Liputan Training Service Exellence KPPN Surakarta
Surakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Janganlah berhenti pada satu titik kulminasi, kita senantiasa  melakukan Continuous Improvement untuk memberikan pelayanan yang excellence. S3 (senyum, salam, dan sapa. red) merupakan tiga kata sering kali sulit dilakukan namun akan mudah ketika sering berlatih dan terus mencoba,”  demikianujar Asri Isbandiah Hadi Kepala KPPN Surakarta dalam sambutannya ketika membuka training service excellence pada hari Sabtu, (12/5) di Aula Gedung KPPN.

Kegiatan ini tak hanya diikuti oleh seluruh pegawai, melainkan juga petugas security, mengingat perannya yang  tak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban namun juga sebagai pemberi informasi awal bagi mitra kerja pelanggan yang datang ke ruang layanan.

Kegiatan ini dipandu oleh narasumber professional  Rudi Christianto dari Bank BNI ’46 Cabang Surakarta. Rudy menyampaikan bahwa untuk membangun sebuah layanan yang prima, dibutuhkan komitmen yang kuat untuk merubah paradigma dan dilakukan secara konsisten dengan adanya: Knowledge, Skill, Habit, dan Attitude.

Sementara itu dalam lanjutannya dijelaskan bahwa guna mewujudkan layanan yang prima maka syarat utama layanan harus terpenuhi yang mencakup : Tangible, Emphaty, Responsiveness, Realibility, dan Assurance.

Tangible, berarti layanan akan terwujud apabila didukung dengan penampilan petugas layanan yang rapi, bersih dan ramah, Penataan ruangan yang baik dan kebersihan service area diantaranya meja kerja tersedia alat tulis dan hanya dipergunakan untuk` meletakkan kertas-kertas kerja yang akan diselesaikan pada hari itu.
Emphaty, mempunyai makna sebagai pelayan kita harus mempunyai rasa emphaty terhadap customernya . Untuk menumbuhkan rasa emphaty maka kita harus bisa menggali kebutuhan pelanggan, mampu memberikan solusi yang sesuai, dan menghargai pelanggan.
Responsiveness, tanggapi kebutuhan pelanggan dengan cepat, tepat dan akurat. Keluhan-keluhan pelanggan harus segera kita berikan solusinya dan jangan membiarkan permasalahan  menjadi berlarut-larut tanpa ada suatu kepastian.
Realibility, output layanan yang diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan (sesuai yang dijanjikan), dan tidak melakukan kesalahan.
Assurance.tanamkan kepercayaan kepada pelanggan , bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Penjelasan materi tidak hanya searah dari narasumber, namun  berlangsung sangat interaktif karena langsung dilakukan role play  bagaimana petugas front office menerima tamu dan bagaimana sekretaris menerima dan menyampaikan telepon serta bagaimana menangani complain dari mitra kerja.

Pada sesi terakhir, Rudy menyampaikan bahwa guna mendukung tercapainya  motto KPPN Surakarta “Layanan KPPN Surakarta selalu PINTAR (Profesional, Integritas, Tangguh, Amanah, dan Ramah), maka hanya ada tiga kata kunci yang harus dilakukan yakni dengan berlatih, berlatih, dan berlatih serta melakukan perbaikan terus menerus serta perlu kiranya dilakukan standarisasi layanan lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Oleh: Kontributor KPPN Surakarta

Liputan Pembekalan Seleksi KPPN Percontohan di KPPN Dumai
Dumai, djpbn.kemenkeu.go.id– “Kami Siap, Kami Bisa!” Itulah seruan semangat para pegawai KPPN Dumai pada saat pembekalan seleksi KPPN Percontohan. Pembekalan secara intensif telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau dan Kantor Pusat guna mempersiapkan diri pegawai untuk menghadapi Seleksi KPPN Percontohan.

Menyusul kedatangan Tim dari Kantor Pusat untuk melakukan pembekalan kepada para pegawai KPPN Dumai,kali ini Tim dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau yang terdiri dari Kepala Kanwil Harry Basar Hutapea, Kepala Bagian Umum Yunizon dan beberapa kepala Seksi pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 memberikan motivasi, pengarahan serta gambaran agar dapat berhasil dalam mengikuti assessment kepada para pegawai KPPN Dumai.

Harry Basar Hutapea merasa perlu mengadakan pertemuan bersama para pegawai KPPN Dumai. Pembekalan serta dorongan semangat kepada para pegawai dalam menghadapi assessment diberikannya. Tim dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau juga memberikan tips yang positif dalam mengikuti assessment sehingga para pegawai KPPN Dumai semakin percaya diri untuk mengikuti assessment nantinya. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau menekankan bahwa semangat, kompetensi serta integritas yang tinggi yang bisa membuat kita melangkah maju ke depan menuju Pengelolaan Keuangan Negara yang Profesional, transparan dan akuntabel.

Harry Basar Hutapea juga menyampaikan bahwa peserta assessment kali ini termasuk yang beruntung dibandingkan dengan peserta assessment sebelumnya karena telah diberikan pembekalan secara intensif, maka pergunakanlah kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya Kepala KPPN Dumai Tamzil melaporkan bahwa pegawai KPPN dumai telah siap dengan penuh semangat untuk mengikuti assessment KPPN Percontohan serta siap menjadi pegawai KPPN Percontohan. “Berusaha sungguh-sungguh dan diiringi dengan doa, Insya Allah Kita Bisa Berhasil.” ujar Tamzil.

Oleh : Kontributor KPPN Dumai

Liputan diskusi persiapan implementasi SPAN KPPN Sumbawa Besar
Sumbawa Besar, djpbn.kemenkeu.go.id – Implementasi SPAN sudah di ambang pintu. Segenap jajaran insan Perbendaharaan baik di Pusat maupun di daerah menyambut dengan antusias implementasi SPAN ini. Setidaknya hal ini tecermin pada saat diadakannya diskusi terkait persiapan menjelang implementasi SPAN di KPPN Sumbawa Besar, Rabu, 9 Mei 2012.

Bersamaan dengan selesainya pelaksanaan deployment infrastruktur SPAN , diadakanlah Gugus Kendali Mutu dengan tema Transformasi Kelembagaan DJPBN (khususnya KPPN) pascaimplementasi SPAN. Materi ini dibawakan oleh salah satu anggota tim CMC SPAN, yakni Duta SPAN Koordinator Wilayah Bali-NTB-NTT yang juga sebagai anggota tim deployment infrastruktur SPAN.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Sumbawa Besar, Wahyu Harmono menyampaikan rasa optimisme yang tinggi bahwa SPAN nantinya dapat berjalan dengan baik bila seluruh komponen dapat bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan implementasi SPAN.

Dalam GKM ini, pemateri memaparkan perubahan proses bisnis di KPPN dan juga akan adanya transformasi kelembagaan baik di tingkat kantor vertikal maupun di kantor pusat. Dalam sesi tanya jawab isu yang hangat dibicarakan adalah terkait keterbatasan user license SPAN yang diterima oleh KPPN Sumbawa Besar yaitu hanya 8 (delapan). Kekhawatiran ini berupa anggapan bahwa mereka yang tidak memiliki user license nantinya “tidak terpakai”. Paradigma bahwa setiap perubahan akan meminta pengorbanan masih melekat di sebagian pegawai.

Namun, di akhir acara, Kepala KPPN Sumbawa Besar meyakinkan semua pegawai untuk selalu siap dan tanggap terhadap perubahan yang akan selalu terjadi dan pengorbanan yang terjadi adalah usaha untuk berpindah dari comfort zone ke zona yang lebih baik, bisa saja berupa kemauan untuk meningkatkan kualitas diri demi mampu mengikuti arus perubahan itu. Toh, sejak dulu pepatah mengatakan, “ Semua hal pasti berubah, kecuali perubahan itu sendiri.”

Oleh: Agus Iman Santoso – Kontributor Sumbawa Besar
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA 2012
Kolaka, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan KPPN Kolaka menyelenggarakan sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA 2012, Rabu (24/04/2012) bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Ilham.

Sebanyak 54 Satker wilayah kerja KPPN Kolaka mengikuti sosialisasi dimaksud. Dalam pembukaannya Kepala KPPN Kolaka, Setijo Budi Pramono, memberikan pandangan bahwa pelaksanaan anggaran perlu adanya fleksibilitas dalam penyerapan anggaran yang diwujudkan dalam bentuk revisi DIPA. Kepala KPPN juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring penyerapan DIPA Triwulan I masih terdapat beberapa satker yang penyerapan anggarannya rendah, hal ini antara lain disebabkan karena perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga memerlukan revisi DIPA. Untuk itu, demi memperlancar revisi DIPA perlu diberikan pemahaman tentang tata cara revisi DIPA 2012 kepada satuan kerja.

Penyampaian Materi Tata Cara Revisi DIPA 2012 disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Imam Subagyo. Dalam paparannya disampaikan bahwa terdapat perubahan-perubahan mendasar terkait dengan revisi DIPA 2012, antara lain bahwa revisi POK adalah menjadi wewenang penuh KPA tanpa harus menyampaikan revisi tersebut ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan, hal ini berbeda dengan tahun 2011 dimana revisi POK harus disampaikan terlebih dahulu ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Namun tetap diingatkan bahwa revisi POK tersebut agar tetap didokumentasikan oleh KPA. Disamping materi tata cara revisi DIPA juga disinggung masalah penyusunan RPA untuk satker.

Pada sesi tanya jawab, para peserta sosialisasi mengajukan pertanyaan dengan antusias tidak hanya terkait dengan revisi DIPA akan tetapi menyangkut juga masalah pelaksanaan anggaran secara keseluruhan. Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan pengisian daftar kuesioner dan post-test sebagai evaluasi dari kegiatan sosialisasi tersebut

Oleh: Kontributor KPPN Kolaka

Liputan Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Forecasting Satker (AFS), LPJ Bendaharawan, dan Penatausahaan Piutang PNBP Tahun 2012 KPPN Sorong – Papua Barat.
Sorong, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Sorong menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Forecasting Satker (AFS), pada tanggal 8-10 Mei 2012. Kegiatan tersebut dipadu dengan Sosialisasidan Bimbingan Teknis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendaharawan dan Penatausahaan Piutang PNBP. Hadir sebagai pesrta Bendahara Pengeluaran dan Operator seluruh satker di lingkungan KPPN Sorong.

Pelaksanaan bimtek ini sekaligus menindaklanjuti surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-3552/PB.3/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Penggunaan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Aplikasi Forecasting KPPN (AFK) dalam Penyusunan dan Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana / Pencairan Dana Tahun 2012.

Kepala KPPN Sorong – Sujadi dalam sambutannya menyampaikan kepada peserta bahwa kegiatan sosialisasi dan bimtek ini bertujuan untuk memahami dan menyamakan persepsi dalam hal pencairan anggaran terutama berkaitan dengan ketentuan terbaru mengenai penggunaan Aplikasi Forecasting Satker dalam penyusunan dan penyampaian perkiraan penarikan dana. Acara ini dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut dengan maksud agar materi yang disampaikan para narasumber bisa terserap dan diimplementasikan dalam pengelolaan anggaran masing-masing satker.

Dalam kesempatan ini Sujadi juga menegaskan kembali komitmen KKPN Sorong bahwa semua jenis layanan di KPPN Sorong tidak dipungut biaya sama sekali. Untuk itu Kepala KPPN menghimbau kepada seluruh satker agar tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada staf maupun pimpinan KPPN Sorong.

Sesi pertama diawali dengan materi mengenai landasan hukum pelaksanaan perencanaan kas bagi satuan kerja maupun KPPN. Materi yang disampaikan oleh Arnold Kakisina dan Djoko Julianto ini perlu disampaikan kembali agar satker mempunyai pemahamam yang utuh mengenai arti strategis perencanaan kas baik dalam skala satker maupun nasional. Agar runtut, panitia melanjutkan dengan bimtek cara mengoperasikan AFS yang disampaikan oleh Luqman Elhakim dan Jan Jack Jolli Rasubala. Sesi ini berlangsung cukup dinamis mengingat AFS versi 2012 yang sekarang terintegrasi dengan aplikasi RKAKLDIPA 2012. Pengintegrasian tersebut merupakan hal baru bagi sebagian besar peserta.

Setelah break, pemateri berikutnya adalah Safiuddin dan Cosmas Sakti Wijaya Adi yang menyampaikan LPJ Bendaharawan. Dan sebagai penutup adalah Penatausahaan Piutang PNBP yang disajikan oleh Spankye Letlora.

Selama tiga hari tersebut, KPPN Sorong berusaha menjadi guru, mengajak satker bergandeng tangan untuk melaksanakan dengan penuh kesungguhan berbagai peraturan terbaru khususnya terkait dengan perencanaan kas.

Kontributor KPPN Sorong : Djoko Julianto

Liputan Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2012
Raha, djpbn.kemenkeu.go.id -- Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2012 dilaksanakan KPPN Raha di aula KPPN Raha, Jum’at (27/4). Kegiatan tersebut mengusung tema “Meningkatkan kapasitas pegawai satuan kerja K/L dalam memahami dan mengimplementasikan proses penyusunan perkiraan penarikan dana secara tepat waktu dan akurat”.
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Raha, Herbudi Adrianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk mengingatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan kewajibannya menyampaikan rencana penarikan dana ke KPPN, baik secara harian, mingguan, atau bulanan. Herbudi melanjutkan, perencanaan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana di Kuasa BUN yang dibutuhkan satker untuk membiayai seluruh kegiatannya secara tepat waktu dan sesuai keperluan. Kewajiban penyampaian perencanaan kas ini bukan untuk mempersulit atau memperlambat proses pencairan dana, melainkan untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Herbudi mengingatkan, apabila aplikasi ini dilaksanakan dengan benar, akan mempermudah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penyediaan dana. Di sisi lain, menurutnya, pihak satker dapat melakukan penyerapan dana dan pelaksanaan kegiatan secara terencana. Berbeda dengan aplikasi AFS 2011, aplikasi AFS 2012 telah terintegrasi dengan aplikasi RKA-KL 2012 sehingga diharapkan akan mempermudah satker dalam penyusunan AFS dan Rencana Penarikan Anggaran (RPA). Keunggulan lain aplikasi ini yaitu menu-menu yang tersedia menjadi relatif lebih sederhana dan user friendly sehingga diharapkan tidak menambah beban kerja satker.

Materi sosialisasi berikutnya disampaikan oleh Sri Budiyono H dan Purwakhidin, yang menyampaikan materi Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas, Peraturan Ditjen Perbendaraan Nomor PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN, dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3552/PB.3/2012 tentang Penggunaan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Aplikasi Forecasting KPPN (AFK) dalam Penyusunan dan Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana/Pencairan Dana TA 2012. Sesi terakhir mengenai Rencana Penyerapan Anggaran (RPA) disampaikan oleh Cornelis Z.J. Pay.

Oleh: Kontributor KPPN Raha

Liputan Sosialisasi Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2012
Sungai Penuh, djpbn.kemenkeu.go.id – Aplikasi Forecasting Satker atau yang lebih dikenal dengan aplikasi AFS 2012 disusun dan diintegrasikan dengan RKAKL-DIPA 2012. Hal itu merupakan perpaduan baru yang ditujukan untuk menyukseskan salah satu misi Ditjen Perbendaharaan, mewujudkan pengelolaan kas yang efesien dan optimal. Guna mendukung pencapaian misi tersebut, KPPN Sungai Penuh mengajak satker untuk mengelola kas secara efisien dan optimal. Ajakan tersebut diwujudkan dalam kegiatan sosialisasi Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2012 di Hotel Mahkota Sungai Penuh, Selasa (8/5).

Dengan pengelolaan kas yang efisien dan optimal dapat menghindarkan kerugian negara berupa idle cash yang seharusnya dapat diinvestasikan secara maksimal. Untuk itu membutuhkan perencanaan perkiraan kas yang handal. Untuk mewujudkan rencana perkiraan kas yang handal inilah Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2012 disusun dan diintegrasikan dengan Aplikasi RKAKL-DIPA 2012.

Setidaknya 51 orang petugas atau operator dari satker mitra kerja KPPN Sungai Penuh menghadiri kegiatan tersebut. Acara dimulai pada pukul 08.00 WIB dibuka oleh Kepala KPPN Sungai Penuh, Sutyawan. Tampil sebagai narasumber adalah pelaksana subbagian umum, Asnawi dan pandu oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Ahmad Bustomi sebagai moderator.

Dalam sambutannya Sutyawan mengajak satker berkomitmen untuk menyampaikan data rencana perkiraan kas yang tepat dan akurat.

”Perencanaan kas pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa Negara memiliki saldo kas yang cukup untuk membiayai kewajiban Negara dalam rangka pelaksanaan APBN. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari setiap Kementerian/Lembaga (Satker pada lingkup KPPN Sungai Penuh) dan pihak terkait untuk menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodic ke KPPN. Laporan tersebut kemudian akan dikompilasi untuk membuat perencanaan kas secara nasional,” kata orang nomor satu di KPPN Sungai Penuh itu.

Penyampaian materi pokok oleh narasumber, Asnawi, cukup menyita perhatian peserta bimtek. Satker dengan tekun menyimak penyampaian materi yang diawali dengan penjelasan singkat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, lalu dilanjutkan dengan penjelasan integrasi AFS 2012 dan RKAKL-DIPA 2012, tata cara penyusunan rencana penarikan dana dan pengiriman ADK ke Aplikasi AFK KPPN, hingga Praktek integrasi data AFS2012 ke RKAKL-DIPA 2012. Dalam Prakteknya, antusiasme peserta sangat terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan seputar aplikasi, kesulitan dalam penyusunan rencana penarikan dana, sampai pengiriman ADK ke AFK.

Dalam sambutan penutupnya, Kepala KPPN, Sutyawan, kembali menegaskan kepada para petugas ssatker agar berkomitmen dalam mengelola kas. Ia berharap agar satker lebih disiplin dalam penyampaian rencana penarikan dananya.

“Setelah mengikuti bimtek AFS 2012 ini, saya berharap agar satker lebih cermat dan lebih disiplin dalam menyampaikan perencanaan kas melalui AFS, sehingga tidak terjadi penumpukkan pengeluaran anggaran yang meningkat drastis pada akhir tahun 2012 nanti,” pesannya kepada peserta bimtek.

Oleh: Edi Iriansyah – Kontributor KPPN Sungai Penuh
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
Singkawang, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Kanwil dan KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prop. Kalimantan Barat, pada tanggal 1 – 3 Mei 2012, di Hotel Palapa Beach, Pantai Pasir Panjang Singkawang. Rakor tersebut mengusung tema “Menyatukan Langkah Menuju KPPN Percontohan.”

Acara diawali Laporan Ketua Panitia Pelaksana, Maryono dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Barat Teddy Rukmantara, dan sekaligus membuka Rakor secara Resmi.

Pada hari kedua, Rakor diisi dengan paparan dari kelima Kepala KPPN Non Percontohan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prop. Kalimantan Barat yaitu KPPN Singkawang, Sanggau, Sintang, Ketapang dan Putussibau. Walaupun dirasakan terdapat kekurangan dan kendala namun kelima para Kepala KPPN tersebut optimis dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi KPPN Percontohan tahap VII. Pada kesempatan tersebut, peserta Rakor banyak memberikan masukan dan saran kepada para Kepala KPPN dalam rangka persiapan pembentukan KPPN Percontohan.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan isu-isu aktual oleh masing-masing Kepala Bidang, diantaranya bidang PA memaparkan tentang Revisi DIPA dan RPA, Bidang PP menyampaikan Laporan Hasil Pembinaan KPPN, dan Bidang Aklap menyampaikan hasil evaluasi pembuatan LKPP tingkat kuasa BUN dan Rekonsiliasi. Pemaparan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan sosialisasi kepada peserta Rakor dalam rangka pelaksanaan tugas.

Sore hari, acara dilanjutkan dengan pembahasan terhadap permasalah-permasalahan yang dihadapi oleh KPPN dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena aplikasi yang kurang sempurna, peraturan-peraturan yang sering berubah-ubah, juga adanya sarana prasarana yang kurang memadai. Dalam pembahasan tersebut terdapat permasalahan yang cukup ditindaklanjuti oleh KPPN, atau oleh Kanwil, namun ada juga permasalahan yang harus disampaikan ke Kantor Pusat untuk mendapat pemecahan.

Hari Ketiga Rakor diisi dengan senam pagi bersama, olah raga ini bertujuan meningkatkan kebugaran dan meningkatkan rasa keakraban di antara peserta rakor. Tepat pukul 09.00 WIB acara penutupan rakor dimulai dengan laporan Ketua Panitia yang dilanjutkan arahan Kakanwil yang sekaligus menutup secara resmi Rakor.

Oleh: Maryono - Kontibutor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar