Liputan Peringatan HUT Kemerdekaan RI di KPPN Sampit
Sampit, djpbn.kemenkeu.go.id. Mengawali hari Senin pertama setelah libur dan cuti bersama Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Raya Idul Fitri, dilaksanakan acara coffee morning untuk para pejabat di ruang Kepala KPPN Sampit Irwan Wahyu Basuki. Dalam arahannya Irwan menyampaikan bahwa setelah merayakan Hari Kemerdekaan dan Idul Fitri, seluruh jajaran pegawai KPPN Sampit perlu bekerjasama memotivasi kembali semangat kerja agar mempunyai semangat yang tinggi seperti pejuang yang telah memerdekakan negara kita tercinta ini agar tercapai kinerja yang baik.

Untuk itu, DSU KPPN Sampit Joko Sumedhi, dalam rangka memotivasi pegawai, menyelenggarakan kegiatan berupa pertandingan tenis meja dan bola voli yang diikuti seluruh pegawai, satpam, dan cleaning service. Pertandingan yang berjalan lancar dan penuh antusias tersebut dilaksanakan mulai tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2012, pukul 16.30 sampai dengan selesai. Diharapkan dengan even olah raga tersebut dapat terpupuk jalinan kerja sama bawahan dan atasan sehingga dapat memovitasi semangat untuk bekerja dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Harapan selanjutnya adalah dapat terimplementasikannya Nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu berperilaku jujur, memiliki kepercayaan yang tinggi, memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati, menghindari arogansi kekuasaan, serta berwawasan ke depan dan adaptif.

Berikut adalah hasil pertandingan tenis meja: pasangan Irwan Wahyu B./ Hadri meraih juara I, Malunyangan/ Imron (juara II), dan Tedy Tajudin/ K. Yulianti (juara III). Seorang perserta berseloroh “Orang pintar belum tentu beruntung. Dalam pertandingan orang yang biasa berlatih ternyata tidak juara. Tapi yang penting adalah indahnya kebersamaan."

Oleh: Joko Sumedhi (Duta SPAN KPPN Sampit)

Liputan GKM SPAN di KPPN Batam
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam upaya menyukseskan implementasi SPAN, KPPN Batam mengadakan Gugus Kendali Mutu yang diadakan pada tanggal 2 dan 9 Agustus 2012. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai SPAN kepada jajaran KPPN Batam, sehingga menjadikannya sebagai SDM yang siap dalam menyambut diimplementasikannya SPAN.

Mengawali acara tersebut, Kepala KPPN Batam Fauzi Syamsuri menghimbau kepada para pegawai untuk tetap menjaga antusiasme dalam menyambut hadirnya SPAN, karena jajaran KPPN Batam perlu menyadari posisinya merupakan ujung tombak dalam implementasi SPAN. Ia pun tidak lupa menghimbau kepada pegawainya untuk senantiasa membaca modul-modul yang diberikan oleh Duta SPAN Unit KPPN Batam Hendra Gunawan.

Memasuki acara inti dari sosialisasi ini, Duta SPAN menjelaskan tentang progress status SPAN. Dari pemaparan tersebut, kita mengetahui sejauh mana perkembangan SPAN sampai saat ini. Serta tak luput Duta SPAN juga me-refresh kembali mengenai alur proses bisnis SPAN yang beberapa bulan sebelumnya pernah disosialisasikan kepada pegawai KPPN Batam sebelum adanya diklat Duta SPAN di Bandung, bulan Juli kemarin. Dari penjelasan tersebut, para pegawai KPPN Batam lebih memahami bagaimana alur kerja disaat SPAN sudah diberlakukan. Duta SPAN juga menghimbau kepada para pegawai, untuk tidak segan menanyakan langsung mengenai informasi SPAN.

Kegiatan ini cukup menarik, karena pada acara tersebut muncul beberapa pertanyaan sehingga menghasilkan sebuah diskusi antara Duta SPAN dengan pegawai KPPN Batam lainnya.

kontributor kppn Batam

Liputan Diseminasi SPAN pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id- ”Untuk mendapatkan hasil yang berkualitas, pembuatan selembar kain batik tulis memerlukan proses yang panjang dan tidak kenal lelah, bisa 2-3 bulan dengan setidaknya ada 8 tahapan, mulai proses ngemplong, nyorek/memola, mbatik, nembok, medel, ngerok/nggirah, mbironi, nyogo dan nglorod, yang semuanya harus dilakukan step by step dengan penuh kesungguhan dan ketekunan. Sama halnya dengan SPAN, kalau diibaratkan orang mbatik mungkin sedang dalam tahap ngerok atau nggirah.”

Demikian perumpamaan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta, proses panjang SPAN dari mulai design awal yang dilakukan oleh temen-temen Direktorat Transformasi Perbendaharaan, bahkan mungkin periode sebelumnya, sampai nanti saat piloting atau roll out SPAN, tentu juga memerlukan proses yang panjang, kesungguhan, dukungan dan penuh perhitungan untuk bisa menghasilkan produk yang berkualitas sehingga dapat memenuhi amanat reformasi Keuangan Negara yaitu terciptanya pengelolaan Keuangan Negara khususnya Pengangaran dan Perbendaharaan yang transparan, cepat, akurat dan akuntabel dalam satu Management Information System (MIS). Hal tersebut disampaikan dalam acara Diseminasi SPAN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta pada hari Rabu (29/8).

Lebih lanjut Hendro mengharapkan agar semua pegawai Kanwil DJPBN Provinsi D.I. Yogyakarta siap menyambut SPAN ini dengan terus mempelajari modul-modul manajemen SPAN yang akan diterapkan dalam pelaksanaan tugas nantinya, tidak hanya melalui sosialisasi seperti ini saja, tetapi juga dilakukan secara mandiri dan kelompok di bidangnya masing-masing. Pada kesempatan tersebut beliau juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas prestasi para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta yang hampir 100% lulus dalam pelaksanaan assessment KPPN Percontohan Tahap VI. Sambil berseloroh beliau menyatakan ”Kalau sebelum assessment ada pegawai yang stres tidak bisa tidur, sekarang gantian di kantor pusat tidak bisa tidur memikirkan bagaimana menempatkan pegawai yang lulus ini.”

Acara Diseminasi SPAN tersebut merupakan kelanjutan diseminasi materi modul manajemen SPAN sebelumnya (Manajemen DIPA, Komitmen dan Data Supllier), yang pelaksanaannya sempat tertunda terkait dengan libur Hari Raya Idul Fitri 1433 H dan cuti bersama. Pada diseminasi ini disampaikan 4 materi modul manajemen SPAN oleh 3 narasumber dari Bidang Pembinaan Perbendaharaan yaitu Modul Manajamen Pembayaran disampaikan oleh Noorlina Hidayati, Manajemen Penerimaan dan Manajemen Penerimaan pada Dit PKN dan SMI oleh Enny Setyawati serta Modul Manajemen Kas oleh Arief Rokhman.

Acara yang diikuti oleh 108 pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta berlangsung dari pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB dengan diselingi berbagai games yang melibatkan seluruh peserta sehingga diharapkan peserta tidak merasa jenuh dan bisa menyerap materi yang disampaikan oleh para narasumber.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil Yogyakarta

Liputan Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Baru KPPN Sinjai
Sinjai, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Sinjai pada tahun anggaran 2012 direncanakan akan memiliki gedung baru berlantai dua. Awal pembangunannya ditandai dengan dilaksanakannya peletakan batu pertama pada tanggal 7 Agustus 2012 oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan Pardiharto. Acara tersebut diawali dengan laporan Kepala KPPN Sinjai Made Cana Armaya. Gedung baru KPPN Sinjai berlokasi di Jalan K.H. Abdul Latif, Sinjai dengan luas bangunan 750m2 pada luas tanah 2.151m2, yang sesuai rencana akan selesai pada bulan Desember 2012.

Dalam kesempatan tersebut Pardiharto menyampaikan bahwa pembangunan gedung baru KPPN Sinjai merupakan salah satu bagian penting dari pengembangan organisasi secara keseluruhan dalam memberikan layanan terbaik kepada mitra kerja. Hal itu mengingat tahapan reformasi birokrasi saat ini berada pada fase transformasi kelembagaan. Fase ini menuntut organisasi dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik, dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa pada tahun 2012 semua KPPN akan menjadi percontohan dan siap untuk menyongsong pelaksanaan SPAN, sekaligus memulai fase penajaman fungsi Bendahara Umum Negara (BUN). Oleh karenanya, pembangunan gedung baru KPPN Sinjai menjadi hal yang sangat strategis, dalam artian KPPN memiliki tanggungjawab yang besar terhadap kualitas layanan kepada mitra kerja untuk mencapai visi Ditjen Perbendaharaan, yaitu “Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien”.

Pardiharto memberikan semangat yang tinggi terhadap para pegawai. Beliau mengharapkan gedung baru tersebut dapat menjadi pemicu bagi para pegawai, dan menjadi wadah untuk lebih mengembangkan kapasitas diri sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai BUN yang profesional, akuntabel, dan terpercaya.

Di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan 1433 H, dengan penuh semangat kepala kanwil bersama rombongan hadir di KPPN Sinjai dalam kunjungan kerja selama dua hari, yaitu tanggal 6 dan 7 Agustus 2012. Beliau berkesempatan melaksanakan buka puasa bersama dengan para pegawai, lalu melanjutkannya dengan acara sholat tarwih bersama di musholla KPPN Sinjai.

Pada kesempatan itu Pardiharto menjelaskan tentang postur APBN. Dijelaskannya, bahwa KPPN mempunyai peranan penting terhadap pembentukan APBN untuk mencapai tujuan Negara, yakni masyarakat adil, makmur, dan sejahtera (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur). Beliau sangat antusias memberikan motivasi kepada pegawai untuk mengubah pola-pikir dalam mengelola APBN (man jadda wa jada). Selain itu, dihimbaunya agar KPPN tidak hanya memperhatikan pengeluaran untuk meningkatkan penyerapan anggaran, tetapi juga harus melakukan inovasi-inovasi terbaru dalam hal menjaga penerimaan negara agar tetap dalam kondisi yang sesuai. Pada akhir acara beliau mengatakan bahwa “tranformasi” lebih dahsyat perubahannya daripada reformasi. Dan beliau menutup pengarahannya dengan yel-yel: ”Transformasi ...Yes!”.

Oleh : Syamsuddin Talib (Kontributor KPPN Sinjai)

Liputan Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD dan Para Fraksi DPRD Provinsi Maluku ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id - Pimpinan DPRD beserta para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Maluku mengunjungi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Selasa (30/7). Kehadiran para pimpinan DPRD tersebut merupakan agenda kunjungan kerja. Tepat pukul 10.30 WIT rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua, Fatani Sohilauw bersama Wakil Ketua, Mercy Christi Barends dan para Ketua Fraksi di DPRD Maluku dari Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Kebangsaan, Fraksi PKS, Fraksi APN dan Fraksi Demokrat, diterima Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, IBG Kartika  Manuaba dan sejumlah staff di ruang kerja Kakanwil.

Ketua DPRD Maluku, Fatani Sohilauw menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk silaturahmi dan juga untuk mengetahui sejauh mana penyaluran APBN yang digunakan bagi pembangunan sejumlah proyek di daerah Maluku, karena selama ini Dewan selaku lembaga pengawasan kebijakan pemerintah menemukan sejumlah masalah dalam berbagai proyek pembangunan di Maluku yang didanai oleh APBN.

Sebelumnya, Kepala Kanwil, IBG Kartika  Manuaba memberikan ucapan selamat datang dan menyambut dengan hangat para pimpinan wakil rakyat tersebut. Pada kesempatan itu IBG Kartika  Manuaba menjelaskan reformasi birokrasi yang sudah dan akan dilaksanakan Ditjen perbendaharaan antara lain yaitu mulai 1 Oktober 2012, semua kantor pelayanan Ditjen Perbendaharaan berstatus KPPN Percontohan.

IBG Kartika  Manuaba juga melaporkan realisasi penyerapan APBN dari 519 satker di Maluku sampai dengan 30 Juni 2012 mencapai Rp 1,798 Triliun atau 33,71% dari pagu Rp. 5,334 Triliun dan masih dibawah realisasi belanja nasional yang mencapai 40,7% atau Rp. 629,4 Triliun dari pagu sebesar Rp. 1.548,3 Triliun.

Kepala Kanwil melanjutkan, beberapa kendala dalam realisasi APBN di Maluku adalah kecenderungan penyerapan DIPA yang rendah di awal tahun dan akan bertumpuk diakhir tahun, utamanya untuk Belanja Bantuan Sosial. Dengan kondisi yang demikian harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth), penyediaan lapangan kerja (pro job), dan pengurangan kemiskinan (pro poor) sulit tercapai. Kendala penyerapan yang lain yaitu : keterlambatan juknis dari kementerian, kurangnya SDM dibidang pengadaan, keterlambatan penetapan pejabat perbendaharaan, masih ada DIPA yang di blokir, SK penerima bansos yang belum ada, ketakutan para pejabat pengadaan dalam melakukan proses pelelangan dan kendala cuaca buruk yang melanda Maluku.  

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dalam mempercepat realisasi APBN adalah mengadakan diskusi dalam bentuk Forum Diskusi dengan para KPA Satuan Kerja yang realisasi belanjanya masih sangat rendah (dibawah 30% per 31 Mei 2012) yang dilaksanakan pada Bulan Juni 2012. Selain itu, Kanwil melakukan koordinasi dan membangun sinergi dengan pemerintah daerah dengan melakukan pertemuan dengan Sekda, Ketua Bappeda, dan para Bupati/Walikota di Lingkup Provinsi Maluku. Kanwil juga telah meminta satuan kerja untuk membuat prognosis rencana realisasi belanja 2 triwulan ke depan, namun sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 baru 6 (enam) satuan kerja yang menyampaikan

Menanggapi langkah-langkah telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Pimpinan Dewan memberikan apresiasi dan respon yang baik atas kinerja yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI khususnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Pada sesi selanjutnya Wakil Ketua DPRD Maluku, Mercy Christi Barends menyoroti tingkat kemiskinan Maluku yang masih berada di posisi ke-tiga nasional, dibandingkan dengan dana APBN 5,3 Trilliun rupiah, seharusnya Maluku dapat keluar dari tingkat kemiskinan. Pada pertemuan itu Mercy Barends juga meminta supaya pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat menjelaskan proses penyaluran APBN untuk daerah Maluku, karena menurutnya, penyaluran yang tidak tepat sasaran akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sementara Ketua Fraksi Amanat Pembangunan Nurani (APN) DPRD Maluku, Ayu Hasanussy, mengungkapkan kalau dalam penyaluran dana APBN untuk membiayai berbagai proyek pembangunan di Maluku banyak mengalami masalah. Karena itu, Hasanussy minta agar penggunaan anggaran melalui dana APBN harus disampaikan secara transparan, “ sepanjang tahun 2009 sampai 2012, ada sejumlah proyek  di kabupaten/kota yang menggunakan APBN, dikerjakan secara asal-asalan, selain itu, proyek yang bermasalah tersebut juga mempengaruhi pemberitaan bahwa ada proyek bermasalah di Maluku, padahal ini merupakan kerjanya pusat” tambahnya. Sedang Adra Huwae, Ketua Fraksi PDIP mengungkapkan kekhawatirannya tentang adanya duplikasi anggaran antara APBD dan APBN, sehingga perlu pengawasan yang lebih lanjut oleh Dewan. 

Lain hal dengan Ketua Fraksi Kebangsaan, Lutfy Sanaky, yang kecewa dengan realisasi belanja dinas-dinas pada pemerintah daerah yang masih rendah bahkan ada yang nol, beliau meminta agar DPRD Maluku segera melakukan agenda pertemuan dengan pemerintah daerah dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku, untuk  membahas seluruh permasalahan dalam pelaksanaan realisasi APBN secara transparan.  

Di akhir acara tersebut, Kakanwil  juga memberikan informasi mengenai penyaluran Kredit Program di Provinsi Maluku khususnya kredit program dibidang ketahanan pangan dan energi yang realisasinya belum ada sedangkan dana program tersebut telah disediakan oleh pemerintah pusat sebesar 27 Miliar rupiah. Mengakhiri kunjungan, Ketua Dewan menyampaikan terima kasih atas kesediaan Kakanwil DJPBN Provinsi Maluku untuk menerima rombongan DPRD dan atas informasi penyaluran APBN yang telah disampaikan, serta mengapresiasi kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dalam menyalurkan dana APBN di Provinsi Maluku.


Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku

Liputan Knowledge Sharing Perencanaan Kas dan RPA lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id  -“Perencanaan Kas sudah berjalan tiga tahun, sudah menjadi IKU dari Kemenkeu-One sampai Kemenkeu-Five, tetapi implementasinya berkali-kali ditunda, sanksi tidak tegas dan bahkan stigmanya menghambat penyerapan anggaran” demikian diungkapkan oleh  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro  dalam pengarahan Knowledge Sharing Perencanaan Kas dan RPA lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Rabu (8/8).

Lebih lanjut Hendro Baskoro menjelaskan kegalauannya ”bagaimana perencanaan kas akan dipahami dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja, kalau di internal Ditjen Perbendaharaan sendiri masih banyak yang belum memahami peran penting perencanaan kas dan bahkan terjadi silang pendapat terhadap efektivitasnya. Belum lagi IKU yang ditetapkan adalah tingkat akurasinya, seharusnya di tahap awal sudah ada kepatuhan satker untuk menyampaikan perencanaan kas, baru kalau sudah 100% menyampaikan, target akurasinya ditingkatkan.” Meski demikian Hendro optimis seiring berjalannya waktu ditunjang dengan sarana penyebaran informasi yang gencar baik melalui sosialisasi, bimtek, GKM tentang perencanaan kas, apa yang diharapkan dari amanat UU Perbendaharaan Negara tersebut dapat tercapai.

Sharing Knowledge ini merupakan action plan dari surat Direktur Pengelolaan Kas Negara tanggal 27 Juli 2012 Nomor: S-6423/PB.3/2012 sebagai penyebaran materi yang diperoleh pada Bimtek Perencanaan Kas dan RPA di Jakarta tanggal 16-18 Juli 2012. Sharing Knowledge tersebut diikuti oleh 38 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Bagian Umum dan Bidang di Kanwil, KPPN Yogyakarta, Wonosari dan Wates, Penyuluh Perbendaharaan dan pejabat/staf yang terkait.Materi disampaikan oleh dua orang narasumber yaitu Sri Mulyani dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta dan Ristanto Abdullah dari KPPN Yogyakarta, kedua narasumber adalah peserta yang telah mengikuti Bimtek Perencanaan Kas di Jakarta.  Dari 11 materi yang didapatkan pada Bimtek, dipaparkan 5 materi, sedangkan materi lainnya diberikan dalam bentuk CD. Materi yang disajikan pada kegiatan ini yaitu Kebijakan Teknis Perencanaan Kas 2012, Aplikasi MOKA, Aplikasi Perencanaan Kas Satker, Aplikasi Perencanaan Kas KPPN dan Perencanaan Kas pada Satker dalam Kerangka Implementasi SPAN. Dari materi yang dipaparkan oleh narasumber, dapat disimpulkan bahwa perencanaan kas dan penyerapan anggaran merupakan dua hal yang saling mendukung dan dapat berjalan secara harmonis, meskipun dalam pelaksanaannya kadang sulit dilakukan.

Pada sesi diskusi, seorang peserta melontarkan gagasan yang menarik, yaitu untuk dilakukan piloting project terhadap beberapa satker dengan cara terapi pembinaan intensif oleh pihak KPPN dan Kanwil, sampai satker tersebut betul-betul bisa menjalankan perencanaan kas dengan tingkat akurasi yang tinggi. Jika berhasil, terapi ini akan dilaksanakan kepada satker yang lain. Gagasan ini muncul dari kondisi di lapangan bahwa ternyata selama ini pemahaman satker terhadap esensi UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara masih sangat memprihatinkan, dan ini merupakan akar permasalahan yang sesungguhnya dari belum optimalnya berbagai sistem atau kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang PP menjelaskan bahwa dalam setiap sosialisasi kepada satker yang dilakukan selalu dijelaskan bagaimana pembagian kewenangan antara Menteri Keuangan selaku BUN dengan Kementerian/Lembaga selaku Penguna Anggaran, serta bagaimana tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pengelola keuangan/pejabat perbendaharaan. Dan hal tersebut akan selalu dilakukan dalam setiap kesempatan.

Acara ditutup oleh Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan, dengan harapan agar kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen semua pihak, khususnya Kanwil dan KPPN sebagai ujung tombak keberhasilan pelaksanaan perencanaan kas.



Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil  Yogyakarta

Liputan persiapan pembentukan KPPN Percontohan wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta;
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Menjelang ‘perhelatan akbar’ Ditjen Perbendaharaan dalam kaitannya dengan pembentukan KPPN Percontohan tahap VI untuk 134 KPPN Non Percontohan di seluruh wilayah Indonesia, saat ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta bersama-sama KPPN Yogayakarta, KPPN Wates dan KPPN Wonosari telah siap menunggu ‘genderang KPPN Percontohan tahap VI ditabuh’ yang menurut rencana akan berjalan serentak pada awal Oktober tahun 2012 ini.

Salah satu persiapan yang telah dilakukan adalah penataan kembali lay-out ruang front office sebagai pusat pelayanan pada kantor-kantor dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Penataan lay-out ini berpedoman pada surat Setditjen Perbendaharaan nomor S-5712/PB.1/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Penerapan Standarisasi Sarana Prasarana pada Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan dimana telah ditetapkan standarisasi bentuk ruang layanan, standarisasi jenis dan jumlah peralatan kerja serta standarisasi ikon organisasi sebagai langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, membangun citra organisasi yang lebih positif di mata mitra kerja dan menumbuhkan kebanggaan bagi seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan khususnya dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Suasana yang sangat berbeda akan terasa jika saat ini kita melakukan kunjungan ke salah satu kantor di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Begitu memasuki pintu utama ruang front office kita akan disuguhi suasana penataan ruangan yang baru dengan nuansa warna biru pada setiap ornamen ruang layanan.

Pada bagian tengah ruang layanan di belakang petugas front office terpampang megah backdrop ikon Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau ikon Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Di salah satu bagian dari setiap ruang pelayanan terdapat ruang Mini Treasury Learning Centre (TLC) dan Customer Service Officer (CSO). Kegunaan dan fungsi dari kedua ruangan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan yang diberikan kepada mitra kerja terutama dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Sebagaimana sering disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro dalam setiap kesempatan, bahwa ‘Sebagai kantor pelayanan, kita harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada setiap mitra kerja, dan untuk itu kita harus mau melakukan koreksi terhadap apa yang telah kita lakukan’.

Sebagai wujud dari keinginan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik maka setiap mitra kerja yang dilayani diminta memberikan penilaian atas setiap pelayanan yang mereka terima dengan cara memasukkan kartu penilaian layanan ke dalam kotak-kotak yang telah disediakan sesuai dengan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh mitra kerja dalam setiap pelayanan yang diberikan. Hasil penilaian tersebut menjadi tolok ukur untuk menentukan sejauhmana tingkat pelayanan yang diberikan dapat memuaskan pihak yang dilayani dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan di masa selanjutnya.

Dengan selesainya penataan lay-out front office kantor-kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dimana pada akhirnya akan meningkatkan apresiasi dari mitra kerja terhadap perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh kantor-kantor lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Oleh: Andi Permana Putera, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan GKM Modul SPAN di KPPN Sampit
Sampit, djpbn.kemenkeu.go.id-Pada tanggal 27Juli s.d. 3 Agustus 2012 pejabat dan pegawai KPPN Sampit mengikuti Gugus Kendali Mutu (GKM) Modul SPAN. Kegiatan tersebut dijadwalkan oleh Duta SPAN Unit (DSU) KPPN Sampit Joko Sumedhi menjadi enam sesi.

Kepala KPPN Sampit (Ketua KISS) Irwan Wahyu Basuki dalam sambutannya menyampaikan bahwa GKM Modul SPAN banyak sekali materinya sehingga diperlukan jadwal dan partisipasi seluruh pejabat dan pegawai untuk mengikutinya. Dalam Paparan Modul Management DIPA Irwan menyampaikan alur penyusunan sampai proses bisnis dalam Manajemen DIPA. Paparan hari berikutnya, Manajemen Komitmen dan Manajemen Pembayaran, dibawakan oleh Isti’anah mewakili Seksi Pencairan Dana, Modul Manajemen Kas oleh Emilia Agustina (Wakil ketua KISS), Modul Manajemen Penerimaan oleh Eko Setiyo Utomo, serta Modul GL dan Pelaporan oleh Joko Sumedhi.

GKM berjalan lancar dan menarik. Banyak pertanyaan dari peserta sehingga suasana semakin hidup, termotivasi keingintahuan yang mendalam. Apalagi penjelasan Istianah dan Joko yang gamblang sehingga memudahkan peserta untuk memahami materi modul. Pada pemaparan modul terakhir, yaitu GL dan Pelaporan, Joko Sumedhi memotivasi peserta dengan yel-yel “salam transformasi”, yang disambut secara lantang oleh peserta dengan pekikan “berubah!“ sambil mengepalkan tangan antusias.

Selanjutnya, Kepala KPPN mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan GKM Modul SPAN yang sangat menarik. Harapannya, semoga dalam implentasi SPAN nantinya dibarengi dengan payung hukum proses bisnis SPAN sehingga apa yang dicita-citakan bersama bisa tercapai. Dalam GKM tersebut peserta membuat pernyataan: “Tak sabar menunggu hari esok untuk memakai SPAN”! Sebagai penutup ditayangkan animasi proses bisnis SPAN oleh Miss SPAN, dan mendapat respon meriah dari para peserta.

Oleh: Joko Sumedhi (KPPN Sampit)