prograp pemerintah secara nasional.

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku ke KPPN Saumlaki.
Saumlaki, djpbn.kemenkeu.go.id –Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, M.Nurdin Arta, melakukan kunjungan kerja ke KPPN Saumlaki, Senin (4/2). Setelah meninjau lokasi gedung KPPN Saumlaki yang baru, M.Nurdin Arta langsung memantau dari dekat kegiatan pelayanan para pegawai KPPN Saumlaki kepada para stakeholder. Sebagaimana biasanya, M.Nurdin Arta dengan ramah menyalami dan berdialog dengan semua pegawai dan para petugas satker mitra kerja KPPN Saumlaki yang sedang berada di ruang pelayanan FO dan CSO.

Pada kesempatan yang sama, M.Nurdin Arta, memberikan arahan dan motivasi kerja kepada seluruh pegawai KPPN Saumlaki di ruang aula dengan didampingi oleh Kepala KPPN Saumlaki, Yohanis Mendila. Beberapa point penting yang beliau sampaikan diantaranya adalah dengan adanya masa transisi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi khususnya pada KPPN terkait dengan implementasi PMK-169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN Saumlaki harus siap melaksanakannya dengan penuh semangat kebersamaan dan kekompakan teamworks serta selalu berpedoman pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut lagi M.Nurdin Arta mengingatkan bahwa kinerja KPPN Saumlaki selama tahun 2012 harus dapat ditingkatkan lebih baik lagi di tahun 2013 dengan menggali inovasi-inovasi dan inisiatif-inisiatif yang konstruktif. Penyelesaian Proses SP2D Non Belanja Pegawai kurang dari 1 jam, Rekonsiliasi/BAR tepat waktu, dan Treasury Single Account (TSA) 100% setiap hari, ketiga hal tersebut merupakan IKU Menteri Keuangan pada KPPN adalah “Harga Mati”, paparnya. Peringkat LKPP KPPN Saumlaki yang selama ini masih di bawah harapan, harus bisa lebih baik lagi di tahun 2013 seiring dengan target Laporan Keuangan Pemerintah untuk mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Di akhir arahan, M.Nurdin Arta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai KPPN Saumlaki yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan dan bekerja dengan sepenuh hati serta selalu berpedoman pada SOP KPPN Percontohan. Menanggapi appresiasi ini, Yohanis Mendila menyampaikan ucapan serupa atas kesediaannya berkunjung dan memberikan arahan serta motivasi kepada seluruh pegawai KPPN Saumlaki. Pada hari kedua kunjungannya ke Saumlaki, Selasa (5/2), Kepala Kanwil, M.Nurdin Arta, dengan didampingi Kepala KPPN Saumlaki, Yohanis Mendila, melakukan silaturahmi ke Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan bertemu langsung dengan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat, Bapak P.P.Werembinan, S.H.

Pertemuan berlangsung hangat sekitar satu jam dengan topik pembicaraan seputar pengelolaan Keuangan Negara. M.Nurdin Arta mengutarakan bahwa mulai tahun ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku akan selalu berkoordinasi dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten di wilayah Maluku terkait dengan pelaksanaan sebagian tupoksinya yang baru yaitu melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat dan daerah, penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja daerah, dan penyusunan statistik keuangan sesuai dengan Government Finance Statistic (GFS). Pada kesempatan itu juga Yohanis Mendila menyampaikan komitmen kepada Bapak Wakil Bupati bahwa dalam rangka pencairan dana APBN, seluruh pegawai KPPN Saumlaki berjanji untuk selalu memberikan pelayanan yang prima secara tepat waktu, transparan, dan tanpa biaya, dibuktikan dengan proses penyelesaian SP2D kurang dari 1 jam atas SPM non belanja pegawai yang diajukan oleh satker secara lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Di akhir pembicaraan, M.Nurdin Arta mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kesempatan yang diberikan, Wakil Bupati juga mengucapkan terima kasih dan siap untuk bekerjasama dan mendukung program-program Kementerian Keuangan, khususnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku / KPPN Saumlaki dalam mewujudkan pengelolaan Keuangan Negara yang sehat, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara Barat yang makmur dan sejahtera.

Oleh : Yofi Habibie, Kontributor KPPN Saumlaki

Jember, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Jember menggelar Forum Silaturahmi bersama Bank BRI, Kamis (7/2), di Aula KPPN Jember. Hal tersebut dilatarbelakangi penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Empat Pimpinan Bank Nasional yang ditetapkan sebagai Bank Operasional ( BO ) I, yakni Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI 46 serta Bank BTN. Melalui forum tersebut, KPPN Jember berupaya untuk turut mengawal terlaksananya hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Salah satu butir kesepakatan yang harus dilaksanakan pihak bank adalah Bank Operasional I wajib memberikan fasilitas dan memberikan pelatihan tentang Cash Management System (CMS). Untuk itu, Kepala KPPN Jember, Darmawan menyampaikan, “Kalau di KPPN sudah terinstal dengan CMS maka kita akan mendapatkan kemudahan dalam akses monitoring transaksi SP2D / SPT antara lain akan mengetahui berapa uang yang di debet dari RPK BUN P KPPN, berapa uang yang hendak disalurkan secara tepat waktu dan tepat jumlah, berapa yang dinihilkan pada sore hari dari RPK BUN P KPPN ke RPK BUN P pusat, berapa uang yang tersalur dari BO I kepada yang berhak dan seterusnya, jadi lalu lintasnya sudah sangat kelihatan. Untuk itu seluruh pegawai KPPN harus memahaminya tidak hanya tupoksi seksi Bank,” ujarnya.

Darmawan melanjutkan, “Kita harus bisa bersinergi dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tugas, kita tidak hanya melaksanakan tugas pekerjaan yang bersifat rutinitas saja karena kalau hanya seperti itu kita tidak memiliki nilai lebih, maka kedepan sinergi ini harus kita galakkan terus tidak hanya dengan Bank BRI tetapi juga Bank Operasional I lainnya, serta dengan pihak lain seperti bersinergi dengan Bupati Pimpinan Kepala Daerah, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, PT Askes, PT Taspen,” ungkapnya.

Sementara Wakil Pimpinan Wilayah BRI Area Wilayah Malang Heru Setyati yang kehadirannya diikuti perwakilan BRI Cabang Jember, Cabang Situbondo, Cabang Bondowoso, dan Cabang Lumajang mengungkapkan perasaan bangga dan terhormat atas undangan KPPN. Menurut Heru, yang sudah 20 tahun bertugas di kantor pusat dan khusus mengelola bidang IT ini, baru di KPPN Jember ini ada undangan untuk kegiatan sosialisasi CMS, bahkanlanjut Heru Setyati, baru Wilayah Surabaya dan Medan yang sudah menerima Buku Perjanjian Kerjasama (PKS). “Kami siap membantu dan bekerja sama dengan KPPN kapanpun berkaitan dengan CMS ini terutama terkait hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama, Kami akan terus mempelajari dan mempedomani butir-butir perjanjian tersebut”, ujarnya.

Oleh: BudiartoWidodo, Kontributor KPPN Jember.

Soft Launching Layanan khusus KASUARI di KPPN Manokwari
Manokwari, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk memberikan pelayanan yang bernilai lebih kepada satker yang berprestasi, disamping layanan unggulan KPPN Percontohan yang selama ini telah berjalan di KPPN Manokwari, demikian yang disampaikan Kepala KPPN Manokwari, Hartana pada KPPN Manokwari menggelar acara soft launching layanan Khusus KASUARI yang dilaksanakan bersamaan dengan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Rabu (30/1) di Swiss-Bel Hotel Manokwari. Acara tersebut di hadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker di wilayah kerja KPPN Manokwari, dengan narasumber Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Manokwari Zamroni Ahmad Hidayat, Kepala Seksi Bank/Giro Pos Tamiore, dan Costumer Service Officer KPPN Manokwari Taufik Hidayat.

Layanan Khusus KASUARI “KArtu Satker Unggulan KPPN ManokwARI” diberikan kepada satker yang memiliki kinerja realisasi belanja (diluar belanja pegawai) paling tinggi, yang diberikan tiap bulan secara akumulasi. KPPN Manokwari menyampaikan, hal ini menjamin satker yang memperoleh KASUARI Card adalah satker yang benar-benar melakukan perencanaan kegiatan paling bagus sehingga realisasi terdistribusi proporsional sepajang tahun. Satker pemegang KASUARI Card memperoleh beberapa keuntungan antara lain, mendapatkan pelayanan bebas antri untuk pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) pada loket Front Office (FO) pencairan Dana, mendapatkan pelayanan bebas antri untuk konsultasi pada petugas CSO, mendapatkan prioritas pemrosesan SPM menjadi SP2D sehingga pengambilan SP2D yang telah selesai bisa ditunggu oleh Satker dalam waktu maksimal 30 menit sejak SPM diterima, mendapat kebebasan memilih loket dan petugas FO yang dikehendaki, dan 4 (empat) Satker yang mendapatkan KASUARI Card untuk bulan Nopember 2013 akan diberikan bingkisan dan souvenir menarik dan akan diserahkan pada saat penyelenggaraan Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun 2013.

Program ini langsung mendapat sambutan hangat dari peserta sosialisasi, salah satunya dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat yang mengusulkan nama program ini, sedangkan dari Kepala Badan Pusat Satatistik Provinsi Papua Barat juga memberikan masukan agar pengumuman penerima KASUARI Card dilakukan secara terbuka untuk transparansi.

Dengan diluncurkannya Layanan Khusus KASUARI, KPPN Manokwari berharap dapat mendorong seluruh Satuan Kerja wilayah kerja KPPN Manokwari untuk berkompetisi dalam hal mengelola anggaranya yang cermat, tertib dan lancar. Yang pada akhirnya satuan kerja siap dalam mengimplementasikan SPAN di masa Mendatang.

Oleh: Sungkar – kontributor KPPN Manokwari

Liputan kegiatan roadshow business gathering perbankan di Ajjatapareng Sulsel
Parepare.Perbendaharaan.go.id – Persiapan Implementasi SPAN ternyata tidak hanya dilakukan Oleh Kementerian Keuangan maupun Instansi Kementerian Negara / Lembaga lainnya, akan tetapi gaung dan persiapan Implementasi SPAN juga dilakukan oleh Perbankan. Hal itu tercermin dalam Kegiatan Business Gathering yang dilakukan oleh Mitra Perbankan yang ada di wilayah Ajjatapareng Sulawesi Selatan (Kota Parepare, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Enrekang, dan Kab. Sidrap-red ).

Kegiatan Business Gathering Mitra Perbankan Ajjatapareng bekerjasama dengan KPPN Parepare, serta mengundang KPA beserta bendahara mengusung Tema “Penyaluran Dana APBN Melalui Bank Umum Pada Implementasi SPAN 2013”.

Kegiatan yang berlangsung selama bulan Januari 2013 dimulai dari BRI Cab. Sidrap dan diakhiri pada BRI Cab. Parepare. Dalam sambutannya Kepala BRI Cab. Parepare, Slamet Kuncoro mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting dilakukan guna persiapan dini menyambut Implementasi SPAN, “Business Gathering yang dilakukan Oleh BRI Cab. Parepare mempunyai beberapa tujuan antara lain pertama, mempererat jalinan silaturahmi antara Mitra Perbankan dengan Nasabah/bendahara satker, kedua sebagai Mitra Bank Operasional I pada tahun 2013, BRI berupaya menyamakan persepsi dengan para bendahara satker dalam menyongsong Implementasi SPAN yang akan dijalankan Oleh Kementerian Keuangan sebagai bentuk nyata perwujudan Reformasi Birokrasi di bidang Keuangan Negara,” ucap Kepala Pimpinan BRI Cab. Parepare yang disambut tepuk tangan oleh para peserta.

Selanjutnya disampaikan pemaparan materi oleh, Plt. Kepala KPPN Parepare, Tamiru. Beliau menyampaikan beberapa materi penting antara lain Materi APBN 2013, Penyaluran Dana APBN melalui Bank Umum Pada Implementasi SPAN tahun 2013, dan Pemaparan PMK No : 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, “Dengan Pemaparan yang telah disampaikan ini diharapkan para peserta business gathering yang terdiri dari KPA maupun bendahara satker memiliki pemahaman yang mantap mengenai SPAN, dan juga memahami mekanisme Penyaluran Dana SP2D pada KPPN yang sudah terkoneksi dengan SPAN sehingga retur tidak akan terjadi lagi” Ungkap , Tamiru, Plt. Kepala KPPN Parepare yang ditemui kontributor setelah acara selesai.

Dilaporkan Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare

Liputan Kunjungan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar ke Kantor Gubernur Kalbar Pontianak, djpbn.kemenkeu.go.id. .Itulah kata yang diucapkan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis ketika menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Marni Misnur. Kunjungan tersebut dilakukan dengan dua tujuan, yaitu pertama, untuk memperkenalkan diri selaku pejabat baru, dan kedua, sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang mewajibkan kanwil agar menjalin koordinasi kepada pemda.

Dalam kesempatan itu Marni menjelaskan bahwa dengan terbitkan PMK 169, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mempunyai peran sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Hal ini diwujudkan dengan adanya tugas-tugas dari eselon I lain di Kementerian Keuangan yang dilaksanakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Eselon I tersebut antara lain Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan. Selain itu, kakanwil juga menyampaikan bahwa kantor wilayah mempunyai peran untuk menginformasikan kebijakan fiskal di daerah. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan forum komunikasi antara kanwil dan pemda.

Gubernur Kalimantan Barat menyambut baik kunjungan tersebut, serta menyampaikan keinginannya agar kanwil setiap triwulan dapat menyajikan data realisasi anggaran di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur juga mempunyai perhatian terhadap realisasi anggaran yang selalu relatif kecil di triwulan I s.d. III, kemudian melonjak tinggi di triwulan IV. Selain itu, ia menyampaikan bahwa apabila menemui kendala dalam pelaksanaan tugas agar tidak segan-segan untuk menghubungi dirinya.

Setelah beramah tamah dalam suasana yang akrab, akhirnya rombongan kakanwil berpamitan, dan tak lupa menyampaikan terima kasih atas dukungan Gubernur Kalbar. Pada kesempatan itu, sekali lagi, gubernur mengucapkan selamat datang di Provinsi Kalimantan Barat, dan berpesan agar bekerja secara baik dan berhati-hati. Acara ditutup dengan berfoto bersama.

Oleh Maryono (kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar)

Liputan Sosialisasi PMK 190 Tahun 2012
Bekasi, djpbn.kemenkeu.go.id – Banjir yang menggenangi hampir semua wilayah Kota Bekasi tidak menyurutkan semangat tim KPPN Bekasi untuk melakukan koordinasi dan bersosialisasi dengan stakeholdernya. Dengan tajuk “Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 190/PMK05/2012”, KPPN Bekasi mengumpulkan semua stakeholder-nya Rabu (30/1). Hadir dalam acara tersebut adalah para Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan SPM Satker lingkup wilayah KPPN Bekasi, serta penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan. Hadir pula dalam acara sosialisasi ini adalah pimpinan empat Bank BO I yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN.

Mengawali acara ini, Kepala KPPN Bekasi Haryatno mengungkapkan bahwa dana yang siap disalurkan melalui KPPN Bekasi pada DIPA tahun 2013 sebesar RP.1.030.879.373.000,- , melalui empat Bank Mitra Kerja yang menjadi Bank Operasional I. Haryatno juga menyampaikan bahwa PMK 190/PMK 05/2012 merupakan suatu integrasi dari beberapa peraturan yang selama ini dilaksanakan yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya PerPres 70 Tahun 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN Pada Satuan Kerja , dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/ 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dengan penguatan aspek peran dan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan SPM di Satuan Kerja serta adanya batas-batas dan norma waktu yang harus di jalankan dalam kaitannya dengan pelaksanaan APBN, maka di harapkan pelaksanaan APBN dapat berjalan tertib sesuai dengan aturan- aturan yang berlaku.

Selain pemaparan isi PMK 190 tersebut, acara tersebut diisi juga dengan pemaparan materi dari Bank Operasional I mitra kerja KPPN Bekasi yang menyuguhkan perkenalan dari tiap Bank berikut layanan – layanan unggulan yang ada pada Bank Operasioanal tersebut dengan kaitannya untuk penyaluran Dana APBN. Melalui acara yang transparan ini diharapkan para satuan kerja dapat memilih bank yang terbaik dalam rangka penampungan Dana APBN untuk operasionalnya.

Oleh : Lerifardiyan – Kontributor KPPN Bekasi
Editor: Bambang Kismanto