Sosialisasi Addendum Perjanjian Jasa Layanan Bank/Pos Persepsi dalam Rangka Pelaksanaan TSA Penerimaan
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - Mengawali bulan Oktober 2012, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Batam mengadakan sosialisasi kepada Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Batam. Sosialisasi kali ini untuk menyampaikan Addendum Perjanjian Jasa Layanan Bank/Pos Persepsi dalam Rangka Pelaksanaan TSA Penerimaan. Perjanjian tersebut sedianya berakhir pada tahun 2012 ini, namun diperpanjang hingga 2013.

Sosialisasi ini merupakan yang kedua kali pada tahun 2012. Seperti sebelumnya, sosialisasi kali ini dimaksudkan untuk me-refresh pemahaman petugas bank/pos serta memantau kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu disampaikan pula peraturan terbaru, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2012 tentang Perubahan atas PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara.

Acara dibuka oleh Kepala KPPN Batam Fauzi Syamsuri. Ia menyampaikan beberapa masalah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, serta tak lupa pula solusi untuk mengatasinya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa masalah-masalah di Seksi Bank/Giro Pos terus berkembang, hal ini disebabkan penerimaan negara yang dikelola KPPN Batam cukup besar. Untuk itu diperlukan sinergi baik di dalam lingkungan KPPN Batam sendiri maupun dengan Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja. Fauzi Syamsuri berpesan agar komunikasi antara Bank/Pos Persepsi dengan KPPN Batam selalu dijaga dengan baik.

Menyambung sambutan dan arahan kepala KPPN Batam, Kepala Seksi Bank/Giro Pos Deny Hariansyah memaparkan materi Perjanjian Jasa Layanan Bank/Pos Persepsi dalam Rangka Pelaksanaan TSA Penerimaan. Pemaparan ini sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan Bank/Pos Persepsi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Termasuk lebih memahami hak dan kewajiban Bank/Pos Persepsi dalam penatausahaan penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara. Tak kalah pentingnya, pada sesi kedua Rahmat Saleh, Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos, menyampaikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2012 tentang Perubahan atas PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara yang menitikberatkan pada Transaksi Reversal. Narasumber berpesan agar pelaporan terkait transaksi reversal ini lebih diperhatikan karena selama ini Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Batam dirasa sangat kurang memperhatikan hal tersebut. Pada sesi terakhir Indra Yusak Ardianto, Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos, menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan penerimaan negara selama tahun 2012. Dari evaluasi ini nampak bahwa ada beberapa Bank/Pos yang masih “menabrak” peraturan yang berlaku. Sosialisasi kali ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Bank/Pos Persepsi.

Acara ditutup setelah terdapat tanya jawab. Deny Hariansyah mewacanakan untuk mengadakan semacam forum untuk Bank/Pos Persepsi yang akan melibatkan pihak Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Dengan semakin banyaknya intensitas koordinasi antar pihak, diharapkan pelaksanaan penerimaan negara dapat berjalan lancar, terlebih dalam menghadapi akhir tahun 2012 ini. Selain itu diharapkan pula terjadi peningkatan jumlah penerimaan negara dari tahun-tahun sebelumnya.

Oleh: Kontributor KPPN Batam

Liputan Launcing KPPN Percontohan Kolaka
Kolaka, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kolaka resmi menyandang status sebagai KPPN Percontohan per 1 Oktober 2012. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-163/PB/2012 tanggal 16 Juli 2012.

Dalam acara peresmian KPPN Percontohan Kolaka Senin (1/10), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bilmar Parhusip, menyatakan bahwa penerapan KPPN Percontohan merupakan bagian dari upaya jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang dilaksanakan secara terstruktur, terencana, dan terprogram dengan baik. KPPN Percontohan adalah pelayanan satu tempat (one stop service), penerapan proses bisnis yang sederhana, pemanfaatan teknologi informasi, kepastian norma waktu layanan, transparan dan akuntabel, proses pekerjaan mempedomani standar prosedur operasi (SOP) yang berlaku, serta didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi melalui proses assessment.

“Implementasi KPPN Percontohan merupakan etalase bagi jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk mewujudkan kantor modern, dengan menerapkan prinsip dan nilai-nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, demi mendukung pembangunan di Kolaka,” terang Bilmar. Disamping itu pula Bilmar menjelaskan tentang rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di awal tahun 2013.

Bupati Kolaka, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka, Ahmad Safei, memberikan apresiasi atas peresmian status KPPN Kolaka menjadi KPPN Percontohan, “Perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan perekonomian Kolaka cukup tinggi, sehingga menuntut kantor pemerintah seperti KPPN Kolaka untuk mampu menangkap dinamika tersebut dan menjawabnya dengan pelayanan publik yang lebih baik.” Dengan menerapkan standar operasi kantor percontohan, keberadaan KPPN Kolaka diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan yang muncul terkait pengelolaan keuangan negara.

Kepala KPPN Kolaka, Setijo Budi Pramono, menegaskan bahwa pelayanan cepat, tepat, dan tanpa biaya, merupakan komitmen, janji, dan niat KPPN Kolaka dalam mewujudkan salah satu pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Cepat berarti cepat prosesnya, tepat berarti data yang diolah akurat dan akuntabel dan tanpa biaya berarti tidak ada pungutan alias gratis. Diakhir acara launching KPPN Percontohan ini, Sekretaris Daerah didampingi Kepala Kanwil, Kepala KPPN Kolaka dan tamu undangan lainnya menyaksikan secara langsung proses penyelesaian 3 SPM menjadi SP2D yang hanya membutuhkan waktu 20 menit.

Kontributor: KPPN Kolaka dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra

Liputan peresmian KPPN Percontohan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara
Rantau Prapat, perbendahaan.go.id – Tanggal 01 Oktober 2012 bukan hanya bersejarah karena kesaktian pancasilanya, tetapi bagi keluarga besar Ditjen Perbendaharaan, ia juga bernilai sejarah yang sangat luar biasa. Reformasi tidak pernah berhenti digelorakan oleh pimpinan dan staf Ditjen Perbendaharaan. Sukses membentuk KPPN Percontohan dengan pelayanan fenomenalnya yang bersih dari KKN, transparan, akuntabel dan cepat, menjadikan para pimpinan terus melanjutkan reformasinya. Di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, sembilan KPPN resmi¬ menjadi KPPN Percontohan sejak 1 Oktober 2012, meski secara tidak resmi telah melaksanakan SOP KPPN Percontohan dengan segala budayanya tidak lama setelah peresmian KPPN Percontohan oleh Menteri Keuangan waktu itu, lima tahun yang lalu.

Soft Launching KPPN Percontohan secara simbolis dilakukan di KPPN Rantau Prapat mewakili delapan KPPN yang lain. Acara ini dihadiri oleh pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Labuhan Batu Plus, para Kepala Satker, para Kepala SKPD, para Kepala Cabang Bank/Pos/PT. Askes.

Soft launching KPPN Percontohan ini pada hakekatnya merupakan penobatan atau wisuda bagi KPPN Rantau Prapat dan delapan KPPN lain di Provinsi Sumut, yang secara nyata telah melaksanakan Standard Operating Procedures Layanan Percontohan sejak tahun 2010, demikian salah satu isi sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Abdullah Nanung.

Beliau juga menyampaikan bahwa penetapan dan peresmian KPPN Percontohan ini merupakan rangkaian amanah dari Paket Undang-Undang Reformasi Keuangan Negara, yaitu: UU nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Untuk ditetapkan menjadi KPPN Percontohan, KPPN Rantau Prapat telah menjalani tahapan-tahapan yang meliputi penyempurnaan standar layanan yaitu sejak tahun 2010 telah menerapkan SOP KPPN Percontohan, melakukan penyempurnaan standar sarana dan prasarana kerja berupa perbaikan layout dan images building. Tahapan yang paling krusial adalah pegawai KPPN Rantau Prapat telah memenuhi standar kompetensi jabatan pegawai yang diseleksi melalui test assessment yang diselenggarakan oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Rantau Prapat menyampaikan bahwa dengan SDM sejumlah 22 orang yang rata-rata sudah berusia lebih dari 50 tahun, KPPN Rantau Prapat tetap bersemangat dan memiliki motivasi kerja yang tinggi untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan baik dan penuh tanggungjawab, untuk memberikan layanan secara transparan, tepat waktu, pasti dan tanpa biaya.

Kepala KPPN Rantau Prapat juga menghimbau para kepala satker untuk mempercepat pencairan dana yang sampai dengan akhir September baru terserap 60%, dan agar satker menghindari penumpukan pengajuan SPM pada akhir tahun.

Dalam acara soft launching ini, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu menyampaikan kesan-kesan yang sangat baik sebagai mitra kerja KPPN Rantau Prapat, karena janji layanan transparan, tepat waktu, pasti dan tanpa biaya yang dicanangkan KPPN Rantau Prapat benar-benar ditepati dan bukan hanya sekedar slogan belaka.

Dalam sambutannya di acara soft launching ini, Bupati Kabupaten Labuhan Batu, Tigor Panusunan Siregar, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas prestasi dan kinerja KPPN Rantau Prapat yang telah memberikan layanan prima kepada para stakeholders. Dalam kesempatan ini Bupati meminta kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu untuk mencontoh prestasi yang telah dicapai KPPN Rantau Prapat dan jajaran Ditjen Perbendaharaan.

Acara peresmian ditandai pembukaan tirai penutup papan nama KPPN Rantau Prapat oleh Bupati Kabupaten Labuhan Batu, yang dilanjutkan dengan pengguntingan pita di depan pintu Front Office (FO) KPPN Rantau Prapat oleh Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Ibu Ellya Rosa Siregar, SPd. Sebelum diakhiri dengan makan siang bersama, acara soft launching KPPN Percontohan ini dilengkapi dengan demo penyampaian berkas dan softcopy Surat Perintah Membayar (SPM) oleh satker kepada petugas di FO, untuk diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan standar layanan maksimal 1 (satu) jam.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi dan Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran di KPPN Nabire
Nabire, djpbn.kemenkeu.go.id - Menyadari capaian IKU terkait Tingkat Penyerapan Anggaran Satker Mitra Kerja, KPPN Nabire mengundang Satker Mitra Kerja pada acara Sosialisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2012, Rabu (26/9), di Studio RRI Nabire. Hajatan tersebut dikemas dengan Tema “Sosialisasi Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2012 dan PMK No.113/PMK.05/2012”.

Dalam welcome speech Kepala KPPN Nabire, Amra menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, di hadapan para Pejabat Pengelola Keuangan yang mewakili 68 Satuan Kerja Mitra Kerja. Kehadiran Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua, Alfiker Siringoringo. Menurut Amra, kehadiran Alfiker membuktikan kepedulian yang sangat besar dari segenap jajaran termasuk Pimpinan Ditjen Perbendaharaan terkait dengan permasalahan penyerapan anggaran. Lebih lanjut, Amra berharap acara sosialisasi ini sekaligus sebagai media untuk menyamakan persepsi terkait aturan-aturan dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran.

Pada kesempatan pertama, Alfiker menyampaikan materi Penyerapan Anggaran. Alfiker Siringoringo mengingatkan kembali kepada segenab peserta Sosialisasi tentang kebijakan APBN 2012 yang memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi (pro growth), memiliki dampak terhadap perluasan kesempatan kerja (pro job), dan memiliki dampak pada pengurangan kemiskinan (pro poor). Alfiker Siringoringo menaruh perhatian lebih pada percepatan belanja modal dan belanja bantuan sosial tanpa mengesampingkan jenis belanja yang lain. Belanja modal diyakini memiliki magnitude yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Sedangkan belanja bantuan sosial merupakan bentuk riil dari program-program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dalam kesempatan tersebut, Alfiker menyajikan hasil monitoring dan evaluasi atas capaian penyerapan anggaran wilayah kerja KPPN Nabire, yakni per 31 Agustus 2012 mencapai 500-an milyar atau 47% dari total pagu.

Pada sesi berikutnya, Alfiker menyampaikan materi tentang PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Berkenaan dengan materi ini, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua menekankan tentang prinsip perjalanan dinas yang pada aturan lama belum diatur/ditegaskan. Menurutnya beberapa hal berkaitan prinsip perjalan dinas yang harus dipegang teguh oleh pengelola keuangan adalah prinsip selektif, prinsip ketersediaan anggaran dan pencapaian kinerja, prinsip efisiensi, serta prinsip akuntabilitas.

Pada bagian akhir, peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan baik terkait dengan materi maupun pelayanan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan. Menanggapi adanya permasalahan di lapangan, Alfiker mengharapkan Satker untuk segera berkoordinasi dan konsultasi ke KPPN jika menemui permasalahan pelaksanaan anggaran. Lebih lanjut, dia juga mengharapkan kepada instansi Pemerintah Daerah terkait, yakni Sekda/Bappeda turut proaktif memonitor capaian realisasi anggaran berdasarkan data Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua untuk selanjutnya turut mendorong satker terkait untuk mempercepat realisasi anggaran. Komitmen yang sama disampaikan Alfiker dengan membuka pintu seluas-luasnya kepada Satker Mitra Kerja KPPN Nabire yang akan menyampaikan keluhan/masukan atas pelayanan yang tidak sesuai standar layanan publik dan menghambat realisasi anggaran oleh instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan termasuk KPPN Nabire.

Oleh: Endarto - Kontributor KPPN Nabire

Liputan Soft Launching KPPN Percontohan
Kuala Tungkal, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Kuala Tungkal secara resmi menjadi KPPN Percontohan dengan menggelar acara soft launching, Senin (1/10), di ruang Front Office KPPN. KPPN Kuala Tungkal bersama 134 KPPN lainnya di seluruh Indonesia melalui berbagai tahapan hingga mendapat predikat sebagai KPPN Percontohan.

Dalam sambutannya, Toriq Bin Zihad, Kepala KPPN Kuala Tungkal, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada semua pemangku kepentingan maka KPPN Kuala Tungkal telah mempunyai Standard Operating Procedure/SOP KPPN Percontohan.

“Semua pelayanan yang kami sampaikan adalah Zero cost, Simple Business process, cepat, transparan dan akuntabel,” imbuhnya dengan tegas.
Masih dalam arahannya, Toriq memohon kepada semua mitra kerja yang hadir agar tidak segan-segan dalam memberikan masukan bahkan pengaduan baik secara langsung atau dengan menggunakan media komunikasi, apabila terdapat kekurangan-kekurangan atau keluhan-keluhan sehubungan dengan layanan yang diberikan oleh KPPN Kuala Tungkal. Menurut Toriq, sebelum ditetapkan sebagai KPPN percontohan, KPPN Kuala Tungkal telah melaksanakan standar layanan seperti halnya KPPN percontohan lainnya, namun dengan adanya penetapan secara de jure maka hal tersebut akan lebih memacu jajaran KPPN Kuala Tungkal dalam memberikan layanan unggulan kepada stakeholder.

Akhir kata disampaikan Toriq, bahwa dengan dibentuknya KPPN Kuala Tungkal sebagai KPPN Percontohan maka dengan sangat optimis dan komitmen kebersamaan maka layanan terbaik di bidang perbendaharaan dapat disampaikan kepada semua mitra kerja. Sambutan tersebut direspon para undangan dengan hadir dengan tepuk tangan meriah dan seraya mengharapkan agar menjadi kenyataan yang segera terealisasi.

Turut hadir pada acara tersebut adalah mitra kerja dari Perbankan dan beberapa satuan kerja lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk memperoleh masukan dari stakeholders atas pelayanan yang disampaikan sebelum ditetapkan menjadi KPPN Percontohan maka dibuka sesi untuk memberikan kritik dan saran. Pada Kesempatan Pertama, salah satu Pimpinan BNI Cabang Kuala Tungkal menyampaikan pujian atas layanan yang selama ini diterima yaitu dari segi kecepatan pemberian solusi apabila terdapat permasalahan dalam proses penerimaan Negara. Di sisi lain Pimpinan BNI Cabang Kuala Tungkal memberikan masukan agar lebih mengintensifkan pertemuan secara langsung dengan bagian teknis yang menangani Sistem Penerimaan Negara mengingat perkembangan aplikasi dan peraturan yang secara terus-menerus mengalami penyempurnaan.

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memperoleh kesempatan yang sama. Dalam testimoninya mengatakan bahwa selama mendapatkan layanan dari KPPN Kuala Tungkal sangat diberlakukan layaknya seorang tamu yaitu layanan dengan senyum, ramah dan dilayani dengan baik. Apabila terdapat kesulitan, khususnya dalam pengoperasian aplikasi yang ada, sangat mudah dan cepat untuk mendapatkan bantuan teknis.

“Saya berharap agar pelayanan ini tetap dilanjutkan bahkan ditingkatkan lagi agar bisa disejajarkan dengan layanan unggulan yang ada pada institusi layanan lainnya,” ungkapnya.

Oleh : Jakson Sunario Panjaitan, Kontributor KPPN Kuala Tungkal, Jambi

Liputan Workshop Upaya Peningkatan Kualitas LKPD untuk Meraih Opini WTP Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan workshop dengan tema “Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)”, Rabu (26/9) di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Workshop diikuti oleh para pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Inspektorat di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kepala Seksi Vera KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Jumlah keseluruhan peserta sebanyak 34 orang.

Acara work shop kali ini merupakan salah satu upaya dari jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk membangun sinergi dengan seluruh pemerintah daerah yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara dimulai pukul 09.30 WIB dengan pemaparan dari 3 orang narasumber yaitu Hendro Baskoro - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Bambang Wisnu Handoyo Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset D.I. Yogyakarta dan Muhammad Masykur-Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah-Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta dengan moderator Haris Budi Susilo -Kabid Aklap Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Pemaparan pertama disampaikan Hendro Baskoro mengenai Implementasi PMK Nomor: 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP). Narasumber menjelaskan bahwa PUSAP adalah hal yang sangat baru sebagai pedoman dalam penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah (Pasal 6 ayat (2) PP No.71/2010 ).

Selanjutnya untuk paparan sesi kedua berupa testimoni Success Story dari Bambang Wisnu Handoyo Kepala DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Upaya Meraih Opini Terbaik Wajar Tanpa Pengecualian. Ia menyebutkan bahwa Opini atas Laporan Keuangan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010 dan 2011 adalah Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Narasumber menuturkan bahwa salah satu strategi meraih Kewajaran atas LKPD adalah dengan membangun Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SPKD) yang sehat dan transparan. Pemerintah D.I. Yogyakarta mulai tahun 2011 telah memiliki Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang berbasis web yang bisa diakses secara online. Selanjutnya Kepala DPPKA Provinsi D.I. Yogyakarta mengingatkan kepada seluruh peserta workshop tentang pentingnya pengelolaan aset (Barang Milik Daerah) karena hampir 90% LKPD yang meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP) terkait kurang memadainya pengelolaan aset.

Bambang Wisnu Handoyo menegaskan lebih lanjut bahwa dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan pemerintah daerah terkait pengelolaan aset ini dari mulai penunjukan petugas pengelola barang yang kompeten, administrasi BMD yang tertib sesuai ketentuan, transparan, penilaian yang wajar dan pengungkapan yang memadai (full disclosure) atas BMD yang disajikan dalam Neraca.

Narasumber ketiga yaitu Muhammad Masykur dari Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta memaparkan strategi-strategi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah guna meraih dan mempertahankan kualitas LKPD dengan opini terbaik WTP dari sudut pandang Aparat Pengawas Internal.

Acara work shop semakin meriah dengan sesi tanya jawab seputar permasalahan LKPD dan upaya –upaya untuk mewujudkan LKPD di seluruh wilayah Provinsi DIY di tahun 2012 dapat mencapai opini terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP).

Pada akhir acara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta- Hendro Baskoro mengharapkan agar dengan diselenggarakannya acara work shop bisa semakin memperkuat sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta selaku Kuasa BUN di daerah dengan seluruh pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan selaras dengan predikat “keistimewaan” Yogyakarta.

Hendro Baskoro juga mengharapkan adanya tindak lanjut dari workshop ini dengan kegiatan-kegiatan lanjutan seperti pembentukan forum komunikasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan BPKP dan seluruh pemerintah daerah ataupun forum komunikasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan BPK, BPKP dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kontributor : Martina Sri Mulyani – Kontributor Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I.Yogyakarta

Liputan Soft Launching KPPN Percontohan
Surakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Hari pertama di Bualan Oktober Tahun 2012 menjadi hari bersejarah bagi 13 KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, yaitu KPPN Pati, Kudus, Pekalongan, Magelang, Purwokerto, Tegal, Cilacap, Purworejo, Sragen, Klaten, Banjarnegara, Purwodadi dan Surakarta. Pada hari istimewa itu, Senin (1/10), 13 KPPN tersebut secara bersamaan ditetapkan sebagai KPPN Percontohan.

Meskipun baru dilakukan launching, sebenarnya sejak Tahun 2009 KPPN-KPPN tersebut telah melaksanakan Standar Prosedur Operasi sebagai KPPN Percontohan. Pemilihan lokasi acara soft launching yang dipusatkan di KPPN Surakarta tentunya bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7835/PB/2012 tanggal 27 September 2012 , tingkat kesiapan KPPN Surakarta dalam bidang organisasi dan proses bisnis, bidang SDM dan bidang sarana dan prasarana telah mencapai 100 %. Soft launching dihadiri oleh para Kepala KPPN se-Jawa Tengah, perwakilan Muspida setempat, Rektor IAIN dan satuan kerja lainnya lingkup KPPN Surakarta.

Acara Launching yang diawali dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya, BagiMu Negeri dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan memberikan suasana khidmad. Gema pemukulan gong dan penandatanganan Piagam Launching oleh Bjardianto Pudjiono Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menjadi tanda implementasi KPPN Percontohan telah resmi di 13 KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa tengah. Kepada ke 13 KPPN tersebut , Bjardianto Pudjiono menyerahkan Piagam yang menjadi bukti bahwa 13 KPPN tersebut sah menjadi KPPN Percontohan.

Dalam sambutannya Bjardianto Pudjiono menyampaikan, “Pembentukan KPPN Percontohan didasari dengan adanya keinginan penyederhanaan dalam proses penyelesaian pekerjaan, serta perubahan kultur dan pola pikir para pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selama ini stigma yang terbentuk di masyarakat adalah layanan publik yang instansi pemerintah terkesan lamban, tidak transparan, bahkan diwarnai dengan pungutan yang tidak resmi,” ujarnya.

Stigma itulah yang ingin diubah dengan adanya pembentukan KPPN Percontohan. Dengan motto pelayanan cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tidak dipungut biaya Layanan prima KPPN Percontohan dilakukan dengan pelayanan satu atap (one stop service), proses bisnis yang sederhana, pemanfaatan teknologi informasi, memberi informasi secara real time, transparan, dan akuntabel serta didukung Sumber Daya Manusia yang diseleksi secara ketat. Dan diharapkan dengan diimplementasikannya KPPN Percontohan Tahap VI ini dapat menjadi jaminan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik”.

Acara soft launching dilanjutkan dengan tari gambyong dari Institut Seni Indonesia Surakarta dan pengguntingan rangkaian melati oleh Kakanwil dan perwakilan Muspida setempat, sebagai langkah awal untuk peninjauan layanan di front office KPPN.

Oleh: Tim Reportase Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng

Liputan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan
Sampit, djpbn.kemenkeu.go.id. Gelombang reformasi birokrasi semakin terasa gaungnya di Bumi “Isen Mulang”. Tepat pada hari bersejarah 1 Oktober 2012 di halaman KPPN Sampit Djoko Wihantoro, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, secara resmi mengukuhkan KPPN Sampit, KPPN Buntok, dan KPPN Pangkalan Bun sebagai KPPN Percontohan. Kabut asap yang masih setia menyelimuti Kota Sampit tidak mengurangi sedikit pun khidmatnya serangkaian acara Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan.

Seremoni yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur, para Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, para Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Tengah, para Pimpinan Bank/Pos Mitra Kerja KPPN Sampit, serta para KPA khusus wilayah Kotawaringin Timur dimulai tepat waktu.

Kepala KPPN Sampit Irwan Wahyu Basuki mengawali sambutan dengan ucapan terima kasih atas terpilihnya KPPN Sampit sebagai tempat soft launching Implementasi KPPN percontohan di wilayah Kalimantan Tengah. Terima kasih juga disampaikan kepada satker atas dukungannya sehingga KPPN Sampit yang telah melaksanakan SOP KPPN Percontohan sejak Mei 2009 tetap konsisten dan akan senantiasa membangun budaya layanan kerja yang cepat, tepat, akurat, dan transparan, serta dilandasi integritas moral yang mulia, bersih, dan ramah. Selaras dengan Motto Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) “Bergerak Cepat Membangun Kotim”, KPPN Sampit pun sudah bisa memberikan pelayanan secara profesional, cepat, dan efektif meskipun jumlah pegawai yang dimiliki relatif sedikit dengan beban kerja yang banyak.

Sementara itu Djoko Wihantoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa selain merupakan wujud nyata dan bukti keseriusan Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan reformasi birokrasi dan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, KPPN Percontohan juga dimaksudkan untuk mendukung implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) sehingga dapat memberikan nilai tambah sebagai kantor pelayanan yang modern.

Pembentukan KPPN Percontohan merupakan sebuah perjuangan yang penuh tantangan-tantangan besar mulai dari kesiapan kelembagaan dan prosedur kerja (business process), SDM, infrastruktur, peraturan yang mendukung dan komitmen yang sangat kuat dari semua jajaran Ditjen Perbendaharaan. Dari sisi business process, lebih sederhana dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas pada struktur organisasi. Dari sisi prosedur pelayanan, terjadi pemotongan alur pekerjaan yang siginifikan, yaitu percepatan proses pencairan dana dari SPM (Surat Perintah Membayar) menjadi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang semula prosesnya memakan waktu 1 hari menjadi antara 45 menit sampai dengan 1 (satu) jam saja. Sasaran Kebijakan pembentukan KPPN Percontohan adalah mengubah pelayanan bentuk konvensional menjadi pelayanan prima (excellent service) dengan dukungan perangkat IT yang terkoneksi dan terintegrasi. Tak lupa Djoko Wihantoro berpesan kepada seluruh pegawai KPPN Sampit untuk senantiasa menerapkan 3S (Senyum, Salam, Sapa) dalam melayani masyarakat

Di tengah acara, panitia mempersilahkan satker untuk menyampaikan testimoni terhadap pelayanan KPPN Sampit selama ini. Kepala Kantor Imigrasi Sampit Tegas Hartawan mengambil kesempatan dengan mengungkapkan bahwa layanan KPPN Sampit cukup memuaskan. Dirasakannya segala urusan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa berbelit belit. Hal itu, katanya, sangat mendukung pekerjaan sehari-hari. Tegas berharap kondisi ini dapat dipertahankan dan setelah dikukuhkan sebagai KPPN Percontohan dapat semakin meningkat lagi.

Tidak banyak berbeda dengan testimoni dari satker, Wakil Bupati Kotim Taufiq Mukri menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KPPN Sampit atas segala yang telah diberikan kepada masyarakat Kotim.

Setelah ditutup dengan doa acara dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalteng bersama dengan Wakil Bupati Kotim, yang menandai KPPN Sampit sebagai KPPN Percontohan. Pada sesi peninjauan lokasi wakilb bupati sempat berdialog dengan beberapa pegawai di FO diselingi gurauan khas beliau. Para undangan yang turut meninjau lokasi terlihat mangut-manggut mengisyaratkan kekaguman atas keserasian antara ruangan FO yang rapi, lega, sejuk dengan penampilan petugas FO yang ramah dan cekatan dalam melayani tamu.

Pelayanan yang prima harus dikawal terus menerus agar senantiasa on the right track dalam menjalankan ritme kerja KPPN Percontohan, terutama bagi personil yang mengawakinya. Melalui launching KPPN Percontohan, diharapkan adanya tambahan dukungan nyata dari semua pihak sehingga semakin mengokohkan langkah nyata KPPN Sampit untuk melakukan pelayanan publik yang prima sesuai dengan motto KPPN Sampit “PELAYANAN CEPAT, TEPAT, BENAR DAN AKURAT TANPA BIAYA (ZERO COST)".

Selamat dan sukses untuk KPPN Sampit atas pengukuhannya sebagai KPPN Percontohan.

Oleh: Eko S. Utomo (KPPN Sampit)