Liputan Pembinaan, Bimtek dan Penyuluhan di bidang Perbendaharaan kepada Satker lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id-Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Bidang Pembinaan Perbendaharaan telah melaksanakan kegiatan Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Penyuluhan di bidang Perbendaharaan kepada Satker, pada tanggal 18 s.d. 28 Juni 2012. Kegiatan yang dikemas melalui kunjungan lapangan (site visit) tersebut bertujuan untuk memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang Perbendaharaan pada Satker di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan fokus pada 3 hal yaitu : pengelolaan keuangan satker, administrasi belanja pegawai dan perencanaan kas serta menginventarisir permasalahan dan masukan dari satker terkait ketiga hal tersebut.

Pembinaan dilakukan terhadap 38 satker dengan rincian 18 satker dalam wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta dan masing-masing 10 satker di wilayah pembayaran KPPN Wonosari dan Wates. Satker yang diberikan pembinaan adalah satker dengan kriteria pagu DIPA relatif besar namun penyerapan anggaran khusunya belanja non pegawai sampai dengan bulan Mei 2012 masih rendah, deviasi perencanaan kas tinggi, serta satker yang mengelola administrasi belanja pegawai.

Pada pembinaan satker ini Tim Pembina Kanwil yang terdiri dari Kabid PP, Kasi PP dan Penyuluh Perbendaharaan terbagi dalam 20 Tim bertemu dengan para pengelola keuangan satker antara lain : PPK, PPSPM, Penanggungjawab Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, BPP, Operator SPM, AFS, PPABP dan staf keuangan lainnya. Sebelum pembinaan kepada satker terkait, telah diberikan panduan pembinaan berupa ceklist isian untuk mengetahui kondisi riil pengelolaan keuangan satker, sehingga diharapkan materi yang akan diberikan tepat pada sasaran.

Pembinaan diisi dengan pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab seputar peraturan perbendaharaan, mekanisme pengelolaan keuangan maupun aplikasi penunjang yang dikemas secara sederhana sesuai selera masing-masing satker. Beberapa satker tingkat wilayah sangat antusias sehingga secara khusus mereka mengundang para pengelola keuangan unit di bawahnya untuk ikut dalam acara pembinaan tersebut. Khusus pembinaan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo, kegiatan dilaksanakan di KPPN dengan materi yang sama dan melibatkan pihak KPPN.

Dari hasil pembinaan dapat dipetakan kondisi pengelolaan keuangan satker, antara lain :
1. Dalam pengelolaan administrasi belanja pada sebagian besar satker tidak dilanjutkan penatausahaan dosir (KP2) beserta kelengkapan dokumennya, sebagaimana penatausahaan yang dilakukan oleh Seksi Pencairan Dana KPPN, sebelum pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing satker Kementerian/Lembaga.
2. Deviasi yang tinggi dalam perencanaan kas disebabkan oleh kurangnya komitmen dan kepedulian penanggungjawab kegiatan terhadap rencana yang telah dibuat untuk segera dilaksanakan dan dibuatkan pertanggungjawabannya serta keterlambatan operator AFS dalam menyampaikan updatenya.
3. Dari aspek pengelolaan keuangan satker, masih dijumpai beberapa satker yang tidak menerbitkan SPP, namun langsung menerbitkan SPM.
Rendahnya daya serap anggaran khususnya pada belanja non pegawai disebabkan oleh belum dipatuhinya ketentuan PMK 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN pada Satuan Kerja. Hal ini diindikasikan dari perbedaan realisasi fisik dengan realisasi keuangan yang relatif cukup besar.

Terhadap beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Tim Pembina Kanwil telah memberikan tanggapan dan saran untuk perbaikan pengelolaan keuangan satker dengan target jangka pendek adalah tercapainya target IKU Ditjen Perbendaharaan tahun 2012 terkait perencanaan kas dan daya serap anggaran K/L serta tujuan jangka panjang bagaimana para pengelola keuangan satker mampu memahami, mau melaksanakan dan menghasilkan pengelolaan keuangan yang sehat sesuai dengan amanat UU Keuangan Negara.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil Yogyakarta

Liputan Sosialisasi Sistem Akuntansi (SAI) Tingkat UAPPA-W lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
Pekanbaru, djpbn.kemenkeu.go.id. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan antara UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap akhir triwulan, dan guna mengingatkan kembali pedoman penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LK-K/L) semesteran dan tahunan tingkat wilayah oleh UAPPA-W, serta dengan pertimbangan banyaknya petugas satker yang baru ditunjuk sebagai pengelola UAPPA-W, maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk UAPPA-W lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau. Tema yang diketengahkan pada acara tersebut yakni “Melalui Pelaksanaan Kaidah SAI, Kita Tingkatkan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAPPA-W yang Berkualitas dan Akuntabel”.

Diwarnai oleh turunnya kabut asap tipis di Kota Pekanbaru, bertempat di Aston Pekanbaru City Hotel, kegiatan sosialiasi dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012, diikuti oleh satker yang berperan sebagai UAPPA-W KD/KP lingkup Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, serta pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012, diikuti oleh satker SKPD yang berperan sebagai UAPPA-W DK/TP/UB lingkup Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Acara dimulai dengan laporan oleh Kepala Bidang Akuntasi dan Pelaporan selaku ketua panitia sosialiasi, Dirgohaju Widodo, dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Harry Basar Hutapea. Dalam kata sambutannya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau meminta agar seluruh peserta sosialisasi dapat memanfaatkan momentum ini dengan sebaik baiknya dan menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber sehingga diharapkan UAPPA-W dapat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Materi presentasi pertama tentang Kebijakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau disampaikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan moderator kepala Seksi Pengolahan Data Akuntansi Arif Santoso. Pada presentasi ini ditekankan agar UAPPA-W lebih meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kendala jarak serta keterbatasan dana perjalanan dinas satker UAPPA-W tidak bisa lagi dijadikan alasan untuk tidak tertib dalam melaksanakan rekonsiliasi karena fasilitas rekonsiliasi melalui email (e-rekon) sudah lama diterapkan dan dapat dimafaatkan semaksimal mungkin oleh UAPPA-W. Khusus untuk hari kedua ada penambahan materi tentang ketentuan dan pentingnya pembentukan UAPPA-W di SKPD provinsi/ kabupaten/ kota yang menerima dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama. Pada penyampaian materi kedua, para peserta sosialisasi diajak untuk menggali lebih dalam mengenai penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPA-W semesteran dan tahunan, dengan pemateri Kepala Seksi Penyusunan Laporan Keuangan Rommel Hutapea. Materi berikutnya adalah Perdirjen Perbendaharaan no.Per-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/ Lembaga yang dibawakan oleh Kasi Bimtek dan PSAP Made Ambara Sugama. Materi tersebut relatif baru dan wajib diterapkan oleh UAPPA-W yang memiliki piutang PNBP dalam LK semesteran dan tahunan.

Dalam cara sosialisasi ini, baik untuk hari pertama maupun hari kedua, dilakukan pre-test dan post-test untuk semua peserta, guna mengukur efektivitas pelaksanaan sosialisasi dan tingkat pemahaman para peserta sosialisasi atas materi yang telah disampaikan .

Selama penyelenggaraan, para peserta terlihat antusias, hal ini tergambar dari penuhnya ruangan sosialisasi, ketekunan para peserta mengikuti paparan setiap narasumber, serta penyampaian pertanyaan, usulan, dan tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan. Semoga semangat tersebut akan terus terjaga sehingga berdampak positif pada peningkatan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan rekonsiliasi yang berkualitas dan akuntabel bagi seluruh UAPPA-W lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau.

Kontributor: I Made Ambara Sugama dan Marjanto

Liputan Sosialisasi Tata Cara Pengembalian (Retur) Sp2d Dan Penggunaan Aplikasi Retur Sp2d
Sintang, djpbn.kemenkeu.go.id. Bertempat di Ruang Aula KPPN Sintang, hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 telah dilaksanakan Sosialisasi Tata Cara Pengembalian (Retur) SP2D dan Penggunaan Aplikasi Retur SP2D. Sosialisasi tersebut diikuti oleh peserta dari satker kementerian/ lembaga mitra kerja KPPN Sintang. Acara tersebut merupakan tindak-lanjut dari terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan no.SE-19/PB/2012 yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan no.PER-74/PB/2011 tentang tata cara penyelesaian dan penatausahaan pengembalian (Retur) SP2D.

Kepala KPPN Sintang Sudirman mengawali acara dengan sambutan pembukaan. Dalam sambutannya tersebut Sudirman menyampaikan bahwa sosialisasi ini akan menjelaskan ketentuan menyangkut ruang lingkup tata cara pengembalian (Retur) SP2D dengan aplikasi Retur SP2D guna membantu mempermudah para Satker K/L dan Bank Operasional menyelesaikan Retur SP2D. Diharapkan pengembalian SP2D dapat dilakukan secara cepat dan akurat serta tidak menimbulkan kegandaan permintaan pengembalian/ retur. Sudirman mengharapkan para peserta dapat memanfaatkan sebaik mungkin sosialisasi ini sehingga tercipta proses tata cara pengembalian (Retur) SP2D yang cepat dan tepat..

Oleh: Didik Andianto (Kontributor KPPN Sintang)

Liputan Sosialisasi PMK 49 tahun 2012 dan Aplikasi PIN PPSPM
Merauke, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Merauke melaksanakan sosialisasi PMK 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012 dan sosialisasi serta bimbingan teknis Aplikasi PIN PPSPM sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar, Rabu (4/7), di Aula KPPN Merauke. Sosialisai dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas, serta upaya pengamanan transaksi keuangan.

Acara yang dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama dimulai pukul 08.30 WIT diikuti oleh 44 satuan kerja. Sesi kedua dilaksanakan pada pukul 13.30 WIT yang diikuti oleh 42 satuan kerja. KPPN Merauke selaku Kuasa BUN di daerah menjadi mitra kerja bagi 86 satuan kerja yang mengelola 107 DIPA.

Acara sosialisasi ini dibuka dengan sambutan Kepala KPPN Merauke, Mohamad Yusuf Salim. Dalam sambutannya, Mohamad Yusuf Salim menjelaskan gambaran umum mengenai tata cara revisi anggaran dan betapa pentingnya menjaga keamanan pengelolaan keuangan negara. Sosialisasi PMK 49/PMK.02/2012 langsung disampaikan oleh Kepala KPPN Merauke. Dalam paparannya, ia menjelaskan ruang lingkup, batasan revisi, kewenangan penyelesaian revisi, batas akhir, dan hal-hal khusus mengenai revisi anggaran tahun 2012. Pada tahun anggaran 2012 ini, kewenangan revisi anggaran terbagi menjadi 4, yaitu kewenangan penyelesaian revisi oleh Direktorat Jenderal Anggaran, kewenangan penyelesaian revisi anggaran oleh DJPB, kewenangan revisi anggaran oleh KPA, dan revisi anggaran yg memerlukan persetujuan DPR.

Sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi PIN PPSPM disampaikan oleh Aris Januardi dan Didik Prasetiyo. Aplikasi yang rencananya akan mulai digunakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 10 Juli 2012 ini merupakan salah satu upaya melindungi transaksi keuangan negara. PIN PPSPM adalah sederet angka yang dibuat dan dimiliki oleh Pejabat Penandatangan SPM yang berfungsi sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM yang akan dikenali oleh sistem KPPN. Setelah sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi PIN PPSPM selesai, langsung dibuka registrasi PIN PPSPM bagi Pejabat Penandatangan SPM yang hadir dan telah membawa kelengkapan berkas untuk mendaftar.

Panitia penyelenggara berharap dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan seluruh satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Merauke dapat mengerti tata cara revisi anggaran untuk tahun anggaran 2012 sehingga tidak menghambat penyerapan anggaran serta bagi Pejabat Penandatangan SPM dapat menggunakan dan merahasiakan PIN PPSPM yang dimilikinya untuk melindungi transaksi keuangan negara, melindungi dirinya sendiri dan petugas KPPN dari kecurangan dan penyusupan yang mungkin dilakukan baik dari internal satuan kerja maupun eksternal.

Liputan Rapat Koordinasi Terbatas dalam rangka Evaluasi Persiapan Launching KPPN Percontohan Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Lhokseumawe, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh kembali menggelar Rapat Koordinasi untuk kedua kalinya di tahun 2012, yaitu Rapat Koordinasi Terbatas dalam rangka Evaluasi Persiapan Launching KPPN Percontohan Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Rakor yang dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 9 Juni 2012 di Hotel Lido Lhokseumawe. Rakor diikuti 26 peserta terdiri dari 14 peserta Kepala KPPN dan Kasubbag Umum dan 12 peserta para Kepala Bidang dan perwakilan Kepala Seksi dari masing-masing Bidang/Bagian Umum.

Rapat Koordinasi Terbatas dibuka oleh Achmad Saefudin, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Dalam sambutannya beliau menekankan tiga poin utama, yaitu mendorong realisasi capaian IKU, peningkatan penyerapan anggaran kementerian/ lembaga dan internal Ditjen Perbendaharaan, serta kesiapan sarana dan prasarana pelaksanaan Lounching KPPN Percontohan dan SPAN.

Pada rapat inti, setiap Kepala KPPN memberikan pemaparan mengenai Kesiapan pembentukan KPPN Percontohan, Kesiapan pelaksanaan SPAN, Percepatan penyerapan anggaran dan permasalahannya, serta Penghematan anggaran tahun 2012. Dalam pemaparannya tersebut setiap Kepala KPPN diberikan waktu 15 menit.  Saat itu,  Kepala Kanwil dan para Kepala Bidang dapat langsung memberikan tanggapannya.

Setelah shalat Jumat acara kembali dilanjutkan dengan diskusi bersama mengenai penyerapan anggaran dan persiapan rencana pelimpahan sebagian fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait dengan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Setelah itu acara rakor dilanjutkan kembali dengan pembacaan dan penyerahan summary meeting oleh Ketua Panitia Rakor,  Suwajianto. Acara ditutup pada pukul 16.00 WIB dan malam harinya diisi dengan kegiatan ramah tamah serta hiburan.

Keesokan harinya para peserta rakor bersama-sama menuju lapangan olah raga KPPN Lhokseumawe untuk bermain volly bersama. Para peserta membaur bersama karyawan-karyawati KPPN Lhokseumawe sehingga suasana kekeluargaan menjadi semakin erat.
Salah satu pesan yang disampaian oleh peserta Rapat Koordinasi Terbatas adalah agar pada kesempatan rakor kedepan dapat diselenggarakan sekaligus pertandingan olahraga untuk para pejabat dan staf terutama bola volly, tenis lapangan, tenis meja atau bulu tangkis sehingga dapat mengurangi kejenuhan dan menjalin kebersamaan antara sesama pejabat/pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Oleh     : Sachrul Damhudi dan Suwajianto (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)

Liputan Launching buku “Panduan Lengkap Analisa Laporan Keuangan Satuan Kerja”   dan “Panduan Ringkas Analisa Laporan Keuangan Satuan Kerja”
Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id - Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan dambaan seluruh entitas pelaporan. 

Untuk dapat meraih opini WTP atas laporan keuangan perlu didukung dengan ketepatan penyajian, kecukupan pengungkapan, sistem pengendalian intern serta penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun Laporan Keuangan.  Oleh karena itu para petugas akuntansi penyusun laporan keuangan harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisa/telaah laporan keuangan.

Berbekal pengalaman melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada Satuan Kerja pada Kementerian Negara/Lembaga, dapat dipahami kesulitan   operator maupun petugas akuntansi dalam melaksanakan tugasnya mengingat sulitnya memahami SAP, dinamika perkembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi yang penuh inovasi dan juga penyesuaian peraturan Perbendaharaan yang berlanjut dari waktu ke waktu menuju kesempurnaan.  Upaya untuk dapat membantu mengatasi kesulitan petugas dalam membuat Laporan Keuangan membawa pada suatu keinginan untuk menyusun suatu panduan analisa Laporan Keuangan. 

Dengan berbekal arahan dan bimbingan serta masukan dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Bjardianto Pudjiono serta Lydia Kurniawati Christyana Kepala Bidang Aklap, Tri Haryati beserta seluruh anggota tim Bimbingan Teknis dan Penyuluhan SAP dibawah koordinasi Kepala Seksi Bimtek Dan PSAP Agus Indradjaja bersinergi menyusun buku panduan analisa dan panduan ringkas.

Selesainya penyusunan buku panduan analisa ditandai dengan acara Launching buku “Panduan Lengkap Analisa Laporan Keuangan Satuan Kerja”   dan “Panduan Ringkas Analisa Laporan Keuangan Satuan Kerja” pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) I Jalan Pemuda No. 2 Semarang.  Dalam kesempatan ini dilaksanakan pula kegiatan review penyusunan laporan keuangan sebagai langkah persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I.

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah menyampaikan harapannya agar laporan keuangan untuk periode selanjutnya dapat lebih berkualitas dan  disajikan tepat waktu.  Media  pembinaan melalui  terbitnya buku panduan analisa yang dapat dibaca, dicermati dan diimplementasikan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh para petugas akuntansi akan menjadi satu langkah pasti untuk meraih  opini Wajar Tanpa Pengecualian pada LKPP tahun 2012.

Kontributor : Tim Reportase Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.

Liputan Sosialisasi & Diskusi Percepatan Penyerapan Anggaran TA 2012.
Jogjakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Sampai dengan menjelang berakhirnya Triwulan II TA 2012 ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mencatat realisasi anggaran satker lingkup wilayah pembayaran KPPN Jogja, KPPN Wates dan KPPN Wonosari sebesar Rp 2.231.541.562.505 atau 27,6% dari pagu Rp 8.095.056.944.050 yang tersebar di 44 Kementerian/Lembaga. Jumlah realisasi anggaran ini masih jauh dari target penyerapan tingkat nasional yang ditentukan yaitu 40 %.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bagian Umum Bayu Andy Prasetya pada acara pembukaan Sosialisasi dan Diskusi Percepatan Penyerapan Anggaran TA 2012, Kamis (14/06) di Ruang Rapat Lantai II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Lebih lanjut Bayu Andy Prasetya menjelaskan bahwa realisasi anggaran setiap tahun menjadi issue yang menarik perhatian berbagai pihak. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena realisasi anggaran berkaitan dengan fungsi APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan yang semakin merata, dan stabilitas ekonomi.

Lambatnya penyerapan anggaran sudah tentu akan mempengaruhi pelaksanaan program pemerintah dalam kebijakan alokasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), mengurangi kemiskinan (pro poor), dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (pro environment), serta mendukung pembangunan daerah.

Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya penyerapan anggaran kepada satker, memberikan solusi terhadap permasalahan penyerapan anggaran, serta melakukan evaluasi dan langkah-langkah untuk mempercepat proses penyerapan ini dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran Satker lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta yang realisasi anggarannya sampai dengan pertengahan bulan Juni masih rendah (dibawah 17%). Dari 60 satker yang diundang hadir sebanyak 53 peserta (88%), hal ini menunjukan tingkat keseriusan satker untuk bisa merealisasikan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Acara sosialisasi dan diskusi berjalan dengan tertib sesuai dengan apa yang diharapkan, terjadi interaksi yang baik antara nara sumber dengan para peserta. Diawali dengan paparan materi Rencana Penyerapan Anggaran (RPA) oleh Plt. Kepala Bidang PA dan dilanjutkan dengan diskusi yang dibagi dalam 3 sesi yaitu sesi permasalahan SDM, sesi permasalahan perencanaan, sesi permasalahan peraturan dan aplikasi. Berdasarkan hasil diskusi dicapai kesepakatan solusi pemecahan masalah yang segera ditindaklanjuti baik itu oleh satker, KPPN, maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk proses percepatan penyerapan anggaran.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta bersama KPPN menyatakan siap untuk bekerja sama dalam melakukan pendampingan dan edukasi kepada semua satker yang mempunyai masalah penyerapan anggaran, sehingga diharapkan sampai dengan akhir triwulan kedua nanti semua satker minimal bisa mencapai realisasi mendekati 40%, semoga !!

Evan Himawan, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY.

Liputan Rapat Koordinasi dalam Forum Komunikasi Pemda Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju, djpbn.kemenkeu.go.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Koordinasi membahas masalah terkait Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Keuangan dan Aset Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (11/6), di Hotel d’Maleo Mamuju.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi mengundang pejabat pengelola keuangan di kabupaten/kota wilayah Sulawesi Barat serta Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil DJKN di Makassar. Rapat ini secara triwulan rutin dilaksanakan oleh pemerintah provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2004 itu.

Rapat bertujuan untuk meningkatkan koordinasi terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama. Rapat dipimpin Kepala Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Barat beserta jajaran pejabat dari Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju serta wakil dari Kanwil DJPBN Sulsel, Kanwil DJKN Sulsel. KPPN Mamuju dan KPPN Majene,.

Disamping membahas masalah pengelolaan asset pemerintah, rapat juga membicarakan hubungan kerja antara kementerian keuangan dan daerah sehingga kepentingan keduanya dapat dijembatani dan dapat disinergikan. Berkaitan dengan pengelolaan Aset, menurut kakanwil DJKN Provinsi Sulsel, terdapat nilai asset sebesar 10 trilyun yang bermasalah terkait dengan pengelolaan dana dekon dan TP sehingga masalah ini perlu diselesaikan dalam tahun ini juga. Sedangkan terkait dengan penyerapan anggaran, kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran, Djunaedi mengingatkan bahwa posisi akhir Mei penyerapan anggaran Sulawesi Barat baru mencapai 23,2%, sementara target penyerapan anggaran semester I adalah 40%. “Kami mengajak pemda terkait untuk membantu mendorong satker-satker yang rendah penyerapannya agar segera mencairkan dananya di bulan Juni yang tinggal beberapa hari ini,” katanya. Disamping itu juga, Djunaedi menguraikan kepentingan kementerian keuangan di daerah, antara lain meliputi adanya dukungan untuk percepatan penyerapan dana APBN, tersedianya data monitoring penggunaan data transfer, adanya monitoring atas hutang Pemda dan pemantauan penyetoran PFK serta terciptanya tertib pengelolaan laporan akuntabilitas keuangan dan asset.

Sedangkan wakil dari pemda dalam hal ini dari kabupatan Poliwali Mandar dan bidang yang menangani akuntansi dan pelaporan di propinsi menyampaikan bahwa mereka berkeinginan untuk mendapatkan informasi realisasi penyerapan anggaran, yaitu Dana sektoral, Dana DK, Dana TP dan Dana UB di wilayahnya karena pada umumnya SKPD penerima dana tersebut tidak melaporkan kepada gubernur/bupati/walikota sehingga mereka tidak bisa memantau penyerapan anggaran. Juga diungkapkan masih ditemukan pada rekening kas daerah adanya transfer dana yang dilakukan oleh pusat tidak mencantumkan jenis transfer. Dia mengambil contoh pada rekening kas daerah terdapat transfer dana yang uraiannya “Transfer dari KPPN Jakarta II” sehingga mereka kesulitan merincinya. Menurut mereka rincian jenis transfer tersebut sebenarnya bisa dilihat di Web DJPK, namun kesulitan mengaksesnya. Selain itu Pemda juga mengharapkan bimbingan dalam rangka memperoleh kejelasan dan mekanisme penyelesaian Laporan Keuangan, baik itu terkait dengan uang (SAI) maupun barang (SIMAK BMN), selain itu juga disampaikan kesulitan membentuk UAPPA-W dan UAPPB-W.

Oleh : Kontributor KPPN Mamuju , Kanwil DJPBN Prop Sulsel, dan KPPN Parepare