Liputan Rakorda II Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng
Wonosobo, djpbn.kemenkeu.go.id - ”Dengan Rakorda II tahun 2012 Kita Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Percepatan Penyerapan DIPA dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat” menjadi tema dalam Rakorda II Tahun 2012 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Acara yang dibuka oleh Kepala Kanwil, Bjardianto Pudjiono, dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 24 Oktober 2012 dengan mengambil tempat di Hotel Kresna, Wonosobo.

Dalam sambutannya, Bjardianto Pudjiono menyampaikan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan mempunyai peran strategis dalam upaya mewujudkan misi Ditjen Perbendaharaan. Tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyuluhan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan.

Sementara itu, ia melanjutkan, KPPN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pebendaharaan dan bendahara umum negara. Dalam melaksanakan tugas yang berat tersebut tentunya diperlukan sinergi dari semua jajaran. Sebagai instansi vertikal di daerah kita berfungsi sebagai tulang punggung keberhasilan tugas pokok dan fungsi Ditjen Perbendaharaan.

“Mari kita bahu membahu untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan” ujarnya.

Rakorda kali ini juga mengusung materi Penilaian Kinerja yang belakangan ini menjadi trending topic dengan aplikasi e-Performance-nya. Sebagai narasumber, Kasubag Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Kinerja Bagian OTL, Jordan, yang menjelaskan mengenai e-Performance, diawali dari pemahaman mengenai IKU sampai dengan pemanfaatan aplikasi e-Performance tersebut pada masa depan . Pencerahan dari narasumber dapat menjawab pertanyaan dan menghilangkan kebingungan para peserta tentang pemanfaatan e-Performance.

Hawa dingin Dataran Tinggi Dieng ternyata tak mengurangi semangat peserta Rakorda untuk mengikuti seluruh rangkaian acara sampai selesai mengingat begitu padatnya agenda yang harus dilakukan oleh komisi-komisi yang berupaya menyelesaikan materi berkaitan dengan tupoksi dan persiapan menghadapi akhir tahun anggaran. Pada rakorda kali ini, Kepala Kanwil juga memberikan materi Coaching Clinic kepada seluruh peserta. Beliau menjelaskan bagaimana mengembangkan karakter untuk menjadi seorang leader yang andal dan prinsip-prinsip coaching. Coaching sangat diperlukan pada saat harus meningkatkan kinerja organisasi yang turun atau naik turun. Bahwa sukses seorang coach lebih banyak ditentukan oleh ketrampilan mendengarnya daripada ketrampilan berbicaranya sehingga mampu menjaga performa kinerja terbaik anak buah.

Pemberian penghargaan bagi KPPN yang berprestasi memberi warna lain pada Rakorda kali ini. Terdapat 4 kategori penilaian dalam pemberian penghargaan yaitu kualitas LKPP, LKKL, dan KPPN yang secara keseluruhan berkinerja baik. Pada kesempatan kali ini KPPN Kudus yang mendapat predikat sebagai KPPN yang berkinerja terbaik.

Oleh: Kontributor Tim Reportase Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jateng

Workshop Penyusunan Laporan Keuangan dan Diseminasi Sistem dan Bisnis Proses Terkait Pengalihan Kewenangan Pengesahan DIPA
Benteng, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Benteng mengadakan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja dan Diseminasi Sistem dan Bisnis Proses Terkait Pengalihan Kewenangan Pengesahan DIPA TA 2013, Selasa (30/10), di Aula KPPN Benteng. Acara dihadiri oleh Staff Pengelola Keuangan dan Petugas SAI satuan kerja lingkup KPPN Benteng.

Workshop tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan Evaluasi dan Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Semester I TA 2012 yang telah dilaksanakan bulan sebelumnya oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Benteng. Dengan adanya workshop ini diharapkan permasalahan-permasalahan yang ditemui pada evaluasi tersebut dapat terselesaikan.

Kepala KPPN Benteng, Bulus Lumban Gaol menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan persiapan memasuki akhir tahun anggaran. Ia menghimbau agar seluruh satuan kerja lebih aktif dalam merealisasikan anggarannya, terutama kepada satker-satker yang memperoleh APBN-P, sehingga target realisasi 95% dapat tercapai.

Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada tiga satuan kerja dengan Laporan Keuangan terbaik berdasarkan hasil Tim Penilai KPPN Benteng. Penghargaan berupa piagam dan bingkisan ini diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Benteng kepada tiga satuan kerja terbaik, yaitu Balai Taman Nasional Takabonerate, Pengadilan Negeri Selayar dan Pengadilan Agama Selayar.

Materi pertama tentang Sistem dan Bisnis Proses terkait Pengalihan Kewenangan Pengesahan DIPA TA 2013 disampaikan oleh Bulus Lumban Gaol. Pemateri menjelaskan bahwa untuk TA 2013, satker-satker tidak lagi melakukan penelahaan DIPA dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, tetapi memperoleh petikan DIPA dari Unit Eselon I sebagai penanggungjawab program, sehingga setelah petikan DIPA diterima, diiminta kepada satuan kerja untuk melakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Sesi selanjutnya disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Lukas Lazarus Lerrick, mengenai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Pemateri menghimbau agar pada tahun ini, seluruh satuan kerja lingkup KPPN Benteng dapat menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dengan tepat waktu.

Sesi terakhir disampaikan oleh Staff Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Todo Filipi Anderson. Sesi kali ini diawali dengan penyampaian PSAP 01 menurut PP 71 tahun 2011 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Materi ini dipandang perlu disampaikan, dengan harapan satuan kerja lebih siap untuk menghadapi perkembangan Akuntansi Pemerintah kedepannya, yaitu perubahan basis akuntansi dari Basis Kas Menuju Akrual menjadi Basis Akrual. Materi terakhir yang disampaikan adalah Workshop Penyusunan Laporan Keuangan, dimana pemateri menjabarkan beberapa kesalahan yang ditemui pada Laporan Keuangan (CaLK) Satuan Kerja Semester I TA 2012. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan menjadi perhatian penting pada materi kali ini, mengingat dari hasil evaluasi Laporan Keuangan (CaLK) yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa satuan kerja yang belum mengungkapkan tiap pos pada cetakan Laporan Keuangan (face) pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Acara ditutup secara resmi oleh Kepala KPPN Benteng. Di akhir acara, ia berharap dengan adanya workshop ini, pengetahuan satuan kerja dalam hal penyusunan laporan keuangan dapat lebih meningkat, sehingga Laporan Keuangan yang disusun dapat lebih relevan, akuntabel, dan transparan demi terwujudnya LKPP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Liputan Sosialisasi Quality Assurance Reformasi Birokrasi di KPPN Baturaja
Baturaja, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Baturaja telah melangsungkan Sosialisasi Pelaksanaan Quality Assurance Reformasi Birokrasi Ditjen Perbendaharaan lingkup KPPN Baturaja pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2012, di Aula KPPN Baturaja. Acara diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Baturaja di sela kesibukan tugas pelayanan sehari-hari.

Pada hari pertama, doa bersama di pagi hari telah menjadi tradisi KPPN Baturaja. Kegiatan sosialisasi dibuka langsung oleh Plh. Kepala Kantor, Sri Wiyono yang merupakan pejabat Kepala Subbagian Umum KPPN Baturaja. Materi yang disajikan mengenai Penegakan Disiplin PNS serta Kode Etik Pegawai di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Kewajiban dan larangan yang telah diatur dalam PP No.53 Tahun 2010 dipaparkan kepada pegawai KPPN Baturaja agar selalu berpegang terhadap kode etik dalam memberikan pelayanan, terlebih lagi terkait status KPPN Percontohan yang baru saja disandangnya.

Selanjutnya, materi terkait dengan pelaksanaan tugas Ditjen Perbendaharaan sesuai amanat reformasi birokrasi dijadikan entry point untuk menggugah kembali seluruh pegawai agar senantiasa berpartisipasi dan berkontribusi dalam meningkatkan komitmen anti korupsi, anti gratifikasi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip good governance dan clean government.

Mengakhiri hari pertama, disajikan pemaparan kegiatan/area titik rawan dan modus/penyebab identifikasi kegiatan titik rawan pada delapan area perubahan pada Ditjen Perbendaharaan, terutama pada area yang langsung terkait dengan pegawai seperti area perubahan pola pikir dan budaya kinerja, penataan SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan mengetahui titik rawan serta modus yang muncul, diharapkan seluruh pegawai dapat menghadapi serta mencari solusi terbaik apabila terjadi dalam lingkungan kerjanya.

Sedangkan pada hari kedua, Kamis 25 Oktober 2012, penyajian materi berfokus pada Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) KPPN di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip service excellence. Dalam sesi ini, penayangan video pelayanan yang menampilkan citra positif profesional seorang pegawai dan organisasi dengan personal grooming-nya. Sebagai penutup, Kepala KPPN Baturaja menyampaikan pesan bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima yang terbaik, cepat, tepat, transparan, dan tanpa biaya/imbalan diperlukan komitmen serta kontribusi dari seluruh pegawai yang terlibat dalam lingkaran pelayanan KPPN secara konsisten.

Oleh : Arien Armadiana Hutari, kontributor KPPN Baturaja

Liputan Site Visit Pembinaan Perencanaan Kas kepada Satker lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Satker harus mampu dan mau membuat rencana kerja yang terukur,” demikian target atau misi yang diusung oleh Tim Pembinaan Perencanaan Kas Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I. Yogyakarta pada kegiatan site visit pembinaan perencanaan kas yang dilaksanakan dari tanggal 8 s.d. 12 Oktober 2012. Kegiatan kunjungan lapangan tersebut bertujuan untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang Perencanaan Kas kepada Satker di wilayah kerja Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I. Yogyakarta.

Misi Tim pada kegiatan ini adalah bagaimana membuat satker mampu dan mau menyusun jadwal rencana kerja tahun 2013 yang terukur, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan perkiraan penarikan dana bulanan satker yang akan disampaikan ke KPPN dan merupakan pondasi atau prasyarat terwujudnya perencanaan kas yang akurat.

Pembinaan dilakukan terhadap 35 satker dengan rincian 15 satker dalam wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta dan masing-masing 10 satker di wilayah pembayaran KPPN Wonosari dan Wates. Satker yang diberikan pembinaan adalah satker dengan kriteria deviasi perencanaan kas tinggi dan belum pernah dilakukan kunjungan pada periode sebelumnya. Tim Pembinaan yang terdiri dari 2 orang bertemu dengan para pengelola keuangan satker antara lain, KPA, PPK, PPSPM, Penanggungjawab Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, BPP, Operator AFS dan staf keuangan lainnya.

Pada kegiatan tersebut para pengelola keuangan satker diberikan pemahaman tentang arti pentingnya perencanaan kas secara umum bagi keuangan negara, secara khusus bagi BUN dan bagi satker itu sendiri, sehingga diharapkan satker memahami peran penting dan fungsinya dalam mewujudkan tata kelola Keuangan Negara yang semakin sehat dan akuntabel serta menyampaikan data perencanaan kas bukan semata-mata agar SPM yang diajukan ke KPPN tidak ditolak. Materi kedua adalah teknik penyusunan jadual rencana kerja satker selama satu tahun mendatang, yang merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan bagaimana teknik menerjemahkan jadwal rencana kerja tersebut dalam format perkiraan penarikan dana bulanan satker serta dilanjutkan dengan tanggapan dan diskusi.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, kepada satker terkait telah diberikan panduan pembinaan berupa ceklist isian untuk mengetahui kondisi riil perencanaan kas satker. Khusus pembinaan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo, kegiatan dilaksanakan di KPPN dengan materi yang sama dan melibatkan pejabat/pegawai KPPN.

Adapun hasil pembinaan perencanaan kas satker dapat disimpulkan, antara lain :
1. Sebagian besar satker telah membuat jadwal kegiatan/rencana kerja, namun belum dilakukan secara terukur dan masih sebatas formalitas guna memenuhi persyaratan penyusunan RKA-K/L.
2. Jadwal kegiatan yang disusun belum dituangkan dalam suatu surat keputusan oleh KPA/Ka Satker sehingga tidak bersifat mengikat bagi para penanggungjawab kegiatan dan sering kali tidak dipatuhi/diundur.
Sebagian besar satker melakukan penyusunan perkiraan dana satker belum didasarkan pada kesadaran akan arti pentingnya data tersebut dalam manajemen keuangan negara, renkas hanya merupakan salah satu kewajiban yang ditentukan dalam pengajuan SPM, yang berakibat pada belum adanya kepedulian untuk membuat perencanaan kas yang akurat.

Terhadap hal tersebut diatas, Tim Pembinaan Kanwil memberikan gambaran bagaimana proses perencanaan kas yang baik setidaknya mempersyaratkan kondisi sebagaimana bangun piramida di bawah ini, yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh satuan kerja.

Oleh : Arief-Kontributor Kanwil Ditjen PBN Prov DIY

Rangkasbitung, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten melakukan launching KPPN Percontohan, Senin (29/10), dipusatkan di KPPN Rangkasbitung. Beberapa kendala teknis dan non teknis menjadi penyebab kegiatan launching tersebut baru dilakukan. Propinsi Banten menjadi propinsi terakhir peresmian launching KPPN Percontohan.

Acara tersebut dimulai tepat pukul 09.30 WIB, diawali penyambutan kedatangan rombongan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten dengan tarian Torolak Reang khas Banten. Tarian tersebut bermakna menolak segala bencana dan rintangan agar reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan berlangsung terus menerus dengan aman dan lancar. Selain itu juga, kesenian Debus khas Banten turut serta dipertunjukan kepada para hadirin . Acara dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Lebak, unsur Muspida Kabupaten Lebak, para Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal dan Daerah wilayah pembayaran KPPN Rangkasbitung, pimpinan Bank dan Kantor Pos mitra kerja KPPN Rangkasbitung, Kepala Kantor Wilayah DJPBN Propinsi Banten beserta pejabat eselon III dan IV, Kepala KPPN Serang dan Kepala KPPN Tangerang.

Kepala KPPN Rangkasbitung, Susanti Subagio dalam pidatonya menjelaskan bahwa pelaksanaan soft launching KPPN Percontohan Tahap VI Tahun 2012 di KPPN Rangkasbitung ini sebagai bentuk apresiasi terhadap persiapan yang telah dilaksanakan masing-masing KPPN dan sebagai sarana untuk mempublikasikan implementasi KPPN Percontohan kepada stakeholders. Prinsip dasar KPPN Percontohan telah dilaksanakan di KPPN Rangkasbitung sejak awal tahun 2010 dengan mendasarkan pada pelayanan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya.

Dalam pidato sambutan kedua, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten, Hari Utama, menceritakan tentang perjuangan awal pembentukan KPPN Percontohan sejak tahun 2007 yang dilaksanakan secara bertahap dan kerja keras dengan bermodal sarana dan prasarana yang belum memadai dan Sumber Daya Manusia yang tidak begitu banyak. Para Pegawai KPPN Percontohan merupakan pegawai pilihan hasil assestment melalui penilaian soft competency dan hard competency. KPPN Percontohan memberikan pelayanan dengan prinsip one stop service, bisnis proses sederhana, pemanfaatan single database, pemanfaatan teknologi informasi dan dukungan SDM yang berkualitas.

Sambutan berikutnya dari perwakilan satuan kerja yaitu Kepala Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Banten yang memberikan selamat atas diresmikannya KPPN Rangkasbitung dan KPPN Tangerang menjadi KPPN Percontohan dan juga ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas pelayanan pembayaran DIPA oleh KPPN Rangkasbitung dan pelayanan revisi DIPA oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten selama ini.

Tak lupa dari perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Lebak yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Hj.Virgoyanti, juga memberikan ucapan selamat dan salam serta terima kasih dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak, karena selama ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapat Dana Tugas Pembantuan (TP) dan Urusan Bersama (UB) melalui KPPN Rangkasbitung mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, transparan dan tanpa biaya sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lebak dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Beliau juga mengajak kepada para SKPD agar selalu berkonsultasi ke KPPN Rangkasbitung jika ada hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaan APBN.

Selanjutnya dilaksanakan peresmian launching KPPN Percontohan Tahap VI Tahun 2012 di Propinsi Banten ditandai dengan pemukulan gong dan pengguntingan pita oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten. Kemudian, didampingi oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Pejabat Eselon III dan IV Kanwil DJPBN Propinsi Banten, Kepala KPPN Serang, Kepala KPPN Tangerang, Pimpinan Bank dan Pos serta satuan kerja Mitra Kerja KPPN Rangkasbitung, meninjau ruang Front Office KPPN Rangkasbitung. Dalam ruangan ini, seluruh fasilitas sarana dan layanan dijelaskan secara rinci oleh Kepala Kantor Wilayah DJPBN Propinsi Banten, antara lain meja Customer Service Officer (CSO) baru, media koran dan Televisi, brosur-brosur layanan KPPN Percontohan, meja layanan Front Office, Kotak Saran, Kotak Kepuasan, Ruang Tunggu yang nyaman, LCD Monitoring Penerbitan SP2D dan Rekonsiliasi, serta ruang Mini TLC modern dengan fasilitas infocus dan whiteboard untuk pembelajaran kepada mitra kerja.

Apresiasi positif disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Hj.Virgoyanti atas fasilitas sarana dan layanan yang menurutnya sangat bagus dan sebelumnya tidak ada di wilayah Kabupaten Lebak, serta ingin menerapkan layanan percontohan KPPN Rangkasbitung di SKPD yang dipimpinnya.

Di akhir acara, Kepala KPPN Rangkasbitung, Susanti Subagio memberikan cindera mata launching KPPN Percontohan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten dan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta suvenir kepada seluruh tamu undangan. Sebagai penutup, dilakukan pemotongan tumpeng oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten untuk diberikan kepada Kepala KPPN Rangkasbitung dan Kepala KPPN Tangerang sebagai ucapan selamat atas peresmian launching KPPN Percontohan Tahap VI pada hari ini.

Kontributor: Chandra Julihandono SJ

Liputan Service Excellence dan Quality Assurance di KPPN Mataram
Mataram, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Mataram melaksanakan Pelatihan Service Excellence dan Sosialisasi Quality Assurance Sabtu (20/10), di Hotel Jayakarta, Senggigi. Dalam kesempatan tersebut, KPPN Mataram mengundang lima orang narasumber dari pihak Bank Mandiri Cabang Cakranegara Mataram. Sebagai Bank yang memiliki predikat Bank dengan pelayanan terbaik selama lima tahun berturut-turut, Bank Mandiri diharapkan dapat memberikan saran dan tips kepada pegawai KPPN Mataram dalam meningkatkan pelayanan prima kepada stake holder yang dilayani. Adapun Sosialisasi Quality Assurance disampaikan oleh Kasubbag Umum KPPN Mataram.

Sebelum sosialisasi dimulai, panitia menyuguhkan peserta sosialisasi dengan cuplikan film “Kita vs Korupsi”. Cuplikan film pendek dalam tayangan tersebut diharapkan menjadi inspirasi untuk terus memerangi korupsi sebagai bentuk komitmen para pegawai terhadap reformasi birokrasi dan memahami bahwa korupsi dimulai dari hal – hal kecil, serta dapat bersama-sama mencegahnya dengan memulai menghindari perilaku koruptif dimulai dari diri sendiri.

Sosialisasi diawali dengan sambutan yang disertai pembukaan secara resmi oleh Kepala KPPN Mataram, Bambang Hartono. Dalam sambutannya, ia menuturkan agar setiap personil KPPN Mataram selalu berupaya meningkatkan pelayanan prima kepada stakeholder dan terus mengedepankan etos kerja yg baik dengan tetap menjunjung Nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Memulai penyampaian materi, narasumber memaparkan definisi, pentingnya dan tujuan akhir dari excellence service. “Semangat Pagi!! Sukses Luar Biasa!!” ujar Herlin dengan semangat selaku narasumber dari Bank Mandiri. Peserta menjawab dengan salam serupa sembari mengepalkan tangan penuh antusias. Seluruh peserta tampak bersemangat mengikuti pelatihan ini ditandai dengan aktifnya para peserta. Beragam ekspresi dan pertanyaan timbul dari tiap peserta dalam kegiatan ini.

“Bagaimana cara menghadapi costumer yang nyatanya salah tapi masih ngotot?? Bukankah batas kesabaran kita sebagai manusia ada batasnya juga??”ujar salah satu peserta sebagai bentuk pertanyaan kepada narasumber.” Saudara boleh tegas tapi tidak kasar,” timpal Narasumber. “Inilah bentuk service excellence” lanjutnya.

Menurut narasumber, setiap pelayanan pada dasarnya melibatkan dua dimensi, yaitu: dimensi prosedur yang mencakup kebijakan, praktik, system dan prosedur yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan, serta dimensi personal yang mencakup kemampuan, sikap dan perilaku pemberi layanan pada saat berinteraksi dengan costumer. Hal inilah yang menjadi dasar dalam rangka pelayanan kepada stake holder. Kita diupayakan untuk terus memegang teguh peraturan yang telah ditetapkan serta tetap menjalin komunikasi yang baik kepada setiap orang.

Pelatihan Service Excellence ini diwarnai dengan games dan pemberian souvenir kepada peserta yang aktif selama acara berlangsung. Selain itu, Narasaumber melaksanakan Role Play Service Excellence. Dibantu oleh beberapa peserta sosialisasi, dipraktekanlah pelayanan prima kepada costumer. Diawali dengan senyum, salam dan sapa serta diakhiri layanan dengan ucapan terimakasih adalah pesan yang dapat diambil dari Role Play tersebut. Hasil kegiatan Role Play ini sangat diharapkan dapat diimplementasikan secara baik setelah acara ini selesai.

Acara dilanjutkan dengan Sosialisasi Pelaksanaan Quality Assurance yang disampaikan oleh Kasubbag Umum KPPN Mataram, Roso Edy Sucipto. Banyak pelajaran serta penambahan pengetahuan penting yang dapat diambil dari sesi ini. Materi yang disampaikan meliputi, PP 53/2010 dan Perka BKN 21/2010 – Disiplin PNS; PP 32/1979 (terkait tindak pidana); PP 37/2004 (larangan berpolitik );PP 10/1983 jo PP 45/1990 (pernikahan); PP 24/2011 ( putusan BAPEK);PP 4/1966 (pemberhentian sementara);PMK No.124/PMK.09/2011 (Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin); PMK 77/2008 (bantuan hukum di Kementerian Keuangan); PMK 103/2010 serta KMK 149/2011 (Whistleblowing system Kementerian Keuangan); dan PMK 214/2011 tentang penegakan disiplin terkait TKPKN.

Menjadi poin penting dalam Sosialisasi Quality Assurance reformasi birokrasi Kementerian Keuangan tidak lain adalah penegakan disiplin dari setiap pegawai di Ditjen Perbendaharaan.

Dengan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan penegakan disipilin serta diharapkan pula tidak ada lagi pelanggaran disiplin di KPPN Mataram khususnya dan di Ditjen Perbendaharaan pada umumnya.

Oleh: F. Lagalima – Kontributor KPPN Mataram

Liputan Launching Resmi KPPN Percontohan Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan
Bantaeng, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, Padiharto, melakukan Grand Launching Implementasi KPPN Percontohan Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan yang dipusatkan di KPPN Bantaeng, Rabu (24/10). Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pejabat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, Para Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Selatan, para pejabat satuan kerja (satker) dan Pemda mitra kerja KPPN Bantaeng.

Dalam sambutannya Padiharto menyampaikan bahwa penetapan KPPN Percontohan tersebut merupakan kesinambungan proses perubahan di bidang pelayanan publik Ditjen Perbendaharaan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan melalui perubahan budaya birokrasi, penyederhanaan business process serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan KPPN, khususnya menyangkut penyelesaian pelaksanaan pencairan dana APBN. Ia melanjutkan, terkait dengan penyerapan anggaran, Ditjen Perbendaharaan hanya berperan sebagai serving the channeling of fund, artinya penyerapan APBN hampir sepenuhnya tergantung pada pemahaman kuasa pengguna anggaran terhadap berbagai ketentuan pengelolaan anggaran. Pada bagian lain, ia mengharapkan agar seluruh jajaran pegawai KPPN dapat meningkatkan pemberian pelayanan prima yaitu cepat dan akurat, sederhana dan transparan serta bebas pungutan.

Dalam acara launching ini juga salah satu satker yang memberikan sambutan dan testimoni. Satker tersebut menyampaikan dukungan terhadap reformasi birokrasi kementerian keuangan khususnya di KPPN Percontohan. Satker merasa puas dengan pelayanan KPPN yang cepat, yaitu penyelesaian SP2D (Surat Perintah Pencairan dana) selama satu jam, bebas dari pungutan. Disamping itu satker juga merasa puas dengan penyediaan fasilitas di ruang tunggu serta keramahan dan pemberian layanan serta bimbingan kepada satker terkait masalah pencairan dana.

Merinding Mendengar Pernyataan Integritas
Sebelum peresmian KPPN Percontohan dilakukan, Padiharto memberikan Piagam Peresmian KPPN Percontohan kepada para Kepala KPPN di lingkungan Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Selatan. Setelah itu para Pejabat/Pegawai KPPN Bantaeng bersama-sama membacakan Pakta Integritas dihadapan semua undangan dan masyarakat bahwa KPPN Bantaeng akan memberikan pelayanan yang profesional, berkualitas, bebas korupsi, pungutan dan gratifikasi. Menyaksikan pernyataan terbuka tersebut, para hadirin tampak takjub dan merasakan merinding saat mendengar ketegasan dan kesungguhan dalam pembacaan pernyataaan integritas. Para hadirin pun memberikan tepuk tangan yang meriah atas pernyataan tersebut.

Peresmian KPPN Percontohan lingkup Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Selatan secara simbolik dilakukan dengan pengguntingan pita di pintu masuk ruang Pelayanan KPPN Bantaeng oleh Kepala Kanwil yang didampingi oleh Kepala KPPN Bantaeng. Setelah pita digunting, pintu pelayanan KPPN Bantaeng pun dibuka yang memperlihatkan ruang pelayanan KPPN Bantaeng yang modern, nyaman dan para petugas telah menanti dengan senyum, sapa dan salam yang akan memberikan pelayanan prima. Setelah para undangan meninjau ruang pelayanan KPPN Bantaeng dengan dipandu langsung oleh Kepala KPPN Bantaeng Izarul Haq, acara ditutup dengan ramah tamah .

Liputan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI Lingkup Kanwil Perbendaharaan Propinsi Bangka Belitung
Tanjung Pandan, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung Drs. Winarto, MPM meresmikan Implementasi KPPN Percontohan di KPPN Tanjung Pandan, Selasa (16/10). Launching tersebut disaksikan oleh Bupati Belitung dan Belitung Timur, Kepala KPPN Tanjung Pandan dan dihadiri oleh para undangan antara lain dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur serta para Kepala Satker dan pimpinan Bank mitra kerja KPPN Tanjung Pandan.

Sejak berjalannya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan reformasi birokrasi tersebut. Salah satu bentuk komitmennya adalah melaksanakan implementasi KPPN Percontohan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sejaki tahun 2007-2011 telah direalisasikan implementasi KPPN Percontohan sebanyak 42 KPPN, salah satunya KPPN Jakarta II yang diresmikan langsung pada tahun 2007 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Untuk melanjutkan komitmen Ditjen Perbendaharaan terhadap reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, pada tahun ini 134 KPPN telah ditetapkan menjadi KPPN Percontohan yang salah satunya KPPN Tanjung Pandan, sehingga pada tahun 2012 ini seluruh KPPN menjadi Kantor Pelayanan Percontohan.

Soft Launching KPPN Percontohan termasuk KPPN Tanjung Pandan ini merupakan momentum penting bagi seluruh keluarga besar Ditjen Perbendaharaan. Kerja keras jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk memiliki kantor layanan modern yang menerapkan proses bisnis yang sederhana, sumber daya manusia yang berkualitas, memanfaatkan teknologi informasi dan nyaman di seluruh Indonesia telah terwujud, meskipun masih terdapat beberapa hal masih memerlukan penyempurnaan. KPPN Percontohan ini merupakan persembahan bagi perbaikan layanan kepada seluruh stakeholder Ditjen Perbendaharaan.

Selanjutnya, untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para stakeholder, Ditjen Perbendaharaan selalu berupaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pelaksanaan bimbingan teknis, diklat kompetensi, assessment dan profiling. Selain itu, pemberdayaan seluruh pegawai menjadi hal yang sangat penting dan pembelajaran terus menerus dijalani tanpa lelah demi terciptanya SDM yang berkualitas mampu menghadapi dan memenuhi tuntutan pelayanan yang baik.

Perlu diketahui bahwa KPPN Percontohan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Melaui Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-30/PB/2012 telah diatur suatu bentuk tata kelola KPPN Percontohan. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak melenceng dari koridor yang ditetapkan. Seluruh KPPN Percontohan di Indonesia memiliki standar yang sama dalam hal: struktur, tugas dan fungsi, proses bisnis, SDM, sarana dan prasarana, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI), serta pelaksanaan pengelolaan kinerja.

Demi peningkatan kualitas layanan, SDM pada KPPN Percontohan mau tidak mau harus terus belajar. Mulai dari belajar mengenai peraturan dan proses bisnis yang baru, aplikasi perkantoran serta perkembangan teknologi informasi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui Internalisasi nilai-nilai Kemenkeu, Gugus Kendali Mutu, pelatihan service excellence, pelatihan aplikasi perkantoran serta kegiatan yang bersifat team building maupun dengan kegiatan yang yang bersifat positif dan membangun.

Untuk memperkecil kesalahan (fraud) dalam pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP) serta menjamin kualitas layanan KPPN Percontohan, perlu penerapan sistem pengendalian internal yang lebih baik dengan mempertimbangkan manajemen risiko. Selain itu, manajemen pengelolaan kinerja juga sangat perlu dilakukan agar seluruh target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

Diharapkan keseluruhan standarisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik tersebut dapat terlaksana dengan baik di KPPN Percontohan seluruh Indonesia. Memang mudah untuk membuat sesuatu, akan tetapi akan lebih sulit untuk menjaganya. Drs. Winarto, MPM berpesan agar jajaran Ditjen Perbendaharaan terus menjaga komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder dan demi terlaksananya reformasi birokrasi. Jangan sampai usaha keras yang dilakukan rusak oleh tindakan yang melanggar kode etik pegawai. Inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan untuk mempercepat dan meningkatkan layanan agar dapat terus dilakukan sepanjang inovasi tersebut sesuai SOP dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Drs. Winarto, MPM juga berpesan untuk terus belajar dari waktu ke waktu. Perkembangan organisasi akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Seluruh jajaran pejabat dan pegawai harus terus menyesuaikan dan memperbaiki diri dengan munculnya perkembangan dan teknologi baru. Diharapkan seluruh mitra kerja KPPN dapat terus mendukung KPPN Tanjung Tandan dalam melakukan reformasi birokrasi dengan cara tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai KPPN dalam bentuk apapun. Selain itu, apabila terdapat keluhan, saran yang dapat meningkatkan kinerja KPPN Tanjung Pandan, dapat langsung disampaikan melalui media komunikasi yang ada.

Pada bagian akhir kesempatan pembicaraan, Kepala Kanwil Ditjen Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini antara KPPN Tanjung Pandan dengan para stakeholder untuk menjaga tertibnya proses Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN.

Dengan adanya implementasi KPPN Percontohan ini diharapkan layanan serta hubungan KPPN dengan mitra kerjanya akan semakin baik dari waktu ke waktu demi kemajuan bangsa.

Dalam acara tersebut juga diadakan pemberian penghargaan oleh Kepala KPPN Tanjung Pandan kepada satuan kerja dan bank yang mempunyai kinerja terbaik selama periode TA. 2012 untuk kategori AFS, penyerapan anggaran, rekonsiliasi serta bank persepsi terbaik.