Liputan Kunjungan Kerja Kepla Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel ke KPPN Sekayu
Sekayu, perbenadharaan.go.id - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Iskandar, melakukan kunjungan kerja ke KPPN Sekayu, Rabu (25/7). Menempuh perjalanan tiga jam, Iskandar mengunjungi KPPN Sekayu didampingi oleh pejabat dan staf Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel.

Terlihat, dengan sapaan yang ramah dan gesture penuh wibawa, Iskandar menyapa semua pegawai. Front Office KPPN Sekayu menjadi terminal kedatangan Iskandar, didampingi oleh Kepala KPPN Sekayu, Ander, beliau meninjau kelengkapan sarana dan prasarana di Front Office. Kakanwil , yang akrab dipanggil Pak Is ini, mengaku cukup puas dengan layout dan tatanan interior KPPN Sekayu. Tampak Iskandar berdialog dengan beberapa petugas satuan kerja terkait pengajuan SPM ke KPPN Sekayu. Dirinya secara terbuka memberi kesempatan kepada satuan kerja untuk memberikan saran dan kritik yang membangun bagi fungsi pelayanan KPPN.

Memasuki ruang middle office, penataan arsip menjadi perhatian utama Iskandar. “Arsip harus mulai diberikan perhatian lebih, mengingat fungsi arsip yang kritikal sebagai alat informasi dalam pengambilan keputusan, alat bukti bila diperlukan dan juga alat transparansi birokrasi,“ demikian ia berpesan. Menurutnya, arsip elektronik atau e-filling menjadi solusi terbaik untuk menciptakan tatanan arsip yang rapi.

Aula KPPN Sekayu menjadi ruang transit terakhir Iskandar, sekaligus menjadi wadah acara pertemuan dan ajang silahturahmi, yang kebetulan bertepatan dengan Bulan Ramadhan, dengan semua pegawai. Pertemuan dimulai tepat pukul 09.00 WIB. Sambutan hangat Iskandar berhasil mencairkan suasana pagi itu.

Pada kesempatan pertama, Kepala KPPN Sekayu, Ander, melakukan paparan singkat tentang Profil KPPN Sekayu. Diawali dengan sejarah singkat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, capaian kinerja per Semester I 2012, serta permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah diuraikan secara ringkas dan jelas. Ander juga melaporkan bahwa realisasi APBN di wilayah pembayaran KPPN Sekayu per Semester I telah mencapai 43 % dari total pagu Rp. 355.127.737.000.

Pada sesi selanjutnya, Kepala Kanwil berkesempatan untuk menyampaikan beberapa pesan dan himbauan kepada semua pegawai. Dimulai dengan cerita perjalanan panjang karir beliau selama di Kementerian Keuangan. Selama mengabdi di Kementerian Keuangan, Beliau telah melalui berbagai tahapan perubahan. Mengingat tahapan perubahan selanjutnya akan segera dihadapi, dengan adanya implementasi SPAN, beliau berpesan agar semua pegawai dapat berperan aktif dan siap mengikuti arus perubahan tersebut. “Orang yang berhasil adalah yang melihat perubahan sebagai sebuah tantangan bukan sebagai masalah,” pesannya.

Dalam kesepatan tersebut, Iskandar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pegawai KPPN untuk menyampaikan permasalahan maupun uneg-unegnya selama bekerja. Semua pegawai tidak melewatkan kesempatan berdiskusi langsung dengan Iskandar, sungguh kesempatan yang langka. Dari hasil diskusi, semua pegawai merasa sangat puas dengan tanggapan dari Iskandar.

Selama kurang lebih tiga jam Iskandar membagikan semangat kepada pegawai KPPN Sekayu. Penyampaian pesan-pesan yang dibalut dengan guyon-guyon cerdas membuat suasana kekeluargaan menjadi kental. Sebagai penutup, Kepala Kanwil mengajak semua pegawai berperan aktif dan bekerjasama dalam menyambut pembentukan KPPN Sekayu menjadi KPPN Percontohan. Para pegawai KPPN Sekayu merasa satu hari yang singkat menjadi jauh lebih dekat dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel.

Oleh: Stephanus Kukuh Dewanto - Kontributor KPPN Sekayu

Liputan Rapat Koordinasi Tahun 2012 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten
Serang-Banten, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten menyelenggarakan Rapat Koordinasi Semester I tingkat Kanwil, pada tanggal 12 s.d 13 Juli 2012, di selama 2 hari tanggal 12 hingga 13 Juli 2012 Hotel Ratu Bidakara Serang. Dengan mengangkat Tema “MEWUJUDKAN KESEMPURNAAN PELAYANAN MELALUI PENYERAPAN ANGGARAN YANG OPTIMAL DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN YANG BERKUALITAS“, rakor ini diikuti oleh seluruh pejabat Kanwil beserta para Kepala KPPN dan Kepala Seksi Veridikasi dan Akuntansi KPPN lingkup Provinsi Banten.

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Hari Utama. Pada kesempatan tersebut ia mengingatkan kepada peserta Rakor bahwa sebagai salah satu ujung tombak pelayanan di daerah, Kanwil beserta KPPN dituntut untuk bekerja lebih keras, responsif dan saling menjalin koordinasi yang baik dalam rangka pelaksanaan tugas, Hari juga mengingatkan bahwa di waktu mendatang permasalahan yang akan dihadapi akan semakin kompleks, yaitu dengan adanya perubahan dan penetapan 134 KPPN menjadi KPPN percontohan pada bulan Oktober 2012, termasuk diantaranya KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung, roll out SPAN, serta dilaksanakannya reorganisasi berupa penyerahan sebagian tugas dari kantor pusat ke daerah. Selain itu, menurutnya penyerapan anggaran serta laporan keuangan yang merupakan IKU Kemenkeu diharapkan dapat semakin optimal dan berkualitas.

Selanjutnya, Hari Utama juga berpesan bahwa pelaksanaan Rakor disamping sebagai sarana memperkuat jalinan koordinasi, diharapkan dapat menghasilkan solusi alternatif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi melalui sumbangan pemikiran dari segenap peserta sehingga tugas pelayanan semakin sempurna.

Pelaksanaan rakor dibagi dalam 3 sesi, yaitu penyampaian materi oleh para Kepala Bidang dan Kepala Bagian di Kanwil, dilanjutkan dengan pemaparan profile, prospek serta permasalahan KPPN oleh masing-masing Kepala KPPN, dan di akhiri dengan sesi pembahasan masalah.

Masalah Retur SP2D dan solusi penyelesaiannya menjadi fokus perhatian peserta rakor karena berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran. Demikian pula masalah konsistensi pelaksanaan rekonsiliasi baik internal maupun dengan stakeholder menjadi salah satu kunci berkualitasnya penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( LKPP ) pada akhir tahun. Reorganisasi di lingkup Ditjen Perbendaharaan juga menjadi isu hangat yang disampaikan Kepala Bidang PA, Ana Sariasih. Masalah Gratifikasi terus diingatkan kepada segenap pegawai melalui pemaparan Kepala Bagian Umum Abubakar A.B., demikian juga Kepala Bidang Aklap, Juli Kestijanti dan Kepala Bidang PP, Tedjo Prakosa, secara bergantian memberikan penekanan khususnya terhadap penyelesaian LKPP , rekonsiliasi serta pembinaan KPPN. Solusi alternatif yang disumbangkan para peserta menjadi jawaban yang tepat dalam rangka meningkatkan pelayanan yang sempurna yang menjadi dambaan stakeholder dan pada akhirnya berdampak pada optimalnya penyerapan serta berkualitasnya Laporan Keuangan.

Rakor ditutup secara resmi oleh Kepala kantor Wilayah dengan menghasilkan beberapa kesepakatan untuk lebih meningkatkan pelayanan, koordinasi serta solusi terhadap permasalahan yang ada.

Oleh: Budiarto Widodo - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten

Liputan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Retur SP2D di KPPN Sampit
Sampit, djpbn.kemenkeu.go.id. Membangun kemitraan dengan semua pihak telah menjadi komitmen KPPN Sampit agar mampu menyajikan layanan prima. Satuan kerja dan bank adalah di antara pihak-pihak yang sering bersentuhan dengan layanan KPPN. Munculnya Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan no.SE-19/PB/2012 juga menjadi sarana untuk mempererat jalinan kemitraan.

Mengawali hari kerja, Senin, tanggal 16 Juli 2012, bertempat di aula KPPN Sampit telah diadakan Sosialisasi Surat Edaran tentang Penggunaan Aplikasi Retur SP2D tersebut. Bank-bank di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi mitra kerja KPPN Sampit hadir tepat waktu sehingga acara berjalan sesuai rencana.

Memulai acara dengan memberi sambutan, Kepala KPPN Sampit Irwan Wahyu Basuki menggarisbawahi bahwa dengan adanya Aplikasi Retur SP2D ini bukan berarti menghilangkan retur sama sekali, tetapi diharapkan penatausahaan retur SP2D akan dapat dilaksanakan dengan lebih tertib administrasi.

Kegiatan sosialisasi ini sendiri dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) sehingga ada komunikasi dua arah yang lebih hidup. Kepala Seksi Bank/Giro Pos Eko S. Utomo mendapat kesempatan pertama berbicara mengawali diskusi.

Hingga saat ini retur SP2D masih menjadi permasalahan di hampir semua KPPN, mungkin hanya jumlah SP2D-nya saja yang berbeda. Retur bisa disebabkan salah nomor rekening, nama, alamat, atau sebab lainnya. Sudah barang tentu tujuan utama sosialisasi adalah memberi pemahaman kepada bank selaku mitra kerja dalam menggunakan aplikasi retur SP2D. Kasi Bank/Giro Pos menambahkan jika nanti aplikasi retur sudah digunakan, maka akan mempercepat pembayaran dana retur sehingga proses penatausahaan retur menjadi lancar, dan selanjutnya mempermudah pengawasan dalam penyelesaian dana retur itu sendiri.

Nampaknya masing-masing bank punya pengalaman berbeda dalam menyelesaikan retur sehingga dengan antusias mereka memaparkan cara-cara meminimalisasi retur. Saking semangatnya saling adu argumentasi seputar retur, nampak sekali nuansa persaingan bisnis dengan menunjukkan kelebihan masing-masing.

Yang menggembirakan, meskipun bank-bank ini bersaing dalam bisnis, namun di akhir diskusi ada komitmen di antara mereka sebagai satu tim dalam mengemban tugas negara di bawah koordinasi KPPN Sampit. Antarbank akan selalu berkomunikasi untuk mengurangi retur.

Sebelum acara ditutup, Teddy Tajudin dari Seksi Bank/Giro Pos menjelaskan detail aplikasi serta mendemonstrasikan penggunaan aplikasi retur SP2D. Semoga jalinan kemitraan ini semakin meningkatkan kinerja KPPN Sampit menuju layanan prima.

Oleh: Eko Setiyo Utomo (KPPN Sampit)

Liputan Pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM) di KPPN Sintang
Sintang, djpbn.kemenkeu.go.id. Selasa pagi, tanggal 31 Juli 2012, bertempat di aula KPPN Sintang diselenggarakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM). Kegiatan yang diisi dengan materi service excellent tersebut dibawakan oleh narasumber dari Bank Mandiri Cabang Sintang. Jajaran pejabat dan pegawai KPPN Sintang sangat antusias menyimak paparan mengenai bagaimana cara melayani mitra kerja secara baik sebagaimana halnya Bank Mandiri melayani para nasabahnya.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Sintang Sudirman menyampaikan bahwa service excellent adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan pada saat ini. Keberhasilan suatu instansi, ujarnya, sebagian besar tergantung pada bagaimana para karyawan berinteraksi dan melayani para stakeholder-nya secara baik. Oleh karenanya, setiap karyawan harus memiliki keterampilan yang mumpuni dalam melayani stakeholder agar tercipta pelayanan yang prima. Kombinasi antara pelayanan yang baik, fasilitas kantor yang nyaman, lingkungan yang asri dan sejuk akan meningkatkan kinerja KPPN, serta selanjutnya akan mempertinggi kepuasan stakeholder. “Petugas pelayanan di front-office, utamanya, harus mempunyai sikap yang ramah dan murah senyum,” pesannya.
Oleh: Didik Andianto (KPPN Sintang)

Liputan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaporan APBN Semester I TA 2012
Serang, djpbn.kemenkeu.go.id – Upaya perbaikan penyerapan anggaran pada satker di wilayah Prov. Banten, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang diawali dengan pembentukan forum komunikasi. Sinergi tersebut dilakukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten yang mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaporan APBN Semester I TA 2012, dengan tujuan monitoring progress Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester pertama tahun anggaran (TA) 2012, Senin (16/7), di di Hotel Ratu Bidakara.

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten-H.Muhadi, Kepala Bappeda Provinsi Banten-Widodo Hadi, perwakilan Bappeda Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten, perwakilan Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kemendagri serta beberapa SKPD terkait. Juga Perwakilan Tim Monev Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten. Dalam sambutan pembukaannya, H Muhadi, mewakili Gubernur Banten beharap agar hasil rakor pelaporan APBN Semester I ini nantinya mampu meningkatkan kualitas realisasi dan laporan anggaran yang telah dialokasikan, baik kepada pemerintah pusat maupun masyarakat luas.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten, Ana Sariasih memaparkan progress penyerapan anggaran yang meliputi serapan, permasalahan dan hal-hal yg dapat dilakukan untuk memperbaiki penyerapan di semester II. Widodo Hadi selaku Kepala Bappeda, yang juga hadir sebagai narasumber, mengapresiasi monev penyerapan anggaran yang dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten sekaligus mengingatkan kepada satker terlebih satker dengan penyerapan anggaran dibawah rata rata nasional untuk segera mengupayakan penyerapan anggaran di semester II agar lebih baik. Bahkan Beliau memberikan penekanan khusus kepada SKPD yang belum merealisasikan anggarannya sama sekali. Widodo juga berharap kerja sama dengan Kanwil Perbendaharaan dapat dilanjutkan di waktu yang akan datang.

Liputan Pelatihan Service Excellent
Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh melakukan Pelatihan Service Excellent kepada Petugas Front Office (FO), Sekretaris, dan Pengemudi di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Pelatihan berlangsung pada tanggal 12 - 14 Juli 2012, di Hotel Sultan Banda Aceh. Pelatihan service excellent ini merupakan kali kedua dilakukan bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Area Banda Aceh.

Di dalam laporannya, Kepala Bidang PP I Suwajianto menyampaikan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh menyelenggarakan Pelatihan Service Excellent kepada Petugas Front Office, Sekretaris, dan Pengemudi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada stakeholders. Dirinya berharap para peserta dapat memberikan quality smile yang terbaik dan tulus dari hati. Pelatihan yang diikuti sebanyak 24 peserta ini mengusung tema “Dengan Service Excellent Kita Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Kepada Masyarakat.”

Sementara itu, dalam pengarahannya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Achmad Saefudin menekankan agar para Petugas FO, Sekretaris, dan Pengemudi dapat bekerja dengan tulus, ikhlas dan penuh senyuman. Saefudin menghimbau peserta agar dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan tersebut, sehingga sesampainya di kantor masing-masing dapat menerapkan dan memberikan pengaruh yang baik kepada pegawai yang lain terkait ilmu yang diperoleh selama pelatihan. Selanjutnya kemampuan tersebut dapat meningkatkan pelayanan pada masing-masing unit kerja.

Materi pelatihan tersebut disampaikan Hilwasi dan Marisa Ulva dari PT. Bank Mandiri (Persero) Area Banda Aceh. Pemateri menyampaikan Standar Layanan Front Office, Sekretaris, dan Pengemudi. Mereka juga melakukan sharing Standar Layanan dan Budaya di Bank Mandiri kepada peserta. Selain itu, pemateri memberikan motivasi Service Excellent kepada para peserta.

Dalam materi yang disampaikan Hilwasi menyampaikan bahwa Kanwil dan KPPN dapat menerapkan brand experience dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders, seperti, aman, proses cepat, produk kompetitif, serta pelayanan terbaik. Peserta juga diberikan motivasi untuk senantiasa semangat dan tulus dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Di sela-sela materi peserta juga diberikan permainan-permainan ringan dan pemutaran film menuju standar layanan.

Pada acara penutupan diberikan penghargaan kepada peserta terbaik pilihan narasumber dan peserta terbaik pilihan panitia. Untuk peserta terbaik pilihan narasumber diraih oleh Agusmiati, sekretaris dari KPPN Meulaboh dan terbaik pilihan panitia diraih oleh Cut Handriani, sekretaris dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Oleh : Sachrul Damhudi dan Yasmi - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Liputan Workshop Penyusunan LKPP di KPPN Padang Sidempuan
Padang Sidempuan, djpbn.kemenkeu.go.id - “Selamat Pagi...!!, Semangat Pagi...!!, Horas...!! Halo...!!, Halo...!! Horas...!!, LKPP...!!. WTP....!!” Itulah yel-yel pemecah keheningan pagi para peserta workshop dengan tema “Menuju Tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012 dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” di Aula MAN 2 Padang Sidempuan.

Workshop tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang Sidempuan. Hadir sebagai peserta 140 pejabat pengelola keuangan satuan kerja dalam wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan salah satu program kerja Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Padang Sidempuan pada tahun 2012 dengan tujuan meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan (LK) satuan kerja. Workshop yang diselenggarakan selama dua hari pada 17 – 18 Juli 2012, dibuka langsung oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan, Makmur Sihombing. Berbeda dari penyelenggaraan sosialisasi kepada satuan kerja sebelumnya, workshop ini dikemas dalam bentuk motivational building.

Sebagai narasumber utama, Agustinus Prasetyo, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Padang Sidempuan ini, pertama-tama mengajak peserta membayangkan suatu negara impian yang menjadi harapan semua orang karena pemerintahnya mengelola keuangan negara secara baik, transparan, dan akuntabel. Peserta diajak merenung dengan diiringi alunan instrumen dan pembacaan narasi inspiring achievement dalam suasana hening, tenang dan lampu ruangan dipadamkan. Selanjutnya kegiatan workshop dilakukan secara santai, narasumber dan peserta berkomunikasi dua arah, diselingi pemutaran beberapa video dan lagu-lagu yang mengandung nilai motivasi. Selain itu, sebagai apresiasi kepada peserta yang aktif dan bersedia berbagi pengetahuan dengan peserta lain, narasumber memberikan rewards yang membuat peserta menjadi lebih antusias.

Menurut Agustinus, dengan menampilkan grafik peningkatan jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang memperoleh LKPP dengan opini WTP dari BPK sejak 2004 s.d. 2011, diharapkan peserta dapat lebih termotivasi dan berusaha keras untuk mendukung terwujudnya LKPP Bagian Anggaran BUN 2012 yang predikat WTP pula. Hal ini juga merupakan sikap optimis pemerintah, karena LKPP yang berpredikat WTP sejalan dengan prinsip good governance, dalam hal pengelolaan keuangan negara yang transparent dan accountable. Selain itu narasumber menjelaskan pula manfaat LKPP yang berpredikat WTP dapat memperkuat bargaining power Indonesia di mata internasional, sehingga secara tidak langsung Foreign Direct Investment dapat ditingkatkan yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Agustinus melanjutkan, untuk meningkatkan kualitas LK K/L dapat dimulai dari hal-hal kecil tetapi viable. Upaya ini membutuhkan kesadaran akan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, yaitu satuan kerja pengelola keuangan dan KPPN. Pejabat Pengelola Keuangan satuan kerja diajak untuk mengubah mid-set dari melakukan pekerjaan secara biasa menjadi luar biasa yang diawali dengan hal-hal kecil tapi bermakna besar. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman terhadap peraturan di bidang keuangan yang berkaitan langsung dengan tugas pokoknya. Secara tidak langsung, hal ini akan bermanfaat untuk menerapkan internal control. Begitu pula bendahara dan petugas operator komputer agar melakukan double check terhadap beberapa kunci penting pada saat menyusun pembukuan dan melakukan input data, misalnya, penggunaan kode BAES1, satker, akun, output, nomor dan nama pemegang rekening, status rekening aktif/pasif, dan lainya.

Masih menurut Agustinus, double check agar dilakukan sebelum menyampaikan SPM dan ADK ke KPPN dan pada saat akan melakukan penyetoran uang di bank/giro pos, sehingga dapat mencegah terjadinya kekeliruan lebih jauh. Tidak ketinggalan, penggunaan aplikasi yang updated juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Dirinya menyarankan peserta untuk mengakses situs www.perbendaharaan.go.id untuk mengikuti perkembangan terbaru di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (Ditjen PBN). Sebagai sarana latihan, narasumber memberikan arahan penyusunan action plan yang berkaitan dengan metode pelaksanaan double check pada pembuatan SPM dan penyetoran penerimaan negara, baik pajak maupun bukan pajak.

Di sisi lain, Agustinus memaparkan, KPPN selain berusaha meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi, upaya untuk patuh terhadap peraturan dan Standar Operational Procedure (SOP) juga menjadi hal yang esensial karena hal ini dapat memitigasi resiko, baik terhadap kualitas LK maupun terhadap pegawai sebagai individu. Sementara itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, narasumber memperkenalkan metode rekonsiliasi LK secara elektronik melalui email yang selama ini sudah dilakukan di KPPN-KPPN lain.

Sebelum acara ditutup, Kepala KPPN menyampaikan materi berkaitan dengan pertanggungjawaban Bea Materai dan menyampaikan larangan pemberian gratifikasi kepada pegawai KPPN. Selain itu, materi tambahan berupa Pengetahuan Dasar Sistem Perbendaharan dan Anggaran Negara (SPAN) dan penekanan terhadap penyelesaian registrasi PIN PPSPM disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana.

Kegiatan workshop ini juga menarik perhatian media elektronik lokal, yaitu PabuyungPos.com yang berkesempatan mewawancarai narasumber di akhir acara.

Oleh: Agustinus Prasetyo – Kontributor KPPN Padang Sidempuan

Liputan sosialisasi dan registrasi PIN-PPSPM di KPPN mamuju
Mamuju, djpbn.kemenkeu.go.id.-KPPN Mamuju melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis Aplikasi PIN-PPSPM sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-19/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar. Acara ini dilaksanakan secara bertahap dari tanggal 26 Juni sampai dengan 2 Juli 2012, dan dihadiri oleh satker KPPN Mamuju yang sebanyak 178, dibagi ke dalam lima tahap registrasi. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan bimbingan dan registrasi PIN-PPSPM dengan pertimbangan letak geografis satker yang berada cukup jauh dari KPPN Mamuju.

Sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi PIN-PPSPM disampaikan oleh lima narasumber, yakni para costumer service yang diketuai oleh Sapto Dwi Nurdyanto. Aplikasi yang rencananya akan mulai digunakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2012 ini merupakan salah satu upaya melindungi transaksi keuangan negara. PIN-PPSPM adalah sederet angka yang dibuat dan dimiliki oleh Pejabat Penandatangan SPM, yang berfungsi sebagai tanda tangan elektronik pada ADK- SPM yang akan dikenali oleh sistem KPPN. Penerapan sistem baru ini diharapkan dapat memberi rasa nyaman bagi pejabat penandatangan SPM dan petugas KPPN. Penggunaan sistem ini merupakan suatu langkah maju untuk memberikan keamanan/ perlindungan dalam mengawal pencairan dana APBN.

Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan agar seluruh satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Mamuju, khususnya Pejabat Penandatangan SPM, mampu memahami dan menggunakan PIN-PPSPM yang dimilikinya untuk melindungi transaksi keuangan negara, melindungi dirinya sendiri, dan petugas KPPN dari kecurangan yang mungkin dilakukan, baik dari kalangan internal maupun eksternal satuan kerja. Terbersit harapan agar nantinya ada tindak-lanjut lagi dalam memberikan keamanan yang lebih dalam pencairan APBN setelah pengaplikasian PIN-PPSPM ini. Tidak menutup kemungkinan akan ada oknum yang berusaha mencari celah untuk mengakali sistem keamanan ini.

Oleh: M. Haerul Anam dan Sapto Dwi Nurdyanto (KPPN Mamuju)